Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah

1
ALOKASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM
2
Alur Perencanaan dan Penganggaran
Pedoman
Pemerintah Daerah
3
SKEDUL PERENCANAAN PENGANGGARAN
Pembahasan Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD
(Juni)
6
Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn
DPRD (Juni)
Penetapan RKPD (Mei)
7
5
Penyusunan RKA-SKPD RAPBD (Juli-September)
4
8
Musrenbang Kab/Kota (Maret)
Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret)
9
Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn
DPRD Oktober-November)
3
10
2
Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)
Musrenbang Kecamatan (Februari)
11
1
Musrenbang Desa (Januari)
Penetapan Perda APBD (Desember)
12
13
Penyusunan DPA SKPD Desember)
Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya
4
LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pengawasan/ Pengendalian

• Perencanaan

Pelaksanaan
Input Proses Output/Input
Proses Output/Input
Proses Output
Kebijakan Umum APBD
Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Kegiatan Anggaran
RPJMD/RKPD Penjaringan Aspirasi Kinerja Masa
Lalu Asumsi Dasar Kebijakan
Pemerintah (RPJM/RKP/ Prioritas Pembangunan)
APBD
Penatausahan Akuntansi
Prestasi Kerja
Laporan Pelaksanaan APBD
Perda APBD
Formulir/Dokumen Catatan/Register
Evaluasi Kinerja
Semesteran Tahunan
Hasil Evaluasi
5
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD APBN(UU
17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
6
PROSES PENYUSUNAN APBD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
7
ALOKASI ANGGARAN(mengacu proses penyusunan KUA
dan PPAS)
8
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
9
(No Transcript)
10
PERBEDAAN DOKUMEN
KEPMENDAGRI No. 29/2002
PERMENDAGRI BARU

• RPJPD
• RPJMD
• RKPD
• KU APBD
• PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

• RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DRH LAINNYA
• ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD
• STRATEGI PRIORITAS APBD

11
Proses Penyampaian Rancangan KUA
DPRD
PEMERINTAH DAERAH
Disampaikan ke DPRD paling lambat Pertengahan bula
n Juni
RKPD
Rancangan KUA
Panitia Anggaran DPRD
Rancangan KUA dibahas bersama
Paling lambat Minggu ke-1 Juli
Nota Kesepakatan
12
HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA
CONTOH RKPD
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ORGA NISASI PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF LOKASI
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM/KEGIATAN Hasil Keluaran Hasil Jumlah (Rp) Sum ber
1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 3 Dinas Pendi dikan 858.000.000
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas untuk setiap sekolah Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 50 Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang 754.000.000 APBD Kec. A Kec. B Kec. C
Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD Rata-rata biaya pendidikan menurun sebesar 20 100.000.000
Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Biaya Ujian Gratis Biaya Pendidikan menurun sebesar 20 100.000.000 APBN Setiap SD
13
HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA
RKPD YANG DITUANGKAN DALAM KUA
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ORGA NISASI PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF LOKASI
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM/KEGIATAN Hasil Keluaran Hasil Jumlah (Rp) Sum ber
1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 3 Dinas Pendi dikan 858.000.000
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas untuk setiap sekolah Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1 50 Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang 754.000.000 APBD Kec. A Kec. B Kec. C
14
HUBUNGAN TOLOK UKUR PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN Hasil Keluaran Hasil

Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 3
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas setiap sekolah. Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 50 Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang
Pengadaan mebelair sekolah Mebelair pendidikan untuk 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas setiap sekolah. Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1 50 Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dengan muatan local. Tersusunnya kurikulum 7 mata pelajaran pokok berbasis minat dan bakat bermuatan lokal. Terpenuhinya kurikulum untuk pelayanan pendidikan anak usia dini sebanyak 400 orang anak.
15
HUBUNGAN INFORMASI DALAM RKPD DENGAN RPJMD
INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 2009 )
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN KONDISI TAHUN 2005
PROGRAM/KEGIATAN Keluaran Hasil KONDISI TAHUN 2005
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 50 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) yang terdiri dari 3 kelas setiap sekolah Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 40 Jumlah anak yang terlayani menjadi 500 orang Rasio Jumlah Sekolah dan anak didik sebesar 1 70 dengan data jumlah anak usia sekolah dini yang belum sekolah rata-rata sebesar 600 orang.
INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF LOKASI
PROGRAM/KEGIATAN Keluaran Hasil Jumlah (Rp) Sum ber
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) yang terdiri dari 3 kelas setiap sekolah. Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 50 Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang 754.000.000 APBD Kec. A Kec. B Kec. C
16
CONTOH PERHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA
INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 2009 )
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN KONDISI TAHUN 2005
PROGRAM/KEGIATAN Hasil KONDISI TAHUN 2005
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 40 Rasio Jumlah Kelas dan anak didik sebesar 1 70 dengan data jumlah anak usia sekolah dini yang belum sekolah rata-rata sebesar 600 orang.
INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN Hasil Jumlah (Rp) Sumber Dana
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 50 754.000.000 APBD
PENCAPAIAN TARGET 2007


x 100 66,67
(70-50)

(70 - 40)
17
CONTOH PENYAJIAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA
KODE KODE KODE KODE KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN TARGET () ORGANISASI PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
  1 URUSAN WAJIB
  1 01 PENDIDIKAN
  1 01 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 3 66,67 Dinas Pendidikan 858.000.000
  1 01 Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1 50 dengan terbangunnya 5 unit sekolah baru (USB) TK dengan standar 1 sekolah terdiri dari 3 kelas sehingga jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang 66,67 Dinas Pendidikan 754.000.000
18
CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN) INDIKATOR KEGIATAN (HASIL)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase jumlah surat terkirim dibanding dengan total jumlah surat dalam satu tahun adalah 80
Penyediaan jasa surat menyurat 1500 surat terkirim Tercapainya prosentase rata-rata surat yang gagal Tersampaikan 20 dari rata-rata jumlah surat yang seharusnya terkirim.
19
CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN) INDIKATOR KEGIATAN (HASIL)
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Perbandingan jumlah mebelair layak pakai dengan jumlah pegawai non struktural adalah 1 1
Pengadaan mebeleur (meja-kursi) 62 unit (meubelair) meja kursi Tercapainya prosentase total mebelair untuk pegawai non struktural yang tidak layak pakai sebesar 30 dari total meubelair yang dimiliki
20
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
21
(No Transcript)
22
PENGERTIAN
PRIORITAS

• Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu
  daripada yang lain
• Prioritas merupakan proses dinamis dalam
  pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling
  penting dengan dukungan komitmen untuk
  melaksanakan keputusan tsb
• Penetapan prioritas tidak hanya mencakup
  keputusan apa yang penting untuk dilakukan,
  tetapi juga menentukan skala atau peringkat
  wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan
  yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan
  program atau kegiatan yang lain

23
TUJUAN PRIORITAS
Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan
masyarakat yang dianggap paling penting dan
paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber
daya dapat digun akan/ dimanfaatkan secara
ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat
risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya
program atau kegiatan yang lebih
realistis. Contoh - Prioritas Pendidikan
Program Wajib Belajar 9 Thn
- Prioritas Kesehatan Penurunan tingkat
kematian ibu anak - Keamanan
Ketertiban Antisipasi peledakan bom
- Infrastruktur Jalan,
Jembatan dan Irigasi
24
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

• Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah
  batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh
  tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk
  didalamnya belanja pegawai
• Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah
  Daerah dengan DPRD, selanjutnya menjadi dasar
  penyusunan SE Kepala Daerah tentang Pedoman
  Penyusunan APBD, yang menjadi acuan SKPD dalam
  menyusun RKA-SKPD.
• PPA yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan
  pedoman dalam penyusunan rencana anggaran satuan
  kerja perangkat daerah pada masing-masing satuan
  kerja perangkat daerah

