DESENTRALISASI FISKAL DAN DANA PERIMBANGAN PUSAT DAERAH

1
DESENTRALISASI FISKAL DAN DANA PERIMBANGAN PUSAT
DAERAH
2
Overview

• Awal tahun 80an pemikiran tentang perlunya UU
  yang mengatur tentang hubungan keuangan Pusat dan
  Daerah sudah ada
• Namun demikian UU 25/1999 tentang Perimbangan
  Keuangan Pusat dan Daerah baru lahir setelah
  berakhirnya Orde Baru
• UU tersebut timbul karena kurang jelasnya siklus
  pengelolaan dana yang berasal dari pusat kepada
  daerah, berupa Subsidi dan Bantuan

3
Desentralisasi Fiskal

• Merupakan komponen utama dari desentralisasi.
• Daerah harus mendapatkan sumber-sumber keuangan
  yang berasal dari PAD, BHPBP, Pinjaman, dan
  subsidi/bantuan dari pemrintah pusat
• Desentralisasi Fiskal harus didukung
  faktor-faktor berikut
• Pemerintah Pusat yang mampu melakukan pengawasan
  dan enforcement
• SDM yang kuat dari Pemda
• Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian
  tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan
  kegiatan pungutan pajak dan retribusi daerah

4
Desentralisasi Fiskal

• Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara Pusat
  dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian
  kewenangan atau money follows function.
• HKPD dilakukan berdasarkan azas
• Desentralisasi ? pembiayaan atas beban APBD
• Dekonsentrasi ? beban APBN
• Tugas pembantuan ? beban anggaran tingkat
  pemerintahan yang menugaskan

5
Azas Desentralisasi

• Daerah diberikan kewenangan untuk memungut
  pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian
  bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta
  bantuan keuangan (grant).
• Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri
  dari
• Dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU, DAK)
• Pinjaman daerah
• Dekonsentrasi
• Tugas pembantuan
• Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemda
  melalui APBD, yang lainnya dikelola oleh
  Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan
  Pemerintah Daerah

6
Tujuan Desentralisasi
Efek Menyebar/Merembes antar daerah
(Inter-juridictional Spill Over Effects)
Menghilangkan senjang vertikal dan horisontal
Desentralisasi
Mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat
Demokratisasi
7
JENIS BELANJA NEGARA DALAM APBN
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Pemerintah Pusat
Pembayaran Bunga Utang
Subsidi
Belanja Hibah
APBN

Bantuan Sosial
Belanja Lainnya
Belanja Untuk Daerah
Dana Perimbangan
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
8
Kebijakan Fiskal Nasional
otoritas
Implementasi Otoritas
Pemerintah Daerah
Pemerintah
Sumber Pendanaan
APBD
Dana Bagi Hasil (Revenue Sharing)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dana Perimbangan
Pendapatan Lainnya
Pengeluaran
Surplus/Defisit
Pembiayaan
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
DAU / General Allocation Fund (DBH)
DAK / Specific Allocation Fund (DBH)
Penggunaan SILPA
Dana Cadangan Daerah
Dari penjualan aset2 daerah
Pinjaman Daerah
APBN
APBN
Sumber handout Allocation of Equalizing Fund
under Law No.33 of 2004, Achmad Rochyadi, 2005
9
Desentralisasi Fiskal

• 3.1. Prinsip Desentralisasi Fiskal
• 3.2. Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil,
  DAU,dan DAK

10
Sentralisasi vs Desentralisasi
Masalah
Aspek Perencanaan Dominannya pemerintah pusat
Aspek Pelaksanaan harus tunduk pada
juklak/ Juknis dari pemerintah pusat
Aspek Pengawasan banyaknya institusi Pengawasan
? sering tumpang tindih
OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI FISKAL
mengatur
UU 22/1999
UU 32/2004
revisi
UU 25/1999
UU 33/2004
Penataan Dan Perimbangan Keuangan Daerah
Pengalihan Kewenangan
diikuti
11
Pengertian dan Konsep Desentralisasi
Desentralisasi alat mencapai tujuan bernegara
dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih
baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan
yang lebih demokratis
Desentralisasi penyerahan wewenang dari
pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
sistem NKRI
POLITIK
ADMINISTRATIF
ASPEK KEBIJAKAN DESENTRALISASI
FISKAL
EKONOMI
MONEY FOLLOWS FUNCTION
12
Tujuan Kebijakan Desentralisasi
VERTIKAL
Hilangnya kesenjangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah
HORIZONTAL
Terciptanya demokratisasi
Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat
Terciptanya efek penyebaran/ perembesan antar
daerah (interjurisdictional spillover effect)
13
ALUR APBN KE DAERAH (MONEY FOLLOWS FUNCTION)
PUSAT
DAERAH
Belanja Pusat di Pusat
Belanja Pemerintah Pusat
6 Urusan Mutlak
Belanja Pusat di Daerah
Kanwil di Daerah

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Pembayaran Bunga Utang
5. Subsidi
6. Belanja Hibah
7. Bantuan Sosial
8. Belanja Lain-lain

