OTONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

1
OTONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

• Slamet Sugiharto
• Widyaiswara Utama
• Pusdiklat Depdagri Regional Yogyakarta
• 2009

2
TIUmampu memahami, menjelaskan makna, konsep,
prinsip, permasalahan dan kebijaksanaan otonomi
daerah dan pembangunan daerah dalam sistem NKRI

• TIK
• Memahami dan menjelaskan
• Tujuan, prinsip pelaksanaan dan pokok-pokok
  kebijakan otonomi dan pembangunan daerah
• Permasalahan otonomi dan pembangunan daerah
• Keterkaitan otonomi daerah dengan pembangunan
• Keterkaitan antara otonomi daerah dan pembangunan
  daerah

3
MATERI POKOK

• Pengertian otonomi dan pembangunan daerah
• Perkembangan otonomi
• Pembangunan daerah

4
OTONOMI

• Auto sendiri
• Nomia (nomy) aturan
• Otonomi mengatur diri sendiri
• Dalam pemerintahan
• Pelimpaham sebagian kewenangan, tugas, kewajiban
  dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada
  pemerintah daerah

5
PERKEMBANGAN OTONOMI

• 1903 Desentralisasi Wet Dh Swapraja
• 1945 UU No 1/1945 penekanan pd dekonsentrasi.
  Komite Nasional Daerah diangkat Pemerintah Pusat.
  KDH dipilih dr anggota Komite
• 1948 UU No 22/1948 Eksekutif ada di DPRD dan
  sehari2 dilaksanakan oleh DPD. KDH adalah Ketua
  DPD, diangkat oleh Pem Pusat dr calon usulan
  DPRD. KDH bisa diangkat dr Pamong Praja secara
  langsung
• 1957 UU No 1/1957 penekanan pd desentralisasi
  (otonomi seluas2nya) menimbulkan keresahan di
  kalangan Pamng Praja
• 1959 Penetapan Presiden No 6/1959 Pemda adalah
  KDH dan DPRD. KDH juga Ketua DPRD. BPH dipilih dr
  anggota DPRD dan membantu KDH debagai eksekutif
• 1965 UU No 18/1965 KDH tidak lagi sbg Ketua
  DPRD, penekanan pd desentralisasi (otonomi
  seluas2nya)

6
PERKEMBANGAN OTONOMI

• 1974 UU No 5/1974 desentralisasi, dekonsentrasi
  dan tugas pembantuan.otonomi yang nyata dan
  bertanggung jawab. Pemda adalah KDH dan DPRD
• 1999 UU No 22/1999 penekanan pd desentralisasi
  (otonomi seluas2nya).Legislatif DPRD, Eksekutif
  KDH. KDH diangkat, bertanggung jawab kpd dan
  diberhentikan oleh DPRD.
• 2004 UU No 32/2004

7
OTONOMI DAERAHUU NO. 32/2004

• Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
  dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
  peraturan perundang-undangan

8
PRINSIP OTONOMI DAERAH(PENJELASAN UU 32/2004)

• Otonomi seluas-luasnya
• Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab
• Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
  masyarakat dengan selalu memperhatikan
  kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam
  masyarakat
• Menjamin keserasian hubungan antara Daerah dg
  Daerah lainnya, Daerah dg Pusat
• Memelihara dan menjaga keutuhan NKRI
• Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan
  fasilitasi

9
Pemberian Otonomi Luas diarahkan untuk

• Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
  melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
  peran serta masyarakat
• Meningkatkan daya saing dengan memperhatikan
  prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
  keistimewaan dan kekhususan, serta keanekaragaman
  daerah

10
URUSAN WAJIB YANG MENJADI KEWENANGAN PEMDA
PROVINSI(UU NO. 32/2004)

• Urusan dalam skala propinsi yang meliputi
• Perencanaan dan pengendalian pembangunan
• Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
  ruang
• Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
  masyarakat
• Penyediaan sarana dan prasaranan umum
• Penanganan bidang kesehatan
• Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberdaya
  potensial
• Penanggulangan masalah sosial lintaskabupaten/kot
  a
• Pelayanan bidang ketenagakerjaan
  lintaskabupaten/kota

11
KEWENANGAN PEMDA PROVINSI (LANJUTAN)

• Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil,
  dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota
• Pengendalian lingkungan hidup
• Pelayanan pertanahan termasuk lintaskabupaten/kot
  a
• Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
• Pelayanan administrasi umum pemerintahan
• Pelayann administrasi penanaman modal termasuk
  lintas kabupaten/kota
• Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang
  belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota
• Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
  peraturan perundangan

12
PEMBANGUNAN NASIONAL(UU 25/2004)

• Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen
  bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara

13
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

• Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
  disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai
  satu kesatuan dalam sistem perencanaan
  pembangunan nasional (pasal 150 ayat (1)).
• Perencanaan pembangunan daerah disusun sesuai
  kewenangannya yang dilaksanakan oleh Bappeda
  (pasal 150 ayat (2)).