25
LANGKAH-LANGKAH DALAM PEMBAHASAN PPAS
KUA
Tentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan
urusan pilihan
Tentukan urutan program dalam masing-masing urusan
Menyusun plafon anggaran sementara untuk
masing-masing program (berdasarkan prioritas
kegiatan)
26
SURAT EDARAN KEPALA DAERAH Tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD (Permendagri Nomor 59/2007,
Pasal 89)
Permendagri 13/2006
Permendagri 59/2007
a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program
SKPD berikut rencana pendapatan dan
pembiayaan b. sinkronisasi program dan kegiatan
antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai
dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD
kepada PPKD d. hal-hal lainnya yang perlu
mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan
prinsip-prinsip peningkatan efisiensi,
efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas
penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian
prestasi kerja dan e. dokumen sebagai lampiran
meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format
RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar
satuan harga.

• prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan
  yang terkait
• alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap
  program/kegiatan SKPD
• c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD
• dihapus
• dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi
  KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar
  satuan harga.

Diterbitkan
Paling lambat awal bulan Agustus tahun berjalan
27
PROSES PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
PERSETUJUAN KUA. PPAS RAPERDA APBD
Pembahasan Penetapan Persetujuan Bersama RAPBD
Pembahasan Penetapan Nota Kesepakatan KUA
PPAS (Psl 35 ayat 4 PP 58/2005)
bahas KUA
bahas PPAS
Pasal 97 PP 25/2004
Minggu II
Minggu II
Agustus s.d September
Minggu I Oktober
Nota Kesepakatan KUA
Penyusunan RKA-SKPD Pembahasan TAPD
Tingkat I Penyampaian Nota Keuangan Raperda APBD
Tingkat II Pemandangan Umum Fraksi Jawaban KDH
Tingkat IV Pendapat Akhir Pengambilan Keputusan
Persetujuan Bersama Raperda APBD
Tingkat III Pembahasan Komisi/Gabungan Komisi
atau Pansus dgn KDH atau pjbt yg ditunjuk
Penyusunan KUA-PPAS Perubahan Penyusunan APBD
Perubahan
Nota Kesepakatan PPA
Program kegiatan serta pagu indikatif asumsi
serta hal-hal lain yg disepakati utk
ditindaklanjuti dlm PPAS
Mengacu pada KUA PPA

• skala prioritas rusan wajib dan pilihan,
• urutan program masing-masing urusan,
• - plafon anggaran setiap program yg disepakati
• - hal-hal lain yg akan disepakati dlm pembahasan
  Raperda APBD

Dibahas Komisi- Komisi
Pengajuan PPAS (TAPD Panggar)
Dibahas Komisi- Komisi
28
PENDEKATAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN,
ALOKASI DANA INDIKATIF DAN SUMBER PENDANAAN

• Program, kegiatan, alokasi dana indikatif
  dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam
  RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun
  berdasarkan
• pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran
  jangka menengah serta perencanaan dan
  penganggaran terpadu
• kerangka pendanaan dan pagu indikatif dan
• urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan
  kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat,
  atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab
  SKPD.

29
PELAKSANAAN PROGRAM(mengacu Anggaran Kinerja)
30
ASAS-ASAS UMUM APBN / APBD

1. Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi
   Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan
   pengeluaran negara.
2. Peraturan Daerah tentang APBD merupakan
   dasar bagi Pemerintah Daerah untuk
   melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
3. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan
   yang berakibat pengeluaran atas beban
   APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai
   pengeluaran tersebut tidak tersedia atau
   tidak cukup tersedia.
4. Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi
   dan bantuan lainnya yang sesuai dengan
   program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.

