KERANGKA PAPARAN

1
KERANGKA PAPARAN
LPSK

• PERLUNYA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• LANDASAN HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI BERBAGAI NEGARA
• PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA DAN
  PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• REKOMENDASI

2

LPSK
  I. LATAR BELAKANG PERLUNYA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN

• Keberadaan Saksi dan Korban sangat penting dan
  menjadi kunci keberhasilan sistim peradilan
  pidana
• Perkembangan kejahatan makin pesat dengan modus
  canggih dan berlintas Negara (Extra Ordinary and
  Trans National Crimes)
• Banyak kejahatan yang tidak terbongkar karena
  ketiadaan Pelapor dan Saksi korban dalam proses
  peradilan
• Tuntutan masyarakat untuk membongkar kajahatan
  dan mendorong perlindungan kepada Pelapor, Saksi,
  dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

3

LPSK

• Saksi dan Korban memiliki peran penting dan
  sebagai Warga Negara perlu mendapatkan jaminan
  terhadap hak-haknya namun belum cukup
  pengaturannya terutama dalam KUHAP
• Perkembangan Sistem Peradilan yang bertujuan
  memenuhi keadilan Korban Retributif Justice
  System ke Restoratif Justice System
•  
• Perlu ada Lembaga yang kredibel untuk
  melaksanakan pemenuhan hak-hak Saksi Korban dan
  membangun kondisi yang nyaman sehingga masyarakat
  bersedia melapor dan bersaksi
• Perlu kerjasama dan dukungan kuat dari Aparat
  Penegak Hukum dan Lembaga terkait dalam
  pemenuhan hak-hak Saksi dan Korban

4
LPSK

• II. LANDASAN HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• A. KONVENSI DAN DEKLARASI INTERNASIONAL (UN
  CONVENTION DECLARATION)
• United Nations Convention Against Corruption 2004
  (Konvensi PBB Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  Tahun 2004 yang telah diratifikasi dalam
  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006)
• United Nations Convention Against Transnational
  Organized Crime (Konvensi PBB Menentang Kejahatan
  Transnasional Terorganisasi telah diratifikasi
  dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009)
• UN Declaration of Basic Principles of Justice for
  Victims of Crime and Abuse of Power (Deklarasi
  PBB Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Untuk
  Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan)

5

• II. LANDASAN HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• A. KONVENSI DAN DEKLARASI INTERNASIONAL (UN
  CONVENTION DECLARATION)
• United Nations Convention Against Corruption 2004
  (Konvensi PBB Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  Tahun 2004 yang telah diratifikasi dalam
  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006)
• United Nations Convention Against Transnational
  Organized Crime (Konvensi PBB Menentang Kejahatan
  Transnasional Terorganisasi telah diratifikasi
  dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009)
• UN Declaration of Basic Principles of Justice for
  Victims of Crime and Abuse of Power (Deklarasi
  PBB Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Untuk
  Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan)

6

• Hal-hal prinsip yang perlu mendapat perhatian
  dari ketentuan dalam konvensi tersebut adalah
•  
• Bahwa setiap Negara wajib melakukan upaya yang
  perlu dilakukan untuk mencegah dan mengatasi
  adanya pembalasan dan intimidasi.yang
  mengakibatkan saksi dan atau Korban ketakutan
  sehingga tidak mempunyai keberanian bersaksi.
• Negara wajib membangun kondisi yang kuat ditengah
  masyarakat sehingga orang mempunyai keberanian
  melapor dan yang terlibat kejahatan bersedia
  bekerjasama dengan aparat penegak hukum.
• Korban diberikan kemudahan dalam mengakses ke
  peradilan pidana dan pelayanan untuk mendapatkan
  penggantian kerugian dan bantuan kesehatan medis
  psikhologis, oleh pelaku tindak pidana atau oleh
  Negara .

7

• B. PERATURAN PERUNDANGAN
•  
• Dalam rangka perlindungan Saksi dan Korban telah
  dilahirkan sejumlah peraturan perundang-undangan
  yang memberikan dasar hukum dan mandat bagi
  pemberian perlindungan saksi dan korban, yaitu
• TAP MPR VIII/2001 tentang Rekomendasi Arah
  Kebijakan Pemberantasan dan PencegahanKorupsi,
  Kolusi, dan Nepotisme,
• - UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang
  diatur lebih lanjut di dalam PP No 2 Tahun 2002
  tentang Tatacara Perlindungan Saksi dan Korban,
•  
• - UU No 15 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
  Pencucian Uang (TPPU), serta PP No 57 Tahun 2003
  tentang perlindungan terhadap Saksi dan Pelapor,
•  
• - UU No 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
  Tindak Pidana Korupsi,
•  
• - UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan
  Terorisme yang diatur lebih lanjut dalam PP
  No 24 tahun 2003,

8

• - UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT,
•  
• - UU No 9 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana
  Perdagangan Orang (TPPO),
• - dan secara khusus pengaturan perlindungan
  saksi dan korban didalam Undang-Undang Nomor 13
  Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
•  
• Kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan
  tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran
  saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana
  yang selanjutnya untuk melaksanakan pemberian
  pelindungan dan bantuan telah dibentuk Lembaga
  Perlindungan Saksi dan Korban.