Di luar 6 Urusan
APBN

Dikerjakan sendiri Melalui UPT
Dana Sektoral di Daerah
Dilimpahkan ke Gubernur
Dana Dekonsentrasi
Ditugaskan ke Gub/Bupati/ Walikota
Dana Tugas Pembantuan
Belanja Untuk Daerah
APBD
1. Dana Perimbangan
Dana Desentralisasi
2. Dana Otonomi Khusus
Hibah
3. Dana Penyesuaian
Dana Darurat
14
(No Transcript)
15
(No Transcript)
16
(No Transcript)
17
(No Transcript)
18
(No Transcript)
19
19
20
20
21
BELANJA UNTUK DAERAH
Pajak Bumi dan Bangunan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Pajak
DBH
PPh WPOPDN dan PPh Ps 21
Kehutanan
DAU
Pertambangan Umum
1. DANA PERIMBANGAN
SDA
Perikanan
Pertambangan Minyak Bumi
2. DANA OTONOMI KHUSUS
Pertambangan Gas Bumi
DAK
Dana Reboisasi )
Pertambangan Panas Bumi
Non Dana Reboisasi
3. DANA PENYESUAIAN
) DAK Dana Reboisasi (DR) mulai TA 2006 masuk
sebagai Dana Bagi Hasil Kehutanan
22
PERBANDINGAN BELANJA DAERAH TA 2005 DAN 2006
(dalam miliar rupiah)
) DP Adhoc untuk TA 2006 masuk dalam mekanisme
DAK ) DAK DR mulai TA 2006 masuk sebagai Dana
Bagi Hasil Kehutanan
23
)
)
Keterangan ) RAPBN-P Tahun 2007 ) RAPBN
Tahun 2008
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
Transfer Pusat ke Daerah Praktek di berbagai
Negara
29
Tujuan Pemerataan, Faktor Penentu Alokasi, dan
Praktik di Beberapa Negara
TUJUAN FAKTOR ALOKASI CONTOH NEGARA
Mencapai tingkat kemampuan penyediaan jasa/pelayanan publik yg sama/mirip Indikator kebutuhan belanja (expenditure needs) penduduk, anak usia sekolah, lansia, tingkat buta huruf, kemiskinan, kematian bayi, luas wilayah, (secara terpisah atau kombinasi), atau standar belanja nasional. India, Itali, Spanyol
Mencapai tingkat ketersediaan sumber daya fiskal yang sama/mirip Indikator kapasitas fiskal PDRB per kapita, atau jumlah pendapatan yang diperoleh dari basis pajak daerah dengan menerapkan tingkat tariff efektif rata-rata dan tax effort (tingkat sampai dimana daerah memanfaatkan basis pajak yang dimilikinya) Kanada
Mencapai tingkat kemampuan penyediaan pelayanan publik yang sama/mirip pada tingkat kemampuan perpajakan yang sama Kesenjangan Fiskal (Fiscal gap) Kebutuhan Belanja Kapasitas Fiskal, atau dengan berbagai kombinasi lain dari kebutuhan dan kapasitas Australia, Cina, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Latvia, Rusia, Inggris Raya
Distribusi dengan cara membagi sama per kepala Jumlah penduduk Beberapa jenis transfer di Kanada, Ekuador, Estonia, Jerman, Hungaria, dan Inggris
Mengisi/menutupi celah anggaran (budget gap) Jumlah transfer disini adalah selisih antara jumlah belanja/pengeluaran yang sudah dianggarkan dengan jumlah penerimaan sendiri dan bagi hasil Beberapa negara bekas pecahan Uni Soviet dan Eropa Timur
30
Karakteristik Transfer Umum (Block Grant) Pusat
Ke Daerah di Beberapa Negara Berkembang
NEGARA SUMBER DANA FORMULA DIALOKASIKAN KEPADA PENGGUNAAN DANA (EARMARKED)
NEGARA-NEGARA BERKEMBANG NEGARA-NEGARA BERKEMBANG NEGARA-NEGARA BERKEMBANG NEGARA-NEGARA BERKEMBANG NEGARA-NEGARA BERKEMBANG
INDONESIA 25 dari Penerimaan Dalam Negeri Alat pemerataan Lump-sum Fiscal Gap Kebutuhan Fiskal Kapasitas Fiskal Kebutuhan Fiskal (jml pddk, luas wilayah, geografis, orang miskin) Kapasitas Fiskal (sumber penerimaan, PDRB, industri, sumber daya alam) 10 propinsi 90 kabupaten dan kota
CINA Propinsi memperoleh 25 dari PPN, pajak bisnis, PPh BUMN dan PPh perorangan Basis penerimaan 1993 25 bagian dari PPN pajak-pajak daerah Penerimaan yg dikembalikan 30 dari kenaikan PPN dan cukai terhadap basis 1993 Transfer pemerataan atas dasar PDRB propinsi, rasio murid-guru, jumlah pegawai negeri, dan kepadatan pddk Propinsi Propinsi Propinsi
FILIPINA 40 dari penerimaan dalam negeri yang dialokasikan (internal revenues allotment IRA) Penduduk (70), wilayah (20), sama rata (10) 23 propinsi 23 kota 34 municipalities 20 baranguays 20 untuk proyek-proyek pembangunan
31
Karakteristik Transfer Umum (Block Grant)
Pusat Ke Daerah di Bbrp Negara Berkembang
NEGARA SUMBER DANA FORMULA DIALOKASIKAN KEPADA PENGGUNAAN DANA (EARMARKED)
INDIA 77,5 dari PPh, 47,5 dari cukai Penduduk (20), perbedaan pendapatan per kapita dengan yg tertinggi (60), infrastruktur (5), luas wilayah (5), tax effort (10) Negara bagian
AFRIKA SELATAN Anggaran nasional Formula pemerataan (equitable share) pddk usia sekolah 6-17 (41) pddk tanpa akses pengobatan (19) jumlah lansia, cacat, dan anak-anak (17), distribusi total gaji (8), penduduk (7), sama rata (5), lainnya (3) Transfer dengan tujuan spesifik tanpa formula Pembayaran untuk dekonsentrasi/pembantuan (agency payments) Propinsi dan pemerintah daerah Propinsi dan pemerintah daerah Propinsi dan pemerintah daerah Pelayanan dasar/ social Infrastruktur
BRAZIL 21,5 dari PPh dan pajak produk industri 22,5 dari PPh dan PPN produk industri Penduduk dan pendapatan per kapita (95), luas wilayah (5) Kepada ibukota negara bagian didasarkan penduduk dan pendapatan per kapita (10) kepada daerah-daerah lain yang bukan ibukota didasarkan pada penduduk (90) Negara bagian Pemerintah daerah (municipal governments)
RUSIA Berubah setiap tahun. Pada 1999 13 dari seluruh penerimaan pajak federal kecuali bea masuk dan PPh perorangan Grant pemerataan penerimaan daerah, anggaran pengeluaran, kapasitas fiskal Mutual settlements, block grants, subsidi lewat negosiasi, ad hoc. Pemerintah daerah Pemerintah daerah
32
Karakteristik Transfer Umum (Block Grant) Pusat
Ke Daerah di Beberapa Negara Industri
NEGARA SUMBER DANA FORMULA DIALOKASIKAN KEPADA PENGGUNAAN DANA (EARMARKED)
NEGARA-NEGARA MAJU (OECD) NEGARA-NEGARA MAJU (OECD) NEGARA-NEGARA MAJU (OECD) NEGARA-NEGARA MAJU (OECD) NEGARA-NEGARA MAJU (OECD)
JEPANG 24 dari pajak konsumsi 25 dari pajak tembakau 32 dari PPh dan cukai alokohol Local Allocation Tax kebutuhan fiskal dasar pendapatan fiskal dasar Grants dengan tujuan spesifik/khusus tidak ada formula Prefectures dan municipalities Prefectures dan municipalities
KOREA SELATAN 13,27 dari penerimaan pajak nasional Kebutuhan fiskal pendapatan fiskal Pemerintah daerah
INGGRIS Bagiaan (share) dari pendapatan pemerintah pusat Kebutuhan belanja (expenditure needs) kapasitas pajak, pendapatan dari non-domestic rates. Pemerintah daerah
AMERIKA SERIKAT Bagian (share) dari penerimaan pemerintah federal Penduduk dan besarnya komunitas Negara bagian Pemerintah daerah Kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan jaminan sosial pendidikan, perumahan, fasilitas kebersihan, konstruksi airport
33
Karakteristik Transfer Umum (Block Grant) Pusat
Ke Daerah di Beberapa Negara Industri
NEGARA SUMBER DANA FORMULA DIALOKASIKAN KEPADA PENGGUNAAN DANA (EARMARKED)
NEGARA-NEGARA MAJU (OECD) NEGARA-NEGARA MAJU (OECD) NEGARA-NEGARA MAJU (OECD) NEGARA-NEGARA MAJU (OECD) NEGARA-NEGARA MAJU (OECD)
JERMAN 42,5 dari PPh perorangan, 50 dari PPh badan, 44 dari PPN PPh basisnya dari tempat pengumpulan PPN equal per kapita basis (75), negara-negara bagian dengan kapasitas pajak di bawah rata-rata (25) Pemerataan kapasitas fiskal kebutuhan fiskal Supplementary grants Länder Länder Länder
KANADA Bagian (share) dari pendapatan pemerintah pusat Program pemerataan kekurangan dari basis pajak relatif terhadap rata-rata nasional, dikalikan dengan rate pajak yang dianggap memadai Program pembiayaan tertentu (established program financing) dasarnya sama per kapita Canada Assistance Plan (CAP) matching grants Propinsi Propinsi Propinsi Kesehatan dan pendidikan menengah Pelayanan sosial/ kesejahteraan
34
Karakteristik Transfer Umum (Block Grant) Pusat
Ke Daerah di Beberapa Negara Industri
NEGARA SUMBER DANA FORMULA DIALOKASIKAN KEPADA PENGGUNAAN DANA (EARMARKED)
AUSTRALIA 50 dari penerimaan federal Pemerataan fiskal pengeluaran terstandar (penduduk, komposisi penduduk, faktor lintas daerah, lokasi penduduk, faktor demografi lain, skala administrasi, skala penyediaan jasa, biaya input) dikurangi dengan penerimaan terstandar (basis pajak, standard revenue effort) (dengan penyesuaian lainnya) Negara bagian dan pemerintah daerah
35
Dana Perimbangan
36
Landasan Kebijakan Dana Perimbangan

• UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
• PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

37
DANA PERIMBANGAN

• Bersumber dari APBN untuk membiayai kebutuhan
  daerah
• Tujuan
• Mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah
  Pusat dan Daerah (vertical imbalance) serta antar
  Daerah (horizontal imbalance)
• Meliputi
• Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA)
• Dana Alokasi Umum (DAU)
• Dana Alokasi Khusus (DAK)

38
Dana Bagi Hasil

• Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
  dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka
  persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
  rangka pelaksanaan desentralisasi

39
Dana Bagi Hasil

• Dana Bagi Hasil Pajak
• Dana Bagi Hasil SDA

40
Diagram Bagi Hasil Pajak
Sumber UU no.33 tahun 2004
41
DANA BAGI HASIL PAJAK

• adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan
  
• Pajak Penghasilan (PPh) WPOPDN dan PPh Pasal
• 21
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
• (BPHTB),

42
Dasar Hukum DBH Pajak

• Undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 1983 tentang
  Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
  diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor Nomor
  17 Tahun 2000.
• Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
  Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
• Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
  Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
  telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun
  2000
• Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi
  Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai
  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

43
Penerimaan negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal
21 dibagi dengan rincian sebagai berikut

• Bagian Pemerintah Daerah sebesar 20 dibagi
  dengan rincian sebagai berikut
• a. 8 untuk provinsi yang bersangkutan
• b.12 untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang
  bersangkutan.
• Bagian Kabupaten/ kota sebesar 12 dibagi lagi
  dengan rincian sebagai berikut
• a.8,4 untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak
  terdaftar.
• b.3,6 untuk seluruh kabupaten/kota dalam
  provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang
• sama besar

44
DBH PBBPEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB
DIBAGI RATA SELURUH KAB/KOTA (65)
PEMERINTAH PUSAT (10)
DIBAGI SEBAGAI INSENTIF PADA KAB/KOTA (35)
DAERAH PROVINSI (16,2)
PEMERINTAH DAERAH (90)
KAB/KOTA BERSANGKUTAN (64,8)
BIAYA PUNGUT (9)
45
Penyaluran DBH Pajak

• DBH Pajak disalurkan dengan cara pemindahbukuan
  dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas
  Umum Daerah.

46
DBH BPHTBPEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BPHTB
47
Penetapan Alokasi DBH Pajak

• Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri
  Keuangan.
• Alokasi DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 untuk
  masing-masing daerah terdiri atas
• a. Alokasi Sementara yang ditetapkan paling
  lambat 2 (dua) bulan
• sebelum tahun anggaran yang
  bersangkutan dilaksanakan
• berdasarkan atas rencana penerimaan
  DBH PPh WPOPDN dan
• PPh Pasal 21 dan
• b. Alokasi Definitif yang ditetapkan paling
  lambat pada bulan pertama
• triwulan keempat tahun anggaran
  berjalan didasarkan atas prognosa
• realisasi penerimaan DBH PPh WPOPDN
  dan PPh Pasal 21.
• Alokasi DBH PBB dan DBH BPHTB, ditetapkan
• berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB
  tahun anggaran bersangkutan dan
• paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun
  anggaran bersangkutan dilaksanakan.

48
Penyaluran DBH Pajak PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21

• Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21
  dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi
  penerimaan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 tahun
  anggaran berjalan.
• Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21
  dilaksanakan secara triwulanan, dengan perincian
  sebagai berikut
• penyaluran triwulan pertama sampai dengan
  triwulan ketiga masing-masing sebesar 20 (dua
  puluh persen) dari alokasi sementara
• penyaluran triwulan keempat didasarkan pada
  selisih antara Pembagian Definitif dengan jumlah
  dana yang telah dicairkan selama triwulan pertama
  sampai dengan triwulan ketiga.
• Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran karena
  penyaluran triwulan pertama sampai dengan
  triwulan ketiga yang didasarkan atas pembagian
  sementara lebih besar daripada pembagian
  definitif maka kelebihan dimaksud diperhitungkan
  dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.

49
Penyaluran DBH Pajak PBB dan BPHTB

• Penyaluran DBH PBB dan BPHTB dilaksanakan
  berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB
  tahun anggaran berjalan.
• Penyaluran DBH PBB dan BPHTB dilaksanakan secara
  mingguan.
• Penyaluran PBB dan BPHTB bagian Pemerintah pusat
  sebesar 6,5 yang dibagikan secara merata kepada
  seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3
  (tiga) tahap, yaitu bulan April, bulan Agustus,
  dan bulan Nopember tahun anggaran berjalan.
• Penyaluran PBB bagian Pemerintah sebagai insentif
  sebesar 3,5 dilaksanakan dalam bulan Nopember
  tahun anggaran berjalan.

50
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

• Adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan
  sumber daya alam
• Kehutanan
• Pertambangan Umum
• Perikanan
• Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
• Pertambangan Panas Bumi

51
DBH SDA Kehutanan

• Penerimaan Negara dari SDA Kehutanan yang dibagi
  hasilkan kepada Pemerintah Daerah adalah
• a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
• b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
• c. Dana Reboisasi
• Penerimaan Negara dari IIUPH dan PSDH dalam
  bentuk dana bagi hasil yang dialokasikan kepada
  Pemerintah Daerah sebesar 80, sedangkan bagian
  pemerintah Pusat sebesar 20 .
• Dana Reboisasi dialokasikan kepada kabupaten/kota
  penghasil sebesar 40 untuk mendanai kegiatan
  rehabilitasi hutan dan lahan.

