HUKUM ORANG/PRIBADI

1
HUKUM ORANG/PRIBADI
2
HUKUM ORANG

• Pengertian
• Dalam arti sempit ? ketentuan orang sebagai
  subyek hukum
• Dalam arti luas ? termasuk aturan hukum keluarga.
  Karena hukum keluarga mempunyai pengaruh besar
  terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki dan
  menggunakan hak-haknya.
• Pengertian Hukum Pribadi kaedah hukum yang
  mengatur kedudukan hukum (status seseorang).
  Berkaitan dengan wewenang hukum dan wewenang
  bertindak dalam lalu lintas hukum.

3
SUBYEK HUKUM
Manusia (Naturlijk Person)
Orang (Person)
Badan Hukum (Rechts Person)
Subyek Hukum (Pengemban hak dan kewajiban dalam
lalu lintas hukum)
4
Manusia Sebagai Subyek HUkum

• 
  
• 
  

Mulai
SEJAK LAHIR

• Pengecualian Pasal 2 KUHPerdata
• Telah dibenihkan
• Lahir Hidup
• Ada kepentingan yang menghendaki

Manusia sebagai Subyek Hukum
MENINGGAL
Berakhir
5
Kewenangan Kecakapan Bertindak

• Ps. 1330
• Yg tidak cakap
• Belum dewasa
• Wanita bersuami
• Dgn adanya
• Ps 31 (2)
• UU No.1/1974
• ? dianggap cakap
• 3. Mereka yg ditaruh
• di bawah
• pengampuan

KUHPerdata ? 21 th atau telah menikah

• UU No.1/1974
• Ps. 47 ? Anak yg sudah berumur 18 th
• Ps. 50 atau lebih dan sudah tdk berada
• di bawah kekuasaan orang tua
• ? Apakah hal ini dpt ditafsirkan sudah dewasa.
• Usia menikah
• UU No. 1/1974 Ps.7 (1)
• Laki-laki 19 th
• Perempuan 16 th

• Prof. Wahyono
• Dewasa ? 21 th atau sudah pernah kawin
• Alasan
• UU No.1/1974 tdk mengatur masalah kedewasaan
• dan tdk menyebutkan batas usia dewasa
  adalah
• 18 th.
• 2. Usia min. menikah adalah 19 th dan 16 th

Kedewasaan
6
Kedudukan Istri

• KUHPerdata Ps. 1330 ? tidak cakap utk
  Belum dewasa
• membuat
  perjanjian Mereka yg dibawah
  pengampuan
• Istri (wanita bersuami)
• UU No.1/1974 Ps.31 Sudah berubah
• Keseimbangan kedudukan laki-laki dan perempuan
  serta masing-masing pihak berhak melakukan
  perbuatan hukum.
• Kecuali
• Perbuatan hukum yang berkaitan dengan penggunaan
  dan pengalihannya harus mendapat persetujuan
  kedua belah pihak.

7
Handlichting/Pendewasaan

• Pengertian Suatu lembaga hk dimana orang yang
  
• belum dewasa setelah menempuh syarat-syarat
  tertentu
• dan sampai batas2 tertentu menurut
  ketentuan UU sat memiliki
• kedudukan hk yang sama dengan orang dewasa.

Pendewasaan Penuh (Ps. 420-425) Venia
Aetatis Syarat 20 th telah mengajukan
Permohonan kepada Presiden RI Dapat
melakukan semua perbuatan hukum
Macam-macam Handlichting

• Pendewasaan Terbatas (Ps.426-431)
• 18 th
• Diajukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yg
• berwenang
• Dapat ditarik kembali misalkan utk membuat
• surat wasiat
• Hanya untuk perbuatan hukum tertentu saja

8
Pengampuan/Curatele

• Pengertian orang dewasa yg tidak cakap melakukan
  perbuatan hukum

Pengampuan ? adalah perlindungan hk terhadap
anak dalam kandungan dan orang dewasa yg
berada dalam keadaan dungu, gangguan kejiwaan,
dan boros berdasarkan penetapan hakim.
Ps. 1 RUU BHP

• Orang yg sakit ingatan
• Pemboros
• Masih dapat membuat testament melalui
• perkawinan dan pembuat janji kawin
• 3. Lemah ingatan
• Intelegensi lemah/idiot/pikun
• 4. Mereka yg tdk sanggup mengurus kepentingan
• diri sendiri dgn semestinya, karena kelakuan
• buruk mengganggu keamanan.

Alasan2 ditaruh dibawah pengampuan Menurut
KUHPerdata Ps. 433
9

• Pasal 21 RUU BHP ? dalam hal suami meninggal
  dunia, istri menerangkan pada BHP setelah
  dipanggil secara sah bahwa ia tengah mengandung
  maka BHP menjadi pengampu atas anak dalam
  kandungan.
• Pasal 22 RUU BHP ? BHP sebagai pengampu wajib
  membuat berita acara kehamilan dan sumpah atas
  kehamilan tersebut.
• Pasal 23 RUU BHP ? jika anak dalam kandungan
  tersebut lahir hidup maka demi hukum berakhir
  tugas BHP sebagai pengampu ? berlaku ketentuan
  perwalian.

