TUMPANG TINDIH UNDANG-UNDANG SEKTORAL TERHADAP UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH, MASALAH DAN SOLUSINYA

1
TUMPANG TINDIH UNDANG-UNDANG SEKTORAL TERHADAP
UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH,MASALAH DAN
SOLUSINYA

• Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si

2

• Pendahuluan
• Point penting dalam otonomi daerah yaitu hubungan
  antara pusat dan daerah yang antaranya mengenai
  pembagian urusan dan pembagian wewenang
  pemerintahan antara pemerintah pusat dan
  pemerintah daerah.
• Pembagian urusan pemerintahan terdiri atas
• 1. Urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
  pemerintah
• pusat
• 2. Urusan yang dibagi antar tingkatan dan/atau
  susunan pemerintahan,
• yang selanjutnya dikenal adanya
  urusan pemerintah daerah terdiri
• dari urusan wajib dan urusan
  pilihan.
• Point inilah yang akan menentukan sejauhmana
  pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki
  wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan
  pemerintahan. Dan lebih lanjut, objek urusan
  pemerintahan bisa sama, tetapi wewenang atau
  ruang lingkupnya berbeda.

3

• B. Permasalahan
• Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan
  pemerintah daerah, terdapat permasalahan pokok
  yaitu bagaimana mensikronkan hubungan kewenangan
  dalam menyelenggarakan urusan antara pemerintah
  pusat dan pemerintah daerah, baik urusan yang
  diatur dalam UU Pemerintahan daerah dan UU
  Perimbangan Keuangan, maupun urusan-urusan yang
  diatur dalam berbagai UU sektoral, sehingga
  selaras dengan prinsip otonomi yang luas.

4

• C.   Pembahasan Masalah
• Pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan
  belasan tahun dan mendapat apresiasi, na-mun
  masih banyak kekurangannya, salah satunya yaitu
  kewenangan yang tumpang tindih seperti
• Adannya tumpang tindih perijinan di sektor
• pertambangan akibat disharmonisasi Per -
• Undang-Undangan yang berdampak

5

• Arsip pendataan terhadap perijinan dibidang
  kehutanan termasuk bidang pertambangan di
  beberapa wilayah terkadang tidak terdata sehingga
  kabupaten baru hasil pemekaran tersebut tidak
  terdaftar
• Tidak adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat
  dengan Pemerintah Daerah dalam penentuan suatu
  areal yang akan dijadikan sebagai pencadangan
  wilayah arean suatu perijinan dibidang
  pertambangan sehingga mengakibatkan ijin lokasi
  yang diberikan tumpang tindih dengan perijinan
  lainnya.
• Belum jelasnya tata batas atau peta penunjukan
  wilayah kabupaten, sehingga terjadi Kepala daerah
  memberikan perijinan diluar wilayah
  kewenangannya, menjadi salah satu faktor
  terjadinya tumpang tindih perijinan.

6

• Adanya ketentuan penerbitan ijin yang saling
  berkaitan maupun bersinggungan dalam pengelolaan
  berbagai pertambangan, seperti
• UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan
• batubara
• UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah
• UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan
• UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi
• sumberdaya alam hayati dan ekosistem
• UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan
• dan pengelolaan lingkungan hidup
• UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang

7

• Dengan adanya kondisi yang demikian tersebut maka
  dampak implementasi
• nya di lapangan adalah terjadi disharomonisasi
  dalam penerbitan perijinan,
• seperti contohnya
• Belum serasinya antara Tata Guna Hutan
  Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang
  Wilayah Provinsi (RTRW).
• Terjadinya konflik aturan hukum dan disharmoni
  mengenai tata kelola sektor keuangan antara pusat
  dan daerah yang diidentifikasikan dengan sebagai
  berikut
• 1.   Kurang efektifnya koordinasi antara
  Departemen Keuangan,
• Departemen Teknis, dan Pemerintah
  Daerah dalam menentukan
• besarnya realisasi Dana Bagi Hasil
  Sumber Daya Alam (SDA) sehingga
• penyalurannya terlambat.
• 2.   Tidak adanya harmonisasi dan
  konsistensi antara ketentuan Pasal 4
• ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 104
  Tahun 2006 tentang Penetapan
• Alokasi DAU dengan peraturan yang
  lebih tinggi sehingga beberapa
• daerah mendapat alokasi DAU lebih
  daripada seharusnya.