52
DBH SDA Pertambangan Umum

• Penerimaan Negara dari SDA Pertambangan Umum yang
  dibagi hasilkan kepada Pemerintah Daerah
  adalaha. Iuran Tetap (Landrent)
• b. Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (royalty)
• Penerimaan Negara dari Iuran Tetap (Landrent) dan
  Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Royalti) dalam
  bentuk dana bagi hasil dialokasikan kepada
  Pemerintah Daerah sebesar 80 dan kepada
  pemerintah Pusat sebesar 20.

53
DBH SDA Perikanan
Penerimaan Negara dari SDA Perikanan yang dibagi
hasilkan kepada Pemerintah daerah meliputi
a. Pungutan Pengusahaan Perikanan b. Pungutan
Hasil Perikanan Penerimaan Negara dari
Pungutan Perikanan dalam bentuk dana bagi hasil
dialokasikan kepada Pemerintah Daerah sebesar 80
dan kepada pemerintah Pusat sebesar 20.
Bagian Daerah sebesar 80 dialokasikan secara
merata kepada Kabupaten/Kota seluruh
Indonesia.
54
DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi

• Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi
  dalam bentuk dana bagi hasil dialokasikan kepada
  Pemerintah Daerah sebesar 15,5 setelah dikurangi
  komponen pajak dan pungutan lainnya serta bagian
  pemerintah Pusat sebesar 84,5.
• DBH SDA Pertambangan minyak bumi sebesar 15
  dialokasikan dengan perhitungan
• a. Bagian Propinsi yang bersangkutan sebesar 3
• b. Bagian Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 6
• C. Bagian Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi
  yang bersangkutan sebesar 6
• DBH SDA Pertambangan minyak bumi sebesar 0,5
  dialokasikan dengan perhitungan
• a. Bagian Propinsi yang bersangkutan sebesar
  0,1
• b. Bagian Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 0,2
• C. Bagian Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi
  yang bersangkutan sebesar 0,2

55
DBH SDA Pertambangan Gas Bumi

• Penerimaan Negara dari pertambangan gas bumi
  dalam bentuk dana bagi hasil dialokasikan kepada
  Pemerintah Daerah sebesar 30,5 setelah dikurangi
  komponen pajak dan pungutan lainnya serta bagian
  pemerintah Pusat sebesar 69,5.
• DBH SDA Pertambangan gas bumi sebesar 30
  dialokasikan dengan perhitungan
• a. Bagian Propinsi yang bersangkutan sebesar 6
• b. Bagian Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 12
• C. Bagian Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi
  yang bersangkutan sebesar 12
• DBH SDA Pertambangan gas bumi sebesar 0,5
  dialokasikan dengan perhitungan
• a. Bagian Propinsi yang bersangkutan sebesar
  0,1
• b. Bagian Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 0,2
• C. Bagian Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi
  yang bersangkutan sebesar 0,2

56
DBH SDA Pertambangan Panas Bumi

• Penerimaan Negara dari SDA Pertambangan Panas
  Bumi yang dibagi hasilkan kepada Pemerintah
  Daerah adalah
• a. Setoran Bagian Pemerintah atau
• b. Iuran Tetap dan Iuran Produksi
• Penerimaan Negara SDA Pertambangan Panas Bumi
  dari Setoran Bagian Pemerintah atau Iuran Tetap
  dan Iuran Produksi dalam bentuk dana bagi hasil
  dialokasikan kepada Pemerintah Daerah sebesar 80
  dan kepada pemerintah Pusat sebesar 20.

57
Diagram 2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA)
Sumber UU no.33 tahun 2004
58
Penetapan Alokasi DBH SDA

• Alokasi DBH SDA ditetapkan oleh Menteri Keuangan
• Perkiraan Alokasi DBH SDA untuk masing-masing
  provinsi, kabupaten dan kota dihitung berdasarkan
  rencana penerimaan negara bukan pajak dari
  masing-masing jenis sumber penerimaan

59
Tahap Penetapan DBH SDA

• Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan
  dasar penghitungan DBH Sumber Daya Alam paling
  lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun
  anggaran bersangkutan dilaksanakan setelah
  berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan
  disampaikan kepada Menteri Keuangan.
• Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah
  yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu
  daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah
  penghasil sumber daya alam berdasarkan
  pertimbangan menteri teknis terkait paling lambat
  60 (enam puluh) hari setelah diterimanya usulan
  pertimbangan dari menteri teknis.
• Ketetapan Menteri Dalam Negeri sebagaimana
  disebutkan dalam butir 2 diatas menjadi dasar
  penghitungan DBH sumber daya alam oleh menteri
  teknis.
• Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH
  Sumber Daya Alam untuk masing-masing daerah
  paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
  diterimanya ketetapan dari menteri teknis.
• Perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak
  Bumi dan/atau Gas Bumi untuk masing-masing Daerah
  ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
  setelah menerima ketetapan dari menteri teknis
  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkiraan
  bagian Pemerintah, dan perkiraan unsur-unsur
  pengurang lainnya.

60
Penyaluran DBH SDA

• Penyaluran DBH SDA dilaksanakan berdasarkan
  realisasi penerimaan sumber daya alam tahun
  anggaran berjalan dan dilaksanakan secara
  triwulanan.
• Penyaluran DBH Sumber Daya Alam dilaksanakan
  dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum
  Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

61
Dana Alokasi Umum

• Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang
  dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
  keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan
  daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
• Merupakan instrumen transfer yang bertujuan untuk
  meminimumkan ketimpangan fiskal antardaerah,
  sekaligus memeratakan kemampuan antardaerah
  (equalization grant).
• Tolok ukur keberhasilan alokasi DAU adalah
  tercapainya pemerataan total penerimaan daerah
  per kapita secara optimal.
• Penggunaan ditetapkan sesuai dengan prioritas dan
  kebutuhan masing-masing daerah (block grant)

62
Formula DAU Tahun 2003 - 2004
Diagram Skema Kebijakan Pemerintah tentang Dana
Alokasi Umum
Sumber Laporan Reformulasi Dana Alokasi Umum,
LPEM FEUI, 2004
63
Formula DAU Tahun 2003 - 2004
Diagram Skema Kebijakan Pemerintah tentang
Alokasi DAU Provinsi
Sumber Laporan Reformulasi Dana Alokasi Umum,
LPEM FEUI, 2004
64
Formula DAU Tahun 2003 - 2004
Diagram Skema Kebijakan Pemerintah tentang
Alokasi DAU Kabupaten/Kota
Sumber Laporan Reformulasi Dana Alokasi Umum,
LPEM FEUI, 2004
65
Lanjutan .DAU

• Pagu DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25,5 dari
  Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Neto (sampai Tahun
  2007) . dan mulai tahun 2008 ditetapkan
  sekurang-kurangnya 26 dari Pendapatan Dalam
  Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN
• DAU dihitung berdasarkan formula dengan konsep
  Alokasi Dasar dan Celah Fiskal
• Konsep celah fiskal (fiscal gap), yaitu selisih
  antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal

66
Lanjutan .DAU

• Alokasi DAU per daerah ditetapkan oleh Presiden.
• Penyaluran DAU dilakukan oleh Menteri Keuangan
  setiap bulan sebesar 1/12 dari plafon DAU.
• Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan
  daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan dasar
  publik, terutama pelayanan kesehatan,
  pendidikan, dan infrastruktur.
• Ukuran (proxy) jumlah penduduk, luas wilayah,
  indeks pembangunan manusia, indeks kemahalan
  konstruksi, dan PDRB perkapita.
• Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber
  pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana
  Bagi Hasil.
• Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji
  Pegawai Negeri Sipil Daerah.

