DEMOKRASI

1
DEMOKRASI

• Istilah demokrasi berasal dari Bahasa Yunani
  demos, yang berarti rakyat dan kratein berarti
  pemerintahan. Dengan demikian demokrasi berarti
  sistem kekuasaan yang berada di tangan rakyat.
• Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah
  pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
  rakyat.

2
MACAMMACAM DEMOKRASI

• 1. Atas Dasar Penyaluran Kehendak Rakyat
• Menurut cara penyaluran kehendak rakyat
  demokrasi dibedakan atas
• a) Demokrasi Langsung
• Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang
  mengikut sertakan setiap warga negara dalam
  permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan
  umum negara.
• b) Demokrasi Tidak Langsung
• Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang
  dilaksanakan melalui sistem perwakilan.
  Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan
  kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya
  banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang
  dihadapinya semakin rumit dan kompleks.

3

• 2. Atas Dasar Prinsip Ideologi
• Berdasarkan paham ini terdapat dua bentuk
  demokrasi, yakni
• 1) Demokrasi Konstitusional
• Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang
  didasarkan pada kebebasan atau individualisme.
  Ciri khas demokrasi konstitusional adalah
  kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak
  diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak
  sewenang- wenang terhadap warganya. Kekuasaan
  pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
• 2) Demokrasi Rakyat
• Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi
  proletar yang berhaluan Marxisme-Komunisme.
  Demokrasi rakyat mencita- citakan kehidupan yang
  tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan
  dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi
  tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi,
  untuk mencapai masyarakat tersebut dapat
  dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan.

4

• 3. Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya
• Dilihat dari titik berat Yang Menjadi
  Perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan
• a) Demokrasi Formal (negara-negara liberal)
• adalah demokrasi yang menjunjung tinggi
  persamaan dalam bidang politik tanpa disertai
  upaya untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan
  dalam bidang ekonomi.
• b) Demokrasi Material (negara-negara komunis)
• adalah demokrasi yang menitik beratkan pada
  upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang
  ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik
  kurang diperhatikan dan bahkan kadang-kadang
  dihilangkan.
• c) Demokrasi Gabungan (negara-negara nonblok)
• adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta
  membuang keburukan dari demokrasi formal dan
  demokrasi material.

5

• Menurut Sklar bentuk demokrasi terbagi atas 5
  (lima) macam, yaitu
• Demokrasi Liberal
• yaitu pemerintahan dibatasi oleh undang-undang
  dan pemilihan umum diselenggarakan dalam waktu
  yang ajeg.
• Demokrasi Terpimpin
• para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka
  dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan
  dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan.
• Demokrasi Sosial
• menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan
  egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh
  kepercayaan politik.
• Demokrasi Partisipasi
• menekankan hubungan timbal balik antara penguasa
  dan yang dikuasai.
• Demokrasi Konstitusional
• menekankan pada proteksi khusus bagi
  kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja
  sama yang erat diantara elite yang mewakili
  bagian budaya masyarakat utama.

6
MASYARAKAT MADANI

• Konsep Masyarakat madani merupakan terjemahan
  dari konsep civil society yang pertama kali
  digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam
  ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka
  Forum Ilmiah pada acara Festifal Istiqlal, 26
  September 1995 di Jakarta.
• Menurut Anwar Ibrahim yang dimaksud dengan
  masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur
  yang diasaskan pada prinsip moral yang menjamin
  keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan
  kestabilan masyarakat.

7

• Paradigma masyarakat madani dilatarbelakangi oleh
  konsep kata ilahi, kota peradaban atau masyarakat
  kota.
• Disisi lain, pemaknaan Masyarakat Madani
  dilandasi oleh konsep Al-Mujtama Al-Madani yang
  diperkenalkan oleh Prof. Naquib al-Attas, seorang
  ahli Sejarah Peradaban Islam dari Malaysia dan
  pendiri dari Institutefor Islamic Though and
  Civilization (ISTAC), yang secara defenitif
  memandang Masyarakat Madani merupakan konsep
  masyarakat ideal yang mengandung dua komponen
  besar yakni masyarakat kota dan masyarakat yang
  beradab.
• Masyarakat Madani adalah sebuah tatanan komunitas
  masyarakat yang mengedepankan toleransi,
  demokrasi dan berkeadaban serta menghargai adanya
  pluralisme (kemajemukkan).

