Rakerkesnas Evaluasi Pembangunan Kesehatan Thn 2006 dan ..

1
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

• Implementasi Implikasi dari
• Undang-Undang RI No 29/2004 tentang Praktik
  Kedokteran

Hardi Yusa

• Rakerkesnas Evaluasi Pembangunan Kesehatan Thn
  2006 dan Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan Thn
  2007
• Departemen Kesehatan, Batam, 11-13 Desember 2006

2
(No Transcript)
3
UU PRAKTIK KEDOKTERAN

• Standar Pendidikan Profesi dr/drg
• Standar Kompetensi
• Registrasi
• Penyelenggaraan Praktik
• Pembinaan dan Pengawasan
• Penegakan Disiplin

• Perlindungan Kepada Pasien
• Mutu Yan Medis dr/drg
• Kepastian Hukum Kepada Masyarakat, Dokter, Dokter
  Gigi

4
Merupakan suatu badan independen yang
menjalankan fungsi regulator, terkait dengan
peningkatan kemampuan dokter dan dokter gigi
dalam pelaksanaan praktik kedokteranKonsil
Kedokteran Indonesia suatu badan otonom, mandiri,
non struktural dan bersifat independen yang
terdiri atas konsil kedokteran dan kedokteran
gigi yang bertanggung jawab kepada Presiden
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
5
TUGAS KKI
PASAL 7 UU PRAKDOK

• melakukan registrasi dr/drg
• mengesahkan standar pendikikan profesi dr/drg
• melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan
  praktik kedokteran bersama lembaga terkait

6
VISION, MISSION AND VALUES KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

• Vision 2015 TERWUJUDNYA DOKTER PROFESIONAL YANG
  MELINDUNGI PASIEN
• ?CREATING PROFESSIONAL DOCTORS WHO PROTECT
  PATIENTS
• Mission MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA
  MELALUI DOKTER YANG PROFESIONAL
• ?TO IMPROVE THE QUALITY OF HUMAN LIFE THROUGH
  PROFESSIONAL DOCTORS
• Values KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA MENJUJUNG
  TINGGI NILAI INTEGRITAS, PROFESIONALISME,
  KEMITRAAN DAN RESPEK
  PADA KEMANUSIAAN
• ?THE INDONESIAN MEDICAL COUNCIL HIGHLY VALUES
  INTEGRITY, PROFESSIONALISM, PARTNERSHIP AND
  RESPECT FOR HUMANITY

7
Implementasi Undang-Undang No 29/ 2004 ttg
Praktik Kedokteran
HILIR
HULU
Divisi Registrasi
Divisi Standar Pendidikan
Divisi Pembinaan
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
KONSIL KEDOK TERAN INDONESIA
Disiplin
Majelis Etik IDI / PDGI
Etika Profesi
PENDIDIKAN
REGISTRASI
S I P
Kelalaian Pelanggaran
Hukum
Praktik
( Privilege ) Kewenangan
Kompetensi

• Pembinaan etika profesi
• Teguran
• Diklat
• Cabut STR
• Perdata
• Pidana
• Pra TUN

DinKes Kab/Kota
AIPKI / AFDokGI FK / FKG
Administratif Kompetensi
Kolegium Profesi
Pendidikan Berkelanjutan Profesi (IDI / PDGI)
RS Pendidikan
8
URUTAN JAGA MUTU PRAKTIK KEDOKTERAN

• Aplikasi
• Std.Profesi(Ps 50)
• SOP (Ps 50)
• Std.Yan (Ps 44)
• Inf.Consent (Ps 45)
• Rekam Med (Ps 46)
• Rahasia Ked (Ps 48)
• Audit Medis (Ps 49 ay2)

Sertif Kompetensi
Registrasi
Praktik Kedokteran
Stand Dik Prof dr/drg
DepKes PemDa
Institusi Pendidkan
Kolegium IDI/PDGI
KKI
Praktik Kedokteran
Sertifikasi Kompetensi
Registrasi dr/drg
FK/FKG PS
MUTU PRADOK
STR
Surat Izin Praktik (SIP)
Ijazah
Sertifikat Kompetensi
Produk Kolektif (SYSTEM)
Ps 7, ayat (1)
Ps 26 St Dik Profesi Disahkan KKI
Penjelasan Ps 29, ayat(3d)

• KKKKG
• Div Reg
• Masa Peralihan
• Ro Peg DepKes
• Dinkes Prov
• Dinkes Kab/Kota

Ps 37, Ayat (1)

• AIPKI/AFDOKGI
• Kolegium
• IRSPI
• FK / FKG
• DepDikNas
• DepKes

• KIKD KIKS

DinKes Kab/Kota
Kolegium Ilmu Kedokteran Kolegium Ilmu Ked Spes

• Depkes
• Pemda

Sert Kompetensi Dok Sert Kompetensi Dok Spes
9
Di dalam penyelenggaraan praktik kedokteran tidak
akan efektif dan efisien jika sistem lain tidak
mendukungnya, antara lain 1. Pembiayaan 2.
Standar Pelayanan 3. Informed Consent 4. Rekam
Medis 5. Audit Medis 6. Aspek Disiplin 7.
Aspek Etik
10
PRAKTIK KEDOKTERAN

• EQUITY
• (FUNGSI-SOSIAL)

