Sistem Perencanaan dan Anggaran pada Era Otonomi Daerah

1
Sistem Perencanaan dan Anggaran pada Era Otonomi
Daerah
2
Kondisi di daerah

• Pemahaman terhadap elemen organisasi berbasis
  fungsi diterjemahkan berbeda-beda dalam
  menempatkan program-program pokok pembangunan.
• Melihat pusat sebagai sumber anggaran saja dan
  belum sepenuhnya diikuti dengan kewajiban
  fungsional
• Kewajiban administrasi perencanaan, pelaksanaan
  dan pelaporan belum dilaksanakan secara memadai

3
Kondisi di pusat

• Tidak mudah membangun visi dan misi bersama
  karena mode of orientation para pengambil
  keputusan masih bertumpu pada nostalgia strategi
  masa lalu
• Perubahan strategi perencanaan menjadi sistem
  unified budget belum diikuti dengan perubahan
  pola pikir piramida yang bertumpu pada hubungan
  fungsional atas dasar pembagian kewenangan yang
  jelas antara pusat dengan daerah serta antar
  stakeholders
• Pembagian kewenangan yang mulai dibangun belum
  didasarkan kategorisasi jenis pelayanan atau
  lebih didasarkan atas pembagian kekuasaan.
• Pencapaian kinerja program belum didasarkan
  sistem akumulasi data

4
Analisis Situasi

• Perubahan struktural
• Nomenklatur dinas dan elemen organisasi beragam
• Penggabungan dengan dinas-dinas lain
• Perubahan fungsional
• Tugas pokok dan fungsi / kewenangan beragam
• Hubungan pusat dan daerah tidak berdasarkan
  hubungan struktural

5
Analisis Situasi

• Dampak positif
• Aspirasi daerah lebih diakomodasi
• Keberagaman fungsi lebih merespon keberagaman
  kebutuhan
• Dampak negatif
• Ketidakserasian hubungan antara pusat dengan
  dinas
• Mekanisme nasional sulit dibangun secara
  hierarkhi

6
Strategi kontingensi

• Mode of orientation pengambil keputusan merupakan
  refleksi dari pemahaman terhadap asas
  desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan
• Hubungan antara pusat dengan daerah dibangun
  berdasarkan hubungan fungsional, sehingga dapat
  mendorong terbangun visi dan misi bersama (misal
  RPJP, RPJM dan Renstra disusun secara terbuka,
  demokratis dan partisipatoris)
• Merealisasikan kesejahteraan rakyat (tingkat
  mikro) dengan kebijakan dan program yang terarah
  secara nasional (tingkat makro) dengan kondisi
  kelembagaan di daerah yang sinergis (tingkat
  meso)

7
Metode

• Perubahan peraturan dan perundang-undangan (UU,
  PP, Keppres, Kepmen, SK Dirjen)
• Perubahan sistem perencanaan dan budgetting
  (Rapid Distric Matrix, LFA, PAP, RBB)
• Bekerja dalam kerangka stakeholders dan
  shareholders
• Perubahan pedoman umum dan operasional
• Penerapan IT dalam perencanaan dan pelaporan
  mendorong untuk terciptanya struktur program yang
  memiliki komponen selaras
• Man power planning
• Pilot project nasional sebagai media bersama
  mengadakan perubahan secara sistematis

8
Rencana Aksi

• Gunakan momentum penyusunan RPJP.RPJM, Renstra
  untuk mereview strategi
• Merespon UU nomor 32/2004 tentang Pemerintahan
  Daerah dan 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan
  antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai
  landasan perubahan strategi secara sistematis
• Perlu perubahan elemen organisasi pusat berbasis
  sasaran program/ masalah pembangunan
• Desentralisasi berbagai kewenangan secara
  terencana dan sistematis
• Tugas-tugas pembantuan pemerintah ke pemerintah
  provinsi dst-nya sd desa digunakan sebagai media
  menyelaraskan visi dan misi.

9
Rencana Aksi

• Membangun mekanisme penyusunan Perda dan Peratuan
  Kepala Daerah yang serasi dengan visi dan misi
  pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat
• Distribusi anggaran secara adil, proporsional,
  demokratis, transparan, dan bertanggungjawab
• Database sasaran dan pertanggungjawaban dana
  dekon APBN dan APBD
• Mensinergiskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  dengan RKAKL

10
Rencana Aksi

• Mengkaji implikasi Pasal 13 Ayat (g) urusan wajib
  provinsi Penanggulangan masalah sosial secara
  lintas kabupaten/kota dan Pasal 14 Ayat (g)
  urusan wajib kabupaten/kota penanggulangan
  masalah sosial serta Pasal 22Ayat (h)
  kewajiban daerah mengembangkan sistem jaminan
  sosial.
• Menyusun dasar pelimpahan wewenang Pemerintah
  melalui Kementrian kepada Gubernur untuk
  pendanaan dalam rangka dekonsentrasi.