8

• Solusi agar hubungan keuangan antara Pemerintah
  Pusat dan Pemerintah Daerah itu dapat berlangsung
  dengan adil dan selaras jika dipenuhi beberapa
  aspek
• 1. Selalu mengedepankan agenda reformasi
  birokrasi dalam
• mengakomodasi prinsip-prinsip tata
  pengelolaan pemerintahan
• yang baik dari mulai tingkat pusat
  hingga daerah (good
• governance) dimana konsep tersebut
  tercermin dalam semangat
• UU No.39 Tahun 2008 tentang
  Kementerian Negara. Dengan
• mengimplemetasikan UU No.39 Tahun 2008
  tersebut maka
• diharapkan dapat terwujud reformasi
  birokrasi dari mulai tingkat
• pusat hingga daerah sehingga terjadi
  efisiensi dan efektivitas
• penyelenggaraan Pemerintahan.

9

• 2. Apakah Pemerintah Pusat telah menyerahkan
  sumber-sumber keuangan yang cukup terutama yang
  berhubungan dengan pajak daerah, retribusi
  daerah, dan bagi hasil pajak dan SDA. Pemberian
  sumber-sumber penerimaan tersebut akan
  mencerminkan kemampuan atau potensi di bidang
  keuangan dari suatu daerah.
• 3. Sejauh mana pemerintah pusat memberikan
  subsidi yang adil dan terukur kepada
  masing-masing daerah untuk membiayai kekurangan
  dana.

10

• 4. Terkait dengan Otonomi Daerah, jelaslah bahwa
  keberadaan UU No.39 Tahun 2008 tentang
  Kementerian Negara merupakan Support yang
  mengakomodasi tuntutan penguatan pelaksanaan
  otonomi daerah atau yang disebut Desentralisasi
  Pemerintahan, sesuai dengan amanah daripada UU 39
  Tahun 2008 BAB VII tentang Hubungan Kementerian
  Dengan Pemerintah Daerah, Pasal 26.

11

• Berdasarkan uraian di atas maka hal yang perlu
  menjadi perhatian adalah
• Arah kebijakan reformasi dan reorientasi dalam
  penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia
  seharusnya mengacu kepada berbagai permasalahan
  yang selama ini selalu dijadikan bahan perdebatan
  dalam melakukan kajian terhadap hubungan
  Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain adalah
  distribusi kewenangan yang tergambar sebagai
  piramida terbalik.
• Dimana kewenangan ditingkat pusat sangat besar
  dan di tingkat daerah semakin mengecil
  terlebih-lebih pada Daerah Tingkat II. Kondisi
  ini akibat adanya alasan pembenar yang ber-asumsi
  bahwa Pemerintah Daerah belum dianggap mampu
  untuk melaksanakan sebagian besar urusan-urusan
  pemerintah, karena dihadapkan pada Sumber Daya
  Manusia yang terbatas.

12

• D. Penutup
• Guna mengantisipasi dan melakukan perbaikan
  terhadap peraturan perundang-undangan yang
  tumpang tindih, pemerintah perlu menyiapkan suatu
  kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 2014
  untuk melakukan efektifitas peraturan
  perundang-undangan nasional. Sehingga pada
  akhirnya salah satu misi Negara Kesatuan Republik
  Indonesia yang tertuang dalam Rencana Jangkan
  Panjang Nasional (RPJPN) 2005 2025 yaitu
  mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan
  hukum dapat terlaksana.
•  
• Sekian 
• TERIMAKASIH