bahan ajar hukum

1
SMT GASAL 12 / 10/ 2021
Perbandingan Hukum Pidana

• INDONESIA
• JERMAN

2

• Konstitusi Republik Federal Jerman merupakan
  induk dari sistem hukum dasar (yang berisi
  peraturan-peraturan tertulis) di Republik Federal
  Jerman. dan dimana Undang-Undang Republik Federal
  Jerman sementara sebagai induk hukum pertama
  untuk Republik Federal jerman.

erfolgsqualifizierte delikle atau crime
aggravated by the result
3

• Jerman merevisi dan memberlakukan KUHP-nya yang
  baru pada tahun 1975.
• Revisi ini dapat dikatakan pemolesan KUHP ama,
  sehingga sesuai dengan
• perkembangan zaman.

4

• Dasar pemikiran Alfons Wohl, seorang mantan jaksa
  federal mempertahankan bahwa langkah pertama
  dalam memperbarui sistem pidana, ialah menganut
  ajaran bahwa pembuat delik harus dibebaskan
  segera setelah kelihatan dapat diterima baik oleh
  dia maupun oleh masyarakat. Sistem pembinaan
  pelanggaran harus sistem terbuka, yaitu
  masyarakat harus ikut serta.

5

• Sie isi, soweit nicht gesetzlich ein anderes
  bestmmt ist, verpflichtet, wegen aller
• wrvolgbaren strafiaten einsuchreiten sofern
  zureichende tatsachliche anhalspunkte
• vorliegen.

6

• Dalam pemisahan delik secara konvensional sebagai
  kejahatan (felony), kejahatan ringan
  (misdimeanor), dan pelanggaran (violation). KUHP
  Jerman yang diciptakan tahun 1975 memandang
  pelanggaran sebagai bukan jangkauan KUHP. Ini
  disejajarkan dengan istilah latin crime delit
  contravention. Pelanggaran bukan delik, misalnya
  pelanggaran lalu
• lintas menjadi urusan polisi belaka. Polisi
  mengenakan denda, yang dapat dibanding ke
  pengadilan.

7

• Disamping denda harian sebagai alternatif
  pemenjaraan, juga diadakan penundaan pidana.
  Dikenal pula penghentian penuntutan yang
  dikenakan oleh penuntut umum sebagai pidana
  percobaan praperadilan.

8

• Hubungan Hukum dan Kekuasaan KUHP 1975
  memperkenalkan tindakan tambahan, yaitu teguran
  dan penundaan yang tersebut pada Pasal 59. Hal
  ini dikenakan jika ada harapan terdakwa akan
  berhenti melakukan perbuatan buruk dan ketertiban
  masyarakat tidak menuntut terdakwa dijatuhi
  pidana. Akan tetapi tindakan ini jarang
  diterapkan. Jerman menganut asas legalitas,
  schikking harus disetujui oleh hakim.

9

• Pidana pokok dalam KUHP Jerman hanya dua yang
  penting, yaitu pidana penjara yang maksimum 15
  tahun atau seumur hidup dan pidana denda sebagai
  alternatif terpenting. Disamping itu, dikenal
  pidana yang ditunda
• (suspended sentence).

10

• KUHP Jerman
• lf the law threatens a higher penalty for a
  sppecified consequence of a deed, the perpetrator
  shall he subjected to this aggravated punishment
  only if he has caused
• the consequence at least negligently)

11

• (Apabila UU mengancam pidana yang lebih berat
  untuk suatu akibat tertentu dari suatu perbuatan,
  si pelaku akan dipertanggungjawabkan pada pidana
  yang
• diperberat itu hanya apabila ia menyebabkan
  terjadinya akibat itu sekurang- kurangnya karena
  kealpaan)