8
KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI

• a. Free Public Sphere
• adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai
  sarana dalam mengemukakan pendapat.. Menurut
  Arendt dan Habermas yang dimaksud dengan ruang
  publik adalah wilayah dimana masyarakat sebagai
  warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap
  kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan
  kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan
  pendapat, berserikat, berkumpul serta
  mempublikasikan informasi kepada publik.
• b. Demokratis
• Demokratis merupakan satu identitas yang menjadi
  penegak wacana masyarakat madani, dimana dalam
  menjalani kehidupan, warga negara memiliki
  kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas
  kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan
  lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat
  dapat berlaku santun dalam pola hubungan
  interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan
  tidak mempertimbangkan suku, ras dan agama.
• c. Toleran
• Toleran adalah suatu sikap yang dikembangkan
  dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap
  saling menghargai dan menghormati aktivitas yang
  dilakukan oleh orang lain. Toleransi memungkinkan
  adanya kesadaran masing-masing individu untuk
  menghargai dan menghormati pendapat serta
  aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat
  lain yang berbeda.

9

• Pluralisme
• Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat
  madani, maka pluralisme harus dipahami secara
  mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan
  kehidupan yang menghargai dan menerima
  kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari.
  Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap
  mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang
  majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang
  tulus untuk menerima kenyataan pluralisme sebagai
  bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan.
• e. Keadilan Sosial (Social Justice)
• Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan
  keseimbangan dan pembagian yang proposional
  terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara
  yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini
  memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan
  salah satu aspek kehidupan pada suatu kelompok
  masyarakat.

10
PRINSIP DEMOKRASI

• Pengakuan hak asasi manusia.
• Pemisahaan atau pembagian kekuasaan (trias
  politika).
• Pemerintahan menurut hukum.
• Jaminan hak individu secara konstitusional,
  termasuk prosedurnya.
• Badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih.
• Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan
  politik.
• Kebebasan mengemukakan pendapat
• Kebebasan berserikat dan berposisi.
• Pendidikan politik/kewarganegaraan (civil
  education).

11
DEMOKRASI PANCASILA

• Notonegoro Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan
  yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
  permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan
  Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil
  dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan
  yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
  Indonesia.
• Dardji Darmidihardjo Demokrasi Pancasila adalah
  paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian
  dan falsafah hidup Bangsa Indonesia, yang
  perwujudannya dalam Pembukaan UUD 1945.

12
PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA

• Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
• Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab
  secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri
  sendiri dan orang lain.
• Mewujudkan rasa keadilan sosial.
• Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
• Mengutamakan persatuan dan nasional dan
  kekeluargaan.
• Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

13
ASPEK DEMOKRASI PANCASILA

• Aspek formal
• mempersoalkan proses dan caranya rakyat menunjuk
  wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan dan
  pemerintahan dan bagaimana mengatur
  permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas,
  terbuka, dan jujur untuk mencapai konsensus
  bersama.
• Aspek material
• mengemukakan gambaran manusia, dan mengakui
  harkat dan martabat manusia dan menjamin
  terwujudnya masyarakat manusia Indonesia sesuai
  dengan gambaran, harkat dan martabat tersebut
• Aspek normatif (kaidah)
• mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang
  membimbing dan menjadi kriteria pencapaian
  tujuan.
• Aspek optatif
• mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak
  dicapai.
• Aspek organisasi
• mempersoalkan organisasi sebagai wadah
  pelaksanaan Demokrasi Pancasila dimana wadah
  tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak
  dicapai.
• Aspek kejiwaan
• menjadi semangat para penyelenggara negara dan
  semangat para pemimpin pemerintahan.

