PARADIGMA BARU PENYULUHAN PERTANIAN DI ERA OTONOMI DAERAH

1
PARADIGMA BARU PENYULUHAN PERTANIAN DI ERA
OTONOMI DAERAH

• Oleh
• Margono Slamet
• Institut Pertanian Bogor

2
JAMAN TELAH BERUBAH

• Sejak 30 tahun yl. telah banyak perubahan

• Keadaan fisik vs Suasana batin.
• Otokrasi ? Demokrasi kebebasan berfi-kir,
  berbicara dan bertindak.
• Keseragaman ? Keragaman, perbedaan.

• Otonomi Daerah membawa banyak perubahan

• Kelembagaan dinas-dinas ? beragam
• Peraturan-peraturan berubah dan beragam
• Ditentukan oleh Pusat ? oleh Daerah.

3
Tak dapat dipungkiri bahwa sejak PELITA I telah
banyak perubahan yang terjadi

• Pertanian vs Industri
• Produksi pangan (beras)
• Produksi lain-lain daging telur ayam
• Kekurangan jagung kedelai Bungkil kedelai.

• Tuntutan konsumen tidak hanya dalam kuantum,
  tetapi juga kualitas.
• Perdagangan bebas dunia/global.
• Persaingan makin seru ? kita harus bisa menang.

• Perubahan itu membawa tantangan baru bagi petani
  untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi
  secara terus menerus.

4

• Perubahan lain
• Petani Indonesia umumnya telah banyak berubah.
• Populasi petani jumlah dan kualitasnya.
• Kualitas SDM/Petani - pendidikan sdh lebih baik
  - usia harapan hidup
  kesehatan - mengenal kemajuan -
  kebutuhan-kebutuhan - harapan-harapan -
  pengetahuan keterampilan bertani - pola
  kemampuan berkomunikasi - terdadah oleh media
  massa - berorientasi pasar - dan lain
  sebagainya.
• Prasarana - jalan dan perhubungan/transportasi
  - telekomunikasi - irigasi -
  energi listrik, bahan bakar (minyak,gas)

5

• Dengan kualitas dan prasarana yang lebih baik
  ? kebutuhan petani dan keluarganya
  meningkat ? motivasi meningkatkan prod.
• Meskipun perubahan dan kemajuan itu terjadi di
  hampir semua daerah tetapi diakui bahwa tingkat
  kemajuan yang dialami tidaklah sama di semua
  daerah. Ada tiga kategori wilayah

1. Wilayah I dengan prasarana memadai, tekno-logi
   maju telah mantap, produktivitas tinggi,
   berorientasi pasar, sudah membutuhkan dan mencari
   informasi pertanian.
2. Wilayah II dengan prasarana baru dibangun tapi
   belum memadai, mulai mengenal tekno-logi maju
   tapi belum mantap, produktivitas sedang, belum
   berorientasi ke pasar, belum aktif mencari
   informasi pertanian.

6
3. Wilayah III dengan prasarana pertanian belum
ada, teknologi tradisional, produkti-vitas
rendah, bersifat subsisten, belum merasa
memerlukan informasi pertanian.

• Perbedaan tingkat perkembangan pertanian se-perti
  disebutkan di atas perlu diperhatikan dan
  diantisipasi dalam menentukan sistem penyuluhan
  yang akan dilakukan di wilayah ybs.
• Perubahan lain perubahan kebijaksanaan
  peme-rintah - demokrasi pertanian ? peran
  petani.
• - desentralisasi penyuluhan pertanian
• - otonomi daerah
• - dibangunnya BPTP/IP2TP di daerah.
• Perubahan-perubahan itu perlu diperhatikan da-lam
  menyusun paradigma baru penyuluhan perta.