9

• III. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI BERBAGAI
  NEGARA
• - Program Perlindungan Saksi dan Korban telah
  dilaksanakan oleh sebagian besar Negara-negara
• - Perlindungan Saksi dan Korban menjadi
  Instrumen dalam sistim peradilan pidana pada
  setiap negara untuk mengungkap tindak pidana
• - Pengaturan kelembagaan Perlindungan Saksi dan
  Korban di beberapa Negara bervariasi sesuai
  dengan kebutuhan dan system hukum di
  masing-masing Negara
• Amerika Serikat membentuk program perlindungan
  saksi berdasarkan Witness Protection Act 1984.
  Pelaksanaan perlindungan Saksi di bawah naungan
  Departemen Kehakiman sebagai pelaksana UU
  Perlindungan Saksi dan Korban yang bernama Kantor
  Operasi Penegakan Unit Khusus Perlindungan Saksi
  yang berpartner dengan Kejaksaan Agung, US
  Marshal, FBI, Burau of Prison, pengadila dan
  kantor imigrasi.
• Bentuk-bentuk perlindungan saksi di Amerika
• Status saksi dalam perlindungan dan keberadaannya
  dirahasiakan
• Perlindungan atas keselamatan diri dan keluarga,
• Pengawasan melalui video
• Perlindungan terhadap ekonomi saksi dan
  keluarganya.

10

• IV. PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA
  DAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
• Sebelum adanya UU 13 tahun 2006 Perlindungan
  Saksi dan Korban masih dilakukan secara partsial
  oleh lembaga yang menangani tindak pidana
  tertentu berdasarkan peraturan perundangan
  khusus misal HAM, Korupsi, Pencucian Uang,
  Narkotika, Terorisme.
• Pengaturan mengenai hak perlindungan masih
  terbatas pada perlindungan keamanan kepada Saksi
  dan Korban
• KUHAP yang diundangkan pada tahun 1981 belum
  banyak memuat pengaturan perlindungan saksi dan
  korban oleh karena pada waktu tersebut masih
  belum dirasakan sebagai satu kebutuhan.
• muncul tuntutan agar Saksi dan Korban lebih
  diakui dan diberikan proteksi serta dipenuhi
  hak-haknya dengan pertimbagan
• Banyak perkara tidak terungkap
• Korban tidak berani melapor dan menjadi saksi
• Kekerasan terhadap korban dan saksi sering
  terjadi hak-hak korban terabaikan
• Berdasarkan tuntutan kebutuhan perlindungan saksi
  dan korban maka dibuat Undang-undang Perlindungan
  Saksi dan Korban yang mengatur mengenai hak-hak
  saksi dan korban, tata cara dan lembaga yang
  menangani perlindungan saksi dan korban

11

• 2. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
• LPSK merupakan lembaga mandiri dalam Sistem
  peradilan Pidana yang bertanggung jawab dalam
  menangani pemberian Perlindungan dan bantuan
  terhadap Saksi dan Korban Tindak Pidana.
• LPSK Berfungsi
• Mengkoordinasikan fungsi dan peran perlindungan
  saksi dan korban dalam Sistem Peradilan Hukum
  Pidana
• Menerima permintaan, penyerahan, dan atau
  permohonan untuk dilakukan perlindungan terhadap
  saksi dan atau korban dalam kasus perkara pidana
  tertentu
• Menentukan persyaratan dan wujud perlindungan
  kepada para saksi dan korban sesuai pertimbangan
  yang dilakukan
• Melakukan koordinasi, kerjasama, dan kemitraan
  dengan berbagai pihak dalam proses maupun
  aktivitas perlindungan saksi dan korban
• Melaksanakan pemberian perlindungan dalam bentuk
  pemenuhan hak-hak korban

