PERTEMUAN KE 12:

1

• PERTEMUAN KE 12
• PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (SUSTAINABLE)
• Mengapa hutan harus dikelola secara lestari
• Konsep Pembangunan Bderkelanjutan (Sustainable
  Development)
• Konsep Pembagunan Hutan Berkelanjutan
  (Sustainable Forest Management / SFM)
• Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari
• Sertifikasi LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia)

2

• 1. MENGAPA HUTAN HARUS DIKELOLA SECARA LESTARI
• Perubahan kehidupan agraris menjadi industri
• perubahan pola kehidupan sesuai proses alami
  menjadi ekploitasi SDA (terutama SDA tak
  terbaharui)
• Pertambahan penduduk menyebabkan pertambahan
  kebutuhan manusia semakin besar dan terjadi
  revolusi industri yang menyebabkan kerusakan
  ekosistem hutan
• Hukum Malthus (1830) pertumbuhan penduduk
  mengikuti deret ukur, sedangkan produksi pangan
  mengikuti deret hitung.... Maka terjadilah
  pembukaan lahan dan eksploitasi hutan alam
• Secara alami, Bumi hanya mampu menghidupi 2
  Milyar manusia, tetapi berkat Haber (1913) yang
  menemukan pupuk N maka terjadi Revolusi Industri
  akibatnya terjadi ketidakseimbangan ekosistem
  polusi, pestisida DDT, pencemaran merkuri
  (penyakit minamata) -----? pencemaran lingkungan.

3

• Masalah global saat ini
• Pertumbuhan penduduk
• Pemanasan global
• Kerusakan ozon
• Hujan asam
• Kerusakan hutan (deforestation dan penggurunan
  hutan (deseartation)
• Pencemaran udara dan air (lautan dan air tawar)
• Kelestarian biodiversity
• Pembangunan yang tidak berkelanjutan
  (unsustainable development)

4

• Tahun 1972 PBB melakukan Konferensi Lingkungan
  Hidup Sedunia yang pertama di Stockholm, Swedia
  yang dikenal dengan United Nations Conference on
  Human Environment.
• Tahun 1992 setelah 20 tahun dari konferensi di
  Stockholm dilakukan kembali konferensi UNCED
  (United Nation Conference on Environment and
  Development) di Rio de Janeiro dibawah prakarsa
  PBB yang dikenal dengan KTT Bumi atau KTT Rio.
  KTT Rio menghasilkan deklarasi antara lain
• 1. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
  Development)
• 2. Prinsip-prinsip Pengaturan Hutan
• 3. Konvensi Biodiversity
• Tahun 1989 di New York pada workshop yang
  diadakan oleh Rainforest Alliance (LSM) menuntut
  jaminan kelestarian hutan tropik bahkan
  memperjuangkan boikot kayu tropik walaupun tidak
  disepakati oleh para peserta (forum). Namun
  disetujui untuk menerapkan adanya sistem
  labelling dan sertifikasi terhadap kayu tropik
  sebagai tanda kayu tersebut berasal dari hutan
  yang dikelola secara lestari.
• ITTO (International Tropical Timber Organisation)
  pada 1990 dalam konferensi di Bali memutuskan
  bahwa tahun 2000 sebagai target tercapainya
  pengelolaan hutan secara lestari (Sustainable
  Forest Management, SFM) di hutan tropika yang
  dikenal dengan era penerapan ekolabel
  (Ecolabelling).
• SELURUH PRODUK YG BERBAHAN BAKU KAYU TROPIK
• WAJIB MEMILIKI SERTIFIKAT ECOLABEL

5

• 2. KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
• Pembangunan adalah proses transformasi sumberdaya
  alam, teknologi, ekonomi dan sumberdaya manusia
  (sosial budaya)
• Bumi yang sudah berumur milyaran tahun mungkin
  akan tetap ada/bertahan bila terjadi perubahan,
  sedangkan manusia yang umurnya kurang dari
  setengah milyar tahun bisa musnah bila kondisi
  yang membuatnya ada tidak dijaga bersama-sama.
• Prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan
• 1. Menjamin pemerataan dan keadilan social
• 2. Menghargai keanekaragaman
• 3. Menggunakan pendekatan integrative
• 4. Perspektif jangka panjang
• 5. Sasaran dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
• 6. Keberlanjutan ekologis
• 7. Keberlanjutan ekonomi
• 8. Keberlanjutan Sosial-budaya
• 9. Keberlanjutan Politik
• 10. Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan

6

• Konsep dari World Commision on Environmental and
  Development (WCED) dan komisi Brundtland
• Pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan
  yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan
  generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan
  generasi yang akan datang untuk memenuhi
  kebutuhan sendiri
• Pembangunan berkelanjutan tidak saja
  berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih
  luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan
  mencakup tiga lingkup kebijakan (tri dimensional)
  secara terpadu yaitu pembangunan ekonomi,
  pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan

7

• World Summit 2005 menghasilkan konsep tiga pilar
  pendorong bagi pembangunan berkelanjutan yang
  saling berinteraksi yaitu

Pembangunan tidak hanya untuk memenuhi
kepentingan ekonomi, sosial, maupun lingkungan
secara parsial. Akan tetapi harus terpadu dan
saling mengkaitkan kepentingan satu sama
lainnya. Sebab, keberlanjutan ketiga kepentingan
tsb adalah saling bergantung satu sama lainnya
8
Tiga aspek pembangunan berkelanjutan

• Keberlanjutan ekonomi,
• diartikan sebagai pembangunan yang mampu
  menghasilkan barang dan jasa secara kontinyu
  untuk memelihara keberlanjutan pembangunan dan
  menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral
  yang dapat merusak produksi dan industri
• Keberlanjutan lingkungan
• yakni pembangunan harus mampu menghindari
  eksploitasi, serta mampu memelihara sumberdaya
  yang stabil, fungsi lingkungan, keanekaragaman
  hayati, stabilitas ruang udara dan fungsi
  ekosistem lainnya yang tidak termasuk katagori
  sumber ekonomi.
• Keberlanjutan sosial
• diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai
  kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk
  kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas
  politik.

9

• Ketiga aspek pembangunan berkelanjutan tersebut
  adalah saling berkontribusi dampak yang positif
  antara satu dengan yang lainnya. Sehingga apabila
  dijalankan dan diimplemetasikan dengan baik dalam
  berbagai aspek kehidupan akan terjadi keterikatan
  dan ketergantungan yang dapat menjamin pemenuhan
  kebutuhan dari generasi demi generasi
• Keterkaitan dan ketergantungan ketiga aspek
  tersebut ialah sebagai berikut

• aspek ekonomi memberi dampaknya pada aspek sosial
  (equitable) dan lingkungan (viable),
• aspek sosial memberi dampaknya pada aspek ekonomi
  (equitable) dan lingkungan (bearable)
• aspek lingkungan memberi dampaknya pada aspek
  ekonomi (viable) dan sosial (bearable)

10

• Empat prinsip yang harus dipenuhi dalam mencapai
  pembangunan berkelanjutan (Hadi, 2005)
• Pemenuhan kebutuhan manusia (fullfilment of human
  need),
• sandang,
• pangan dan papan
• hak asasi manusia,
• rasa aman dan
• memiliki kesempatan untuk mengekspresikan
  pendapat
• memelihara integritas ekologi (maintenace of
  ecological integrity),
• yakni perlindungan sumberdaya (konservasi)
  sebagai akibat keterbatasan daya dukungnya
• keadilan sosial (social equity)
• pemerataan hasil pembangunan
• adanya solidaritas antar generasi
• tidak boleh mengorbankan hak-hak generasi yang
  akan datang
• kemampuan menentukan nasib sendiri (self
  determination).
• mandiri
• partisipatori demokrasi
• mampu memutuskan sendiri atas hal-hal yang
  berkaitan dengan nasib dan masa depannya
• memiliki rasa keterbukaan dan transparansi

