1. Sistem Ketatanegaraan indonesia adalh sistem pemerintahan

1
1. Sistem Ketatanegaraan indonesia adalh sistem
pemerintahan presidensil, ciri-cirinya
-penyelenggara negara ? presiden-kabinet
(dewan mentri) dibentuk presiden-presiden tidak
bertanggung jawab kepada parlemen-presiden tidak
berada dibawah pengawasan langsung parlemen.2.
Sistem politik demokrasi (ps.1 ayat 2 uud
1945)adalah kedaulatan berada ditangan rakyat
dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.
Hakekat demokrasi adalah kekuasaan dalam negara
berada ditangan rakyat.

• PEMBAGIAN SISTEM POLITIK

2
3. Sistem politik demokrasi (Samuel Hutington
2001)didasarkan atas nilai, prinsip, prosedur,
dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik
demokrasi mampu menjamin hak kebebasan warga
negara, membatasi kekuasaan pemerintahan dan
memberikan keadilan.4. Sistem politik non
demokrasiadalah sistem politik otoriter,
totaliter, diktator, rezim militer, rezim satu
partai, monarki absolut dan sitem komunis. Sistem
politik non demokrasi bertentangan dengan sistem
politik demokrasi
3
DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM POLITIK

• Hendry B. Mayo, menyatakan bahwa demokrasi
  sebagai sistem politik merupakan suatu sistem
  yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan
  atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang
  diawasi secara efektif oleh rakyat dalam
  pemilihan yang diselenggarakan dalam suasana
  terjaminnya prinsip kebebasan politik.
• Samuel Hutinton menyatakan demokrasi sebagai
  sistem politik sejauh para pembuat keputusan
  kolektif yang paling kuat dipilih melalui
  Pemilihan Umum yang LUBER-JURDIL dimana para
  calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan
  hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan
  suara

4
PENGERTIAN POLITIK (BAHASA YUNANI)

• Politik berasal dari kata POLIS yang berarti
  negara dan TAIA yang berarti urusan. Jadi
  politik berarti URUSAN NEGARA
• Apabila kita membicarakn politik berarti
  membicarakan urusan negara, berkaitan dengan ilmu
  politik juga mempelajari negara, tujuan-tujuan
  negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan
  tujuan itu, hubungan antara negara dengan
  warganya serta dengan negara lainnya. Kata
  politik tidak sama dengan ilmu politik karena
  seorang ahli ilmu politik belum tentu seorang
  politikus ataupun tokoh politik.
• Sistem politik adalah kumpulan elemen atau unsur
  yang satu sama lainnya saling terkait dalam
  urusan negara yang bekerjasama untuk mencapi
  tujuan bersama.
• elemen / unsur yang saliang terkait antara lain
  
• Badan legislatif, partai politik, kelompok
  kepentingan (interst group), pemilu, birokrasi,
  eksekutif, yudikatif, partisipasi politik, budaya
  politik, dan fungsi sistem politik.

5
PENGERTIAN STRUKTUR POLITIK

• Struktur politik terdiri dari dua kata, yaitu
• struktur berarti badan atau organisasi ,
  sedangkan politik berarti urusan negara
• jadi struktur politik adalah badan atau
  organisasi yang berkenaan dengan urusan negara,
  yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan
  kekuasaaan.
• kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi,
  menyakinkan, mengendalikan dan memerintah orang
  lain.
• Kekuasaaan adalah fokus inti dari politik,
  sedangkan politik sendiri memiliki fokus utama
  adalah keputusan menyangkut kepentingan
  keseluruhan masyarakat dan bersifat dipaksakan
  berlakunya.