14
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

• Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada
  data dan informasi yang akurat dan dapat
  dipertanggung jawabkan (pasal 152 ayat (1))
• Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk
  menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
  pengawasan (pasal 153)

15
Formulasi tujuan
Evaluasi
Formulasi sasaran
Pengumpulan dan Analisis data
Implementasi
Identifikasi alternatif/Pilihan
Perencanaan implementasi
Penilaian komparasi
Rencana yang dipublikasikan
16
Alur Perencanaan dan Penganggaran

RKA-KL
Rincian APBN
Pedoman
Pedoman
Renstra KL
Renja - KL
Pemerintah Pusat
Pedoman
Diacu
Dijabarkan
Pedoman
RPJM Nasional
RPJP Nasional
Pedoman
RKP
RAPBN
APBN
Diacu
Diperhatikan
Diserasikan melalui Musrenbang
Dijabarkan
RKP Daerah
APBD
RPJM Daerah
RPJP Daerah
RAPBD
Pedoman
Pedoman
Pemerintah Daerah
Pedoman
Diacu
RKA - SKPD
Rincian APBD
Pedoman
Pedoman
Renstra SKPD
Renja - SKPD
UU SPPN
UU KN
17
LIMA PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN
Politik Teknokratik Parsitipatif Top-down Bott
om-up
18
PENDEKATAN POLITIK

• Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah dilihat
  sebagai proses perencanaan
• Rakyat memilih berdasarkan program pembangunan
  yang ditawarkan calon
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah
  penjabaran agenda-agenda pembangunan yang
  ditawarkan calon pada saat kampanye

19
PENDEKATAN TEKNOKRATIK

• Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
  oleh lembaga yang secara fungsional bertanggung
  jawab
• Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan
• Ka Bappenas
• Ka Bappeda

20
PENDEKATAN PARTISIPATIF

• Melibatkan semua pihak yang berkepentingan
  (stakeholders)
• Untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa
  memiliki

21
PENDEKATAN TOP-DOWN N BOTTOM-UP

• Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan
• Penyelarasan proses melalui Musrenbang
• Musrenbang
• Forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana
  pembangunan nasional dan daerahDari tingkat desa,
  kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan Nasional

22
(No Transcript)
23
(No Transcript)
24
Human Development Report 2006 (UNDP)
25
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)30 PROPINSI DI
INDONESIA SESUAI IHDR 2004

26
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)20
KABUPATEN/KOTA TERPILIH DI INDONESIA SESUAI IHDR
2004

27
AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN
DEMOKRATIS

• SASARAN KEEMPAT adalah meningkatnya pelayanan
  kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi
  daerah dan kepemerintahan daerah yang baik.
• PRIORITAS
• REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI
  DAERAH
• Penataan Peraturan Perundang-undangan
• Sinkronisasi dan Harmonisasi Undang-undang
  Sektoral dan Daerah
• Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah
  Daerah
• Aparat Pemda sebagai Pelayan Masyarakat yang
  Profesional
• Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah
  Daerah
• Kelembagaan yang Efektif dan Efisien dengan
  Manajemen Modern
• Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
• Kemandirian Daerah dalam Pendanaan Pembangunan
• Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
• Peran Provinsi dan Kerjasama Antar Daerah,
  terutama Daerah perbatasan
• Penataan Daerah Otonomi
• Terhadap keinginan pembentukan Daerah Otonomi baru

28
AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SASARAN KEDUA adalah berkurangnya kesenjangan
pembangunan

• PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
• Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
• Peningkatan daya saing kawasan dan produk
  unggulan khususnya di luar Jawa
• Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan
  Bebas
• Peningkatan kerjasama ekonomi sub-regional
• Peningkatan kerjasama antar daerah.
• Pengembangan Kawasan Tertinggal
• Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi dengan
  menerapkan skim seperti subsidi keperintisan, dan
  lain-lain
• Peningkatan keterkaitan kegitan ekonomi di
  wilayah tertinggal dengan pusat pertumbuhan.
• Pengembangan Perkotaan
• Peningkatan peran dan fungsi kota menengah dan
  kecil, terutama di luar Jawa sebagai penghela
  pertumbuhan wilayah
• Pengendalian pertumbuhan kota-kota besar dan
  metropolitan.