11

• 3. KONSEP PEMBANGUNAN HUTAN BERKELANJUTAN
  (SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT / SFM)
• Istilah lestari selalu menjadi bagian dari konsep
  kehutanan yang universial.
• Konsep ini bermula dari kelestarian hasil
  produksi, panen yang terukur berdasarkan hasil
  panen yang sama dari tahun ketahun, tidak menurun
  atau panen yg progresif.
• Sesuai perkembangan lingkungan hidup dan
  kelestarian SDA, maka sistem pengelolaan hutan
  harus dapat menjamin kelestarian multidimensi,
  yaitu
• 1. Kelestarian SDA
• 2. Kelestarian hutan dan hasil hutan
• 3. Kelestarian fungsi lingkungan
• 4. Kelestarian manfaat bagi masyarakat

12

• KTT Bumi di Rio de Janeiro menghasilkan
  prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan hutan
  lestari meliputi
• Kepemilikan hutan
• Tujuan pengelolaan sumberdaya hutan
• Kebijakan dalam pengelolaan hutan
• Langkah-langkah dalam pengelolaan dan pembangunan
  hutan
• Nilai hutan
• Keseimbangan manfaat ekonomi dan ekologi
• Pendanaan, teknik dan sistem pemasaran hasil
  hutan
• Peranan hutan tanaman
• Peningkatan peranan hutan alam
• Kebijakan pengelolaan hutan
• Peranan IPTEK, kerjasama international dalam
  penelitian/pengembangan
• Aturan perdagangan internasional termasuk
  pajak/tarif.

13

• Batasan dan Kriteria SFM dari ITTO
• SMF adalah proses pengelolaan lahan hutan untuk
  mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang
  secara jelas ditetapkan, yang menyangkut produksi
  hasil hutan yang diinginkan dan jasa secara
  berkesinambungan, tanpa dampak yang tidak
  diinginkan baik terhadap lingkungan maupun
  sosial, atau pengurangan nilai yang terkandung di
  dalamnya dan potensinya pada masa mendatang.
• Kriteria dan indikator yang dikembangkan oleh
  ITTO untuk pengelolaan hutan berkelanjutan dibuat
  untuk tingkat nasional dan tingkat kesatuan
  pengelolaan hutan.
• Ada 5 Kriteria dari ITTO untuk Pengelolaan Hutan
  Lestari
• 1. Basis Sumberdaya hutan (5 indikator)
• 2. Kesinambungan hasil hutan (8 indikator)
• 3. Tingkat pengendalian lingkungan (3 indikator)
• 4. Dampak sosial ekonomi (4 indilator)
• 5. Kelembagaan (7 indikator)
• Setiap kriteria terdiri atas beberapa indikator
  pengelolaan hutan lestari
• ITTO mengembangkan Pedoman Pengelolaan Hutan Alam
  Tropik Secara Lestari dan Pedoman Pembangunan dan
  Pengelolaan Hutan Tanaman Tropika secara Lestari.

14

• Regulasi Pengelolaan Hutan di Indonesia Lahir
  terlambat
• Undang undang RI No 41 Tahun 1999 tentang
  Kehutanan
• Bagian kedua asas dan tujuan
• Pasal 2
• Penyelengaraan kehutanan berasaskan manfaat dan
  lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan,
  keterbukaan dan keterpaduan.
• Pasal 3
• Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk
  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang
  berkeadilan dan berkelanjutan dengan
• Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang
  cukup dan sebaran yang proporsional
• Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi
  fungsi konservasi, fungsi lindung, fungsi
  produksi untuk mencapai manfaat lingkungan,
  sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan
  lestari
• Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.

15

• Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan
  kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara
  partisi-patif, berkeadilan dan berwawasan
  lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan
  sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap
  akibat perubahan eksternal
• Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan
  berkelanjutan.

16
4. SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

• Konsep Sertifikasi Hutan
• Sertifikasi (manajemen) hutan didefinisikan
  sebagai prosedur verifikasi yang menghasilkan
  sertifikat mengenai kualitas pengelolaan hutan
  dalam hubungannya dengan satu set kriteria dan
  indikator pengelolaan hutan lestari.
• Pelaksanaan penilaiannya dilakukan oleh pihak
  ketiga yang independen.
• Tujuan Sertifikasi Hutan
• Untuk menyediakan insentif baik insentif pasar
  atau non pasar untuk mendorong peningkatan
  kualitas pengelolaan hutan menuju pengelolaan
  hutan secara lestari atau berkelanjutan.
• Tujuan ini disebut sebagai tujuan Pengelolaan
  Hutan Lestari (PHL) atau sering disebut sebagai
  Sustainable Forest Management objective
• Untuk meningkatan akses pasar dan share for
  products dari sistem pengelolaan yang lestari.
• Tujuan ini disebut sebagai tujuan perdagangan
  atau Trade Objective