31

1. Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi
   dan bantuan lainnya yang sesuai dengan
   program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.
2. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang
   sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga
   disediakan dalam bagian anggaran tersendiri
   yang selanjutnya diatur dalam peraturan
   pemerintah.
3. Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan
   dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan
   pengenaan denda dan/atau bunga

32

• Asas umum pelaksanaan APBD mencakup
• Bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah
  dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
  daerah harus dikelola dalam APBD
• Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut
  dan/atau menerima pendapatan daerah wajib
  melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan
  berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam
  peraturan perundang-undangan
• Dana yang diterima oleh SKPD tidak boleh langsung
  digunakan untuk membiayai pengeluaran, kecuali
  ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
  
• Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus
  disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1
  (satu) hari kerja
• Jumlah belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD
  merupakan batas tertinggi untuk setiap
  pengeluaran belanja

33

• Lanjutan..
• Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran
  belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut
  tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana
  dalam APBD
• Pengeluaran seperti tersebut pada butir (6) hanya
  dapat dilakukan dalam keadaan darurat, yang
  selanjutnya harus diusulkan terlebih dahulu dalam
  rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan
  dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
• Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan
  peraturan perundang-undangan
• Setiap SKPD tidak boleh melakukan pengeluaran
  atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari
  yang telah ditetapkan dalam APBD dan
• Pengeluaran belanja daerah harus dilaksanakan
  berdasarkan prinsip hemat, tidak mewah, efektif,
  efisien, dan sesuai dengan ketentuan
  perundang-undangan.

34
PROSES RAPBD DENGAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
(RKA) SKPD DAN SAB
DAERAH
UNIT KERJA
SUB UNIT KERJA
NOTA KEUANGAN DAERAH

• KEBIJAKAN
• UMUM APBD
• Tujuan Umum
• Sasaran Umum

• RKA UK
• Tupoksi
• Tujuan UK
• Sasaran UK
• PRIORITAS PROGRAM

• FORMULIR USULAN
• KEGIATAN /RKA
• Nama Kegiatan
• Masukan
• Keluaran
• Hasil
• Manfaat
• Dampak

PRIORITAS
PLAFON
DOKUMEN YANG DIHASILKAN
INDIKASI OUTCOME PROGRAM KEGIATAN

• REKAP KEGIATAN
• Target Keluaran
• Indikasi Outcome

RINGKASAN APBD

• SAB / RKA
• Belanja pegawai
• B. Barang Jasa
• B. Modal

WAJAR
DASAR PENILAIAN SAB OLEH TIM ANGGARAN PEMDA/TAPD
35
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD dan SAB

• RKA berkaitan dengan penyusunan APBD berbasis
  kinerja
• Dalam menyusun APBD menggunakan SAB
• RKA dan SAB disusun oleh Unit Kerja beserta
  Sub-Unit kerja
• Basisnya aktivitas ada biayanya

36
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD
Dokumen perencanaan yang memuat rancangan
anggaran unit kerja sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD
37
PENYUSUNAN RKA-SKPD

• Memenuhi ketentuan perundang-undangan
• Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, pendekatan
  penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan
  pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut
  dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun
  anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya
  akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun
  berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju
• Prakiraan Maju (forward estimate), perhitungan
  kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya
  dari tahun yang direncanakan guna memastikan
  kesinambungan program dan kegiatan yang telah
  disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran
  tahun berikutnya.
• Penganggaran terpadu (unified budgeting),
  penyusunan rencana keuangan tahunan yang
  dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis
  belanja guna melaksankan kegiatan pemerintahan
  yang didasarkan pada prinsip pencapaian
  efisiensi alokasi dana (tidak mengenal anggaran
  belanja rutin dan pembangunan serta belanja
  aparatur dan belanja publik)
• Anggaran berbasis prestasi kerja, pendekatan
  penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil
  dari kegiatan yang akan atau telah dicapai
  sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
  kuantitas dan kualitas yg terukur.

