Teroris

1
TINDAK PIDANA TERORISME
2
Pendahuluan

• Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi
  yang bertujuan membangkitkan perasaan teror
  terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan
  perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara
  peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu
  tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta
  seringkali merupakan warga sipil.
• Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme
  dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak
  tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal
  atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata
  tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna
  bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan
  tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki
  justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya
  ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang
  kejam.
• Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh
  perkataan "teroris" dan "terorisme", para teroris
  umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis,
  pejuang pembebasan, pasukan perang salib,
  militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam
  pembenaran dimata terrorism  "Makna sebenarnya
  dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan
  terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal
  tidak terlibat dalam perang". Padahal Terorisme
  sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan
  agama.
• Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru,
  namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya
  peristiwa World Trade Center (WTC) di New York,
  Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001,
  dikenal sebagai September Kelabu, yang memakan
  3000 korban. Serangan dilakukan melalui udara,
  tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan
  menggunakan pesawat komersil milik perusahaan
  Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh
  radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil
  milik Amerika Serikat dibajak, dua di antaranya
  ditabrakkan ke menara kembar Twin Towers World
  Trade Centre dan gedung Pentagon.

3

• Berita jurnalistik seolah menampilkan gedung
  World Trade Center dan Pentagon sebagai korban
  utama penyerangan ini. Padahal, lebih dari itu,
  yang menjadi korban utama dalam waktu dua jam itu
  mengorbankan kurang lebih 3.000 orang pria,
  wanita dan anak-anak yang terteror, terbunuh,
  terbakar, meninggal, dan tertimbun berton-ton
  reruntuhan puing akibat sebuah pembunuhan massal
  yang terencana. Akibat serangan teroris itu,
  menurut Dana Yatim-Piatu Twin Towers,
  diperkirakan 1.500 anak kehilangan orang tua. Di
  Pentagon, Washington, 189 orang tewas, termasuk
  para penumpang pesawat, 45 orang tewas dalam
  pesawat keempat yang jatuh di daerah pedalaman
  Pennsylvania. Para teroris mengira bahwa
  penyerangan yang dilakukan ke World Trade Center
  merupakan penyerangan terhadap "Simbol Amerika".
  Namun, gedung yang mereka serang tak lain
  merupakan institusi internasional yang
  melambangkan kemakmuran ekonomi dunia. Di sana
  terdapat perwakilan dari berbagai negara, yaitu
  terdapat 430 perusahaan dari 28 negara. Jadi,
  sebetulnya mereka tidak saja menyerang Amerika
  Serikat tapi juga dunia. Amerika Serikat menduga
  Osama bin Laden sebagai tersangka utama pelaku
  penyerangan tersebut.
• Kejadian ini merupakan isu global yang
  mempengaruhi kebijakan politik seluruh
  negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik
  tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai
  musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut
  telah mempersatukan dunia melawan Terorisme
  Internasional. Terlebih lagi dengan diikuti
  terjadinya Tragedi Bali, tanggal 12 Oktober 2002
  yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban
  sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184
  orang dan melukai lebih dari 300 orang. Perang
  terhadap Terorisme yang dipimpin oleh Amerika,
  mula-mula mendapat sambutan dari sekutunya di
  Eropa. Pemerintahan Tony Blair termasuk yang
  pertama mengeluarkan Anti Terrorism, Crime and
  Security Act, December 2001, diikuti
  tindakan-tindakan dari negara-negara lain yang
  pada intinya adalah melakukan perang atas tindak
  Terorisme di dunia, seperti Filipina dengan
  mengeluarkan Anti Terrorism Bill.

4

• Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan
  Terorisme, satu di antaranya adalah pengertian
  yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 The
  Prevention of Terrorism (Temporary Provisions)
  act, 1984, sebagai berikut Terrorism means the
  use of violence for political ends and includes
  any use of violence for the purpose putting the
  public or any section of the public in fear.
• Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat
  orang lain merasa ketakutan sehingga dengan
  demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok
  atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror
  digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat
  ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya.
  Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis
  untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu
  serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat
  terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa
  masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati
  kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan
  langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan
  teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap
  siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang
  ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar
  perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang
  khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai
  psy-war.
• Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban
  modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis,
  motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai,
  target-target serta metode Terorisme kini semakin
  luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa
  teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan
  destruktif biasa, melainkan sudah merupakan
  kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat
  manusia (crimes against peace and security of
  mankind)

5
PERMASALAHAN HUKUM

• Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme,
  sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian
  yang digolongkan sebagai bentuk Terorisme terjadi
  di dunia, masyarakat internasional maupun
  regional serta pelbagai negara telah berusaha
  melakukan kebijakan kriminal (criminal policy)
  disertai kriminalisasi secara sistematik dan
  komprehensif terhadap perbuatan yang
  dikategorikan sebagai Terorisme.
• Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang
  ditimbulkan oleh suatu tindak Terorisme, serta
  dampak yang dirasakan secara langsung oleh
  Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bali,
  merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya
  mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu
  dengan memidana pelaku dan aktor intelektual
  dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi
  prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk
  melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum
  yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme.
  Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada
  peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab
  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur
  secara khusus serta tidak cukup memadai untuk
  memberantas Tindak Pidana Terorisme,
• Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk
  membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak
  Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan
  Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor
  1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003
  disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15
  tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
  Terorisme. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan
  Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan
  Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum
  Acara Pidana (KUHAP), merupakan Hukum Pidana
  Khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat
  bahwa ketentuan Hukum Pidana yang bersifat
  khusus, dapat tercipta karena