7
PASANG SURUTNYA PENYULUHAN PERTANIAN
Penyuluhan Pertanian telah dibangun dengan su-
sah payah sejak masa kemerdekaan melalui
berba-gai program seperti BPMD, Padi Sentra,
Bimas, Inmas, Insus, Supra-Insus, DAFEP, dll.
Program-program di atas memang bukan semata-mata
program penyuluhan, tetapi muatan penyu-luhannya
cukup besar dan nyata.
Program Penyuluhan itu telah berhasil 1.
Meningkatkan produksi pangan/padi. 2.
Meningkatkan kualitas petani 3. Membangun korps
penyuluh pertanian.
8
Keberhasilan PP membawa peningkatan produksi padi
sampai swasembada, ternyata membawa malapetaka
bagi penyuluhan itu sendiri 1. PP
dipersepsikan sebagai alat produksi. 2. PP tidak
pernah dinyatakan sebagai pem- berdaya
petani untuk bisa lebih sejahtera.

• Didalam merancang, merencanakan dan melaksa-nakan
  PP yang terfikir adalah bagaimana bisa
  meningkatkan produksi, bukan bagaimana bisa
  meningkatkan kesejahteraan petani.
• Akibatnya produksi meningkat tetapi kesejahte-
  raan petani tidak meningkat secara nyata.
• Padahal peningkatan produksi sebenarnya
  ha-nyalah alat untuk meningkatkan kesejahteraan.

9
Bersama dengan pendekatan agribisnis pengertian
tentang Penyuluhan Pertanian harus diluruskan.
Dalam era demokrasi sekarang ini PP yang tidak
dirasa menguntungkan petani akan ditinggalkan
petani. Ini terbukti dalam beberapa tahun
terakhir ini. Penyuluh kehilangan petani, dan
lama-lama pe-tani kehilangan penyuluh.

• Tanpa dibutuhkan petani pekerjaan Penyuluhan
  Pertanian menjadi sama sekali tidak menarik.
  Se-karang sudah cukup banyak penyuluh yang
  me-ninggalkan tugasnya dan dalam 5 tahun
  menda-tang diperkirakan 50 penyuluh yang ada
  akan pensiun. Siapa yang akan membela nasib
  petani ?
• Wajah PP harus diubah agar menarik dan
  dibu-tuhkan petani dan selanjutnya akan menarik
  bagi generasi baru menjadi Penyuluh Pertanian.

10

• UU No.2/1992 ttg. Budidaya Pertanian yang memberi
  peran lebih besar kepada petani untuk mengambil
  keputusan sebenarnya memberi tu-gas kewajiban
  yang lebih besar dan berat kepa-da penyuluhan
  pertanian. Sayangnya tidak di-respon dengan baik
  oleh PP.

• Desentralisasi pemerintahan membawa masa sulit
  bagi penyuluhan pertanian ? tidak siap mandiri.
• Otonomi daerah membawa harapan atau keter-purukan
  bagi penyuluhan pertanian ?
• Tergantung pada bagaimana dan dimana PP itu
  diletakkan, ditata, dan difungsikan.
• Yang jelas sekarang ada pada titik nadir yang
  terrendah selama 30 tahun terakhir.

11
Perubahan sampai Juni 2006 (Di 440
Kabupaten/Kota)

• BIPP berubah menjadi Jumlah
• Badan Penyuluhan Pertanian 11
• Kantor Penyuluhan Pertanian 68
• Balai Informasi Peny. Pertanian 21
• Sub-Dinas Penyuluhan Pertanian 93
• Unit Pelaksana Tenis Daerah 29
• Seksi Penyuluhan (dlm Dinas) 21
• Kelompok Jabatan Fungsional 161
• Belum ada kelembagaannya 36
• JUMLAH 440

 
12
Apakah fungsi penyuluhan pertanian masih tetap
ada, dan kalau ada apakah akan dapat berfungsi
dengan (lebih) baik dari pada masa-masa
sebelumnya ????
Status dan struktur kelembagaan penyuluhan
pertanian bisa berbeda antara satu daerah dan
daerah lainnya, tetapi fungsi dasar penyuluhan
pertanian seharusnya sama.
Sangat diharapkan PEMDA membangun daerah-nya
dimulai dengan mengembangkan kualitas rakyatnya,
dan dengan kualitas rakyat yang lebih baik
tersedialah SDM yang akan melakukan pembangunan
daerah lebih lanjut.
Penyuluhan Pertanian ? Memberdayakan petani -?
Meningkatkan kesejahteraan ? Membangun.
13
DEFINISI PENYULUHAN
Penyuluhan Pertanian adalah Sistem Pemberda-yaan
Petani dan Keluarganya Melalui Kegiatan
Pembelajaran yang Bertujuan agar Para Petani dan
Keluarganya Mampu secara Mandiri
Mengorganisasikan Dirinya dan Masyarakatnya untuk
Bisa Hidup Lebih Sejahtera.
Petani harus diajak belajar bagaimana memelihara
dan memanfaatkan sumberdaya yang ada
dilingkungannya untuk kesejahteraannya yang lebih
baik secara berkelanjutan.
14
PARADIGMA BARU PENYULUHAN PERTANIAN