67
SKEMA TAHAPAN FORMULASI DAU
TAHAPAN AKADEMIS Tim Universitas merumuskan
Formula DAU Berdasarkan rumusan yang ditetapkan
dalam UU 33 Tahun 2004
PENETAPAN ALOKASI DAU Hasil Kesepakatan dalam
Panja Panitia Anggaran DPR-RI tentang penetapan
alokasi DAU ditetapkan dalam Peraturan Presiden
TAHAPAN ADMINISTRATIF Departemen Keuangan
melakukan perhitungan DAU berdasarkan formula DAU
hasil rekomendasi pihak akademis dan dengan
memperhatikan pertimbangan DPOD. Rekonsiliasi
data dasar DAU yang bersumber dari BPS, Depdagri,
dan instansi terkait lainnya.
TAHAPAN POLITIS Pemerintah bersama dengan Panja
Belanja Daerah-Panitia Anggaran DPR-RI membahas
formula dan simulasi perhitungan DAU serta
melakukan cross check data dasar yang bersumber
dari BPS, Depdagri dan Instansi terkait lainnya.

68
Formula DAU
DAU AD CF
Dimana DAU Dana Alokasi Umum AD (Alokasi
Dasar) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah CF
(Celah Fiskal) Kebutuhan Fiskal (KbF)
Kapasitas Fiskal (KpF)
69
DATA PENGHITUNGAN DAU

• Data yang digunakan dalam penghitungan DAU
  diperoleh dari lembaga statistik pemerintah
  dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang
  menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
  
• Apabila data sebagaimana tersebut di atas tidak
  tersedia, maka penghitungan DAU akan menggunakan
  data penghitungan DAU tahun sebelumnya.

70
VARIABEL DAU

• Kebutuhan fiskal
• Jumlah Penduduk,
• Luas Wilayah,
• Indeks Kemahalan Konstruksi,
• Indeks Pembangunan Manusia, dan
• PDRB per Kapita

71
Lanjutan

• Kapasitas Fiskal
• Pendapatan Asli Daerah,
• Dana Bagi Hasil SDA, dan
• Dana Bagi Hasil Pajak.

72
Penghitungan Alokasi Dasar

• Penghitungan kebutuhan Alokasi Dasar menggunakan
  
• realisasi gaji pegawai negeri sipil daerah bulan
  Juni 2005
• bersumber dari laporan masing-masing daerah saat
  mengajukan SPP DAU ke KPPN, Ditjen
  Perbendaharaan, Departemen Keuangan
• telah direkonsiliasi dengan
• Data realisasi jumlah pegawai dan gaji PNSD bulan
  Juni 2005 yang diterima dari Daerah yang
  dikompilasi oleh Ditjen BAKD Depdagri
• Data pegawai daerah per Desember 2004 ditambah
  realisasi formasi tahun 2004 dan diangkat pada
  tahun 2005 dari Badan Kepegawaian Negara.
• Data Kebutuhan Gaji Pegawai yang digunakan dalam
  perhitungan DAU tahun 2005.

73
Kebutuhan Fiskal Daerah

• Jumlah Penduduk
• Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di
  wilayah geografis Republik Indonesia selama 6
  bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili
  kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
• Data jumlah penduduk untuk perhitungan DAU 2006
  merupakan hasil rekonsiliasi antara BPS dengan
  Ditjen Minduk, Depdagri
• Basis Jumlah penduduk menggunakan data proyeksi
  yang berbasiskan pada data Sensus Penduduk 2000.

74
PDRB/Cap

• PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang
  dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu
  wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai
  barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh
  seluruh unit ekonomi.

• PDRB perkapita (PDRB/cap) merupakan hasil
  pembagian antara total PDRB dengan jumlah
  penduduk pada pertengahan tahun.
• Data PDRB yang digunakan dalam perhitungan DAU
  2006 berdasarkan PDRB harga berlaku tahun 2004
  yang bersumber dari BPS

75
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

• Data IPM tahun 2004 yang bersumber dari BPS
• IPM merupakan indeks yang menggambarkan tingkat
  mutu manusia. Nilai indeks tertinggi berdasarkan
  standar internasional adalah 100. Semakin tinggi
  IPM daerah, maka semakin kecil kebutuhan yang
  diperlukan untuk meningkatkan nilai mutu manusia
  di daerah tersebut. Oleh karena itu, maka dalam
  penghitungan kebutuhan fiskal daerah digunakan
  metode pembalikan (inverse) dengan menghitung
  selisih antara IPM daerah dengan nilai IPM
  standar pencapaian tertinggi.
• Rumusan metode invers IPM yang digunakan sbb

Invers IPM Daerahi 100 IPM Daerahi
76
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

• Data bersumber dari BPS
• Data IKK telah dimutakhirkan (update) sesuai
  dengan konfirmasi ke daerah
• IKK yang digunakan adalah dengan basis 125

77
Luas Wilayah

• Data yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri
  Dalam Negeri No. 18 Tahun 2005
• Luas Wilayah yang diperhitungkan adalah luas
  wilayah daratan.

78
Total Belanja Rata-Rata (TBR)

• TBR merupakan total belanja APBD Perhitungan
  Tahun 2004 dari seluruh daerah dibagi dengan
  jumlah daerah yang ada (TBR daerah provinsi
  dipisahkan dengan TBR Kabupaten/Kota)
• Agar hasil perhitungan tidak terlalu bias, untuk
  daerah yang merupakan data outlier (pencilan)
  karena terlalu tinggi, seperti DKI Jakarta
  dikeluarkan dari perhitungan tersebut.
• TBR Provinsi sebesar Rp 1.213,99 miliar dan TBR
  Kabupaten/Kota sebesar Rp 317,42 miliar

79
Kapasitas Fiskal Daerah

• Dana Bagi Hasil (DBH)
• Basis data yang digunakan dalam rekonsiliasi
  adalah data realisasi penerimaan dana bagi hasil
  pajak maupun dana bagi hasil sumber daya alam
  untuk masing-masing daerah tahun 2004.
• Untuk daerah-daerah yang belum terdapat data
  realisasinya, yakni 24 daerah yang baru dibentuk
  pada tahun 2004 dan mendapatkan DAU tahun 2005,
  digunakan data angka prognosa penerimaan dana
  bagi hasil tahun 2005.
• Khusus untuk Provinsi Sulawesi Barat yang belum
  mempunyai data bagi hasil sendiri, maka data dana
  bagi hasilnya akan dihitung dengan
  pembagian/split dari daerah induknya (Sulawesi
  Selatan).