6

• Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan
  tertentu di dalam masyarakat. Karena pengaruh
  perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan
  dalam masyarakat. Sesuatu yang mulanya dianggap
  bukan sebagai Tindak Pidana, karena perubahan
  pandangan dan norma di masyarakat, menjadi
  termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu
  perundang-undangan Hukum Pidana.
• Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai
  lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan
  teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk
  perubahan undang-undang yang telah ada dianggap
  memakan banyak waktu.
• Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap
  perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk
  segera menanganinya.
• Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila
  dipergunakan proses yang diatur dalam peraturan
  perundang-undangan yang telah ada akan mengalami
  kesulitan dalam pembuktian.
• Sebagai Undang-Undang khusus, berarti
  Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 mengatur secara
  materiil dan formil sekaligus, sehingga terdapat
  pengecualian dari asas yang secara umum diatur
  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  (KUHP)/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  (KUHAP) (lex specialis derogat lex
  generalis).
• Keberlakuan lex specialis derogat lex
  generalis, harus memenuhi kriteria
• bahwa pengecualian terhadap Undang-Undang yang
  bersifat umum, dilakukan oleh peraturan yang
  setingkat dengan dirinya, yaitu Undang-Undang.
• bahwa pengecualian termaksud dinyatakan dalam
  Undang-Undang khusus tersebut, sehingga
  pengecualiannya hanya berlaku sebatas
  pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang
  tidak dikecualikan tetap berlaku sepanjang tidak
  bertentangan dengan pelaksanaan Undang-Undang
  khusus tersebut.

7

• Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana
  Terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum
  pidana dapat dilakukan melalui banyak cara,
  seperti
• Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap
  pasal-pasal KUHP.
• Melalui sistem global melalui pengaturan yang
  lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum
  acaranya.
• Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru
  dalam KUHP tentang kejahatan terorisme.
• Akan tetapi tidak berarti bahwa dengan
  adanya hal yang khusus dalam kejahatan terhadap
  keamanan negara berarti penegak hukum mempunyai
  wewenang yang lebih atau tanpa batas semata-mata
  untuk memudahkan pembuktian bahwa seseorang telah
  melakukan suatu kejahatan terhadap keamanan
  negara, akan tetapi penyimpangan tersebut adalah
  sehubungan dengan kepentingan yang lebih besar
  lagi yaitu keamanan negara yang harus dilindungi.
  
• Demikian pula susunan bab-bab yang ada
  dalam peraturan khusus tersebut harus merupakan
  suatu tatanan yang utuh. Selain ketentuan
  tersebut, pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum
  Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa semua aturan
  termasuk asas yang terdapat dalam buku I Kitab
  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pula
  bagi peraturan pidana di luar Kitab Undang-Undang
  Hukum Pidana (KUHP) selama peraturan di luar
  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut
  tidak mengatur lain.

8

• Sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 8
  tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab
  Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP),
  penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum
  masuk dalam tahap beracara di pengadilan, dimulai
  dari Penyelidikan dan Penyidikan, diikuti dengan
  penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa
  Penuntut Umum.
• Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
  Pidana/KUHAP) menyebutkan bahwa perintah
  Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap
  seseorang yang diduga keras telah melakukan
  Tindak Pidana berdasarkan Bukti Permulaan yang
  cukup. Mengenai batasan dari pengertian Bukti
  Permulaan itu sendiri, hingga kini belum ada
  ketentuan yang secara jelas mendefinisikannya
  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  (KUHAP) yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum
  Pidana. Masih terdapat perbedaan pendapat di
  antara para penegak hukum.
• Sedangkan mengenai Bukti Permulaan dalam
  pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun
  2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
  Terorisme, pasal 26 berbunyi
• Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup,
  penyidik dapat menggunakan setiap Laporan
  Intelijen.
• Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti
  Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam
  ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh
  Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
• Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
  ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu
  paling lama 3 (tiga) hari.
• Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
  ayat (2) ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang
  cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera
  memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.

9
PENGERTIAN TINDAK PIDANA TERORISME(Pasal 6 s/d
Pasal 19)

• Pasal 6
• Setiap orang yang dengan sengaja
  menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
• menimbulkan suasana teror atau rasa takut
  terhadap orang secara meluas atau menimbulkan
• korban yang bersifat massal, dengan cara
  merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan
• harta benda orang lain, atau mengakibatkan
  kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek
• vital yang strategis atau lingkungan hidup
  atau fasilitas publik atau fasilitas
  internasional,
• dipidana dengan pidana mati atau penjara
  seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
• (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
  puluh) tahun.
• Pasal 7
• Setiap orang yang dengan sengaja
  menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
• bermaksud untuk menimbulkan suasana teror
  atau rasa takut terhadap orang secara meluas
• atau menimbulkan korban yang bersifat
  massal dengan cara merampas kemerdekaan atau
• hilangnya nyawa atau harta benda orang
  lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau
• kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang
  strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas

10

• Pasal 8
• Dipidana karena melakukan tindak pidana
  terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana
  dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang
• a. menghancurkan, membuat tidak dapat
  dipakai atau merusak bangunan untuk
• pengamanan lalu lintas udara atau
  menggagalkan usaha untuk pengamanan
• bangunan tersebut
• b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat
  dipakainya atau rusaknya bangunan untuk
• pengamanan lalu lintas udara, atau
  gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan
• tersebut
• c. dengan sengaja dan melawan hukum
  menghancurkan, merusak, mengambil, atau
• memindahkan tanda atau alat untuk
  pengamanan penerbangan, atau menggagalkan
• bekerjanya tanda atau alat tersebut,
  atau memasang tanda atau alat yang keliru
• d. karena kealpaannya menyebabkan tanda
  atau alat untuk pengamanan penerbangan
• hancur, rusak, terambil atau pindah
  atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat
• untuk pengamanan penerbangan yang
  keliru
• e. dengan sengaja atau melawan hukum,
  menghancurkan atau membuat tidak dapat
• dipakainya pesawat udara yang seluruhnya
  atau sebagian kepunyaan orang lain
• f. dengan sengaja dan melawan hukum
  mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak

11

• h. dengan maksud untuk menguntungkan diri
  sendiri atau orang lain dengan melawan
• hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan
  kebakaran atau ledakan, kecelakaan
• kehancuran, kerusakan atau membuat tidak
  dapat dipakainya pesawat udara yang
• dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang
  dipertanggungkan muatannya maupun
• upah yang akan diterima untuk pengangkutan
  muatannya, ataupun untuk kepentingan
• muatan tersebut telah diterima uang
  tanggungan
• i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang
  melawan hukum, merampas atau
• mempertahankan perampasan atau menguasai
  pesawat udara dalam penerbangan
• j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau
  ancaman kekerasan atau ancaman dalam
• bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan
  perampasan atau menguasai
• pengendalian pesawat udara dalam
  penerbangan
• k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan
  permufakatan jahat, dilakukan dengan
• direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan
  luka berat seseorang, mengakibatkan
• kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat
  membahayakan penerbangannya,
• dilakukan dengan maksud untuk merampas
  kemerdekaan atau meneruskan merampas
• kemerdekaan seseorang
• l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan
  perbuatan kekerasan terhadap
• seseorang di dalam pesawat udara dalam
  penerbangan, jika perbuatan itu dapat

12

• n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan
  atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat
  udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau
  bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang
  membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan
  kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat
  membahayakan keamanan dalam penerbangan
• o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang
  atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan
  jahat, melakukan dengan direncanakan lebih
  dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi
  seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud
  dalam huruf l, huruf m, dan huruf n
• p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah
  palsu dan karena perbuatan itu membahayakan
  keamanan pesawat udara dalam penerbangan
• q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan
  yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat
  udara dalam penerbangan
• r. di dalam pesawat udara melakukan
  perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu
  ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara
  dalam penerbangan.

13
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK
PIDANA TERORISME

• Pasal 20
• Setiap orang yang dengan menggunakan
  kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan
  mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut
  umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang
  menangani tindak pidana terorisme sehingga proses
  peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan
  pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
  paling lama 15 (lima belas) tahun.
• Pasal 21
• Setiap orang yang memberikan kesaksian
  palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang
  bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara
  melawan hukum di sidang pengadilan, atau
  melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk
  petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana
  terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling
  singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
  belas) tahun.
• Pasal 22
• Setiap orang yang dengan sengaja mencegah,
  merintangi, atau menggagalkan secara langsung
  atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan
  pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara
  tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana
  penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
  lama 7 (tujuh) tahun.

14

• Pasal 23
• Setiap saksi dan orang lain yang melanggar
  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
  ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling
  lama 1 (satu) tahun.
• Pasal 24
• Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum
  khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal
  21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku
  tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18
  (delapan belas) tahun.

15
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI
SIDANG PENGADILAN

• Penyidik diberi wewenang untuk melakukan
  penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam)
  bulan.
• Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup,
  penyidik dapat menggunakan setiap laporan
  intelijen.
• Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme
  meliputi
• a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam
  Hukum Acara Pidana
• b. alat bukti lain berupa informasi yang
  diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan
  secara elektronik dengan alat optik atau yang
  serupa dengan itu dan
• c. data, rekaman, atau informasi yang dapat
  dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat
  dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu
  sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda
  fisik apapun selain kertas, atau yang terekam
  secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
  pada
• 1) tulisan, suara, atau gambar
• 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya
• 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau
  perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami
  oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
• Penagkapan oleh Penyidik dalam waktu 7 X 24 jam
• Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
  Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk
  tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai
  berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti
  Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan
  dengan Undangundang atau Peraturan Pemerintah
  Pengganti Undang-undang tersendiri.

16
2.Daerah operasi organisasi teroris
Sumut
Kalimantan
Sumsel
Cirebon
Tj.Karang- Lampung
Pamekasan-Madura
Makasar-Sulsel
Abepura-Papua
Cipinang-Jkt
Bandung
Nusakambangan
Denpasar-Bali
Madiun
17
Indonesia Profile

• The world's largest archipelago more than
  17,500 islands
• Between two continents, Asia and Australia.
• Length 3,977 miles from the Indian Ocean to the
  Pacific Ocean.
• Area if its territorial waters were included, the
  total area is 1.9 million square miles.
• The five major islands
• Sumatra 473,606 square km
• Java 132,107 square km
• Kalimantan 539,460 square km,
• Sulawesi 189,216 square km
• Papua 421,981 square km.