• Perubahan-perubahan yang demikian banyak dalam
  dunia pertanian dan para petaninya tadi harus
  dihadapi dengan strategi penyuluhan yang baru.
• Paradigma baru Cara pandang baru Cara
  berfikir baru.
• Paradigma baru diperlukan untuk mampu me-respon
  pada tantangan-tantangan baru.
• Sembilan unsur paradigma ini perlu dilaksana-kan
  secara terpadu hingga menjadi sesuatu yang utuh.
  Keutuhan inilah yang baru.

15
Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian

1. Penyuluhan adalah Jasa Informasi
2. Informasi relevan dgn kondisi Lokalitas
3. Materi penyuluhan Berorientasi Agribisnis
4. Gunakan Pendekatan Kelompok
5. Fokus pada Kepentingan Petani
6. Pendekatan Humanistik-Egaliter
7. Kembangkan sifat Profesionalisme
8. Utamakan Akuntabilitas
9. Upayakan agar Memuaskan Petani.

16

• JASA INFORMASI
• Bertani dalah profesi petani ? pertanian harus
  dapat memberi kehidupan yang lebih baik bagi
  petani dan keluarganya.
• Untuk itu pertanian harus bisa lebih produktif,
  efisien dan menguntungkan.
• Untuk itu petani harus inovatif.
• Untuk inovatif petani harus selalu mendapat
  informasi baru tentang dunia pertaniannya.
• Penyuluhan Pertanian berperan menjadi penye-dia
  dan pemasok informasi yang diperlukan para petani
  untuk bisa bertani dan hidup lebih baik secara
  berkelanjutan.

17

• 2. LOKALITAS
• Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ?
  PP menjadi tanggungjawab daerah.
• Kesejahteraan petani menjadi tanggungjawab
  pemerintah daerah yang bersangkutan.
• Ekosistem daerah praktis berbeda dengan daerah
  lainnya.
• Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh PP
  harus sesuai dengan ekosisten dan kondisi daerah
  yang bersangkutan.
• Perlu ada uji coba setempat (lokal).
• Fungsi BPTP dan penghimpunan informasi yang
  relevan dengan kondisi lokal sangat perlu.

18

• 3. BERORIENTASI AGRIBISNIS
• Usahatani adalah bisnis semua petani mencari
  keuntungan.
• Sistem agribisnis terdiri dari subsistem-2 hilir,
  on-farm dan hulu.
• Interaksi atau linkages antara semua subsistem
  itu harus diusahakan agar tidak merugikan petani,
  sebaliknya harus lebih menguntungkan petani ?
  berfihak pada petani.
• 4. PENDEKATAN KELOMPOK
• Proses pembelajaran petani terjadi dalam
  kelom-pok petani dan antara mereka sendiri.

19

• Penyuluhan dilakukan dengan lebih banyak dengan
  pendekatan kelompok pendekatan individual
  dilakukan bila sangat perlu saja. ? le-bih
  efisien dan efektif.
• Interaksi dalam kelompok tani sangat penting
  sebagai forum belajar bersama , berdemokrasi dan
  mengambil keputusan. ? kearah kemandi-rian
  masyarakat petani yang tak tergantung pada fihak
  lain (penyuluh, pemerintah, dll)
• Untuk itu kepemimpinan diantara petani akan
  muncul dan berkembang, dilanjutkan dengan
  pembinaan oleh Penyuluh.
• Konsekuensinya Penyuluh harus dipersiapkan
  dengan baik agar dapat melalukan pendekatan
  semacam itu.

