Sejarah Kepailitan

1
Sejarah Kepailitan

• Faillisements Verordening (UU Kepailitan)
  (S.1905-217 jo S.1906-348).
• Berlaku hanya untuk golongan Eropa dan Timur
  Asing.
• Aturan Peralihan UUD
• Krisis moneter 1998 - Perubahan atas UU
  Kepailitan Peraturan pemerintah Pengganti
  Undang2 (Perpu) No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan
  atas UU Kepailitan (2 pasal 1)pokok2 perubahan
  dan tambahan dan 2)saat berlakunya UU pengganti,
  yaitu 120 hari sejak Perpu diundangkan.
• Tahun 2004 UU No.37 tahun 2004 tentang
  Kepailitan dan Penundaan Kewajiban membayar Utang.

2
UU No.37 tahun 2004

• Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  (PKPU).
• Pengertian kepailitan Sita umum atas semua
  kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan
  pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah
  pengawasan Hakim Pengawas sbgmn diatur dal UU
  ini. Pasal 1(1)
• Blacks Law Dictionary Bankrupt is the state or
  condition of a person (individual, partnership,
  corporation, municipality) who is unable to pay
  its debt as they are, or become due.

3

• Dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk membayar
  (insolvent)
• Insolvent tidak automatis mengakibatkan pailit
  (tidak seperti di US)-butuh pernyataan
  pengadilan
• Harus ada tindakan nyata untuk mengajukan
  sukarela oleh debitur sendiri atau pihak ketiga
  (seorang kreditur atau lebih, kejaksaan, jika
  debitur adl bank pemohonnya adl BI, jika debitur
  perusahaan efek pemohonnya adalah Badan
  Penyelenggara PM).

4

• Sejak putusan pernyataan pailit oleh pengadilan
  (Pengadilan Niaga) berlakulah ketentuan Ps.1131
  KUHPer.
• Persyaratan Kepailitan
• Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur
• Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang
  telah jatuh waktu dan dapat ditagih
• Dinyatakan pailit dgn putusan pengadilan
• Permohonan sendiri atau permohonan satu atau
  lebih kreditornya.

5
Subyek Kepailitan

• Yang dapat dinyatakan pailit
• Orang perorangan
• Perserikatan2 atau Perkumpulan2 tidak berbadan
  hukum
• Perseroan2, perkumpulan2, koperasi maupun yayasan
  yang berbadan hukum.

6
Pengadilan yang wenang

• Debitur telah meninggalkan Indonesia tempat
  kedudukan terakhir
• Debitur adalah persero atau firmakedudukan firma
  tersebut
• Debitur tidak berkedudukan di Indonesia tetapi
  menjalankan usaha di Indonesia tempat usahanya
  berkedudukan di Indonesia
• Badan hukum kedudukan hukum Badan Hukum
  sebagaimana dalam Anggaran Dasar.

7
Hukum Acara yang Berlaku

• ..kecuali ditentukan lain dengan Undang2, hukum
  acara perdata yang berlaku diterapkan pula
  terhadap Pengadilan Niaga.

8
Jangka Waktu Proses Peradilan

• Kelebihan dari UU Kepailitan yang baru jangka
  waktu yang ditentukan UU (tidak berkepanjangan)
• Ps.4,6,8,9,10,287 dan 288 UU Kepailitan
• Sejak pendaftaran permohonan-pengumuman putusan
  kepailitan34 hari
• Pendaftaran permohonan kasasi-pengumuman putusan
  kasasi 40 hari.

9
Usaha Banding

• Tidak ada tingkat banding
• Terhadap putusan Pengadilan Niaga tingkat
  pertama, khususnya mengenai permohonan pernyataan
  pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang,
  hanya dapat diajukan kasasi pada MA.

10
Peninjauan Kembali

• Peninjauan kembali untuk putusan pernyataan
  pailit yg telah berkekuatan hukum tetap, dengan
  syarat
• Terdapat bukti tertulis penting, yang bila
  diketahui pd tahap sidang sebelumnya akan
  menghasilkan putusan yang berbeda
• Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat
  dalam penerapan hukum.

11
Sifat Dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu

• UU mewajibkan kurator kepailitan untuk
  melaksanakan segala tugas dan wewenangnya untuk
  mengurus dan membereskan harta pailit terhitung
  sejak putusan dijatuhkan walaupun terhadap
  putusan itu diajukan upaya hukum atau putusan itu
  dikoreksi atau dibatalkan oleh suatu putusan yang
  secara hirarkis lebih tinggi.

12
Penyitaan oleh Kreditur Selama Sidang Berlangsung

• Sebelum putusan pernyataan pailit belum
  ditetapkan, setiap kreditur atau kejaksaan dapat
  mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk
• Meletakkan sita jaminan thd sebagian atau seluruh
  kekayaan debitur
• Menunjuk kurator sementara untuk
• Mengawasi pengelolaan usaha debitur
• Mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan
  atau penggunaan kekayaan debitur yang memerlukan
  persetujuan kurator.

13
Harta Pailit

• Kekayaan debitur yang ada pd saat pernyataan
  pailit dijatuhkan dan meliputi seluruh kekayaan
  yang diperoleh selama kepailitan berlangsung.

14
Akibat Hukum Pernyataan Pailit

• Kepailitan mengakibatkan debitur pailit
  kehilangan hak perdatanya untuk menguasai dan
  mengurus harta kekayaan yang telah dimasukan dlm
  harta pailit
• Setiap dan seluruh perjanjian antara debitur
  pailit dgn pihak ketiga sesudah pernytaan pailiy,
  tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali
  perikatan itu mendatangkan keuntungan bagi harta
  kekayaan.