11
Rencana Aksi

• Sumber Dana Alokasi Umum, Dana Dekonsentrasi,
  Dana Alokasi Khusus,Dana Hibah, Dana Bagi Hasil,
  PAD, Dana Masyarakat dan Dana Darurat merupakan
  sumber pendanaan program pembangunan
  kesejahteraan rakyat.
• Komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan
  pemerintah daerah diferensiasi peran dan
  hubungan fungsional

12
DANA PERIMBANGAN
adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN,
yg dialokasikan kepada Daerah utk membiayai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.
Dana Perimbangan terdiri dari

• Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, PPh Perseorangan,
  
• dan SDA
• Dana Alokasi Umum
• Dana Alokasi Khusus.

13
PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN

• Untuk mengatasi masalah vertical imbalance
• ? dilakukan melalui Bagian Daerah dengan
• pemberian bagi hasil dari penerimaan perpajakan
  
• dan penerimaan SDA
• Untuk mengatasi masalah horizontal imbalance
• ? dilakukan melalui Dana Alokasi Umum (DAU)
• Untuk kebutuhan khusus Daerah dan kepentingan
  Nasional, termasuk utk kegiatan reboisasi
• ? dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus.

14
BAGIAN DAERAH DARI BAGI HASIL ()
1. PBB 10 16,2 64,8 - 16,2 64,8() 2.
BPHTB 20 16 64 - 16 64() 3.
IHH 55 30 15 20 16 64 - 4. PSDH/IHPH
55 30 15 20 16 32 32 5. Landrent/Iuran
tetap 20 16 64 20 16 64 - 6. Royalty
Pertamb. Umum 20 16 64 20 16 32 32 7.
Perikanan 100 - - 20 - - 80 8.
Minyak 100 - - 85 3 6 6 9. Gas
Alam 100 - - 70 6 12 12 10. Dana
Reboisasi 100 - - 60 - 40 - 11. PPh
Perseorangan 100 - - 80 8 12 -
15
Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar-Daerah, yang
pengunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah.
16
Rumus Dasar Perhitungan DAU
17
KEBIJAKAN DALAM ALOKASI DANA ALOKASI UMUM

• Dalam alokasinya tidak terlepas dari komponen
  Dana Perimbangan lainnya (One Package)
• Formula DAU menggunakan Konsep Fiscal Gap (Fiscal
  Needs Fiscal Capacity)
• Penyempurnaan variabel Fiscal Needs dan Fiscal
  Capacity dengan tidak menyimpang dari UU Nomor 33
  Tahun 2004
• Formula yang simple dan mudah dipahami

18
Lanjutan .

• menggunakan Faktor Penyeimbang, yaitu Kebutuhan
  minimal suatu Daerah
• Akurasi data yang digunakan dalam perhitungan DAU
  menjadi perhatian utama
• Tidak hanya terkait dengan Belanja Pegawai, dalam
  pengertian bahwa belanja Pegawai tidak harus dari
  DAU tetapi dari APBD (PAD, Dana Perimbangan
  diluar DAK, dan penerimaan lainnya diluar Hibah
  dan Dana Darurat).

19
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
A. Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai dengan
DAK

• Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara
  umum dengan mengunakan rumus DAU, dan atau
• Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas
  nasional.

B. DAK diberikan kepada Daerah tertentu
berdasarkan usulan Daerah dg penyediaan Dana
Pendamping 10 yg berasal dari penerimaan umum
APBD (kecuali untuk DAK reboisasi).
C. Pengalokasian DAK ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dg perhatikan pertimbangan Mendagri
Otda, Menteri Teknis terkait instansi yang
membidangi perencanaan pembangunan nasional.

20
KEBIJAKAN DALAM ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS

• Dalam pengalokasiannya dengan memperhatikan
• Pola penetapan yg digunakan TOP DOWN, dimana
  penentuannya berdasarkan usulan Daerah
• Memegang prinsip spill over effect dan equality
• Kegiatan yang menjadi prioritas nasional adalah
  kebutuhan Daerah yg dpt menyerap lapangan kerja,
  meningkatkan ketahanan pangan, menurunkan tkt
  kemiskinan, dan memperkuat stabilitas Daerah

21
Lanjutan .

• Dengan memperhatikan kemampuan APBN , selain
  untuk kegiatan reboisasi juga diarahkan untuk
  kegiatan diluar reboisasi
• Sementara diprioritaskan untuk kegiatan dibidang
• Kesehatan dan Pendidikan Nasional,
  mengingat kegiatan
• tsb sudah menjadi kewenangan Daerah dan
  merupakan
• salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

