Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa

1
Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam
Membangun Budaya Hukum Bangsa
Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung R.I
2
Benarkah PNS Sumber Masalah Negeri ini?
Mereka menganggap PNS sebagai
Birokrasi yang berbelit-belit
Lamban menyelesaikan pekerjaan
Pengguna fasilitas negara untuk kepentingan
pribadi
Suka menerima suap dan korupsi
Datang kantor telat, pulang awal, jam kantor
sering keluyuran
3
Permasalahan

• Adanya kekeliruan menafsirkan, memahami, dan
  menguji tentang definisi penyalahgunaan
  wewenang baik dari kalangan praktisi apalagi
  masyarakat awam
• Masyarakat kurang memahami mengenai konsep
  penyalahgunaan wewenang utamanya yang menjadi
  subyek Tipid Korupsi yakni Pegawai Publik

4
Defini penyalahgunaan wewenang

• Sesuai dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana
  Korupsi diatur dalam pasal 3 UU 31/1999 yang
  diubah dengan UU 20/2001, penyalahgunaan wewenang
  adalah

Setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri
sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi,
apabila Ia menyalahgunakan WEWENANG, KESEMPATAN
ATAU SARANA YANG MELEKAT PADANYA KARENA JABATAN
ATAU KEDUDUKANNYA, dan perbuatannya itu dapat
merugikan negara atau perekonomian negara
dijatuhi pidana (dibahasakan yang memudahkan)
5
Konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum
administrasi negara

• Detournement de pouvoir atau melampaui batas
  kekuasaaan
• Abuse de droit atau sewenang-wenang

Namun, apakah perbedaan arti penyalahgunaan
wewenang antara Hukum Administrasi dan UU Tipid
Korupsi ??
6
Perbedaan arti penyalahgunaan wewenang antara
Hukum Administrasi dan UU Tipid Korupsi
Penyalahgunaan Wewenang Menurut Hukum Administrasi Penyalahgunaan Wewenang Menurut UU Tipid Korupsi
Melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan
Menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh UU atau peraturan lainnya Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan
Menyalahgunakan suatu prosedur Berpotensi merugikan negara
7
Perbedaan hukum pidana dan hukum administrasi
Hukum Pidana Hukum Administrasi
Definisi Hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan orang/warga negaranya, yang menentukan perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa saja yang tersedia (ini merupakan perwujudan azas legalitas) Hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak. Obyek hukum administrasi adalah hubungan yang timbul dari kegiatan administrasi ,antara lembaga dengan lembaga, dan antara negara dengan masyarakat
Sanksi SANKSINYA PIDANA baik kematian (hukuman mati), perampasan kemerdekaan (penjara, kurungan), atau denda. Selain itu masih ada jenis pidana tutupan dan pidana tambahan dijatuhkan Negara melalui keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Sasaran sanksi pidana adalah pelaku kejahatannya Sanksinya bersifat memberi hukuman saja Prosedur penjatuhan sanksi melalui proses peradilan SANKSINYA ADMINISTRATIF bisa berupa denda, paksa badan, melakukan tindakan tertentu, pencabutan izin, melarang tindakan tertentu yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang mengatur aturan administrative tersebut Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatannya Sanksinya selain bersifat memberi hukuman juga memulihkan dalam keadaan semula Prosedur penjatuhan sanksi biasanya setelah mendapat teguran karena melanggar aturan administrative,langsung dijatuhkan oleh pejabat berwenang tanpa melalui proses pengadilan
8
Perbuatan yang masuk ranah hukum pidana
9
Sehingga suatu prosedur administrasi yang
bersanksi administrasi bukan merupakan ranah
hukum pidana apalagi Korupsi
10
Proses Pengadaan Barang/Jasa

• Dikategorikan TIPID Korupsi, bila
• Dalam prosedur pengadaan itu terdapat perbuatan
  Suap Menyuap
• Dalam prosedur pengadaan itu terdapat Pegawai
  Negeri/Penyelenggara Negara turut serta dalam
  pengadaan yang diurusnya
• Pegawai negeri itu menerima gratifikasi yang
  berkaitan dengan kelancaran prosedur pengadaan
• Ada perbuatan melawan hukum lain yang berpotensi
  merugikan keuangan/perekonomian negara

11

• Apabila ada sanggahan atas prosedur lelang dan
  prosedur terbukti melanggar, maka kepada si
  penyedia barang/jasa dapat dijatuhkan hukuman
  administratif demikian juga pada panitia lelang
  yang melanggar antara lain dijatuhi hukuman
  berdasarkan PP 30/1980
• Apabila ada dugaan persekongkolan pelaku usaha
  dengan pegawai negeri untuk menentukan pemenang
  lelang dapat mengajukan laporan/aduan ke Komisi
  Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

12
Edukasi Hukum kepada Masyarakat

• Bahwa Koruptor bukan hanya melabeli pegawai
  pemerintah yang melakukan korupsi, namun juga
  masyarakat yang menyuap pegawai pemerintah
• Bahwa proses penegakan hukum perlu berjalan
  dengan kepercayaan masyarakat, dan masyarakat
  berhak turut melakukan pengawasan
• Bahwa berbagai institusi pemerintah membuka aduan
  untuk ketidakpuasan atau pelanggaran dalam
  layanan publik termasuk dalam proses hukum,
  sehingga masyarakat berhak melapor

13
Perlu Diwaspadai

• Opini Publik yang dibangun oleh pihak-pihak yang
  memiliki kepentingan pribadi/golongan
• Opini Publik hasil persaingan industri media
  elektronik yang tidak bertanggung jawab
• Citizen Journalism dalam situs jejaring sosial

14

• Mulai dari diri sendiri untuk berlaku bersih.
  Pegawai pemerintahan yang menjabat dapat membuat
  sebuah program kecil untuk peduli pada membangun
  budaya anti korupsi

• Kemerdekaan Pers perlu dimaknai untuk lebih
  bertanggung jawab, utamanya dalam mengusung
  kepentingan umum dan mendukung supremasi hukum

• Jangan Menggigit Lebih Besar Dari Apa Yang Bisa
  Anda Kunyah (nasehat dari Mario Teguh, untuk
  berhati-hati membuat komentar terhadap
  permasalahan aktual yang tidak sepenuhnya kita
  pahami)

15
Apa yang dapat mengubah budaya tersebut???
Pemimpin muda dengan mindset ke depan
Peningkatan kualitas SDM baik dari segi
pendidikan maupun moralitas
Meninggalkan budaya KKN dalam proses rekrutmen
Sistem remunerasi yang dapat memicu kinerja
pegawai
16
Zaman sudah berubah

• Dan PNS pun berubah ke arah yang lebih baik lagi

17
TERIMA KASIH