6
Struktur politik dapat diklasifikasikan sebagai
berikut

• A. Infra struktur politik (mesin politik
  informal)
• adalah mesin politik yanng ada dalam masyarakat
  yang tidak memiliki pengaruh secara langsung
  dalam keputusan politik negara, seperti perubahan
  UUD, pembuatan UU dan keputusan politik lainnya
  yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan
  bermasyarakt dan bernegara.
• seperti contoh golongan tani, golongan
  profesional, golongan pekerja/buruh, partai
  politik, tokoh politikdan lain-lain.
• B. Supra struktur politik (mesin politik formal)
• adalah mesin politik yang ada dalam negara yang
  memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan
  keputusan politik negara, seperti perubahan
  UUD, pembuatan UU dan pembuatan keputusan politik
  lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi
  kehidpan bermasyarakat dan bernegara.
• sebagai contoh
• kekuasaan/lembaga legislatif sebagai pembuat UU
• Eksekutif sebagai pelaksana UU
• Yudisial/yudikatif sebagai pelaksana peradilan

7

• Fungsi supra struktur politik
• Membuat Undang-Undang (rule making)
• Fungsi ini dilaksanakan oleh badan legislatif
  yang melliputi DPR, DPRD I, DPRD II, DPD
  sebagai lembaga yang mewakili aspirasi daerah.
• b. Melaksanakan Udang-Undang (rule application)
• Fungsi kedua ini adalah fungsi terhadap
  pelaksanaan UU yang telah dibuat oleh badan
  legislatif, sebagaimana yang dimaksud dengan rule
  making. Badan ini adalah merupakan badan
  eksekutif yang meliputi dari pemerintah pusat
  sampai pemerintah daerah.
• c. Mengadili pelaksanaan Undang-Undang (rule
  adjudication)
• Badan ini memiliki fungsi peradilan yang
  meliputi MA, MK, KY serta bandan peradilan yang
  ada sampai di aerah, PT, PN dan PTUN.

8

• Fungsi infra struktur politik
• Pendidikan politik adalah untuk meningkatkan
  pengetahuan politik masyarakat agar dapat
  berpartisipasi secara maksimal dalam sistem
  politiknya. Media pendidikan politik meliputi
  surat kabar, radio, TV
• Artikulasi kepentingan adaalh lembaga yang
  berfungsi menyampaikan aspirasi rakyat, seperti
  LSM, ORMAS, OKP
• Agregasi kepentingan adalah lembaga yang
  berfungsi memadukan aspirasi rakyat yang
  disampaikan oleh lembaga seperti LSM, ORMAS, OKP
  melalui lembaga partai politik.
• Rekruitment politik adalah lembaga yang
  berfungsi melakukan pemilihan pemimpin atau calon
  pemimpin bagi masyarakat
• Komunikasi politik adalah kegiatan yang berguna
  untuk menghubungakan pikiran politik yang hidup
  dalam masyarakat sebagai sektor kehidupan politik
  masyarakat dengan sektor pemerintahan.

9
KELOMPOK KEPENTINGAN (INTEREST GROUP)

• Pengertian
• - adalah institusi seperti ORMAS, LSM, OKP,
  Organisasi profesi, yayasan, himpunan yang
  berusaha dan bekerja untuk membela dan
  memperjuangkan aspirasi kelompoknya kepada
  negara/lembaga negara.
• - setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi
  kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak
  memperoleh jabatan publik.
• - kelompok kepentingan (interest group)
  diperlukan untuk mewadahi setiap individu dalam
  masyarakat (kelompok/organisasi) yang memiliki
  kepentingan yang sama untuk mempertahankan
  kelangsungan kehidupan dalam suatu negara.

10

• Tujuan Kelompok Kepentingan
• Untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya
  dari adanya dominasi dan penyelewengan dari
  pemerintah atau negara
• Untuk menjadi wadah bagi pemberdayaan masyarakat
  dalam kehidupannya
• Untuk menjadi wadah pengawasan dan pengamatan
  terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah
  dan negara
• Untuk menjadi wadah kajian dan analisis bagi
  aspek-aspek pembangunan nasional dalam semua
  bidang kehidupan.