22
Trend anggaran daerah, pusat pinjaman luar
negeri
Daerah
Rupiah
Pusat
Pinjaman Luar Negeri
Tahun
23
Studi Kasus

• Alokasi Anggaran Program Pemberdayaan Fakir
  Miskin
• Mekanisme Program
• Sistem Perlindungan Sosial
• Program Kompensasi
• Draft RUU SKSN Pengelolaan Pelayanan Kesos

24
Alasan Pengalokasian Anggaran Program
Pemberdayaan Fakir Miskin

• Jumlah FM
• FM Secara Nasional
• Kondisi Geografis
• Kelengkapan Administrasi
• - Laporan
• - TOR dan Usulan
• - Profil KUBE
• - G I S

25
(No Transcript)
26
(No Transcript)
27
(No Transcript)
28
(No Transcript)
29
Modifikasi skema Perlindungan Sosial(Chu,
Ke-yong Sanjeev G. 1998. Social Safety nets
Issues and Recent Experiences (IMF, Washingtton)
Responsive Reliable Resilient
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
State obligation
Social Protection
Community
S O C I A L D E V E L O P M E N T
Traditional or Informal Private or Community
Based Schemes
Formal public Schemes
Consumer Subsidies
Social Security
E M P O W E R M E N T
Social Insurance
Public or Social Assistance
I C L U S I O N
Social Capital
30

• Program Kompensasi

Tanpa Syarat (Unconditional)
Dengan Syarat (Conditional)
Subsidi Langsung Tunai (cash transfer)
Pemerintah
Perusahaan
Pelayanan
Insentif Tabungan
Diskon Harga
Kupon/ Voucer
air bersih
Keterangan
pendidikan
Sudah dilaksanakan
kesehatan
Belum dilaksanakan
perumahan
31
BAGAN MEKANISME PENYALURAN SUBSIDI LANGSUNG
TUNAI (SLT) KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN
MENKO KESRA BAPPENAS
Data RT KIN
BPS
DEPKEU/ KPPN
DEPSOS
BRI PUSAT
PT POS IND
ID
KANCA BRI JL. VETERAN
BPS KAB/KOTA
KPRK POSINDO
KANCA BRI / KCP BRI UNIT
KANCA BRI /KCP BRI UNIT
ID
KANCA POSINDO
Ket Alur Dana Alur Adminstrasi.
Pengawasan Pemda
PEMDA / DINAS SOS PROP/KAB/KOTA
RUMAH TANGGA M I S K I N
32
Draft RUU SKSN PENGELOLAAN PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

• pengelolaan sistem kesejahteraan sosial nasional
  merupakan tanggung jawab menteri sosial
• pemerintah menentukan kebijakan nasional dan
  standar nasional pelayanan kesejahteraan sosial
  untuk menjamin mutu pelayanan kesejahteraan
  sosial
• pemerintah dan / atau pemerintah daerah wajib
  mendirikan instansi yang menangani masalah sosial
  dan dilengkapi dengan unit pelaksana teknis
  pelayanan kesejahteraan sosial

33
Draft RUU SKSN PENGELOLAAN PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

• pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi
  atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan
  sosial lintas daerah kabupaten/ kota
• pemerintah kabupaten/kota mengelola pelayanan
  kesejahteraan sosial yang sesuai dengan
  karakteristik permasalahan sosial lokal
• pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan
  koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan
  pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial

34
Kepustakaan

• Brinckerboff, P.C. 1996. Financial Empowerment
  More Money for More Mission, An Essential
  Financial Guide for Not-For-Profit Organizations.
  Colorado Alpine Guild, Inc.
• Brown, Tony. 1998. Empower the People. New York
  Quill William Morrow.
• Covey, S.R., Merrill, A.R. and Merrill, R.R.
  1994. First Things First. New York Simon
  Schuster.
• Craig, G Mayo, M. (ed.) 1995. Community
  Empowerment A Reader in Participation and
  Development. London Zed Books
• Dubois and K. K. Miley. 1996. Social Work, An
  Empowering Profession, Allyn and Bacon, Boston.
• ESCAP. 1999. HRD Course for Poverty Alleviation.
  Bangkok HRD Division.
• Friedmann, John.1992. Empowerment The Politics
  of Alternative Development, Cambridge Blacwell.
• Harry Hikmat. 2003. Strategi Pemberdayaan
  Masyarakat. Bandung HUP
• Harry Hikmat dan Kusnaka Admiharja. 2003.
  Participatory Reseach Appraisal. Bandung HUP
• Harry Hikmat (ed.) 2005. Strategi Nasional
  Penanggulangan Kemiskinan Program Pemberdayaan
  Fakir Miskin. Jakarta Departemen Sosial
• Hanna, M. G and Robinson, B. 1994. Strategies for
  Communiy Empowerment Direct-Action and
  Transformative Approaches to Social Change
  Practice. New York The edwin Mellen Press.