38
SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA
PENCAPAIAN OUTPUT DARI INPUT YANG DITETAPKAN
PENDEKATAN KINERJA

• OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN BARANG ATAU JASA
  YANG DIHASILKAN OLEH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
  UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN
  PROGRAM DAN KEBIJAKAN

• INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER DAYA BAIK
  YANG BERUPA PERSONIL, BARANG MODAL TERMASUK
  PERALATAN DAN TEKNOLOGI, DANA, ATAU KOMBINASI
  DARI BEBERAPA ATAU KESEMUA JENIS SUMBERDAYA YANG
  DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN

• KINERJA/PRESTASI KERJA ADALAH KELUARAN/HASIL DARI
  KEGIATAN/PROGRAM YANG AKAN ATAU TELAH DICAPAI
  SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN DENGAN
  KUANTITAS DAN KUALITAS YANG TERUKUR

39
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

• DALAM SISTEM ANGGARAN KINERJA SETIAP USULAN
  PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DINILAI
  KEWAJARANNYA

• ANALISIS STANDAR BELANJA ADALAH STANDAR ATAU
  PEDOMAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS
  KEWAJARAN BEBAN KERJA ATAU BIAYA SETIAP PROGRAM
  ATAU KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM SATU TAHUN
  ANGGARAN

• PENILAIAN KEWAJARAN DALAM ASB MENCAKUP DUA HAL
  KEWAJARAN BEBAN KERJA DAN KEWAJARAN BIAYA

40
PENILAIAN KEWAJARAN BEBAN KERJA

• KAITAN LOGIS ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG
  DIUSULKAN DENGAN KUA DAN PPAS
• KESESUAIAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN
  DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD YANG
  BERSANGKUTAN
• KAPASITAS SATUAN KERJA UNTUK MELAKSANAKAN
  PROGRAM/KEGIATAN PADA TINGKAT PENCAPAIAN YANG
  DIINGINKAN DAN DALAM JANGKA WAKTU SATU TAHUN
  ANGGARAN

41
PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA

• KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN DENGAN
  TARGET PENCAPAIAN KINERJA (STANDAR BIAYA)
• KAITAN ANTARA STANDAR BIAYA DENGAN HARGA YANG
  BERLAKU
• KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN, TARGET
  PENCAPAIAN KINERJA DENGAN SUMBER DANA

42
PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA
PROGRAM KEGIATAN
TARGET KINERJA ANGGARAN
BELANJA STANDAR BIAYA

HARGA YANG BERLAKU
43
CONTOH
KEGIATAN
TARGET KINERJA ANGGARAN BELANJA
STANDAR BIAYA

HARGA YANG BERLAKU
100 PESERTA TERLATIH
TOT BINTEK PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG/JASA
BELANJA RATA-RATA PER PESERTA
HONOR FASILITATOR BIAYA MAKAN MINUM BIAYA
PENGGANDAAN
44
DASAR PENILAIAN KINERJA
MASUKAN
BESARAN SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK
MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN
KELUARAN
BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM
ATAU KEGIATAN
HASIL
SEGALA SESUATU YANG MENCERMINKAN BERFUNGSINYA
KELUARAN DARI KEGIATAN-KEGIATAN DALAM SUATU
PROGRAM ATAU KEGIATAN
45
PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJA
PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
PENILAIAN KINERJA
HASIL
PENYUSUNAN ANGGARAN
KELUARAN
MASUKAN
46
HUBUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN TOLOK UKUR
KINERJA
POLA PIKIR PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
SASARAN 1 TAHUN
SASARAN 5 TAHUN
OUTCOME / HASIL

1. Prosentase ()
2. Rasio
3. Kuantitas, Jumlah

47
PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUNAN UNIT
KERJA/SKPD
48
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
49
PERENCANAAN

• INPUT ? ?Aspirasi
• PROSES ? RKA SKPD
• VISI,MISI,TUJUAN,SASARAN,
• TUPOKSI, PROGRAM,KEGIATAN
• SAB
• OUTPUT ? RAPBD ? APBD

50
PELAKSANAAN

• INPUT ? ? APBD
• PROSES ? SISTEM AKUNTANSI
• OUTPUT ? LAPORAN
• TRIWULAN
• SEMESTER,TAHUNAN

51
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

• INPUT ? LAPORAN
• PROSES ? EVALUASI KINERJA
• OUTPUT ? HASIL EVALUASI
• KINERJA

52
SETIAP PROGRAM/KEGIATAN MENGACU PADA STRUKTUR
APBD/APBN DAN KODE REKENING
53
STRUKTUR PENDAPATAN

• Pendapatan Asli Daerah
• Pajak Daerah
• Retribusi Derah
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
• Lain-lain PAD yang sah
• Dana Perimbangan
• Dana Bagi Hasil
• Dana Alokasi Umum
• Dana Alokasi Khusus
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
• Hibah
• Dana Darurat
• Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
  Pemerintah Daerah lainnya
• Dana Penyesuaian Dana OTSUS
• Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