17
Tujuan lain sertifikasi meminimumkan kebutuhan
atas pelaksanaan peraturan perundangan (law
enforcement ), meningkatkan efisiensi, dan
mengurangi resiko investasi (Simula 1999 dalam
Bass dan Simula, 1999). Gambar
Konteks Kebijakan dalam Sertifikasi yg
berorientasi Pasar (sumber Bass dan Simula,
1999) Sertifikasi hutan dapat menjadi jembatan
antara konsumen yang mau membayar lebih bagi
produk hutan yang ramah lingkungan atau menolak
produk yang tidak ramah lingkungan, dan para
manajer hutan yang mempunyai komitmen untuk
meningkatkan kinerja pengelolaan hutannya.
18

• 5. SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
• MELALUI LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (LEI)
• Konsep Dasar Ekolabel
• Ekolabel berasal dari kata eco yang berarti
  lingkungan hidup dan label yang berarti suatu
  tanda pada produk yang membedakannya dari produk
  lain.
• Ekolabel membantu konsumen untuk memilih produk
  yang ramah lingkungan dan berfungsi sebagai alat
  bagi produsen untuk menginformasikan konsumen
  bahwa produk yang diproduksinya ramah lingkungan.
  
• Berdasarkan hal tersebut maka tergambarkan bahwa
  kegunaan utama ekolabel adalah untuk membantu
  konsumen membuat "suatu pilihan", karena ekolabel
  memungkinkan adanya perbandingan antara
  produk-produk sejenis
• Tujuan Ekolabel
• Bagi konsumen adalah selain memberikan informasi
  kepada konsumen agar konsumen dapat membuat
  pilihan berdasarkan informasi tersebut, juga agar
  konsumen dapat membedakan antara produk ramah
  lingkungan dengan yang tidak.
• 2. Bagi produsen adalah untuk memberi kesempatan
  kepada produsen mendapat
• penghargaan atas usahanya memelihara
  lingkungan hidup dan menciptakan
• insentif pasar bagi produsen untuk menekan
  pengeluaran biaya

19

• Ekolabel diberikan melalui proses sertifikasi yg
  dapat menjamin bahwa suatu produk diproduksi
  dengan mengindahkan kaidah-kaidah pelestarian
  lingkungan hidup.
• Sertifikasi dilakukan oleh pihak ketiga yang
  independen
• Penilai kriteria dan indikator pengelolaan hutan
  lestari dilakukan oleh pihak ketiga sebagai
  lembaga penilai yang independent
• Mengacu pada GATT (General Agreement on Tariff
  and Trade)
• Ekolabel didasarkan pada prinsip non-diskriminasi
  dan atas dasar sukarela.
• Dasar sukarela menekankan bahwa sistem
  sertifikasi bekerja atas dasar insentif pasar.
• Produsen ikut serta ketika melihat ada insentif
  pasar bagi produk-produk berlabel atau
• Produsen berkesempatan untuk mengembangkan
  pasaran baru
• Produsen tidak melakukan ancaman boikot ketika
  tidak mendapatkan insentif pasar.

20

• Berdasarkan objek sertifikasinya, secara umum
  sertifikasi dan/atau pelabelan terdiri atas tiga
  macam, yaitu
• Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi
  Lestari/PHPL (Forest Resource Certification)
• memberikan informasi bahwa dalam pengelolaan
  hutan produksi (Hutan Alam maupun Hutan Tanaman)
  telah dilakukan upaya-upaya yang menjamin
  kelestarian produksi/ekonomi, kelestarian fungsi
  ekologi/ lingkungan dan kelestarian fungsi sosial
  hutan. 
• Lacak Balak (Timber Tracking)
• memberikan informasi bahwa balak yang digunakan
  sebagai bahan baku industri tertentu berasal dari
  hutan yang telah memenuhi syarat sertifikasi
  PHPL.
• Ekolabel hasil hutan (Forest Product Labeling)
• memberikan informasi bahwa selain telah memenuhi
  syarat sertifikasi PHPL dan Lacak Balak, proses
  pengolahan produk tersebut tidak menimbulkan
  dampak penting negatif terhadap lingkungan.