29

• Pengembangan Wilayah Perbatasan
• Fasilitasi pemda agar wilayah perbatasan menjadi
  beranda depan
• Pengamanan wilayah perbatasan dari kegiatan
  illegal
• Pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat
  pertumbuhan
• Pemulihan Kawasan Konflik
• Rehabilitasi sarana dan prasarana sosial ekonomi
• Percepatan proses rekonsiliasi
• Penataan Ruang
• Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif
  dengan menerapkan prinsip pembangunan
  berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar
  fungsi
• Pengelolaan Pertanahan
• Penegakan hukum yang adil dan transparan
• Pembuatan peta dasar dan pembangunan sistem
  pendaftaran tanah
• Pengembangan sistem informasi pertanahan

30

• PEMBANGUNAN PERDESAAN
• Dengan lintas program yang dilaksanakan di
  kawasan perdesaan untuk
• meningkatkan kegiatan ekonomi di perdesaan antara
  lain melalui pengembangan agribisnis dan KUKM di
  perdesaan
• meningkatkan sarana dan prasarana perdesaan,
  antara lain mencakup pengembangan jaringan
  irigasi, pembangunan jalan dan jembatan,
  pelayanan air minum, serta listrik perdesaan
• meningkatkan kualitas sumber daya manusia di
  perdesaan melalui program pendidikan, kesehatan,
  dan keluarga berencana
• meningkatkan pengelolaan pertanahan dan tata
  ruang di perdesaan
• meningkatkan perlindungan sumber daya alam dari
  kegiatan pemanfaatan yang tidak terkendali dan
  eksploitatif di perdesaan, terutama
  kawasan-kawasan konservasi dan kawasan lain yang
  rentan terhadap kerusakan.

31
KOMPAS, 17/7/2006
32
KOMPAS, 17/7/2006
33
KOMPAS, 17/7/2006
34
(No Transcript)
35
PEMBERDAYAAN

• Suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan
  kemandirian, baik dibidang ekonomi, sosial budaya
  dan politik.

36
BIDANG EKONOMI

• Upaya peningkatan pendapatan dan tingkat
  kesejahteraan hidup yang bertumpu pada kekuatan
  ekonomi sendiri.

BIDANG SOSIAL - BUDAYA

• Upaya peningkatan kehidupan sosial budaya yang
  berakar pada nilai-nilai budaya yang dimiliki
  oleh masyarakat setempat.

BIDANG POLITIK

• Upaya peningkatan kemampuan untuk mengambil
  keputusan sendiri, dari proses perencanaan
  pemantauan, evaluasi.

37
FAKTOR2 KEBERDAYAAN

1. Memperkuat Pendidikan
2. Memperkuat Kesehatan
3. Memperkuat Penguasaan Masyarakat terhadap Sumber
   sumber Ekonomi
4. Mengembangkan nilai-nilai Sosial Buadaya
   Masyarakat

38
UNSUR UNSURPEMBERDAYAAN MASYARAKAT

• Pemberian Motivasi (motivating)
• Pemberian Penguatan (empowering)
• Pemberian Perlindungan (protecting).

39
Mengapa partisipasi

• dua alasan
• Pertama, hal itu menjamin bahwa warga bisa
  berperan, berkontribusi dan memperoleh layanan
  pembangunan yang baik
• Kedua, partisipasi, transparansi dan
  akuntabilitas dapat membangun checks-and-balance,
  karena janji-janji pejabat dan anggota DPRD dapat
  dikontrol melalui saluran-saluran organisasi
  masyarakat yang mewakili aspirasi konstituennya.

40
model yang telah diadopsidaerah untuk
memperbaiki dan mengangkat kualitas maupun
kuantitas partisipasi warga

• (1) Model penerbitan kerangka hukum dan
  peraturan.
• (2) Model perbaikan mekanisme perencanaan dan
  penganggaran.
• (3) Model fasilitasi dan penguatan forum
  deliberatif.
• (4) Model ketersediaan sumber daya (dana).

41
Potensi Pengembangan Partisipasi Masyarakat (1)

• Partisipasi dapat menjadi faktor untuk melakukan
  koreksi dari kebijakan daerah yang penting
  seperti perencanaan dan alokasi anggaran.
• Efek dari tindakan koreksi ini semakin tinggi di
  daerah-daerah dimana masyarakat warganya aktif
  dan dimana aturan daerah yang ada mendukung.
• Pelibatan warga dan organisasi masyarakat warga
  dalam tata pemerintahan menjadi sumber munculnya
  pendekatan dan program pembangunan yang lebih
  inventif dan inovatif.
• Hal itu lebih berkembang di dalam situasi dimana
  pimpinan daerah dan elit setempat juga memiliki
  cara berpikir yang inovatif.

42
Potensi Pengembangan Partisipasi Masyarakat (2)

• Keterlibatan aktif kelompok marjinal berpotensi
  menjadi alat untuk menghasilkan program yang
  bersifat afirmatif dan menghapus kebijakan yang
  bersifat diskriminatif.
• Semakin terorganisir kelompok marjinal, semakin
  tinggi kemungkinan mereka untuk memiliki
  kemampuan mempengaruhi.
• Proses partisipatoris berpotensi menjadi media
  komunikasi yang bisa mengurangi potensi konflik
  dengan syarat forum dikelola sebagai forum
  deliberatif.