15
Hak Retensi

• Hak yang diberikan kepada kreditur untuk menahan
  kebendaan milik debitur hingga dibayarkan utang
  oleh debitur, tidak akan hapus dengan putusan
  pernyataan kepailitan.

16
Pengurusan Harta Pailit

• Kurator
• Hakim Pengawas
• Panitia Kreditur.

17
Kurator

• Tidak ada definisi
• Pihak yang berhak melakukan pengurusan atas harta
  kekayaan debitur pailit untuk melindungi
  kepentingan debitur pailit sendiri atau pihak
  ketiga
• seluruh gugatan hukum yang bersumber pada hak
  dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit,
  harus diajukan thd atau oleh kurator..

18

• Kurator diangkat oleh Pengadilan bersamaan dgn
  putusan pernyataan kepailitan
• Jika kreditur tidak menentukan kurator Balai
  Harta Peninggalan (BHP) bertindak sbg kurator
• Kurator a)perorangan atau persekutuan perdata
  yang berdomisili di Ind dan mempunyai keahlian
  khusus untuk mengurus dan membereskan harta
  pailit dan b) terdaftar di Depkeh.

19
Hakim Pengawas

• Hakim Pengawas bertugas mengawasi pengurusan dan
  pemberesan harta pailit

20
Panitia Kreditur

• Memberikan nasehat kepada kurator (memeriksa
  pembukuan dan surat2, mengadakan rapat para
  kreditur)
• Terdiri dari 1-3 orang
• Panitia kreditur sementara selama belum ada
  penetapan panitia kreditur tetap
• Panitia kreditur tetap.

21
Tindakan Hukum terhadap Debitur Pailit

• Paksa Badan
• Dinyatakan dalam putusan pailit atau segera
  setelah putusan
• Diajukan oleh Hakim pengawas, kurator, seorang
  kreditur atau lebih setelah mendengar hakim
  pengawas.
• Penahan dilakukan oleh Kejaksaan
• Dimasukan dalam tahanan atau rumah debitur
  sendiri di bwh pengawasan pejabat ttt
• 30 hari sejak diperintahkan, perpanjangan 30 hari
  (setelah mendengar hakim pengawas), perpanjangan
  selanjutnya dgn prosedur yang sama selama2nya 30
  hari

22
Alasan Paksa Badan

• Melanggar
• Meninggalkan tempat tinggal tanpa izin hakim
  pengawas
• Wajib menghadap di muka hakim pengawas jika
  dipanggil untuk memberikan keterangan2
• Upaya debitur
• Dengan atau tanpa uang jaminan berjanji akan
  datang pada panggilan pertama. Jika tidak hadir
  maka uang menjadi bagian keuntungan harta pailit.

23
Pencocokan Utang

• Hakim pengawas menentukan batas akhir pengajuan
  utang, hari, tanggal dan tempat rapat kreditur
  melakukan pencocokan utang
• Kreditur harus memasukan sifat dan jumlah
  piutang, bukti2 dan pernyataan ttg ada tidaknya
  hak istimewa, gadai, hipotik, hak tanggungan, hak
  agunan lain, termasuk hak retensi (kreditur dgn
  hak istimewa, kreditur preferen dan kreditur
  konkuren).
• Debitur wajib datang dalam rapat pencocokan utang.

24
Pemberesan dan penjualan harta pailit

• Kurator melakukan pemberesan dan penjualan harta
  pailit dengan pengawasan hakim pengawas
• Penjualan dilakukan di muka umum kecuali mendapat
  izin lain dari hakim pengawas

25
Rehabilitasi

• Setelah kepailitan, debitur dapat mengajukan
  rehabilitasi ke pengadilan yang dulu memeriksa
  dan menjatuhkan putusan kepailitan dengan
  mengajukan bukti pembayaran semua kreditur
• Rehabilitasi tidak automatis diberikan, harus ada
  permohonan dari debitur atau ahli waris.

26
Pembatalan Putusan dan Pencabutan Kepailitan

• Pembatalan putusan
• Berdasarkan kasasi atau peninjauan kembali
• Harus disampaikan kepada Panitera Pengadilan yang
  akan menyampaikan kpd kurator dan debitur
• Kurator mengumumkan dalam surat-surat kabar.

27

• Pencabutan kepailitan
• Atas anjuran hakim pengawas
• Setelah mendengar panitia kreditur atau setelah
  mendengar debitur pailit.

28
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

• Dimohonkan secara sukarela oleh debitur setelah
  keadaan insolvensi
• Terhadap utang2 dari kreditur konkuren
• PKPU ditetapkan oleh hakim pengadilan
• Prosedur permohonan PKPUprosedur kepailitan
• Melampirkan rencana perdamaian melakukan
  pembayaran keseluruhan atau sebagian atau
  penjadwalan kembali utang2nya
• Jika seluruh kreditur menyetujui rencana
  perdamaian hasilnya perdamaian
• Jika tidak disetujui pemohon PKPU dinyatakan
  pailit.

29
Pengadilan Niaga

• Pengadilan Niaga merupakan bagian dari peradilan
  umum
• Diberi kewenangan khusus untuk menangani perkara
  yg berhubungan dengan kepailitan dan PKPU
• Lokasi sementara di PN Jakpus sampai ada
  pembentukan lebih lanjut oleh Keppres

30

• Pasal 303 UUKepailitan
• Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan
  menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari
  para pihak yang terikat perjanjian yang memuat
  klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi
  dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi
  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ps 2(1) UU
  ini.