54
STRUKTUR BELANJA

• Belanja Tidak Langsung
• Belanja Pegawai
• Belanja Bunga
• Belanja Subsidi
• Belanja Hibah
• Belanja Bantuan Sosial
• Belanja Bagi Hasil
• Bantuan Keuangan
• Belanja Tak Terduga
• Belanja Langsung
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang dan Jasa
• Belanja Modal

55
STRUKTUR PEMBIAYAAN

• Penerimaan Pembiayaan
• Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun
  Sebelumnya
• Pencairan Dana Cadangan
• Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
• Penerimaan Pinjaman Daerah
• Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
• Pengeluaran Pembiayaan
• Pembentukan Dana Cadangan
• Penyertaan Modal pemerintah Daerah
• Pembayaran Utang Pokok
• Pemberian Pinjaman Daerah
• Pembiayaan Neto (A B)

56
KELOMPOK BELANJA

1. Belanja Tidak Langsung

merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan.

1. Belanja Langsung

merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
57
JENIS BELANJA

• Belanja pegawai, digunakan untuk menganggarkan
  belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD,
  gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil
  kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan
  pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta
  honor atas pelaksanaan kegiatan.
• Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan
  pembayaran bunga utang yang dihitung atas
  kewajiban pokok utang (principal outstanding)
  berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek,
  jangka menengah, dan jangka panjang..
• Belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan
  subsidi kepada masyarakat melalui lembaga
  tertentu yang telah diaudit, dalam rangka
  mendukung kemampuan daya beli masyarakat untuk
  meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan
  masyarakat. Lembaga penerima belanja subsidi
  wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
  penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.

58
Lanjutan..

• Belanja hibah, untuk menganggarkan pemberian
  bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa
  kepada pihak-pihak tertentu yang tidak
  mengikat/tidak secara terus menerus yang terlebih
  dahulu dituangkan dalam suatu naskah perjanjian
  antara pemerintah daerah dengan penerima hibah,
  dalam rangka peningkatan penyelenggaraan fungsi
  pemerintahan di daerah, peningkatan pelayanan
  kepada masyarakat, peningkatan layanan dasar
  umum, peningkatan partisipasi dalam rangka
  penyelenggaraan pembangunan daerah.
• Bantuan sosial, untuk menganggarkan pemberian
  bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada
  masyarakat yang tidak secara terus
  menerus/berulang dan selektif untuk memenuhi
  instrumen keadilan dan pemerataan yang bertujuan
  untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

59
Lanjutan..

• Belanja bagi hasil, untuk menganggarkan dana
  bagi hasil yang bersumber dari pendapatan
  provinsi yang dibagihasilkan kepada
  kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota
  yang dibagihasilkan kepada pemerintahan desa
  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
• Belanja bantuan keuangan, untuk menganggarkan
  bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus
  dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah
  desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau
  dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah
  desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka
  pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan
  keuangan.
• Belanja tidak terduga, untuk menganggarka belanja
  atas kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau
  tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
  bencana alam dan bencana sosial yang tidak
  diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian
  atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
  sebelumnya yang telah ditutup.

60
Lanjutan..

• Belanja barang dan jasa, digunakan untuk
  menganggarkan belanja barang yang nilai
  manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan
  dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan
  program dan kegiatan.
• Belanja modal, digunakan untuk menganggarkan
  belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang
  dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau
  pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai
  nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan.
  Honorarium panitia dalam rangka pengadaan dan
  administrasi pembelian/pembangunan untuk
  memperoleh aset dianggarkan menjadi satu pada
  belanja modal sebagai harga perolehan.

61
S E K I A N TERIMA KASIH