18
5.KEKUASAAN KEHAKIMAN

• UU RI NO.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
  Undang-undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan
  Umum menyatakan bhw
• Peradilan umum( Pengadilan Negeri dan pengadilan
  Tinggi ) merupakan peradilan di bawah Mahkamah
  Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang
  merdeka ,untuk menyelenggarakan peradilan guna
  menegakkan hukum dan keadilan.
•  

19
6.PENGADILAN MENDAHULUKAN PENYELESAIAN TERORIS
Pasal 57 UU No.8 Tentang Perubahan Peradilan Umum
menyatakan bahwa -perkara-perkara yang harus
didahulukan penyelesaiannya di Pengadilan adalah
1.perkara korupsi 2.perkara terorisme
3.narkotika/psikotropika 4.pencucian uang
20
7.PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM
Pasal 19 ayat (4) UU No.4 Tahun 2004 Hakim
wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat
tertulis terhadap perkara yang sedang di periksa
dan menjadi bagian dari putusan . Putusan hakim
-harus memuat semua fakta yang terungkap dalam
persidangan , -memuat alasan dasar putusan
, -memuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar
putusan, -memuat pasal dari UU yang berhubungan
dengan perkara itu , -memuat sumber hukum tidak
terulis yang dijadikan dasar mengadili. Pasal 28
hakim wajib menggali ,mengikuti dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dan berkembang dalam masyarakat. UU No.5 Tahun
2004 Tentang Perubahan UU No.14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung mengatur masalah
dissenting opinion
21
8. PUTUSAN PENGADILAN ADALAH

• pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
  terbuka untuk umum
• -dapat berupa pemidanaan,
• -dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan
  hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur
  dalam undang-undang ini

22

SIDANG
9.Proses penegakan hukum
sidang prk teroris
PT -di hukum -dibebaskan -dilepaskan
PN -di hukum ok terbukti -dibebaskan -lepas
contoh kasus PN.Medan
M A -DI HUKUM -DIBEBASKAN -DILEPASKAN
Pengerahan MASSA
Intervensi - Politisi ,LSM,NGO -
mengomentari sidang - polisi disebutkan tdk
profesional utk melemahkan - melanggar HAM
- dukungan ormas tertentu
23
10. PENGADILAN MAMPU MENYELESAIKAN PERKARA
TERORIS TEPAT WAKTU

1. Penyidik, Penuntut umum,Hakim dihadapkan
   persoalan masalah penahanan, sidang marathon.
2. PN. JakSel telah menyelesaikan perkara teroris
   Jamah Islamiyah,bom JW Marriot,bom di depan
   Kedubes Australia Kunigan.
3. Pengadilan Negeri Denpasar juga sudah
   menyelesaikan perkara peledakan bom Bali I dan
   bom Bali II .Juga pengadilan-pengadilan negeri
   lainnya sudah menyelesaikan banyak perkara
   teroris.

24
11. TERORISME MERUPAKAN KEJAHATAN

• KEJAHATAHAN INTERNASIONAL.
• TERORGANISASI DENGAN BAIK .
• MEMPUNYAI JARINGAN LUAS DAN MENGGUNAKAN SISTEM
  SEL .
• MEMILIKI SUMBER DANA YANG SANGAT BESAR .
• MENGANCAM PERDAMAIAN DAN KEAMANAN
  NASIONAL,REGIONAL DAN INTERNASIONAL.

25
12.KERJASAMA INTERNASIONAL

• Pada bulan Desember 2000 di Palermo
  ,Sisilia,Italia ditanda tangani Konvensi PBB
  Tentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional
  (United Nations Convention against Transnational
  organized Crime )
• Pada tanggal 28 November 2005 dalam pertemuan
  Euro Mediterranean Summit di Barcelona ,rencana
  penanganan antiterorisme, dalam rancangan Code
  of conduct on Countering Terrorism ,menyatakan
  serangan teroris tetap tidak dapat dibenarkan
  apapun alasannya .
• Masalah terorisme tidak bisa diatasi oleh hanya
  suatu negara akan tetapi perlu kerjasama
  Internasional untuk menanggulanginya .

26
13. KERJASAMA REGIONAL ASEAN

• KONFERENSI TAHUNAN KEPALA KEPOLISIAN
• PERTEMUAN PARA MENTERI ASEAN TENTANG KEJAHATAN
  TRANSNASI ONAL TAHUN 1997, 1999
• PERTEMUAN PARA DIRJEN IMIGRASI

27
14.AKSI BOM DI INDONESIA

• 1.Pada tanggal 01 AGUSTUS 2000.Terjadi serangan
  bom dirumah kediaman Duta Besar Filipina di
  Jakarta.
• 2.Pada tanggal 27 Agustus 2000 ledakan di depan
  kantor Kedubes Malysia .
• 3.Pada tanggal 13 September 2000 .Terjadi ledakan
  bom di Gedung Bursa Efek .
• 4. Pada tanggal 24 Desember 2000. ledakan Bom
  pada malam hari Natal.
• 5.Pada tanggal 23 September 2001Terjadi ledakan
  bom di Plaza Atrium Senen.
• 6.Pada tanggal 12 Oktober 2001.Terjadi ledakan
  bom di Restoran KFC, Makassar.
• 7.Pada tanggal 6 November 2001.Terjadi ledakan
  bom di Sekolah Australia,di Jakarta. Bom rakitan
  meledak di halaman Australian International
  School (AIS ).
• 8.Pada tanggal 01Januari2002Terjadi ledakan bom
  pada malam Tahun Baru.
• 9.Pada tanggal 12 Oktober 2002 Terjadi peledakan
  Bom bunuh diri yang sangat dahsyat di Kuta, Bali.
• 10.Pada tanggal 5 Desember2002 bom di Restoran
  McDonald's, Makassar.
• 11.Pada tanggal 3 Februari 2003 Terjadi ledakan
  bom di Kompleks Mabes Polri.
• 12.Pada tanggal 27 April 2003 Terjadi ledakan bom
  di Bandara Cengkareng.
• 13.Pada tanggal 5 Agustus 2003 Terjadi peledakan
  bom bunuh diri dengan kekuatan besar di Hotel JW
  Marriott, Jakarta.
• 14.Pada tanggal 9 September 2004 Terjadi
  peledakan bom bunuh diri di depan Kedubes
  Australia, Jakarta.
• 15.Pada tanggal 8Juni2005Terjadi ledakan di
  Pamulang, Tangerang.
• 16.Pada tanggal 1 Oktober 2005 Kuta, Bali.(BOM
  BALI II).