21
MATRIKS KERANGKA PEMIKIRAN PENGEMBANGAN KRITERIA
INDIKATOR SERTIFIKASI PHPL Keteran
gan FR Forest Resources FP Forest Products
FB Forest Business ES Ecosystem Stability
SS Survival of (Endangered/Endemic/Protected)
Species TS Forest Tenure System CE
Community and Employees Economic Development.
SCI Social and Cultural Integration (of
Community and Employees) CH Community Health WR
Workers Rights
22

• LEMBAGA SERTIFIKASI LEI
• Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) adalah lembaga
  independen yang mengembangkan sistem sertifikasi
  ekolabel di Indonesia, dan memberikan akreditasi
  kepada lembaga pelaksana penilai sistem
  sertifikasi LEI.
• Tahun 1999, Yayasan LEI menandatangani MOU dengan
  FSC, sebuah organisasi yang memberikan akreditasi
  bagi lembaga sertifikasi ekolabel internasional.
• Berdasarkan MoU tersebut, kriteria dan indikator
  LEI mengacu pada FSC dan digunakan dalam seluruh
  kegiatan sertifikasi hutan alam produksi di
  Indonesia. Selanjutnya, kegiatan sertifikasi
  tersebut harus dilaksanakan dalam konteks joint
  certification program (JCP) antara LEI dengan
  FSC, yang diharapkan akan menghasilkan saling
  pengakuan ( Mutual Recognition Agreement - MRA)
  terhadap sertifikat ekolabel dari kedua pihak.
• Tahun 2000 LEI telah melaksanakan seleksi
  terhadap badan/badan hukum calon lembaga penilai
  sertifikasi (LS).
• Untuk akreditasi penuh, sebagai sebuah lembaga
  akreditasi, LEI bekerjasama dengan Badan
  Standarisasi Nasional (BSN) dan departemen teknis
  terkait seperti Dephut untuk mengembangkan sistem
  akreditasi nasional bagi lembaga sertifikasi
  ekolabel.

23

• Proses sertifikasi mempunyai 4 (empat) tahapan
  yang harus dilalui, yaitu
• Prapenilaian Lapangan
• Penilaian Lapangan dan Masukan Masyarakat
• Evaluasi Kinerja dan Pengambilan Keputusan
  Sertifikasi
• Penetapan Keputusan Sertifikasi

24
Seluruh proses pelaksanaan sertifikasi
difasilitasi oleh Lembaga Sertifikasi Pelaksana,
yang telah diakreditasi oleh LEI. Saat ini,
lembaga pelaksana Penilai Sertifikasi yang
memperoleh akreditasi interim dari LEI untuk
skema sertifikasi PHAPL dan lacak balak, yaitu
Nama Lembaga dan Alamat  Skema Sertifikasi
PT.TUV International Indonesia Hero Building 12Th Floor , Jl. Gatot Subroto Kav. 64 Jakarta 12870 PHTLPHAPLPHBMLLACAK-BALAK
PT. Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) Graha Sucofindo 4 th Floor Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 PHAPLLACAK-BALAK
PT. Mutuagung Lestari Jl. Raya Bogor No. 19 Km 35,5, Cimanggis Jakarta 16953 Indonesia Tel. [phone], Fax. [phone] PHAPLLACAK-BALAKPHTLPHBML
25

• Bagi Yang Tertarik Menjadi Tim Penilai
  Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari
• SILAHKAN
• Menghubungi Lembaga/Perusahaan Tersebut Di Atas

26

• Sistem sertifikasi oleh LEI ada 2 macam
• 1. Sertifikasi Hutan
• 2. Sertifikasi Kelautan
• Sertifikasi Hutan
• LEI melakukan akreditasi Hutan menggunakan Manual
  LEI 11,
• Ada 4 program sertifikasi hutan yang meliputi
  empat kategori sebagai berikut
• Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi
  Lestari (sertifikasi PHAPL).
• Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari
  (sertifikasi PHTL).
• Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
  Lestari (sertifikasi PHBML).
• Sertifikasi Lacal Balak (sertifikasi Timber
  Tracking atau chain of custody )

27

• 1. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi
  Lestari (PHAPL)
• Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi
  Lestari (PHAPL) berpegang pada prinsip
  kesukarelaan, transparansi, independensi,
  partisipatif, non diskriminatif dan dapat
  dipertanggungjawabkan.
• Proses sertifikasi PAHAPL ini memisahkan proses
  pengambilan data dengan proses pengambilan
  keputusan, serta melibatkan berbagai pihak
  terkait (stakeholder).