80
KEBUTUHAN FISKAL (KbF)
KbF TBR (?1IP ?2IW ?3IKK ?4IPM ?5 IPDRB)
Keterangan TBR Total Belanja Rata-rata APBD
IP Indeks Jumlah Penduduk IW Indeks
Luas Wilayah IKK Indeks Kemahalan
Konstruksi IPM Indeks Pembangunan
Manusia PRDB/cap Indeks PDRB per
kapita ? Bobot Indeks. Catatan Bobot ?1,
?2, ?3, ?4, dan ?5, ditentukan dengan
mempergunakan pertimbangan pembobotan secara
proporsional utk mencapai tingkat pemerataan
fiskal antar daerah terbaik, dengan menggunakan
indikator Coef of Variation dan Index Williamson
81
KAPASITAS FISKAL (KpF)
KpF PAD DBH SDA DBH Pajak
Keterangan PAD Pendapatan Asli
Daerah PBB Pajak Bumi dan Bangunan BPHTB
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan PPh
PPh Pasal 21 dan PPh WPODPN SDA Sumber Daya
Alam
82
DAU PROVINSI

• DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah
  provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot
  daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah
  DAU seluruh daerah provinsi

Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan
antara celah fiskal daerah provinsi yang
bersangkutan dan total celah fiskal seluruh
daerah provinsi
83
DAU KABUPATEN/KOTA

• DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah
  kab/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot
  daerah kab/kota yang bersangkutan dengan jumlah
  DAU seluruh daerah kab/kota

Bobot daerah kab/kota merupakan perbandingan
antara celah fiskal daerah kab/kota yang
bersangkutan dan total celah fiskal seluruh
daerah kab/kota
84
Lanjutan ...

• Kebutuhan fiskal dihitung berdasarkan perkalian
  antara Total Belanja Rata-rata dengan penjumlahan
  dari pembobotan indeks jumlah penduduk, indeks
  luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, invers
  indeks pembangunan manusia, dan invers Produk
  Domestik Regional Bruto per kapita

85
Hasil Penghitungan Berdasarkan Formula
Daerah yang memiliki CF lebih besar nol (gt0)
akan menerima alokasi DAU sebesar AD ditambah
CF. Daerah yang memiliki nilai CF sama dengan
nol akan menerima DAU sebesar AD. Daerah yang
memiliki nilai CF negatif dan nilai negatif
tersebut lebih kecil dari AD, menerima DAU
sebesar AD setelah dikurangi nilai CF. Daerah
yang memiliki nilai CF negatif dan nilai negatif
tersebut sama atau lebih besar dari AD tidak
menerima DAU.
86
Dana Alokasi Umum (DAU)
Penghitungan DAU berdasarkan UU No.33/2004

• Daerah yang memiliki
• celah fiskal 0 ?menerima DAU sebesar alokasi
  dasar
• celah fiskal lt 0, dan nilai negatifnya lt alokasi
  dasar ?menerima DAU sebesar alokasi dasar celah
  fiskal
• celah fiskal lt 0, nilai negatifnya gt/ alokasi
  dasar ?tidak menerima DAU

87
Dana Penyesuaian

• Alokasi DAU untuk masing-masing daerah ditetapkan
  tidak lebih kecil dari Tahun 2005.
• Daerah provinsi yang memperoleh DAU lebih kecil
  dari DAU Tahun 2005 (hold harmless) dialokasikan
  Dana Penyesuaian Murni yang besarnya sesuai
  dengan kemampuan keuangan negara.

88
Penetapan DAU Daerah Otonom Baru

• DAU untuk daerah otonom baru dialokasikan setelah
  undang-undang pembentukannya disahkan.
• Penghitungan DAU secara nasional untuk daerah
  otonom baru dilakukan setelah tersedianya data
  dalam rangka penghitungan alokasi DAU.
• Apabila data tidak tersedia, penghitungan alokasi
  DAU daerah otonom baru dilakukan menyatu dengan
  daerah induknya.

89
Dana Alokasi Khusus

• Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang
  bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan
  kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk
  membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
  urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
  nasional.
• Daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi
  kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian tidak
  semua daerah mendapatkan alokasi DAK.

90
ARAH KEBIJAKAN DAK

• Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah
  dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata
  nasional, dalam rangka mendanai kegiatan
  penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan
  dasar yang sudah merupakan urusan daerah.
• Menunjang percepatan pembangunan sarana dan
  prasarana di wilayah pesisir dan kepulauan,
  perbatasan darat dengan negara lain,
  tertinggal/terpencil, serta termasuk kategori
  daerah ketahanan pangan.

91
LINGKUP PEMANFAATAN DAK TA. 2006

• Pendidikan
• Kesehatan
• Infrastruktur
• Jalan
• Irigasi
• Air Bersih
• Kelautan dan Perikanan
• Pertanian
• Prasarana Pemerintahan Daerah
• Lingkungan Hidup

92
Pendidikan
PENGGUNAAN DAN KEGIATAN DAK 2006

• Penggunaan Untuk menunjang pelaksanaan wajib
  belajar (wajar) 9 (sembilan) tahun bagi
  masyarakat
• Kegiatan Diarahkan untuk membiayai rehabilitasi
  ruang kelas SD/SDLB dan MI/ Salafiah termasuk
  sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan
  termasuk sarana mebeulairnya.

93
Kesehatan
PENGGUNAAN DAN KEGIATAN DAK 2006..(lanjutan)

• Penggunaan Untuk dapat meningkatkan jangkauan,
  dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
  di Kabupaten/Kota terutama kelompok
  Kabupaten/Kota dengan derajat kesehatan
  masyarakat yang belum optimal.
• Kegiatan, diarahkan untuk
• Pembangunan baru/ rehabilitasi Puskesmas,
  Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling
  (Pusling), dan Pondok Bersalin Desa (Polindes)
• Peningkatan fisik Puskesmas menjadi Puskesmas
  rawat inap, Pustu menjadi Puskesmas
• Pembangunan baru/ Rehabilitasi rumah dinas
  dokter, perawat, dan bidan Puskesmas dan
  jaringannya

94
Kesehatan (lanjutan)

• Pengadaan fisik dan rehabilitasi Pusling
  perairan, Puskesmas terapung, Pusling roda 4
  beserta peralatannya
• Pengadaan kendaraan roda 2 untuk petugas
  Puskesmas
• Pengadaan alat kesehatan dan meubelair Puskesmas,
  Pustu dan Polindes.

95
Infrastruktur
PENGGUNAAN DAN KEGIATAN DAK 2006..(lanjutan)

• Penggunaan untuk meningkatkan tingkat pelayanan
  transportasi dan aksesibilitas, meningkatkan
  tingkat pelayanan jaringan irigasi untuk
  mendukung Program Ketahanan Pangan, dan
  meningkatkan pelayanan air bersih yang dikelola
  masyarakat.
• Kegiatan, diarahkan untuk
• Prasarana jalan yaitu untuk kegiatan pemeliharaan
  periodik/ berkala prasarana jalan (termasuk
  jembatan) yang menghubungkan antar kecamatan dan
  desa/kelurahan
• Prasarana irigasi yaitu untuk kegiatan
  pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jaringan
  irigasi kabupaten/kota dan bangunan pelengkapnya
  untuk menunjang produksi pertanian
• Prasarana air bersih yaitu untuk rehabilitasi,
  optimalisasi dan/atau pembangunan baru sistem
  prasarana air bersih bagi masyarakat pada
  desa/kelurahan rawan air bersih dan kekeringan.