28
15.Korban teroris sejak tahun 1960

• Sejak akhir 1960-an, aksi teroris telah
  mengakibatkan kehancuran fatal dalam sejarah.
• 16.000 serangan teroris yang terjadi di dunia ini
  mengakibatkan lebih dari 20.000 korban jiwa.
•  

29
16.Cara cara operasi Terorisme

• Pengeboman
• Pembunuhan
• Penculikan dengan tebusan
• Penyanderaan
• Pembajakan
• Penyerangan bersenjata
• Melukai anggota tubuh orang lain sehingga
  mengakibatkan cacat secara permanen
• Pembakaran
• Perampokan

30
17.Kelompok teroris yang menggunakan bom bunuh
diri

• Organisasi Jihad Islam Hezbollah
• Brigade Al-Qassam dari HAMAS
• Jihad Islam Palestina
• Babbar Khaisa (Kelompok Sikh)
• Partai Buruh Kurdistan atau PKK
• Al-Jihad Mesir
• Harimau Pembebasan dari Tamil Eelam atau LTTE
• DHKP/C di Turki
• Al-Qaeda
• Laskar l-Taiba (Kashmir)
• Brigade Syahid Al-Quds dari FATAH
• Pemberontak Chechen
• Front Populer untuk Kebebasan dari Palestina
• Jamaah Islamiyah Asia Tenggara dan Indonesia

31
18.Kecenderungan dalam Terorisme
Revolusi Rusia
Fundamentalisme Radikal
Konflik Arab-Israel
Pengeboman Fasilitas di Seluruh Dunia
Revolusi Prancis
Terorisme yang Tumbuh di Dalam Negeri
Evolusi Terorisme
Serangan Senjata Kimia/Biologi
Trends in Terrorism
32
19.Pelaku Bom Bunuh Diri Masa Kini
33
20.Terorisme Modern

• Teroris tidak segan-segan melakukan serangan
  kejam dengan mengorbankan rakyat sipil dalam
  jumlah besar

Modern Terrorism

• Terrorists are willing to conduct ruthless
  attacks against mass civilian targets

34
21.Jumlah Fasilitas yang Menjadi Sasaran Serangan
Teroris
35
22.Konflik Etnis Utama

• Daerah Basque di Spanyol
• Suku Kurdi di Turki dan Irak
• Warga Albania di Macedonia dan Serbia
• Chechen di Rusia
• Aceh, Irian Jaya (Papua) di Indonesia
• Uighur di Cina
• Tamil di Sri lanka
• Suku Assam, Bodo, Kashmir, Sikh, dan Naga di
  India
• Warga Irlandia di Irlandia Utara
• Warga Palestina di Israel

36
23.Kamp pelatihan teroris di Akademi Militer
Mujahidin Afganistan, Kamp Latihan Hudaybiyah
dan Kamp Latihan Jabal Quba di Mindanau ,Filipina
Selatan

• Materi pelajaran militer yang utama diberikan
  adalah
• 1.Tactic,yaitu seni pertempuran infanteri.
• 2.Map Reading ,yaitu kemahiran seputar peta dan
  navigasi .
• 3.Weapon Training ,yaitu kemahiran berbagai
  macam senjata infanteri dan artileri.
• 4.Field Engineering ,yaitu kemahiran ranjau
  standar buatan pabrik ,bahan peledak ,penempatan
  bom ,dan penggunaannya sebagai alat penghancur
  .Termasuk pengetahuan peracikan bahan kimia dan
  juga bahan dapur yang dapat diolah menjadi bahan
  peledak disebut juga materi pelajaran Mine and
  Destruction.

37
24.LATIHAN LANJUTAN DI KAMP TERORIS

• 1.Kemahiran menembak pistol dan revolver.
• 2.sniper (rifle markmanship ) .
• 3.Kursus-kursus bahan kimia dan peracikan bahan
  peledak
• 4.perbengkelan senjata dan amunisi .
• 5.Kemahiran merakit sirkuit elektronik.
• 6.Kursus Tank Tempur (seperti ,T-60,T-59,T-72)
• 7.Latihan tempur infanteri di berbagai bentuk
  lapangan,sekaligus ikut bertempur kontak senjata
  dll.

