KEBIJAKAN PENGANGGARAN Dr. H. DIDIK SUSETYO, SE. MSi.

1
KEBIJAKAN PENGANGGARANDr. H. DIDIK SUSETYO, SE.
MSi.

1. Historis Keuangan Negara
2. Perkemb KeuNeg masa krisis
3. APBN dan Dasar Hukum
4. Struktur dan Format APBN
5. Kesepakatan DPR dan Pemerintah
6. Siklus APBN
7. Strategi mencapai Fiskal berdaya tahan dan
   berkelanjutan
8. Strategi memelihara Fiskal yang berkelanjutan
9. Konsolidasi lebih lanjut Anggaran Negara

2
Pendahuluan

• Menempatkan kebijakan sosial-ekonomi sebagai
  prioritas utama dalam alokasi sumber daya dan
  kapital
• Kebijakan Keuangan Negara berfungsi dalam
  mencapai keseimbangan pembangunan sosial dan
  ekonomi, fungsi alokasi
• Pengalaman pertumbuhan ekonomi pada jalur yang
  cepat periode70-90an

3
Pendahuluan

• Struktur ekonomi didukung industri maknufaktur
  berorientasi ekspor, tabungan domestik, investasi
  langsung, pengendalian inflasi, dan defisit NP
  rendah
• Intervensi yg berlebihan dan monopoli impor
• Tingginya kredit macet (non performing loan)
• Utang yg tinggi sekitar 100 dari PDB (apakah
  lampaui batas psikologis)
• Rupiah terdepresiasi, naiknya pembayaran tingkat
  bunga domestik, beban utang naik tajam, shg
  memburuknya keadaan keuangan dan institusi
  finansial

4
Perkemb KeuNeg Masa Krisis

• Masa krisis keuangan, surplus APBN menunda
  proyek-proyek infrastruktur, memangkas
  program-program pembangunan, dan memperluas
  cakupan pajak PPnBM
• Menerapkan paket kebijakan mengembalikan
  kepercayaan masyarakat
• Kebijakan fiskal dgn prinsip anggaran berimbang,
  bersifat ekspansif
• Kondisi fiskal memburuk, penerimaan rendah dan
  depresiasi rupiah yang tajam
• Upaya penguatan fiskal sisi penerimaan dan
  pengeluaran mengalami distorsi kebijakan
• Rekomendasi untuk memasukkan dana off-budget ke
  APBN

5
APBN dan Dasar Hukum

• APBN manifestasi pelaksanaan kewajiban
  konstitusional Pemerintah DPR
• APBN disusun dgn memperhatikan faktor-faktor
  internal dan eksternal, kondisi ekonomi nasional
  global dan pelaksanaan APBN sebelumnya
• Dasar hukum pasal 23 ayat 1, 2, 3 amandemen UUD
  1945 (GBHN), RPJP RPJM, RKP
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
  Keuangan Negara
• Pembahasan APBN oleh DPRPemerintah

6
Struktur dan Format APBN

• APBN merupakan penjabaran rencana kerja
  penyelenggara negara 12 (dua belas) bulan
• Periode 1 April-31 Maret berubah ke periode
  kalender 1 Januari-31 Desember
• Struktur dan format memuat jenis transaksi
  berkaitan dgn rencana kegiatan penyelenggaran
  negara terhadap posisi keuangan negara dalam
  kurun waktu satu tahun
• Rencana kerja dituangkan dalam angka-angka yg
  dikategorikan ke dalam pendapatan negara hibah,
  belanja negara, dan pembiayaan anggaran

7
Struktur dan Format APBNcont

• Secara ekonomi ada tiga kel Pos pendapatan dan
  hibah, pos belanja negara, dan pembiayaan
  anggaran
• Sebelum sampai TA 1999/2000 berbentuk
  skontro/T-account diletakkan berdampingan,
  prinsip berimbang dan dinamis
• Mulai TA 2000 berbentuk staffel/I-account
  pendapatan belanja dalam satu kolom
• Berubahnya struktur format ke arah universal
  yang mengacu pada Government Financial Statistic
  (GFS)

8
Struktur Format APBNcont

• Sistem Akuntansi Keu Negara (Fiscal Gov
  Accounting) bahwa transaksi pendapatan negara
  menambah aktiva/kekayaan bersih, sedangkan
  belanja negara berakibat sebaliknya
• Transaksi pembiayaan (below the line) tdk
  mengakibatkan perubahan nilai aktiva, karena
  nilai aktiva dan pasiva sama besarnya.
• Konsep ini untuk transparansi akuntabilitas
  publik dalam formulasi, memantau, dan
  melaksanakan APBN

9
Kesepakatan DPR Pemerintah

• APBN merupakan produk kebijakan publik yang
  sesuai dengan teknis budgeting, analisis ekonomi
  dan sosial, yuridis formal konstitusional,
  serta juga didahului dengan adanya konsolidasi
• Indikator ekonomi sebagai dasar penyususnan APBN
  pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, suku bunga
  SBI 3 bln, harga minyak, produksi minyak
• Kebijakan fiskal harus memperhatikan kebijakan
  moneter, NP, dan kebijakan publik lain