28

• 2. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari
  (PHTL)
• Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari didefinisikan
  sebagai bentuk pengelolaan hutan yang bertujuan
  untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas
  produksi hasil hutan (kayu), sehingga dapat
  memberikan manfaat dengan tetap memperhatikan
  kelestarian lingkungan hidup dalam jangka
  panjang.
• Hutan tanaman yang dapat disertifikasi adalah
  hutan tanaman yang ditujukan untuk produksi,
  bentuk produksinya berupa kayu dalam suatu skala
  usaha yang mempunyai suatu kerangka perencanaan
  manajemen (management plan).
• Sama dengan proses sertifikasi PHAPL, sertifikasi
  PHTL ini juga mempunyai 4 (empat) tahapan yang
  harus dilalui,

29

• 3. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis
  Masyarakat Lestari (PHBML)
• Sejalan dengan inisiatif berbagai pihak untuk
  mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat
  di Indonesia, LEI telah memulai langkah untuk
  mengembangkan sistem sertifikasi Pengelolaan
  Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) sejak
  bulan Mei 2000.
• Sertifikasi PHBML merupakan kegiatan penilaian
  dan pelabelan yang ditujukan untuk menyatakan
  bahwa hasil hutan yang berasal dari hutan yang
  dikelola oleh suatu komunitas masyarakat hutan
  telah melalui suatu pengelolaan yang lestari.
• Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) itu
  sendiri adalah sistem pengelolaan hutan yang
  dilakukan oleh individu atau kelompok suatu
  komunitas, baik pada lahan negara, lahan
  komunal/adat atau lahan milik (individual/rumah
  tangga) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
  individu/rumahtangga dan masyarakat, baik
  komersial ataupun sekedar untuk subsistensi.
• Di dalam pelaksanaannya diperlukan suatu
  mekanisme/ sistem/tata cara dalam melakukan
  penilaian. Untuk itu dikembangkan Prinsip,
  Kriteria dan Indikator dalam penilaian
  kinerja/dasar pemantauan UM dalam mengelola
  hutannya. Prinsip, Kriteria dan Indikator juga
  digunakan sebagai acuan dalam menilai kualitas
  pengelolaan hutan.

30

• 4. Sertifikasi Lacak Balak (CoC)
• Sertifikasi Lacak Balak merupakan suatu kegiatan
  yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk
  mengeluarkan suatu pernyataan bahwa suatu hasil
  hutan, dalam hal ini kayu- telah diproduksi dari
  hutan yang lestari.
• Lacak balak merupakan komponen sistem sertifikasi
  yang kritis karena menjadi penghubung antara unit
  manajemen hutan atau unit usaha kehutanan sebagai
  produsen dan masyarakat sebagai konsumen hasil
  hutan.
• Lacak balak pada prinsipnya dilakukan terhadap
  dua hal, yaitu
• 1. Kejelasan sistem pergerakan hasil hutan
• 2. Kinerja sistem pergerakan hasil hutan
• Dalam perjalanannya, hasil hutan baik secara
  sendiri-sendiri maupun dalam susunan sortimen
  mengalami mutasi (perubahan bentuk, ukuran,
  jumlah, kualitas, tanda, dan penampilan). Lokasi
  mutasi itu disebut sebagai simpul pergerakan.
• prinsip yang dipakai dalam penilaian lacak balak
  adalah penilaian satu langkah ke belakang (one
  step backward), yaitu hanya menilai apakah sumber
  hasil hutan pada satu simpul sebelumnya sudah
  tersertifikasi. Jika satu simpul sebelumnya belum
  tersertifikasi, lacak balak perlu dilanjutkan
  pada simpul sebelumnya lagi dan seterusnya sampai
  diperoleh rantai tak terputus yang menerangkan
  bahwa asal hasil hutan adalah dari pengelolaan
  hutan produksi lestari.