38
25.Penyidikan Tindak Pidana TerorismePasal 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32

• Penyidikan berdasar hukum acara berlaku kecuali
  ditentukan lain dalam Perpu.
• Penyidik diberi wewenang 4 (empat) bulan untuk
  HAN
• Bukti permulaan yang cukup dapat gunakan setiap
  Laporan Intelejen
• Alat Bukti ? Pasal 184 2 DE
• KAP berdasar bukti permulaan ? pasal 26 ayat 2
  ?, 7 x 24 Jam.
• Blokir rekening
• Keterangan Bank dan Jasa Keuangan
• Buka, riksa dan sita surat dan kiriman via pos or
  jasa pengiriman
• Pasal 32 Saksi memberikan keterangan dengan
  bebas tanpa tekanan

39
26.MENURUT PROF.DR.MULADI

• bahwa masalah terorisme merupakan bahaya laten
  dan sekaligus musuh bagi bangsa Indonesia pada
  khususnya dan umat manusia pada umumnya (hostes
  humanis generis ).
•  
•  
•  

40
27.JARINGAN TERORIS JAMAAH ISLAMIYAH

• Jamaah Islamiyah adalah sebuah jaringan teroris
  berbasis di Asia Tenggara yang memiliki hubungan
  dengan Organisasi teroris Internasional Al Qaeda.
  Jaringan ini merekrut dan melatih para ekstremis
  pada akhir 1990an, tujuannya menciptakan sebuah
  negara Islam yang meliputi Brunei, Indonesia,
  Malaysia, Singapura, Filipina Selatan, dan
  Thailand Selatan.

41
28.JAMAAH ISLAMIYAH DI INDONESIA

• Al-jamaah Al-Islamiyah adalah sebuah organisasi
  /jamaah yang terdiri dari orang-orang muslim yang
  memiliki seorang pemimpin yang disebut Amir
  Jamaah .Jamaah ini bukanlah Jamaatul Muslimin
  tetapi merupakan Jamaatun minal-Muslimin,
  maksud dari minal-Muslimin adalah kelompok atau
  organisasi ini terdiri dari sebagian orang-orang
  muslim saja ,yaitu bukan bermaksud umumnya semua
  umat Muslim di seluruh dunia .
• . Al-Jamaah Al-Islamiyah adalah sebuah JAMAAH
  atau organisasi dengan alasan bahwa Al-Jamaah
  Al-Islamiyah memiliki pimpinan jamaah yang
  ditaati ,anggota jamaah dan struktural
  kepemimpinan (jalur komando ) .

42
29.UNDANG-UNDANG TERORIS DI INDONESIA

• Kejahatan teroris adalah kejahatan yang baru
  masuk dalam peraturan perundang-undangan di
  Indonesia sejak terjadi Bom Bali pada tahun 2002
  ,sementara di negara-negara lain perkara
  kejahatan teroris sudah lama masuk dalam undang
  undang .

43
30.Tindak Pidana Teroris 30.
Karakteristik 1. Disengaja 2. Gunakan
Kekerasan 2. Dengan perencanaan 3. Dilakukan
secara bersama 4. Dukungan Pembiayaan
Bab III 14 Pasal, Bab IV 5 Pasal

• Pasal 6 dan 7
• Akibatkan
• Suasana teror
• Rasa takut terhadap orang secara meluas
• Menimbulkan Korban yg bersifat massal
• Dengan cara - Merampas kemerdekaan
• -
  Hilangnya nyawa
• -
  Harta orang lain
• -
• Untuk menimbulkan - Kerusakan
• - Kehancuran terhadap obyek vital
  strategis
• - Lingkungan Hidup
• - Fasilitas Publik
• - Fasilitas International

Pasal 9 Setiap orang melawan hukum Memasukan
ke Ina, membuat, Menerima, mencoba
peroleh, Menyerahkan, mencoba myrhkn Menguasai,
membawa, mmpnyi Persediaan padanya,
menyimpn Mengangkut, menyembunyikan,
Mempergunakan, mengeluarkan Ke dan/atau dari
Ina. Senpi, Amunisi, Handak dan Bahan bahaya
lainnya Dengan maksud melakukan Tindak Pidana
Terorisme
44
31.PENANGKAPAN

• Pihak berwajib Indonesia telah menahan sampai
  sekarang bulan Maret 2006, sekitar 400 orang
  teroris yang terlibat aksi-aksi teroris di
  Indonesia

45
32.KTT Arab di Arab Saudi 07 Desember 2005

• Negara OKI menyerukan agar negara-negara OKI
  memberantas ekstrimisme dan militan yang mengatas
  namakan Islam dan memerangi terorisme.

46
33.KTT OKI DI ARAB SAUDI

• Pikiran jiwa seorang muslim harus dibersihkan
  dari pikiran ekstrimis yang menyimpang dan
  menyerukan pengafiran, pertumpahan darah, serta
  pengahancuran masyarakat.
• Persatuan dan kebangkitan Islam tidak bisa
  diwujudkan melalui aksi peledakan bom dan
  pertumpahan darah. Itu adalah pemikiran yang
  dianut sekelompok orang yang sesat.
• Persatuan dan kebangkitan hanya bisa tercipta
  melalui keimanan yang kuat, saling menyayangi
  sesama, serta iklas berkata dan bekerja.
• Menjadi moderat adalah dasar manusia untuk bisa
  membangun rasa saling memahami. Pijakan lain
  adalah sikap toleran, memahami dan menghormati.
•  
•  
•  

47
34.Terorisme di Malaysia

• Negara Malaysia telah menahan ratusan orang
  tersangka kelompok militan,mereka di tahan di
  sebuah penajara berdasarkan UU keamanan yang
  mengijinkan penahanan tanpa harus diadili lebih
  dahulu.( Internal Security Act)

48
35.PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi dalam
kongres tahunan partai UMNO (Organisasi Nasional
Malaysia bersatu,21 Juli 2005 menyerukan

• umat islam agar mencegah upaya yang dilakukan
  kelompok militan untuk membajak nama islam demi
  kepentingan idiologi kekerasan mereka dan budaya
  kekerasan atas nama islam tidak terjadi lagi.
• Ia meminta umat islam sadar bahwa islam dan
  ajarannya dapat digunakan oleh kelompok tertentu
  utk melaksanakan agenda tersembunyi mereka .
• Ada kelompok yg melakukan kekerasan dengan
  mengatasnamakan islam.
• Harus di cegah keimanan islam dijadikan alat oleh
  kelompok yg memiliki agenda tersembunyi.
• Kelalaian akan memberikan kelompok militan
  menyebarkan pertikaian dikalangan muslim dan
  menggaggu keharmonisan ras.