10
Basic Assumption of Budget
Macro Indicator 2002 2003 2004 2005
Pendapatan Negara Hibah 298,6 341.1 349,9
Belanja Negara 322,2 374,8 374,3
Oil Price (US/barrel) 23,53 21,0 22,0 22,0-25,0
Oil Production 1,26 1,150 1,150 1,1
GDP (Trillion Rp.) 1.610,565 1.786,691 1999.600
Economic Growth 3,7 4,5 4,8 5,0-5,5
Inflation Rate 10,03 7,0 6,5 5,0-6,0
Rupiah/US Exchange R 9.311 8.700 8.600 8.400-8.600
Defisit 23,6 33,7 24,4
11
Siklus APBN

• Penyusunan APBN (pembicaraan tahap awal akhir)
• Pembahasan dan Penetapan APBN (pembicaraan di
  provinsi kab/kota)
• Pelaksanaan APBN (SKO, SPP, SPMU)
• Pengawasan pelaksanaan APBN
• Pertanggung jawaban pelaksanaan APBN

12
Strategi Fiskal Berdaya Tahan

• Upaya menurunkan beban hutang secara berurutan
• Indek Fiskal yang sehat (IFS) diukur dengan rasio
  antara total utang dengan nominal PDB
• IFS dD/D dY/Y atau
• IFS dD/D (dP/P dy/y)
• Bila IFS negatif berarti ada tendensi utang
  pemerintah menurun, maka fiskal berdaya tahan

13
Strategi Fiskal Berkelanjutan

• Lima Kebijakan
• Konsolidasi lebih lanjut anggaran negara
• Memperluas basis pendapatan
• Mengutamakan pengeluaran penting
• Pemerintahan yang lebih baik dan pengelolaan
  sektor publik yang efisien
• Membangun pasar obligasi domestik

14
Strategi Memelihara Fiskal yang Berkelanjutan
Konsolidasi lebih lanjut anggaran negara
Memperluas basis pendapatan
Mengutamakan pengeluaran penting
Pengelolaan sektor publik yg efisien
Membangun pasar obligasi domestik
15
KERANGKA PERTUMBUHAN
H (Modal Manusia)
PFT
-Menekan korupsi -Mengurangi distorsi-distorsi
yang lebih menguntungkan K -Mengoreksi
kegagalan-kegagalan pasar yang merugikan H,
R -Memperkuat regulasi
K (Modal Fisik)
Pertumbuhan
Kesejahteraan
PFT
H (Modal Alam dan Ekosistem)
Thomas Vinod et al, 2000, Kualitas Pertumbuhan,
The International Bank for Reconstruction and
Development/The World Bank, Washington DC,
(terjemahan)
PFT Produktivitas Faktor Total
16
Konsolidasi lebih lanjut anggaran negara

• Pengendalian pengeluaran dan pendapatan
• Mendata dan memindahkan dana non-budgeter ke APBN
• Pengawasan yang efisien dan efektif, tidak
  overlapping

17
Memperluas basis pendapatan

• Melakukan rasionalisasi sejumlah pengecualian dan
  tunjangan pajak shg basis pajak meningkat
• Melakukan intensifikasi basis pajak, tanpa
  mengenakan beban pajak baru

18
Mengutamakan pengeluaran penting

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
• Membenahi sistem politik yg demokratis
• Mempercepat pemulihan ekonomi
• Meningkatkan pembangunan ekonomi
• Penegakan hukum
• Pengeluaran pembangunan diarahkan untuk
  penyediaan pelayanan kebutuhan sosial dasar,
  seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
  nasional.

19
Pemerintah yg lebih baik dan Pengelolaan Sektor
Publik yg Efisien

• Reformasi pegawai negeri sangat penting untuk
  efisiensi anggaran
• Penyesuaian gaji sangat penting
• Meningkatkan peran sektor publik, terutama
  penataan BUMN
• Privatisasi BUMN menuju perusahaan yang berdaya
  saing

20
Membangun Pasar Obligasi Domestik

• Pasar obligasi diarahkan untuk memfasilitasi
  roll-over utang jatuh tempo
• Untuk menarik minat kelompok investor secara
  lebih luas untuk menjamin berfungsinya pasar
  sekunder
• Manajemen utang yang sehat dan pengembangan pasar
  oligasi domestik
• Membangun pusat informasi tentang biaya dan
  resiko berkaitan dengan kebutuhan finansial
  pemerintah dan posisi utang kepada otoritas fiskal

21
Pembagian Tanggung jawab

• DepKeu (otoritas fiskal) dan BI (otoritas
  moneter)
• Pengelolaan utang dan isu utang pokok
• Persiapan pasar sekunder
• Fasilitas depository
• Persiapan kliring
• Penempatan perdagangan sekuritas pemerintah
• Info tentang posisi komposisi utang serta aset
  finansial pemerintah, termasuk jenis mata uang,
  jatuh tempo dan struktur tingkat bunga

22
Sekian
Terima Kasih