96
Kelautan Perikanan
PENGGUNAAN DAN KEGIATAN DAK 2006..(lanjutan)

• Penggunaan Untuk meningkatkan prasarana dasar di
  bidang perikanan khususnya dalam menunjang
  pengembangan perikanan tangkap dan budidaya di
  Daerah.
• Kegiatan, diarahkan untuk
• Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
  Pendaratan Ikan
• Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
  Perikanan Budidaya termasuk mendorong penyediaan
  benih
• Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap
• Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
  Perikanan.
• Penyediaan Sarana dan Prasarana pemberdayaan di
  pesisir dan pualu-pulau kecil.

97
Pertanian
PENGGUNAAN DAN KEGIATAN DAK 2006..(lanjutan)

• Penggunaan Untuk meningkatkan sarana/prasarana
  pertanian guna mendukung ketahanan pangan dan
  agribisnis.
• Kegiatan, diarahkan untuk
• Sarana dan Prasarana Kelembagaan
  Perbenihan/Pembibitan
• Sarana dan Prasarana untuk Penangkar
  Benih/Pembibitan
• Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
• Infrastuktur lahan sawah untuk peningkatan
  produksi dan produktivitas pertanian
• Infrastruktur lahan kering untuk peningkatan
  produksi dan produktivitas.

98
Prasarana Pemerintah Daerah
PENGGUNAAN DAN KEGIATAN DAK 2006..(lanjutan)

• Penggunaan Untuk mendukung kelancaran
  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai
  akibat dari pemekaran daerah.
• Kegiatan, diarahkan untuk pembangunan/perluasan
  gedung kantor pemerintahan daerah.

99
Lingkungan Hidup
PENGGUNAAN DAN KEGIATAN DAK 2006..(lanjutan)

• Penggunaan Untuk mendukung kegiatan pengadaan
  sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan
  hidup.
• Kegiatan, diarahkan untuk kegiatan
• a. perlindungan sumber daya air
• b. pencegahan pencemaran
• c. pemulihan kualitas air.

100
KRITERIA PENGALOKASIAN DAK

• 1. Kriteria Umum
• Ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan
  keuangan daerah. Kriteria umum dihitung untuk
  melihat kemampuan APBD untuk membiayai
  kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan
  daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD
  dikurangi belanja pegawai. Daerah yang memiliki
  kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional
  mendapatkan alokasi DAK.

101
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KRITERIA PENGALOKASIAN .. (lanjutan)
Kemampuan Keuangan Daerah Penerimaan Umum
APBD Belanja Pegawai Daerah Penerimaan Umum
PADDAUDBH Belanja Pegawai Daerah Gaji
PNSD Untuk DAK TA. 2006 mempergunakan basis
data APBD Perhitungan TA. 2004
102
KRITERIA PENGALOKASIAN .. (lanjutan)

• 2. Kriteria Khusus
• Ditetapkan dengan memperhatikan peraturan
  perundang-undangan yaitu otonomi khusus NAD dan
  Papua.
• Karakteristik Wilayah daerah pesisir dan
  kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain,
  daerah tertinggal/terpencil, dan daerah yang
  masuk kategori ketahanan pangan.
• Hasil Kesepakatan Pemerintah dan DPR menambah
  karakteristik wilayah yaitu daerah rawan
  banjir/longsor, daerah penampung dan penerima
  pengungsi, daerah penerima transmigrasi, daerah
  pasca konflik, daerah rawan pangan/kekeringan,
  dan daerah yang memiliki pulau terluar.

103
KRITERIA PENGALOKASIAN .. (lanjutan)

• 3. Kriteria Teknis
• Ditetapkan oleh kementerian negara/departemen
  teknis, yang dicerminkan dengan
  indikator-indikator yang dapat digunakan untuk
  menggambarkan kondisi sarana/prasarana pada
  masing-masing bidang/kegiatan yang akan didanai
  oleh DAK.

104
Kriteria Teknis....(lanjutan)

• Pendidikan
• Jumlah ruang kelas setara SD yang mengalami
  kerusakan berat
• Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
• Kesehatan
• Human Poverty Index (Indeks kemiskinan
  masyarakat)
• Jumlah Puskesmas (Perawatan dan Non Perawatan),
  Puskesmas Pembantu (Pustu), Pondok Bersalin Desa
  (Polindes), Puskesmas Keliling (Perairan dan Roda
  Empat), Rumah Dinas Dokter dan Paramedis
• Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

105
Kriteria Teknis....(lanjutan)

• Infrastruktur
• Infrastruktur jalan
• Panjang Prasarana Jalan (km)
• Panjang Prasarana Jalan dalam Kondisi Mantap
  (km)
• Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
• Infrastruktur Irigasi
• Luas Daerah Irigasi Keseluruhan (ha)
• Luas Daerah Irigasi fungsional (ha)
• Kondisi Kerusakan Irigasi (ha)
• Produksi Padi (ton)
• Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
• Infrastruktur Air Bersih Perdesaan
• Jumlah desa (Desa)
• Jumlah Desa Rawan Air Bersih (Desa)
• Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

106
Kriteria Teknis....(lanjutan)

• Kelautan dan Perikanan
• Perikanan
• Luas Baku Usaha Budidaya (ha)
• Produksi Perikanan Budidaya (ton)
• Jumlah Balai Benih Ikan (unit)
• Produksi Perikanan Tangkap (ton)
• Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (unit)
• Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

107
Kriteria Teknis....(lanjutan)

• Pertanian
• Jumlah Balai Perbenihan/Pembibitan (unit)
• Populasi Ternak (ekor)
• Luas Lahan Pertanian (ha)
• Jumlah Kantor Penyuluh Pertanian (unit)
• Jumlah Penyuluh (orang)
• Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
• Prasarana Pemerintahan Daerah
• mempertimbangkan kebutuhan minimum prasarana
  gedung kantor untuk mendukung penyelenggaraan
  Pemerintahan Daerah sebagai dampak Pemekaran
  Daerah.

108
BESARAN ALOKASI

• Besaran alokasi DAK suatu Daerah ditentukan
  berdasarkan perhitungan kriteria umum, kriteria
  khusus, dan kriteria teknis.