43
Beberapa kelemahan yang mempengaruhi kualitas dan
efektivitas partisipasi

• PEMDA
• Belum meratanya pemahaman di jajaran pemerintahan
  (termasuk DPRD) tentang
• pentingnya dan apa keuntungan kongkrit dari
  partisipasi.
• apa dan bagaimana cara melakukan partisipasi yang
  baik,
• Belum meratanya kemauan politik di jajaran
  pemerintahan (termasuk DPRD) untuk tidak melihat
  partisipasi sebagai formalitas proyek.
• Inisiatif partisipasi juga tidak jarang
  tergantung pada keinginan individu/kelompok kecil
  tertentu, tentunya hal ini bisa mengancam
  keberlanjutan suatu prakarsa, khususnya pada saat
  terjadi pergantian posisi (mutasi jabatan).

44
Beberapa kelemahan yang mempengaruhi kualitas dan
efektivitas partisipasi

• PERATURAN
• Kebijakan dan peraturan yang mengatur proses
  partisipasi dalam tata pemerintahan daerah (mis.
  Perda Partisipasi, Transparansi dan
  Akuntabilitas) tidak cukup mengikat dan tidak
  memberikan insentif yang cukup berarti untuk
  diterapkan secara serius dan berkelanjutan
• Di beberapa daerah, peraturan tersebut tidak
  disusun melalui proses yang partisipatif, dan
  kurang tersosialisasi dengan baik.
• Walaupun di kebanyakan daerah prosesnya dilakukan
  secara partisipatif, ternyata kompromi politik
  dalam penyusunan peraturan ini menyebabkan
  pengurangan efek sangsi dan daya paksanya.
• Sementara itu proses monitoring dan penegakan
  hukum dari aturan-aturan ini juga belum menjadi
  prioritas dari pemerintah pusat maupun pemerintah
  provinsi

45
Beberapa kelemahan yang mempengaruhi kualitas dan
efektivitas partisipasi

• Forum-forum warga atau forum multi-pihak yang
  berpotensi menjadi media penyalur suara warga
  seringkali tidak memiliki kemampuan untuk
  mengembangkan dan mempertahankan diri menjadi
  lembaga yang demokratis dan kuat.
• Anggota atau peserta forum membutuhkan
  penguatan-penguatan untuk menjadikan dirinya
  lebih kompeten dalam berpartisipasi.
• Walaupun masalah yang dihadapi setiap forum dan
  asosiasi berbeda secara detilnya, ada beberapa
  persoalan dasar yang dihadapi yaitu yang terkait
  dengan aspek kepemimpinan, transparansi,
  kompetensi, dan akses terhadap sumber daya.

46
pra-kondisi bagi terbangunnya partisipasi yang
berkualitas

• Pertama, adanya kepemimpinan, kemauan dan sikap
  yang mendukung dari para pengambil keputusan
  maupun staf level menengah
• Kedua, adanya kultur berasosiasi yang
  menghasilkan warga yang kompeten
• Ketiga, adanya kewenangan dan sumber daya
• Keempat, adanya kebijakan lokal yang mendukung.

47
tiga karakteristikforum partisipasi yang ideal

• Berpengaruh proses yang berlangsung memiliki
  kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan
  pengambilan keputusan,
• Inklusif merepresentasikan populasi dan terbuka
  terhadap perbedaan cara pandang maupun
  nilai-nilai, serta memberikan kesempatan yang
  sama bagi semua pihak untuk berperan serta,
• Deliberatif proses yang dijalankan harus
  memungkinkan adanya dialog yang terbuka, membuka
  akses terhadap informasi, saling menghargai,
  ruang untuk saling memahami dan membangun
  kerangka isu bersama, dan menuju kepada
  kesepakatan bersama

48
DAYA SAING

• Kemampuan daya tarik (attractiveness) atau
  kemampuan membentuk dan menawarkan lingkungan
  paling produktif dan kinerja unggul yang
  berkelanjutan bagi dunia usaha (termasuk menarik
  talenta, investasi, dan faktor bergerak lainnya)

49
PENENTU DAYA SAING 1

• Lingkungan fisik
• Infrastruktur
• Sumber daya alam
• Lingkungan peraturan perundangan
• Kelembagaan
• Perijinan
• Insentif
• Lingkungan sikap mental
• Sikap perilaku penduduk
• Sikap perilaku birokrat

50
PILAR DAYA SAING (Forum Ekonomi Dunia)

• Kelembagaan
• Infrastruktur
• Ekonomi makro
• Kesehatan
• Pendidikan dasar, tinggi, pelatihan
• Efisiensi pasar
• Kesiapan teknologi
• Kecanggihan berbisnis
• Inovasi

51
(No Transcript)
52
TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT