PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1
PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

• (Sumber Widjono Ngoedijo
• Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era
  Transformasi di Indonesia
• Bandung Departemen Teknik Planologi ITB, hlm 113
  - 119

2
LATAR BELAKANG

• Perlunya pengembangan kemampuan perencanaan untuk
  memenuhi tuntutan perubahan paradigma pembangunan
  kota dan daerah telah dibincangkan oleh berbagai
  kalangan secara luas.
• Faktor-faktor utama yang mendorong perlunya
  perubahan paradigma pembangunan antara lain,
  adalah
• perubahan lingkungan dan nilai-nilai sosial,
  ekonomi dan politik yang semakin pesat karena
  urbanisasi
• semakin beragamnya aktor dan kekuatan (forces)
  yang perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan
  pembangunan
• semakin besarnya peranan ekonomi internasional
  dan perusahaan-perusahaan multinasional dalam
  pengembangan kota dan daerah
• semakin merosotnya kredibilitas dan kemampuan
  manajemen pemerintah daerah untuk mengatasi
  permasalahan kota dan daerah yang multi
  dimensional
• semakin besarnya tuntutan untuk melaksanakan
  desentralisasi peranan dan tanggung jawab
  pembangunan dari pusat ke daerah dan
• perkembangan teknologi informasi.
• Di Indonesia, pengembangan kemampuan perencanaan
  pembangunan daerah diperlukan mendesak agar
  pemerintah daerah mampu mengimplementasikan
  desentralisasi pembangun-an daerah.

3

• Otonomi daerah memberikan mandat, peranan,
  kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar
  kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan
  pengelolaan pembangunan daerah.
• Implementasi otonomi daerah juga membawakan
  nilai-nilai baru seperti demokratisasi,
  partisipasi dan pemberdayaan yang menciptakan
  kondisi dan lingkungan politik, sosial dan
  ekonomi baru bagi perumusan kebijakan perencanaan
  pembangunan daerah.
• Perubahan-perubahan dalam pendekatan, sistem,
  prosedur dan mekanisme perencanaan diperlukan
  agar pemerintah daerah dapat mengawal dan
  mengendalikan proses transformasi ini.
• Pengembangan kemampuan (capacity building) secara
  bertahap, sistematis dan berkelanjutan diperlukan
  agar pemerintah daerah mampu menghadapi realitas
  baru dan mengimplementasikan desentralisasi dalam
  perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah
  secara efisien dan efektif.

4

• Kemampuan perencanaan dan pengelolaan pembangunan
  daerah masih sangat terbatas dan beragam antara
  satu daerah ke daerah lainnya.
• Diperlukan usaha yang sangat kuat dan berskala
  besar untuk meningkatkan kemampuan pemerintah
  daerah.
• Usaha pengembangan kemampuan perlu luwes
  (flexible and adaptable) dan dapat menyesuaikan
  dengan kondisi, situasi dan learning process yang
  diperlukan di masing-masing daerah.

5
SITUASI DAN KONDISI PERKOTAAN

• Kota-kota menghadapi situasi yang semakin
  kompleks di era desentralisasi ini. Situasi
  menunjukkan kecenderungan sebagai berikut
• sekitar 30 persen kota-kota menghadapi
  permasalahan kemiskinan perkotaan dan keamanan
  yang cukup serius
• sekitar 60-70 persen dari kota-kota, terutama
  kota-kota besar dan metropolitan memerlukan
  bantuan mendesak untuk memperbaiki pengembangan
  ekonomi lokal
• hampir semua kota menghadapi masalah degradasi
  kondisi lingkungan yang serius
• permasalahan kota yang dihadapi semakin multi
  dimensional dimana issues sosial, keamanan dan
  degradasi kondisi sosial masyarakat merupakan
  masalah utama yang menonjol di hampir semua kota
  
• kota-kota menghadapi masalah urban sprawl dan
  ribbon development yang semakin mengancam
  degradasi lingkungan kota-kota dan kesenjangan
  semakin besar terhadap prinsip-prinsip
  pembangunan berkelanjutan (sustainable
  development)

6

• kota menjalankan agenda desentralisasi seperti
  reformasi kebijakan, kewenangan, organisasi dan
  kelembagaan secara signifikan, seringkali tanpa
  disertai dengan visi, misi, pemahaman yang jelas
  atas permasalahan pengelolaan perkotaan
• penyelenggaraan pelayanan umum belum sepenuhnya
  efisien dan efektif
• kota-kota pada umumnya belum memiliki pengetahuan
  dan pengalaman yang memadai untuk mengembangkan
  pendekatan kemitraan dan demokratisasi yang
  merupakan asas bagi menjalankan desentralisasi
  yang efektif
• belum adanya kerangka kerjasama yang serasi dan
  kondusif antara legislatif dan eksekutif bagi
  mengatasi masalah-masalah pengembangan perkotaan
  
• penyesuaian kultur administrasi dan birokrasi di
  pemerintah dan pemerintah daerah untuk
  melaksanakan transparansi dan akuntabilitas belum
  seperti diharapkan
• hampir semua kota memerlukan pengembangan
  kemampuan untuk dapat melembagakan secara efektif
  good governance.

7

• Kebijakan desentralisasi yang berupa
  pendelegasian kewenangan lebih besar kepada
  pemerintah kota tidak akan serta merta dapat
  mengatasi permasalahan yang semakin kompleks.
• Kerjasama pemerintah pusat-propinsi-kota mutlak
  masih diperlukan terutama pada masa transisi ini
  untuk mengorientasikan dan mempersiapkan kota
  dapat menjalankan peranan barunya secara efektif
  dalam era desentralisasi.
• Implementasi desentralisasi yang efektif tidak
  mungkin terjadi tanpa diimbangi dengan
  peningkatan kemampuan perencanaan dan pengelolaan
  kota dan pengembangan kemampuan pengelolaan kota
  berjalan seiring dalam suatu proses yang saling
  mendukung (mutually reinforcing) desentralisasi.

8
PARADIGMA BARU DALAM PENGEMBANGAN KOTA DAN DAERAH

• Kebijakan desentralisasi dapat membawa
  perubahan-perubahan yang signifikan dalam
  governance pengembangan perkotaan dan daerah,
  antara lain adalah
• penambahan ruang lingkup kerja, kewenangan dan
  tanggung jawab serta sumber daya yang
  didelegasikan kepada daerah, termasuk bidang
  pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi
  lokal
• perubahan signifikan dalam sistem dan proses
  perencanaan dengan diperke-nalkannya PROPENAS,
  RENSTRANAS di pusat dan PROPEDA, RENSTRADA di
  daerah yang didasarkan pada lebih pada kerangka
  isu berbanding kerangka sektoral
• peningkatan peranan dan keterlibatan para pelaku
  (stakeholders) dan civil society secara
  keseluruhan dalam formulasi kebijakan, strategi,
  rencana dan program pengembangan sektor
  perkotaan
• keleluasaan yang lebih besar kepada daerah untuk
  mengalokasikan sumber daya dan pembiayaan bagi
  pengembangan kota

9

• tekanan yang lebih besar pada kota untuk menjalin
  hubungan dan kerjasama (partnerships) yang lebih
  erat dengan pusat, pemerintah daerah sekitar,
  dunia usaha dan masyarakat untuk mewujud-kan
  pembangunan kota secara ber-kelanjutan
• perubahan signifikan peranan dan kedudukan
  pemerintah pusat dan propinsi dalam hubungan
  dengan pengembangan kota dan daerah
• diperlukan reformasi mendesak dalam mekanisme,
  proses dan prosedur dukungan pusat bagi
  pengembangan kemampuan pemerintah kota
• perubahan hubungan keuangan pusat-daerah
  menyebabkan kota perlu mengembangkan rating
  creditworthiness.

10
TANTANGAN PENGEMBANGAN KOTA DAN DAERAH
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND GOOD GOVERNANCE

• Situasi dan kondisi permasalahan pengembangan
  kota dan daerah, memperlihatkan semakin luasnya
  dimensi, kompleksitas tantangan tugas dan
  tanggung jawab kota-kota di era desentralisasi.
• Diperlukan pengembangan kebijakan dan strategi
  pengelolaan kota yang terpadu untuk dapat
  mencapai berbagai tujuan dan sasaran.
• Jawaban kunci untuk mengatasi tantangan tersebut,
  kota harus menerapkan prinsip sustainability
  dalam semua aspek pembangunan dan dapat melakukan
  implementasinya melalui good governance.

11

• Dimensi pengembangan kota secara berkelanjutan
  meliputi
• Sustainable Urban Economy
• Sustainable Urban Society social coherence and
  social solidarity
• Sustainable Urban Shelter affordable housing for
  all
• Sustainable Urban Environment
• Sustainable Urban Access
• Sustainable Urban Life building a livable cities
• Sustainable Urban Democracy empowering the
  citizenry

12

• Kota memerlukan suatu kerangka (FRAMEWORK) untuk
  dapat menganalisis seberapa jauh pencapaian
  komponen-komponen pembangunan kota berkelanjutan
  selanjutnya mengenda-likan dan memelihara
  keseimbangan di antara komponen-komponen melalui
  kebijakan terpadu dan menjamin bahwa berbagai
  pelaku pembangunan turut (share) bertanggung
  jawab dan turut menikmati manfaat pembangunan

13

• Pengertian good governance mencakup elemen-elemen
  sebagai berikut
• mendorong suatu kerjasama terpadu pemerintah
  daerah dan semua pelaku pembangunan untuk
  mencapai tujuan pengembangan daerah secara
  berkelanjutan
• mendorong pengambilan keputu-san diperingkat
  terendah dan paling cost effective
• menfungsikan governance sebagai political driving
  force untuk menjamin berbagai elemen pembangunan
  berkelanjutan berkembang se-cara seimbang
• mengintegrasikan good governance kedalam
  kebijakan dan men-jamin berbagai instansi
  pemerintah dan para pelaku pembangunan memberikan
  sumbangan dan ber-tanggung jawab melaksanakannya
  (share of responsibilities)

14

• mengorientasikan peranan pemerintah kepada
  tugas-tugas yang paling mendesak dan produktif
  pemerintah sebagai catalyst mendorong kerjasama
  berbagai pihak
• memobilisasi sumber daya yang ada di masyarakat
  secara optimal
• mendorong perumusan kebijakan yang dapat
  mengarahkan kekuatan pasar (market forces) kepada
  pencapaian tujuan
• mendorong pendekatan entrepreneurship dan kreatif
  serta koordi-nasi berbagai usaha untuk mengatasi
  permasalahan yang dihadapi
• mendorong kemampuan untuk menggunakan secara
  optimal sumberdaya (organisasi dan kelembagaan)
  lokal untuk menjawab permasalahan yang ada.

15
KEBUTUHAN PENDEKATAN BARU

• Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor
  perkotaan memerlukan pendekatan baru agar
  implementasi desentralisasi dapat berjalan secara
  efektif.
• Pendekatan demokratisasi diperlukan untuk
  menanamkan nilai-nilai dan paradigma baru
• adopsi VISI BARU dalam governance kota dan
  daerah
• demand driven dan decentralized decision making
  dalam pengambilan keputusan berkaitan
  pengembangan kota dan daerah
• adopsi pendekatan participatory dalam proses
  penyusunan kebijakan, strategi, rencana dan
  program pengembangan kota dan daerah
• penekanan pada client-user-orientation
• revitalisasi kota sebagai sumber inovasi dan
  pertumbuhan ekonomi

16

• memberikan perhatian utama pada pengentasan
  kemiskinan sebagai bagian integral dari
  pengembangan ekonomi lokal
• mendorong pengembangan proyek yang dikaitkan
  dengan reformasi kelembagaan, mekanisme atau
  prosedur
• peningkatan akuntabilitas dan transparansi
• meningkatkan prinsip-prinsip kompetisi dan
  entrepreneurship (pemberian awards untuk
  management excellence)
• mendorong kemitraan antara pusat-propinsi-kota-civ
  il society dalam implementasi desentralisasi.

17

• New Vision in Urban Policy Making
• cities are source of innovation and economic
  growth
• the city subsidizes the countryside
• the larger the city, the greater the
  opportunities
• public policies should be aimed at making cities
  work better
• the squatters contribute more to the economy than
  they receive in return
• the informal sector is the primary generator of
  housing and jobs and income
• decentralized management facilitates a more
  effective match between resources and needs
  removing the obstacles to such activities is the
  key
• the most creative solutions arise from the bottom
  up rather than the top down
• source UNDP

18
KERANGKA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SEKTOR PERKOTAAN

• Untuk mengatasi permasalahan, maka dengan
  mempertimbangkan
• tujuan dan kebijakan PROPENAS serta issues yang
  berkembang secara nasional
• issues yang berkembang di kota-kota
• kebutuhan kota-kota untuk dapat bersaing di dunia
  internasional
• pemenuhan prinsip-prinsip pemba-ngunan kota
  secara berkelan-jutan dan
• mempraktekkan good governance,
• maka kerangka kebijakan yang didorong
  pengembangannya didasarkan atas 5 (lima) policy
  drivers yaitu

19
Konsolidasi peranan ekonomi kota

• Adalah kebijakan untuk menjadikan kota dan daerah
  sebagai lokasi yang menarik, aman dan
  menguntungkan bagi investasi.
• Berkaitan dengan usaha untuk
• menciptakan lapangan kerja dan pendapatan yang
  stabil bagi penduduk
• menciptakan iklim yang kondusif untuk
  berkembangnya dunia usaha seperti penyediaan
  pelayanan umum yang efisien,
• infrastruktur memadai,
• pasar tenaga kerja yang responsif,
• peraturan daerah yang luwes,
• perizinan yang sederhana dan cepat untuk
  mendorong kegiatan usaha terutama usaha kecil dan
  menengah
• menghilangkan hambatan birokrasi dan administrasi
  bagi kegiatan usaha mengembangkan hubungan
  dengan pasar internasional
• meningkatkan daya saing kota (Competitiveness).

20
Pelaksanaan desentralisasi secara efektif

• Adalah kebijakan yang ditujukan untuk mendorong
  kota dan daerah mengimplementasikan
• transparensi, akuntabilitas (GOOD GOVERNANCE),
  pelaya-nan yang cost-effective
• pendekatan entrepreneurship dalam pengaturan
  organisasi dan kelembagaan daerah
• alokasi kewenangan dan tanggung jawab dengan
  mengikut sertakan para pelaku pembangunan
• meningkatkan rating credit-worthiness kota
  (bank-ability) melalui perbaikan pengelolaan
  keuangan daerah.

21
Pengembangan kemitraan secara efektif

• Adalah kebijakan yang ditujukan untuk mendorong
  kota dan daerah menerapkan
• pendekatan kemitraan PARTNERSHIPS dengan berbagai
  pelaku pembangunan seperti kemitraan dengan Pemda
  tetangga (cross jurisdictions)
• kemitraan dengan universitas lokal
• pengembangan forum atau dewan kota yang
  merepresentasikan berbagai kelompok masyarakat
• kemitraan dengan kota-kota global dalam kerangka
  pengembangan ekonomi sub regional
• pertukaran pengalaman dan best practices dalam
  pengelolaan kota dan daerah.

22
Peningkatan kemampuan mengelola masalah sosial
dan perubahan sosial

• Kebijakan ini ditujukan untuk mening-katkan
  kemampuan kota untuk me-ngelola masalah-masalah
  berkaitan dengan degradasi kondisi sosial seperti
  kemiskinan, pengangguran, anak jala-nan,
  HIV/AIDS, ketidakberdayaan ma-syarakat miskin,
  keamanan dan krimi-nalitas, ancaman disintegrasi
  dan kon-flik sosial.

23
Pembangunan (lingkungan) kota secara berkelanjutan

• Kebijakan ditujukan untuk meningkat-kan
  livability kota melalui perbaikan penyediaan
  prasarana, sarana, kondisi lingkungan serta
  fasilitas pelayanan masyarakat.

24
KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN

• Adanya perubahan-perubahan paradigma pembangunan
  kota dan daerah seperti
• desentralisasi pengambilan keputusan, perubahan
  sistem dan prosedur perencanaan kearah
  participatory planning,
• pembentukan organisasi-organisasi baru di
  pemerintah daerah kesemuanya menciptakan
  lingkungan dan suasana baru yang memerlukan
  pengetahuan, ketrampilan dan sikap dan perilaku
  professional perencanaan baru.
• Semuanya memerlukan pengembangan kemampuan
  perencanaan yang sangat substansial.
• Pengembangan kemampuan
• pendidikan dan pelatihan,
• penciptaan sistem, prosedur kerja, perlengkapan
  kerja dan suasana kelembagaan yang kondusif

25

• Tujuh core kemampuan yang mendukung terdapatnya
  strategic planning process adalah
• Pemahaman terhadap Peraturan dan Perundangan
  Perencanaan
• Pengetahuan dan Ketrampilan Perencanaan
• Organisasi dan Manajemen Perencanaan
• Kelengkapan dan Kualitas Dokumen Rencana Daerah
• Anggaran Perencanaan Daerah
• Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat
• Kerjasama dengan Lembaga Perencanaan Nasional/
  Internasional

26

• Terimakasih ..