109
(No Transcript)
110
Perhitungan Indeks Fiskal Netto (IFN)

• Pengalokasian DAK Non DR diprioritaskan untuk
  daerah-daerah yang mempunyai kemampuan fiskal
  dibawah rata-rata, yaitu dengan IFN lt 1.
• Rumus perhitungan Indeks Fiskal Netto adalah
  rasio fiskal netto daerah dengan fiskal netto
  seluruh daerah dikalikan dengan jumlah daerah.
• Rumus matematisnya adalah
• Dimana i daerah ke - 1, 2, , N
• IFN i Indeks Fiskal Netto Daerah i
• FN i Fiskal Netto Daerah i
• N Jumlah Daerah
• PFi,t-2 Potensi Fiskal (PADDBHDAULain yg
  Sah) Daerah i, pada waktu t-2
• BPi, t-2 Belanja Pegawai Daerah i, pada
  waktu t-2

111
Perhitungan Indeks Karakteristik Wilayah (IKW)

• Bagi Daerah yang kemampuan fiskal riil-nya diatas
  rata-rata (IFNgt1), maka perlu dilihat dulu
  karakteristik wilayahnya.
• Perhitungan Indeks Karakteristik Wilayah
• N Jumlah Daerah
• IKWi Indeks Karakteristik Wilayah Daerah i
• X1 X7 Bobot Karakteristik Wilayah
• X1 Daerah Perbatasan Darat X2 Daerah
  Pesisir dan Kepulauan X3 Daerah Pasca
  Kerusuhan X4 Daerah Rawan Banjir dan longsor
  X5 Daerah ketahanan pangan X6 Daerah
  Tertinggal dan Terpencil X7 Daerah yang
  menampung program transmigrasi.
• Xi 1, jika daerah i termasuk karakteristik
  wilayah yang dipertimbangkan.
• Xi 0, jika daerah i tidak termasuk
  karakteristik wilayah yang dipertimbangkan.

112
Perhitungan Indeks Fiskal dan Wilayah

• Penentuan Indeks Fiskal Wilayah
• IFWiIndeks Gabungan Fiskal Netto dan
  Karakteristik Wilayah daerah i
• IFNiIndeks Fiskal Netto daerah i
• IKWiIndeks Karakteristik Wilayah daerah i
• Perlakuan Invers pada IFN adalah untuk menyamakan
  arah pengaruh dengan IKW terhadap IFW.
• Karena IFN adalah filter pertama maka a1a2
  a10,5 dan a20,5 ditentukan berdasarkan simulasi
  yang terbaik.

IFWi a1 (IFNi)-1 a2 (IKWi)
113
Perhitungan Indeks Daerah

• Penentuan Indeks Daerah
• IDi Indeks Daerah i
• Daerah yang layak berdasarkan Indeks Daerahnya
  adalah daerah yang kondisi fiskal netto dan
  karakteristik wilayahnya dikategorikan belum
  mampu menjamin kebutuhan dasar publik yaitu
  daerah yang mempunyai ID lt 1 (ID dibawah
  rata-rata).

IDi (IFWi)-1
114
PERHITUNGAN BOBOT DAK

• Bobot DAK Daerah i Bidang k
• Bobot DAK ik (BDi BTik)/2
• BDi IFWi IKKi
• BTik ITik IKKi
• Keterangan BDi Bobot Daerah i yang
  mencirikan kemampuan fiskal dan karakteristik
  wilayah.
• BTik Bobot Teknis Daerah i bidang k

115
RUMUS UMUM ALOKASI DAK TA.2006

• DAKik (Bobot DAK)ik Pagu DAK Bidang k
• ?(Bobot DAK)ik
• DAK ik Besaran Alokasi DAK Daerah i Bidang k

116
Perhitungan Indeks Teknis

• Pengumpulan dan Perhitungan Data Teknis Dilakukan
  Oleh Departemen Teknis Terkait.
• Hasil perhitungan Data Teknis dapat berupa Indeks
  Teknis (IT) atau Bobot Teknis (BT) dengan
  mempertimbangkan Indeks Kemahalan Konstruksi
  (IKK) setiap daerah.

Pendidikan
Kesehatan
Jalan
Irigasi
Praspem
Lingkungan Hidup
Air Bersih
Perikanan
Pertanian
117
RUMUS UMUM PERHITUNGAN INDEKS DAN BOBOT TEKNIS

• ITi Indikator Teknis Daerah i
  x NiJ
• Total Indikator Teknis Seluruh
  Daerah
• NiJ Jumlah Seluruh Daerah Penerima
• BTi ITi x IKKi
• BTi Bobot Teknis Daerah I
• IKKi Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah i

118
CONTOH PERHITUNGAN INDEKS DAN BOBOT TEKNIS DAK
PERTANIAN

• Indeks S Balai Benih i S Balai Benih i
• rerata S Balai Benih
• Indeks S Populasi Ternak Besar i S Populasi
  Ternak Besar i rerata Populasi
  Ternak Besar
• Indeks Luas Lahan Pertanian i S Luas Lahan
  Pertanian i
• rerata Luas Lahan
  Pertanian
• Indeks S Penyuluh i S Penyuluh i
• rerata S Penyuluh
• Indeks S Kantor BPP i S Kantor BPP i
• rerata S Kantor BPP i

119
CONTOH PERHITUNGAN INDEKS (LANJUTAN).

• Rata-rata Indeks
• (Indeks S Balai Benih i Indeks Populasi
  Ternak Besar i Indeks Luas Lahan Pertanian i
  Indeks S Penyuluh i Indeks S Kantor BPP i ) 5
• BOBOT TEKNIS PERTANIAN i IT i x IKK i

120
DANA PENDAMPING

• Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana
  pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10
  (sepuluh persen) dari alokasi DAK.

121
Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari DAK yaitu

• Administrasi kegiatan
• Penyiapan kegiatan fisik
• Penelitian
• Pelatihan dan
• Perjalanan pegawai daerah.

122
Pemantauan dan Pengawasan

• Menteri Teknis melakukan pemantauan dari segi
  teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di
  daerah yang didanai dari DAK sesuai dengan
  kewenangan masing-masing.
• Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan
  evaluasi pengelolaan keuangan DAK.
• Daerah melalui Tim Koordinasi melakukan evaluasi
  terhadap manfaat pelaksanaan DAK yang melibatkan
  pihak terkait setempat

123
ALOKASI DAK TAHUN 2003 S.D. 2006
(dalam juta rupiah)
Angka dalam nota Keuangan dan RUU APBN TA. 2006
124
PERKEMBANGAN ALOKASI DAK NON DR 2003 - 2006
125
Perbandingan Jumlah Daerah Penerima DAK Tahun
2003-2006
126

• Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang
  digunakan untuk mendanai urusan daerah dialihkan
  secara bertahap menjadi DAK

• .

127
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

• Bentuk hubungan masih didominasi oleh Pemerintah
  Pusat
• Pemerintah Pusat ikut campur tangan langsung atas
  penggunaannya. Hubungan bisa dikatakan sebagai
  joint venture antara Pemerintah Pusat dan
  Pemerintah Daerah

128
Dekonsentrasi

• Merupakan pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat
  kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di
  Propinsi
• Penugasan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan
  melalui dekonsentrasi antara lain
• Fasilitasi kerjasama dan penyelesaian
  perselisihan antar Daerah dalam wilayah kerjanya
• Penciptaan dan Pemeliharaan ketentraman dan
  ketertiban umum
• Pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemda
  Kab/Kota

129
Tugas Pembantuan

• Bentuk hubungan mirip dengan dekonsentrasi, hanya
  sasarannya adalah Pemerintah Daerah dan desa
  serta sifatnya bukan pelimpahan wewenang tapi
  penugasan
• Tugas pembantuan diamanatkan dalam PP 106/2000

130
TERIMA KASIH