49
36.PERTEMUAN UNI EROPA

• Penanganan antiterorisme yang dibahas dalam
  Euro-Mediterranean Summit selama dua hari di
  Barcelona,pada tanggal 28 November 2005.
  Rancangan Code of conduct on Countering
  Terrorism itu menyatakan.serangan teroris
  tetap tidak dapat dibenarkan dengan alasan
  apapun.

50
37.Mantan Sekjen PBB Kofi Annan

• Semua negara di dunia harus bersatu dalam
  solidaritas dengan para korban terorisme, dan
  dalam kebulatan tekad dalam mengambil suatu
  tindakan melawan teroris itu sendiri dan melawan
  semua pihak yang memberi mereka perlindungan,
  bantuan, atau dorongan.selanjutnya Kofi Annan
  mengatakannya dari sifatnya, terorisme adalah
  suatu penyerangan atas prinsip dasar dari hukum,
  tata tertib, hak manusia.

51
38.Konferensi Internasional Tentang Isu
Radikalisme Islam dan Aktifitas Ekonomi Indonesia

• Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam sambutannya
  dalam Konferensi Internasional tentang isu
  radikalisme Islam dan aktivitas ekonomi Indonesia
  (07 Desember 2005)meminta rakyat berpikir
  positif menanggapi langkahlangkah pemerintah
  termasuk langkah perang melawan terorisme.
  Pemerintah akan terus melakukan perang menyeluruh
  melawan terorisme. Isu terorisme adalah isu yang
  sangat sensitif dan tidak selalu populis.

52
39.AGENDA UTAMA ORGANISASI TERORIS INTERNASIONAL

• mendapatkan Weapons of Mass Destruction yaitu
  senjata pemusnah masal seperti senjata nuklir,
  senjata kimia, senjata biologi (senjata gas sarin
  yang merusak saraf), dan Bom hidrogen.
• -melalui kerja sama Internasional ini bisa di
  cegah.

53
40.IMPLIKASI KERUNTUHAN NEGARA UNI SOVIET

• Setelah Negara Uni Soviet runtuh
• beberapa komponen senjata nuklir dan cetak biru
  pembuatan senjata nulir dijual ke negara-negara
  tertentu yang sangat berminat memiliki senjata
  nuklir tersebut.
• Yang menjadi keprihatinan dunia Internasional
  adalah apabila teroris mampu menguasai negara
  tersebut sehingga mereka mempunyai akses ke
  senjata pemusnah masal tersebut, dan apabila ini
  terjadi ini akan terjadi bencana global.
•  
•  

54
41.Persoalan dibidang legislasi Pemberantasan
Teoris

• Apabila aparat keamanan diberikan kewenangan yang
  lebih besar.Kekhawatirkan masyarakat akan
  terjadi penyalahgunaan kewenangan ( abuse of
  power ).
• Di Perancis aparat kemanan diberikan kewenangan
  ternyata tidak ada masalah.Bahkan setelah UU
  diamandemen aparat keamanan mampu mencegah dan
  memggagalkan sebanyak 26 rencana peledakan bom
  diseluruh Perancis .

55
42.Undang-undang Keamanan Australia Yang Baru

• 1.Sekarang ini Polisi dan agen rahasia Australia
  memperoleh hak untuk menyadap telepon dan melacak
  email serta sms warga masyarakat ,walaupun mereka
  bukan tersangka kejahatan dan bukan pelaku
  kejahatan.
• 2.Polisi boleh menahan orang tanpa perintah
  perpanjangan masa penahanan,jika orang tersebut
  dituduh mengetahui rencana serangan
• ? Reaksi masyarakat dan pembela kebebasan sipil
  menganggap UU ini mengganggu privasi
  masyarakat.
•  

56
43.Indonesia Ratifikasi 2 Konvensi Internasional
Pemberantasan Terorisme

• 1.Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman
  oleh Teroris Tahun 1997 (International Convention
  for The Suppression of Terrorist Bombings 1997).
• 2.Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan
  Terorisme Tahun 1999 (International Convention of
  the Suppression of the financing of Terrorism
  1999). Kedua Konvensi Internasional ini sangat
  bermanfaat bagi Indonesia dalam memerangi
  kejahatan teroris.

57
44.Keberhasilan Negara Perancis menangani
Terorisme

•  
•  
•  
•  

• Adanya dukungan dari Parlemen Perancis dalam
  proses legislasi, dengan memberikan kewenangan
  yang lebih besar kepada Pemerintah Perancis untuk
  melakukan segala upaya penegakan hukum dalam
  perang melawan teroris.
• Apabila kita melihat keberhasilan Pemerintah
  Perancis dalam memerangi kejahatan teroris
  tersebut, tentunya Pemerintah Indonesia juga bisa
  menggunakan gagasan untuk mendapatkan dukungan
  dari Parlemen, agar diberikan dukungan melalui
  proses legislasi untuk memberikan kewenangan yang
  lebih luas kepada Pemerintah dalam memerangi
  kejahatan teroris tersebut .