PERAN PEMERINTAH
DEPKES, DEPDIKNAS DEP DAGRI
PEMERATAAN

• Ethical-Conduct
• Professionalism
• Technology
• Economics

KOMPETENSI
PEMBIAYAAN
QUALITY (FUNGSI-IPTEK)
EFFICENCY (FUNGSI-BISNIS)
MGT INSTITUSI PELAYANAN MEDIS
IDI/PDGI KOLEGIUM
GBH 030905
11
DIVISI REGISTRASI KONSIL KEDOKTERAN DAN KONSIL
KEDOKTERAN GIGI

• Telah menyelesaikan beberapa pedoman tentang
  registrasi
• Diharapkan bulan Desember 2006 semua permohonan
  sebelum bulan Oktober 2006 sudah dapat menerima
  STR
• Diharapkan permohonan sejak bulan Oktober 2006,
  paling lama 3 bulan sudah dapat menerima STR
• Sebelum tanggal 30 April 2007 dokter dan dokter
  gigi yang mempunyai SP dan SIP harus sudah
  mengkonversi menjadi STR

12
REKAPITULASI PELAKSANAAN PROSES PENERBITAN STR
s/d 07-12-2006

• Jumlah yang sudah mendaftar/membayar 64.000
• Jumlah berkas yang masuk 61.269
• Jumlah STR yang telah diselesai 54.012
• Jumlah STR yang sudah dikirim/diambil 42.000

13
DIVISI STANDAR PENDIDIKAN PROFESIKONSIL
KEDOKTERAN DAN KONSIL KEDOKTERAN GIGI

• Telah menyelesaikan beberapa standar yang
  berhubungan dengan pendidikan profesi.
• Tujuh permohonan pembukaan program studi dokter
  sedang menunggu pemberlakuan standar pendidikan
  profesi dokter/dokter gigi oleh Ditjen Dikti
  Depdiknas.
• Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi
  merupakan standar nasional.
• Diharapkan di masa mendatang kualitas
  dokter/dokter gigi di Indonesia mempunyai
  kompetensi yang terjaga.

14
DIVISI PEMBINAAN KONSIL KEDOKTERAN DAN KONSIL
KEDOKTERAN GIGI

• Telah menyelesaikan beberapa buku dan manual yang
  berhubungan dengan masalah pembinaan dokter dan
  dokter gigi.
• Pembinaan terhadap dokter/dokter gigi yang
  melakukan praktik kedokteran bersama-sama dengan
  organisasi profesi dan stakeholders lainnya.

15
MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA
(MKDKI)

• Telah dikeluarkan Himpunan Peraturan tentang
  MKDKI
• Pada Bulan Desember 2006 MKDKI mulai menyidangkan
  pengaduan dari masyarakat.

16
Implikasi UU PRADOK

• Diharapkan mutu praktik kedokteran akan terjaga
  mutunya.
• Dokter dan dokter gigi mengetahui hak dan
  kewajibannya demikian juga pasien dalam menerima
  pelayanan praktik kedokteran.
• Dengan adanya ketentuan bahwa SIP hanya diberikan
  untuk 3 (tiga) tempat, ada sarana kesehatan yang
  tidak mempunyai tenaga dokter/dokter spesialis
  yang sebelumnya tersedia.

17
REGULASI KKI Bersama Stakeholders

• Rencana Strategis KKI 2005-2010
• DIVISI STANDAR PENDIDIKAN PROFESI
• Standar Pendidikan Profesi Dokter
• Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis
• Standar Kompetensi Dokter
• Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi
• Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis
• Standar Kompetensi Dokter Gigi
• Continuing Professional Development Dokter
  (ditetapkan oleh PB-IDI)
• DIVISI REGISTRASI
• Pedoman Registrasi Pasca Peralihan (29 April
  2007)
• Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Sehat Fisik
• Pedoman Tata Cara Registrasi

18
REGULASI KKI Bersama Stakeholders

• DIVISI PEMBINAAN
• Buku Penyelenggaraaan Praktik Kedokteran yang
  Baik di Indonesia
• Manual Rekam Medis
• Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran
• Buku Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien
• Manual Komunikasi Efektif Dokter-Pasien
• MAJELIS KEHORMATAN DISILIN KEDOKTERAN INDONESIA
• Organisasi danTata Kerja MKDKI
• Pedoman Tata cara Penanganan Kasus Dugaan
  Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh
  MKDKI
• Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran

19
REGULASI KKI DALAM PROSES

• Continuing Professional Development (CPD) drg
• Standar Kompetensi Dokter Spesialis
• Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis
• Buku Registrasi Nasional

20
Program KKI Thn 2007

• Melanjutkan program 2006 (menyusun standar)
• Memastikan efektifitas terlaksananya kebijakan
  dan standar KKI yang terbentuk pada Thn 2006
• a. memastikan seluruh institusi kesehatan telah
  mengetahui regulasi KKI dan menyelenggarakannya
  di tempat masing-masing
• b. melakukan pelatihan dan peningkatan
  kemampuan untuk menyelenggarakan secara teknis
  regulasi KKI yang terkait
• c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
  praktik kedokteran yang baik di Indonesia
• d. memanfaatkan teknologi muktahir (ICT)
  sebagai media informasi antara dokter, dokter
  gigi, dan masyarakat selaku pengguna pelayanan
• e. melakukan perbaikan dan penyempurnaan
  regulasi secara terus menerus berdasarkan
  pemantauan dan evaluasi di lapangan

21
Terima Kasih