10

• Ps. 26 RUU BHP ? Pengampu wajib melaksanakan
  pengurusan terhadap diri terampu dan harta
  kekayaannya yg meliputi antara lain
• Membuat pencatatan harta kekayaan untuk terampu
• Membuat rencana dan laporan perawatan dan
  penyembuhan terampu setiap 90 hari
• Membuat perhubungan dan pertanggungjawaban pada
  saat pengampuan berakhir
• Melaksanakan penjualan atas harta kekayaan
  terampu untuk kepentingan terampu atas ijin
  pengadilan.
• Pengampu pengawas adalah BHP yg ditugaskan
  pengadilan untuk mengawasi pengampu.

11
Pengampuan/Curatele

• KUHPerdata Ps. 434
• Yg berhak meminta pengampuan
• Suami/istri dan keluarga sedarah
• Untuk alasan boros keluarga dekat
• Untuk alasan tdk dapat mengurus kepentingan
  sendiri pengampuan bagi diri sendiri
• KUHPerdata Ps. 435
• Bila membahayakan, pihak kejaksaan wajib untuk
  menuntut, jika pihak keluarga tidak mengajukan.
• Pengajuan permohonan pengampuan kepada pengadilan
  negeri yg berwenang, disertai alasan-alasan,
  bukti-bukti, dan sanksi-sanksi.

12
Badan Hukum

• Mengejar
• Keuntungan
• ekonomi
• Bersifat Ideal
• Berdasar UU
• Diakui pemerintah
• 
  
  Berdasarkan UU
• Melalui proses
• 
  
  Pendaftaran

• PT
• Koperasi

Sifat

• Yayasan
• Partai politik

• Lembaga Negara
• Perum

Badan Hukum
Pendiriannya

• PT (UU No. 1/1995)
• Koperasi
• (UU No.25/1992)
• Yayasan
• (UU No.16/2001)

• Ada harta kekayaan
• Ada tujuan tertentu
• Ada kepentingan
• Ada organisasi yg teratur

Cirinya
13
Badan Hukum

• Syarat sahnya badan hukum/lahirnya
• badan hukum
• Akte pendirian di depan notaris
• Disahkan oleh menteri kehakiman (selain akta
  pendirian yg awal setiap perubahan kata pendirian
  tsb harus disahkan)
• Didaftarkan dikepaniteraan PN
• Diumumkan diberita negara

14
Teori Badan Hukum

• Teori Fiksi (Karl Von Savigny) Badan hukum itu
  pengaturannya oleh negara. Oleh karena itu badan
  hukum itu sebenarnya tidak ada, hanya orang-orang
  yang menghidupkan. Oleh orang-orang tertentu
  saja. Dengan kata lain badan hukum ini sama
  dengan orang buatan hukum.
• Teori Harta (A. Brinz, E.J.J van der Heyden)
  Badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai
  harta dan berdiri sendiri dan mempunyai suatu
  tujuan tertentu.
• Teori Organ (Otto Van Gierke) Badan hukum ini
  bukan merupakan suatu fiksi tetapi merupakan
  makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak
  yang dibentuk dari konstitusi hukum (konstitusi
  yuridis).
• yang merupakan person yg mempunyai organ-organ,
  jadi jika dibandingkan dengan manusia yang
  mempunyai anggota badan, maka badan hukum pun
  mempunyai organ-organ ? direksi, dewan komisaris,
  RUNS yang dapat berpikir dan berbuat sebagai
  subyek hukum.

15
Domisili
Pengertian ? tempat dimana seseorang berada dalam
kaitan dengan pelaksanaan hak dan penentuan
kewajiban (dianggap oleh hukum selalu hadir)
Ditentukan ? demi kepastian hukum
Domisili
Sukarela Ps. 17, 18, 19
Domisili sesungguhnya
Wajib Ps. 20, 21, 22
Macam
Ditentukan UU Ps. 11 (1b) UUHT
Domisili yg dipilih
Dipilih secara bebas
16

• 
  misalkan

Pencatatan status seseorang ? berkaitan dengan
kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian,
pergantian nama, pengakuan anak, dll
Lahir
Kawin
Catatan Sipil
Anak sah
Suami
Istri
Anak Luar Kawin
Status KCS ? Dept. Dalam Negeri ? Bertempat pd
setiap kabupaten/ kotamadya
17
Stb. 1920-751 jo. Stb. 1927-564
mengenai pendaftaran kelahiran dan kematian
bagi semua WNI dan WNA di Indonesia.
Stb. 1933-75 jo. Stb. 1936-607 mengenai pendaftara
n perkawinan dan perceraian bagi semua WNI dan
WNA yang bukan beragama Islam di Indonesia.
DASAR HUKUM CATATAN SIPIL
UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah,
Talak, dan Rujuk bagi WNI yang beragama Islam.
18

• Pengertian
• ? RUU BHP Ps 1 huruf 2 ? orang yg tidak
  hadir adalah seseorang
• yang meninggalkan tempat tinggal
  yang tidak diketahui dimana ia
• berada dan tidak dapat
  dibuktikan telah meninggal dunia, tanpa
• meninggalkan kuasa atau kuasanya
  berakhir untuk mengurus
• kekayaan berdasarkan penetapan
  hakim.
• ? KUHPerdata ? suatu keadaan tidak
  hadirnya seseorang
• ditempat kediaman atau domisili
  karena meninggalkan tempat
• tinggalnya baik dengan kuasa
  atau tidak dengan kuasa.
• Tahapan ? 3 tahapan menurut
  KUHPerdata
• 1. Tindakan sementara (Ps. 463 KUHPerdata)
• 2. Diduga meninggal (Ps 467 dan 470 KUHPerdata)
• 3. Tahap pewarisan secara definitif ditentukan
  Ps. 485
• KUHPerdata, yaitu
• 30 tahun sejak diduga meninggal dunia
• Usianya telah mencapai 100
  th.
• Bagi suami istri ? akibat
  keadaan tidak hadir berhubung dgn

KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZIJHEID)
19

• Kepentingan yang
  mendesak untuk
• I. TAHAP TINDAKAN SEMENTARA ? ADA
  mengurus harta atau maju ke
  depan sidang
• pengadilan
• Ps. 463 KUHPerdata ? tidak memberi kuasa/ wakil
  atau surat kuasa sudah berakhir ? untuk mengurus
  hartanya ? pengadilan ? menunjuk BHP/ keluarga
  sedarah/ semenda untuk mengurus seluruh/ sebagian
  harta kekayaan/ kepentingannya, termasuk membela
  hak-haknya.

20

• II. TAHAP PENETAPAN DIDUGA MENINGGAL DUNIA
• Ps. 467 KUHPerdata ? untuk dapat ditetapkan
  diduga meninggal yang bersangkutan telah
  meninggalkan domisili selama 5 tahun tanpa kuasa.
• Ps. 470 KUHPerdata ? jika yang bersangkutan
  meninggalkan kuasa maka jangka waktu dapat
  dinyatakan diduga meninggal adalah 10 tahun.

21

• Tindakan Sementara ?
  pengurusan hak ? BHP
• Akibat hukum
• Ketetapan diduga
• 
  meninggal? pengurusan
• 
  hak ? pada keluarga

22

• III. TAHAPAN PEWARISAN SECARA
• DEFINITIF
• Dalam hal telah diterima kepastian tentang
  meninggal dunia orang yang tidak hadir ?
  Ps. 485 KUHPerdata
• Jika tidak ada kabar ? pewarisan definitif
  terjadi setelah lewat waktu 30 tahun
  sejak pernyataan diduga meninggal,
  atau melampaui 100 tahun sejak
  kelahiran orang yang hilang ? Ps.
  484 KUHPerdata.

23
PENGATURAN KETIDAKHADIRAN ? DALAM RUU BHP (2002)

• Ps. 33
• (1) Orang yg berkepentingan atau kejaksaan dapat
  mengajukan permohonan ke
• pengadilan untuk menetapkan seseorang
  dinyatakan tidak hadir.
• (2) BHP ditugaskan untuk mengurus
  kepentingan dan kekayaan orang yg
• dinyatakan tidak hadir berdasarkan
  penetapan pengadilan.
• (3) Kepaniteraan pengadilan dalam jangka
  waktu paling lambat 7 hari setelah
• adanya penetapan wajib memberlakukan
  tentang ketidakhadiran tersebut
• pada BHP.
• (4) BHP wajib mengumumkan penetapan
  sebagaimana dimaksud dalam ayat
• (1) dalam 1 surat kabar dan berita
  negara.
• Ps. 34 ? BHP wajib melakukan pencatatan hak
  kekayaan orang yang
• tidak hadir.
• Ps. 35 ? BHP wajib menyampaikan laporan
  perhitungan dan tanggung
• jawab tentang pengurusan pada
  menteri 1 kali setahun. (tata
• cara pelaporan akan ditetapkan
  dalam keputusan menteri hukum
• dan team)

24

• Ps. 36 RUU BHP
• Setelah lewat waktu 33 tahun sejak penetapan
  pengadilan tidak ada ahli waris yang menggugat
  harta kekayaan orang yang tidak hadir, maka
  perhitungan penutup harus diajukan kepada BPK.
• Dalam hal perhitungan penutup sebagaimana
  dimaksud dalam ayat (1) diterima, BHP melaporkan
  hal tersebut kepada menteri.
• BHP atas nama menteri mengajukan permohonan
  penetapan pengadilan untuk menyerahkan penguasaan
  atas harta tak terurus kepada negara.