14
PORTOPOLIO

• Buatlah Analisi Pelaksanaan Demokrasi di
  Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga
  sekarang !
• Analisis didasarkan pada
• Deskripsi Pelaksanaan Demokrasi
• Kelebihan dan Kekurangan demokrasi tersebut

15
PEMILIHAN UMUM

• Pemilihan umum adalah suatu cara memilih
  wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga
  perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak
  asasi warga negara bidang politik.
• Pada dasarnyap pemilihan umum dapat dilakukan
  dengan dua cara yaitu
• 1. Cara Langsung berarti rakyat secara langsung
  memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dibadan
  perwakilan rakyat, contonya pemilu di
  Indonesia, untuk memilih anggota DPRD II, DPRD
  I, DPD dan DPR.
• 2. Cara Bertingkat berarti rakyat memilih dulu
  wakilnya (senat), kemudian wakilnya itulah
  yang akan memilih wakil rakyat yang akan
  duduk dibadan perwakilan rakyat.

16
SISTEM PEMILIHAN UMUM
SISTEM DISTRIK

• Sistem Distrik merupakan sistem pemilu yang
  paling tua dan didasarkan kepada kesatuan
  goegrafis, dimana satu kesatuan geografis
  mempunyai satu wakil di parlemen.
• Sistem distrk sering dipakai dalam negara yang
  mempunyai sistem dwi partai, seperti Inggris
  serta bekas jajahannya (India dan Malaysia) dan
  Amerika. Namun, sistem distrik juga dapat
  dilaksanakan pada satu negara yang menganut
  sistem multi partai

17
KELEBIHAN SISTEM DISTRIK

• Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih
  dapat dikenal oleh penduduk distrik itu,
  hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat.
  wakil tersebut lebih condong untuk memperjuangkan
  kepentingan distrik.
• Sistem ini lebih cenderung kearah koalisi
  partai-partai, karena kursi yang diperebutkan
  dalam satu daerah (distrik) hanya satu sehingga
  mendorong partai menonjolkan kerjasama dari pada
  perbedaan, setidak-tidaknya menjelang pemilu,
  melalui stembus record.
• Fragmentasi partai atau kecendrungan untuk
  membentuk partai baru dapat terbendung, malah
  dapat melakukan penyederhanaan partai secara
  alamiah tanpa paksa. Di Inggris dan Amerika
  Serikat sistem ini menunjang bertahannya sistem
  dwi partai.
• Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai
  kedudukan mayoritas dalam parlemen, tidak perlu
  diadakan koalisi partai lain, sehingga mendukung
  stabilitas nasional.
• Sistem ini sederhana serta mudah untuk
  dillaksanakannya.

18
KEKURANGAN SISTEM DISTRIK

• Kurang memperhatikan adanya partai kecil dan
  golongan minoritas, apabila golongan tersebut
  terpencar dalam beberapa distrik.
• Kurang representatif, dimana partai yang kalah
  dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah
  mendukungnya. Dengan demikian, suara tersebut
  tidak diperhitungkan lagi. Kalau sejumlah partai
  ikut dalam setiap distrik akan banyak jumlah
  suara yang hilang, sehingga dianggap kurang adil
  oleh partai atau golongan yang dirugikan.
• Ada kecendrungan si wakil lebih mementingkan
  kepentingan daerah pemilihannya dari pada
  kepentingan nasional.
• Umumnya kurang efektif bagi suatu masyarakat
  heterogen.

video
19
SISTEM PROPORSIONAL

• Sistem Proporsional adalah prosentasi kursi di
  DPR dibagi kepada tiap-tiap partai politik,
  sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya
  dalam pemilihan umum.
• Untuk keperluan itu ditentukan satu pertimbangan,
  misalnya 1 (satu) orang wakil 400.000 penduduk.
• Sistem proporsional pada prakteknya sering
  dikombinasikan dengan beberapa prosedur lain,
  seperti sistem daftar (list system), dimana
  partai mengajukan daftar calon dan sipemilih
  memilih satu partai dengan semua calon yang
  diajukan oleh partai untuk bermacam-macam kursi
  yang sedang diperebutkan.