11

• 3. Saluran dan tuntutan artikulasi kelompok
  kepentingan
• Demontrasi dan kekerasan (anarkhis)
• Hubungan pribadi (personality), media, keluarga,
  sekolah, hubungan kedaerahan sebagai perantara
  kepada elit politik.
• Perwakilan langsung yang bersifat resmi, seperti
  legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta
  lembaga resmi lainnya.
• Saluran formal dan institusional lainnya,
  seperti media cetak, elektronik dan partai
  politik.

12
Partai Politik

• Pengertian partai politik
• Uraian Budiarjo partai politik adalah suatu
  kelompok yang terorganisir yang
  anggota-anggotanya mempunyai orientasi,
  nilai-nilai dan cita-cita yang sama untuk
  memperoleh kekuasaan politik dan merebut
  kedudukan politik melalui cara konstitusional
  untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka
  miliki.
• - Carl J. Friedrich partai politik adalah
  sekelompok manusia yang terorganisir secara
  stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan
  kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan
  partainya dan berdasarkan penguasaan ini
  memberikan kepada partainya kemanfaatan yang
  bersifat idiil dan materiil.

13

• Menurut UUD No. 2 Tahun 2008
• partai politik adalah organisasi yang bersifat
  nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga
  negara Indonesia secara sukarela atas dasar
  kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
  memperjuangkan dan membela kepentingan politik
  anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta
  memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
  Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945

14
Tujuan Partai Politik

• Tujuan Umum
• mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia,
  menjaga dan memelihara keutuhan NKRI,
  mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan
  Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan
  rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan
  rakyatTujuan khusus
• Tujuan khusus
• meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan
  anggota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
  politik dan pemerintahan dengan mengedepankan
  etika dan budaya politik dalam kehidupan
  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

15

• Partai politik adalah organisasi yang mempunyai
  fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agregasi
  kepentingan publik yang paling mapan dalam sebuah
  sistem politik modern. Partai politik sejatinya
  merupakan JEMBATAN antara rakyat dan pemerintah
  karena parpol merupakan satu pilar dan institusi
  demokrasi yang sangat penting dalam membangun
  politik yang lebih berkualitas dan beradab.
• Kualitas dan keberadaban politik dimaksudkan
  bahwa parpol dengan berbagai peran dan fungsinya
  diupayakan mampu meredam (menyelesaikan) berbagai
  persoalan yang muncul dalam masyarakat karena
  fungsi parpol antara lain mencakup (1)
  sosialisasi politik, (2) parisipasi politik, (3)
  rekrutmen politik, (4) komunikasi politik, (5)
  mengelola konflik, (6) kontrol politik, dan (7)
  pendidikan politik .

16

1. Partai politik sebagai sarana sosialisi politik
   adalah memberikan pemahaman kepada konstituennya
   tentang nilai, norma, aturan ataupun kebiasaan
   politik yang benar, lebih umum lagi kepada
   masyarakat. Karena nilai, norma, aturan dan
   kebiasaan dalam bentuk perilaku dan tindakan
   plitik lainnya dapat dilakukan oleh partai
   politik. Oleh karena itu, secara sederhana
   sosialisasi politik sebagai proses pembentukan
   sikap serta orientasi terhadap fenomena politik
   yang santun. Baik dilakukan dalam kegiatan formal
   dan terukur maupun non formal yang bersifat antar
   personal untuk mengenalkan jati diri partai
   politik itu sendiri yanng harus dijaga dan
   dikawal oleh konstituennya.

17

• 2) Partai politik sebagai sarana komunikasi
  politik
• salah satu tugas parpol adalah menyalurkan aneka
  ragam pendapat dan aspirasi warga masyarakat dan
  mengarahkannya sedemikian rupa sehingga kesimpang
  siuran pendapat dalam masyarakat berkurang,
  pendapat dan aspirasi masyarakat digabungkan
  (diagregasi) kemudian dirumuskan dalam bentuk
  yang teratur sesuai kepentingan, sehingga
  diperlukan keterampilan menganalisa untuk bisa
  menjadi sebuah keputusan politik. Disamping itu
  parpol juga mempunyai fungsi menyebarluaskan
  informasi, berita dan keterangan-keterangan yang
  diputuskan pemerintah dalam bentuk kebijakan
  publik karena parpol juga sebagai salah satu
  mitra pemerintah dalam mengkomunikasikan
  keputusan-keputusan pemerintah.