58
45.Konvensi Internasional Pemberantasan
Pengeboman oleh Teroris thn.1997( UU No.5
Thn.2006 ) dlm pasal 2 menyatakan

• Setiap orang yang dianggap telah melakukan
  tindak pidana, apabila orang tersebut secara
  melawan hukum dan sengaja mengirimkan,
  menempatkan,melepaskan, atau meledakkan, suatu
  bahan peledak atau alat mematikan lainnya di, ke
  dalam, atau terhadap tempat umum, fasilitas
  negara atau pemerintah, sistem transportasi
  masyarakat, atau fasilitas infrastruktur yang
  dilakukan dengan tujuan untuk menyebabkan
  kematian, luka berat, atau dengan tujuan untuk
  menghancurkan tempat, fasiltas atau sistem yang
  mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar .
• -Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang
  melakukan percobaan atas tindak pidana tersebut
  dan bagi mereka yang turut serta dalam terjadinya
  tindak pidana tersebut

59
46.Konvensi Internasional Tentang Pendanaan
Terorisme thn.1999 ( UU No.6 Thn.2006 )

•  
• Pasal 2 ( dua ) Setiap orang dianggap telah
  melakukan tindak pidana apabila orang tersebut
  secara langsung atau tidak langsung, secara
  melawan hukum dan dengan sengaja menyediakan
  atau mengumpulkan dana dengan niat akan
  digunakan atau dengan sepengetahuannya akan
  digunakan, secara keseluruhan atau sebagian,
  untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan
  suatu akibat yang tercakup dan dirumuskan dalam
  salah satu Konvensi yang tercantum dalam lampiran
  Konvensi ini.

60
47.Pasal 8 dan pasal 9

• Pasal 8 Mengatur kewajiban negara pihak
  untuk mengidentifikasi, mendeteksi, dan
  membekukan dana yang digunakan untuk membiayai
  tindak pidana terorisme. Dana tersebut
  selanjutnya dapat dirampas negara sesuai dengan
  hukum nasional.
• Pasal 9 Mengatur kewajiban negara pihak untuk
  melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku
  tindak pidana untuk tujuan penuntutan atau
  ekstradisi setelah memiliki bukti penahanan yang
  cukup.

61
48.CARA-CARA PENANGGULANGAN AKSI TERORISME
LAINNYA

1. Selain melalui cara penegakan hukum cara lain
   yang juga dianggap penting dan efektif untuk
   melawan aksi teroris adalah dengan menyebarkan
   toleransi antar umat manusia dan toleransi antar
   umat beragama .
2. Dunia internasional harus bekerjasama untuk
   menemukan akar masalah yang memicu timbulnya
   aksi terorisme.

62
49.Golden Rules yang harus diperhatikan hakim
dalam memutus perkara .

• Memegang teguh supremasi hukum.
• Mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun
  .
• Objektif(no bias) dalam memutus suatu perkara
  ,harus memutus berdasarkan pada hukum ,bukan
  karena pengaruh eksternal .
• Melakukan analisis atas dasar bukti-bukti yang
  ada .
• Dalam membuat pertimbangan harus dengan jelas dan
  mudah dimengerti.

63
Kesimpulan dan saran

• Keberhasilan Insititusi Pengadilan dalam
  menyelesaikan perkara kejahatan terorisme itdak
  lepas dari peranan penuntut umum dalam membuat
  surat dakwaan yang baik dan kemampuan penuntut
  umum membktuikan kesalahan terdakwa.Perlu ada
  sinergi antara instansi kepolisian ,kejaksaan dan
  pengadilan .
• Dalam menanggulangi kejahatan terorisme
  ,Jaksa-jaksa dan hakim yang menangani perkara
  teroris harus memahami cara-cara kerja
  organisasi dan jaringan teroris ,struktur
  organisasi teroris dan jaringan organisasi
  Internasional .
• 3.Kejahatan teroris menjadi ancaman bagi
  stabilitas keamanan nasional ,regional dan
  Internasional .dan menjadi ancaman bagi
  perekonomian nasional dan perekonomian global .
• 4.Selain kemampuan Profesional aparat penegak
  hukum .Merevisi UU Terorisme sesusai dengan
  perkembangan tingkat kejahatan yang dan
  memberikan kewenangan yang lebih luas kepada
  aparat keamanan dalam memerangi aksi terorisme.
• 5. Perang melawan teroris selain menangkap para
  pelakunya (otaknya ) juga termasuk mencegah
  terjadinya serangan-serangan bom di kemudian
  hari . 6.Pemerintah harus mampu mengidentifikasi
  sumber-sumber pembiayaan serta mengamputasi dan
  membasmi dana-dana pembiayaan terorisme di
  Indonesia
• 6.Mengatasi aksi terorisme selain dengan cara
  -cara melalui penegakkan hukum cara lain yang
  juga dianggap paling efektif dalam melawan
  terorisme adalah dengan menyebarkan ajaran
  toleransi antarmanusia dan Dunia Internasional
  harus bekerja sama menemukan akar masalah yang
  memicu timbulnya aksi terorisme di seluruh dunia.
  
•  
•  
•  
•  

64
Thank you