31

STRUKTUR KELEMBAGAAN SERTIFIKASI DI INDONESIA
32

HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA NASIONAL DAN
INTERNASIONAL Secara kelembagaan, LEI telah
memperoleh pengakuan internasional dalam berbagai
bentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti
berbagai NGO dan forum internasional pendukung
FSC (misalnya, Kerhout Foundation di Belanda dan
WWF di Inggris),WWF, GTZ, Forest Stewardship
Council (FSC), lembaga sertifikasi yang
diakreditasi FSC (seperti Smartwood dan SGS
Qualifor), Bank Dunia, ITTO serta lembaga riset
dan universitas di berbagai negara. Secara
komersial, perusahaan furniture chain terbesar di
Inggris, yaitu BQ, dalam timber buying policy
nya pada bulan Agustus 2000 secara resmi
menyatakan bersedia membeli produk-produk
bersertifikat LEI. Link Dengan Lembaga
Internasional 1. Forests.org 2. Forest
Stewardship Council 3. Global Forest Watch 4.
Yayasan KEHATI 5. Natural Resources Management
6. Pan European Forest Certification 7. Finnish
Forest Certification System 8. WWF 9. Walhi
33

UNIT MANAJEMEN HUTAN YANG LULUS SERTIFIKASI LEI
JENIS SERTIFIKASI UNIT MANAJEMEN/ UNIT USAHA KEHUTANAN LEMBAGA SERTIFIKASI STATUS DAN PROSES SERTIFIKASI DARI WAKTU KE WAKTU
SERTIFIKASI PHAPL - SKEMA JCP, PT. Diamond Raya Timber (Riau) Lokasi HPH Kabupaten Rokan Hilir, RiauLuas Areal 90.957 Ha SGS Qualifor UK Telah lulus sertifikasi dalam kerangka JCP LEI-FSC
SERTIFIKASI LACAK BALAK (COC) - SKEMA LEI- NON JCP, PT UNISERAYA Lokasi PT Uniseraya Alamat Kantor Selat Panjang Kab. Bengkalis, Propinsi Riau. Lokasi Pabrik Selat Panjang, Kab. Bengkalis, Riau PT Mutuagung Lestari bekerjasama dengan Sucofindo Telah lulus sertifikasi COC
Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis  Masyarakat (PHBML) Hutan Rakyat Desa Selopuro dan Desa Sumberejo Lokasi Desa Selopuro dan Desa Sumberejo Kab. Wonogiri, Jawa Tengah. PT Mutuagung Lestari Lulus Sertifikasi PHBML tanggal 17 Oktober 2004
34

PEDOMAN DAN ACUAN DALAM SERTIFIKASI LEI Untuk
PHAPL Standar LEI-5000 Kerangka Sistem
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Standar
LEI-5000-1 Sistem Pengelolaan Hutan Alam
Produksi Lestari Standar LEI 5005 Daftar
Istilah dan Pengertian yang berhubungan dengan
Sertifikasi
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pedoman LEI 99
Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL) Pedoman LEI 99-01 Persyaratan
Umum Lembaga Sertifikasi PHPL Pedoman LEI 99-02
Persyaratan Umum Penilai Lapangan Sertifikasi
PHPL Pedoman LEI 99-03 Persyaratan Umum Panel
Pakar Sertifikasi PHPL Pedoman LEI 99-21
Pedoman Lapangan Penilaian Lapangan Sertifikasi
PHAPL Pedoman LEI 99-23 Pedoman Penapisan
dalam Sertifikasi PHAPL Pedoman LEI 99-24
Pedoman Pengambilan Keputusan Sertifikasi
PHAPL Pedoman LEI 99-25 Pedoman Penyusunan
Rekomendasi Sertifikasi PHAPL Pedoman LEI 99-26
Pedoman Pelaksanaan Penilikan dan Perpanjangan
Sertifikasi
dalam Program Sertifikasi PHAPL Dokumen LEI-01
Toolbox Verifier dan Verifikasinya untuk
Kriteria dan Indikator
Penilain dalam Sertifikasi PHAPL Dokumen
LEI-02 Skala Intensitas Indikator PHAPL
35