18

• 3) Partai politik sebagai saran rekrutmen politik
• tujuan utama parpol adalah turut terlibat dalam
  politik praktisi kepemerintahan maka sudah barang
  tentu salah satu fungsi dari parpol adalah
  melakukan rekrutmen guna mengisi posisi-poosisi
  yang dibutuhkan dalam lembaga negara. rekrutmen
  politik minimal melaksanakan seleksi dan
  pemilihan serta mengangkat seseorang atau
  sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah
  peranan dalam parpol dan pemerintahan, melalui
  cara-cara yang konstitusional dan prosedural baik
  dalam rekrutmen secara terbuka maupun tertutup
  melalui voting.
• 4) Partai politik sebagai sarana partisipasi
  politik
• dalam hal ini menjurus pada kegiatan warga
  negara dalam mempengaruhi pembuatan dan
  pelaksanaan keputusan politik dan ikut serta
  dalam menentukan kepemimpinan pemerintah. Parpol
  berkewajiban mengumpulkan kehendak, kebutuhan
  serta tuntutan masyarakat. Semua itu merupakan
  bentuk dari partisipasi publik dapat didengar
  oleh pemerintah yang berkuasa sehingga
  keputusannya dapat menyentuh kepentingan
  konstituennya/masyarakat.

19

• 5) Partai politik sebagai sarana mengelola
  konflik
• Dalam suasana demokrasi persaingan dan perbedaan
  pendapat dalam masyarakat merupakanhal yang
  wajar, jika sampai terjadi konflik parpol harus
  mampu untuk mengakomodasi dan memadu berbagai
  perbedaan didalam masyarakat untuk dicarikan
  titik temunya melalui dialog, sehingga
  menguntungkan kedua belah pihak yang bertikai.
  Mengingat masyarakat sanagt heterogen yang rentan
  akan terjadinya konflik akibat perbedaan
  kebutuhan dan kepentingan, kompromi politik baru
  dapat dilakukan oleh partai politik bila kedua
  belah pihak atau lebih yang bertikai mau membuka
  diri dan bersedia untuk duduk bersama dan berniat
  untuk menyelesaikan konflik.

20

• 6) Partai politik sebagai sarana kontrol politik
• kontro politik sangat dibutuhkan dalam negara
  demokratis. Ia tidak saja sebagai sarana untuk
  menyediakan nuansa CHECKS and BALANCES yang
  aktual, tetapi juga kontrol politik berupa
  kegiatan mengkritisi penyimpangan yanng dilakukan
  oleh pemerintah yang berkuasa. Parpol yang tidak
  duduk di pemerintahan (kabinet) menjadi oposisi
  loyal pemerintah karena dengan adanya oposisi
  dari partai politik maka tujuan pemerintah yang
  akuntabel, transparan dan berdaya guna dapat
  menjadi benar adanya artinya untuk meluruskan
  pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan
  memperbaiki kekeliruan-kekeliruan yang terjadi

21

• 7) Partai politik sebagai sarana pendidikan
  politik
• yaitu pendidikan politik bagi warga masyarakat
  dalam rangka pemberdayaan melalui CIVIL EDUCATION
  (pendidikan warga), VOTER EDUCATION (pendidikan
  pemilih), dialog terbuka atau apapun namanya.
  Yang terpenting parpol bisa membentuk pemilih
  yang beretika dan rasional, punya pemahaman
  publik mengenai kebutuhan-kebutuhan
  masyarakat(konstituen) agar dapat mewujudkan
  partisipasi politiknya baik dalam pemilu,
  pembuatan petisi, memberikan masukan berupa
  agenda akademik ataupun agenda publik menjadi
  saluran-saluran partisipasi politik konvensional
  yang konstruktif bagi terwujudnya iklim politik
  yang beradab dan berkualitas.