20

• 5. FOKUS PADA KEPENTINGAN PETANI
• Kalaupun ada kepentingan lain (nasional), tetap
  kepentingan petani adalah yang pertama.
• Eksploitasi petani harus dihentikanKalau tidak
  mereka justru akan selalu menjadi beban
  nasi-onal. Padahal mereka bisa menjadi andalan
  nasional.
• Kepentingan petani wajar yaitu mendapatkan akses
  informasi yang dibutuhkan, mendapatkan imbalan
  yang wajar dan adil.
• Untuk itu penyuluh pertanian di tingkat lapang-an
  perlu diberi otonomi agar dapat memusatkan
  perhatiannya pada kepentingan petani itu.

21

• 6. PENDEKATAN HUMANISTIK-EGALITER
• Menempatkan petani sejajar dengan penyuluh dan
  diperlakukan secara humanistik (mahkluk yang
  punya martabat, dan harga diri, kepenting-an,
  kebutuhan, pendapat, pengalaman dan kemampuan.
• Hentikan pandangan kepada petani sebagai le-bih
  rendah dari penyuluh.
• Pendekatan humanistik-egaliter akan mencipta-kan
  hubungan penyuluh-petani menjadi saling
  menghargai dan saling membutuhkan.
• Jika kepentingan petani diperhatikan, petani akan
  merespon secara positif kepada usaha penyuluh.

22

• 7. PROFESIONALISME
• Penyuluhan Pertanian yang profesional

• Tepat dan benar secara teknis, sosial, budaya dan
  politik.
• Efektif karena direncanakan dan dilaksanakan
  secara baik dengan dukungan tenaga ahli dan
  terampil.
• Didukung pula oleh sarana yang memadai.
• Tersedia berbagai informasi yang relevan dan
  terkini.
• Penyuluh mendapatkan pelatihan secara ber-kala
  tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk dapat
  memenuhi kepentingan petani yang dinamis.

23

• 8. AKUNTABILITAS
• Maksudnya setiap hal yang akan dilakukan telah
  difikirkan, direncanakan, dan dilaksana-kan
  dengan sebaik-baiknya agar proses dan hasilnya
  dapat dipertanggung-jawabkan.
• Sistem pertanggungjawaban ini harus ada dan
  dilaksanakan.
• Merupakan penyeimbang prinsip otonomi.
• Merupakan bagian dari evaluasi kinerja
  profesional penyuluh ? reward punishment.
• Merupakan pertanggung-jawaban administrasi dan
  moral terhadap penggunaan dana pemda/ rakyat.

24

• 9. MEMUASKAN PETANI
• Apapun yang dilakukan dalam penyuluhan harus
  diusahakan agar dapat memuaskan petani.
• Petani akan merasa puas bila kepentingannya
  di-perhatikan dan dipenuhi.
• Penyuluhan adalah melayani kepentingan dan
  kebutuhan petani.
• Program penyuluhan pertanian disusun berda-sarkan
  hasil identifikasi masalah, kepentingan dan
  kebutuhan petani di daerah yang bersang-kutan.
• Materi dan cara penyajian materi itu harus
  memuaskan ? pelayanan sepenuh hati.

25

• Kesembilan unsur atau prinsip itu harus
  dipadu-kan dalam Sistem Penyuluhan Pertanian yang
  merupakan bentuk implementasi paradigma baru
  Penyuluhan Pertanian.
• Dalam Proses Implementasinya perlu diperhati-kan
  unsur kelembagaan dan unsur SDM-nya, yang
  keduanya harus dikembangkan sesuai de-ngan
  keperluan penggunaannya.
• Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya
  ke-mauan politik baik di tingkat pusat maupun di
  tingkat daerah, berupa Undang-Undang Penyu-luhan
  Pertanian maupun Peraturan Daerah yang akan
  menjamin bisa dilakukannya Penyuluhan Pertanian
  itu secara mencukupi dan berkelan-jutan.

26
S E K I A N
Terima Kasih Atas Perhatian Anda