Contoh Pedoman LEI 99-21 ASPEK PRODUKSI ( 3
kriteria dan 21 indikator) ASPEK EKOLOGI (2
kriteria dan 19 indikator) ASPEK SOSIAL (5
Kriteria dan 17 indikator)
36

Contoh aspek Ekologi
Kriteria Indikator Nilai Score
1. Stabilitas Ekosistem 1.1 Proporsi luas kawasan dilindungi yang berfungsi baik terhadap total kawasan yang seharusnya dilindungi serta telah dikukuhkan dan atau keberadaanya aiakui pihak-pihak terkait Baik sekali Baik Cukup Jelek Jelek Sekali A B C D E
1. Stabilitas Ekosistem 1.2. Proporsi luas kawasan dilindungi yang tertata dengan baik terhadap total kawasan yang seharusnya dilindungi dan sudah ditata batas di lapangan idem idem
1. Stabilitas Ekosistem 1.3. Intensitas gangguan terhadap kawasan yang dilindungi termasuk bahaya dari kebakaran idem idem
1. Stabilitas Ekosistem 1.4. Kondisi keanekaragaman species flora dan.atau fauna di dalam kawasan dilindungi pada berbagai formasi/tipe hutan yang ditemukan di dalam unit manajemen. idem idem
1. Stabilitas Ekosistem 1.5. Intensitas kerusakan struktur dan komposisi species tumbuhan idem idem
1. Stabilitas Ekosistem 1.6. Intensitas dampak kegiatan Kelola produksi terhadap tanah idem idem
1. Stabilitas Ekosistem 1.7. Intensitas dampak kegiatan Kelola produksi terhadap air idem idem
1. Stabilitas Ekosistem 1.8. Efektivitas pengelolaan kerusakan struktur dan komposisi tegakan/hutan idem idem
1. Stabilitas Ekosistem 1.9. Efektivitas teknik pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah idem idem
1. Stabilitas Ekosistem 1.10. Efektivitas teknik pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap air idem idem
1. Stabilitas Ekosistem 1.11. Efektivitas penyuluhan mengenai pentingnya pelestarian ekosistem hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, dampak aktivitas kegiatan pemanenan terhadap ekosistem hutan dan pentingnya pelestarian tumbuhan dan satwa liar endemik/langka/dilindungi idem idem
37

Kriteria Indikator Nilai Score
2. Pengelolaan species dilindungi/ endemik/ langka 2.1. Proporsi luas kawasan dilindungi yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan species endemik/langka/dilindungi atau ekosistem unik (kawasan khusus) serta telah dikukuhkan dan/atau keberadaanya diakui pihak-pihak terkait Baik sekali Baik Cukup Jelek Jelek Sekali A B C D E
2. Pengelolaan species dilindungi/ endemik/ langka 2.2. Efektivitas penyuluhan mengenai pentingnya pelestarian ekosistem hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, dampak aktivitas panen terhadap ekosistem hutan dan pentingnya pelestarian tumbuhan dan satwaliar endemik/langka/dilindungi idem idem
2. Pengelolaan species dilindungi/ endemik/ langka 2.3. Intensitas gangguan terhadap species langka/endemik/dilindungi di dalam kawasan khusus idem idem
2. Pengelolaan species dilindungi/ endemik/ langka 2.4. Kondisi species langka/endemik/dilindungi di dalam kawasan khusus idem idem
2. Pengelolaan species dilindungi/ endemik/ langka 2.5. Intensitas dampak produksi terhadap tumbuhan langka/endemik/dilindungi dan habitatnya idem idem
2. Pengelolaan species dilindungi/ endemik/ langka 2.6. Intensitas dampak kegiatan kelola produksi terhadap satwa liar langka/endemik/dilindungi dan habitatnya idem idem
2. Pengelolaan species dilindungi/ endemik/ langka 2.7. Pengamanan tumbuhan endemik/dilindungi dan habitatnya idem idem
2. Pengelolaan species dilindungi/ endemik/ langka 2.8. Pengamanan satwa liar endemik/dilindungi dan habitatnya idem idem
38
(No Transcript)