20
KELEBIHAN SISTEM PROPORSIONAL

• Sistem Proporsional dianggap lebih demokratis,
  dalam arti lebih egalitarian, karena asas one man
  one vote dilaksanakan secara penuh tanpa ada
  suara yang hilang.
• Sistem ini dianggap representatif, karena jumlah
  kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah
  suara yang diperolehnya dari masyarakat dalam
  pemilu.

21
KEKURANGAN SISTEM PROPORSIONAL

• Mempermudah fragmentasi (pembentukan partai
  baru). Jika terjadi konflik intern partai,
  anggota yang kecewa cendrung membentuk partai
  baru, sehingga peluang untuk bersatu kurang.
• Sistem ini lebih memperbesar perbedaan yang ada
  dibandingkan dengan kerjasama sehingga ada
  kecendrungan untuk memperbanyak jumlah partai,
  seperti di Indonesia setelah reformasi 1998.
• Sistem ini memberikan peranan atau kekkuasaan
  yang sangat kuat kepada pemimpin partai, karena
  kepemimpinan menentukan orang yang akan
  dicalonkan menjadi wakil rakyat. Bahkan ada
  kecendrungan wakil rakyat lebih menjaga
  kepentingan dewan pimpinan partainya dari
  padakepentingan rakyat.
• Wakil yang dipilih renggang ikatannya dengan
  warga yang telah memilihnya, karena saat
  pemilihan umum yang lebih menonjol adalah
  partainya. Peranan partai lebih menonjol dari
  pada kepribadian sang wakil. Di Indonesia sistem
  ini dianalogikan dengan sebutan memilih kucing
  dalam karung,
• Karena banyaknya partai bersaing, sulit bagi
  suatu partai untuk meraih mayoritas (50 1) di
  parlemen.

22
SISTEM GABUNGAN

• Sistem gabungan merupakan sistem yang
  menggabungkan sistem distrik dengan proporsional.
  
• Sistem ini membagi wilayah negara dalam beberapa
  daerah pemilihan.
• Sisa suara pemilih tidak hilang, melainkan
  diperhitungkan dengan jumlah kursi yang belum
  dibagi.
• Sistem gabungan diterapkan di Indonesia sejak
  pemilu tahun 1977 dalam memilih anggota DPR, DPRD
  I, dan DPRD II. Sistem ini disebut juga Sistem
  Proporsional berdasarkan stelsel daftar.

23
PORTOPOLIO

• Buatlah Deskripsi Analisis Pelaksanaan Pemilihan
  Umum Tahun 2009
• Analisis didasarkan pada
• Landasan Hukum Tujuan Pemilu
• Asas Pemilihan umum
• Penyelenggara Pemilihan Umum
• Kampanye Pemilu
• Kelebihan dan kekurangan

24
PERILAKU BUDAYA DEMOKRASI WARGA NEGARA

• Melaksanakan hak pilih aktif dalam proses pemilu.
• Berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan
  Kepala Desa, Ketua RW, RT dan sebagainya.
• Tidak melakukan tindakan anarki apabila calon
  yang dipilih tidak memperoleh kemenangan.
• Musyawarah mufakat dalam menyelesaiukan setiap
  permasalahan yang terjadi di masyarakat.
• Penyampaian aspirasi melalui saluran politik
  resmi, seperti melalui partai politik, ormas atau
  pemerintah.
• Dalam menyalurkan aspirasi melalui demonstrasi
  dilakukan dengan santun, tidak mengganggu
  ketertiban umum.
• Melakukan kontrol dan pengawasan terhadap
  kebijakan yang dibuat pemerintah atau DPR.
• Melakukan komunikasi politik dengan para pemimpin
  politik atau politikus
• Tidak melakukan konfrontasi, mogok dalam
  menyalurkan aspirasi politiknya.