12
Pasal 5 ayat (1) Hak-hak Saksi dan Korban a.
Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi,
keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari
Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang
akan, sedang, atau telah diberikannya b. Ikut
serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk
perlindungan dan dukungan keamanan c.
Memberikan keterangan tanpa tekanan d. Mendapat
penerjemah e. Bebas dari pertanyaan yang
menjerat f. Mendapatkan informasi mengenai
perkembangan kasus g. Mendapatkan informasi
mengenai putusan pengadilan h. Mengetahui dalam
hal terpidana dibebaskan i. Mendapat identitas
baru j. Mendapatkan tempat kediaman baru k.
Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai
dengan kebutuhan l. Mendapat nasihat hukum
dan/atau m.Memperoleh bantuan biaya hidup
sementara sampai batas waktu perlindungan
berakhir.
13

• PERLINDUNGAN HUKUM
• PASAL 10 UU 13 2006
• (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat
  dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata
  atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau
  telah diberikannya.
• (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus
  yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan
  pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah
  dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya
  dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam
  meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
• (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  tidak berlaku terhadap Saksi, Korban dan pelapor
  yang memberikan keterangan tidak dengan itikad
  baik.

14

• BANTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI
•  
• Korban melalui LPSK dapat mengajukan ke
  pengadilan berupa
• Hak pemberian kompensasi dari Negara dalam kasus
  pelanggaran hak asasi manusia yang berat
• Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang
  menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
• Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi
  diberikan oleh pengadilan.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
  kompensasi dan restitusi diatur melalui Peraturan
  Pemerintah.
•  
• REPARASI KORBAN
• Pengajuan Kompensasi
• Pengajuan Restitusi
• Rehabilitasi (Medis Psikologis)
• Jaminan tidak terulangnya kriminal
• PENDAMPINGAN DALAM PROSES PERADILAN KASUS YANG
  DIHADAPINYA
• ADVOKASI
•  

15

• BEBERAPA CONTOH BENTUK PELAYANAN BANTUAN KEPADA
  KORBAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH LPSK
•  
• Pengajuan Restitusi Kompensasi
• Pengajuan restitusi An. Endang di Magetan, Jawa
  Timur
• Layanan Medis
• Korban An. Fujiyo (gigi rontok dianiaya karena
  melaporkan kasus korupsi yang dilakukan oleh
  Anggota DPR RI), An. Suharno (korban penusukan di
  bagian leher, dada, dan perut karena melaporkan
  kasus korupsi Kepala Desa di Madiun), An. Saipul
  Yeni Suhendri, Fahmi, Agus, Legiono, dan Munawir
  (kasus penganiayaan dan penembakan yang dilakukan
  aparat di Jambi)
• Bantuan layananan medis kepada 400 Korban
  Pelanggaran HAM Berat tahun 1965-1966
• Layanan Psikologis
• Korban An. Dara di Bekasi (korban perkosaan oleh
  kakek dan tetangganya) dan An. Ahme Wiyate
  (perkosaan oleh preman-preman di Depok)
• Bantuan layanan psikhologis kepada 400 Korban
  Pelanggaran HAM Berat tahun 1965-1966

16

• Layanan Jaminan Kriminalnya Tidak Terulang
• Korban An. Arumi Bachsin dalam kasus KDRT
• Layanan Perlindungan Fisik dan Pendampingan dalam
  Proses Peradilan
• Korban An. Charles Mali, dkk di peradilan militer
  Atambua, NTT dalam kasus penganiayaan oleh oknum
  militer dan An. Pitinus Kogoya di Puncakjaya,
  Papua dalam kasus pelanggaran HAM Berat oleh
  oknum TNI.
• Layanan Advokasi
• Memberikan advokasi kepada pihak Polri agar
  mengingatkan para wartawan tidak mengeksploitasi
  berita dari para korban bom di Hotel Marioth
  dalam waktu tertentu.
• Melakukan advokasi kepada pihak Polri agar
  memberikan pengamanan dan pengawalan kepada dr.
  Ambar yang menjadi korban percobaan pembunuhan
  karena mengungkapkan kasus perkara korupsi di
  suatu Perguruan Tinggi di Bandung.

17

•  V. REKOMENDASI
• Perlindungan dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
  menjadi tuntutan untuk Pemenuhannya sebagai
  perwujudan keadilan Korban yang mengalami
  penderitaan dari kejahatan yang menimpanya.
• Pengaturan mengenai hak-hak korban dan tatacara
  untuk memperolehnya perlu lebih diperjelas baik
  dalam Revisi KUHAP maupun dalam Revisi UU 13 2006
• Pengetahuan dan komitmen oleh Pemangku
  Kepentingan perlu diperluas dan ditingkatkan
  terhadap perlindungan dan bantuan kepada Korban
• LPSK sebagai lembaga Negara yang diberikan
  mandat untuk memberikan layanan bantuan kepada
  korban berupaya meningkatkan kapasitas
  kelembagaan dan SDM untuk memberikan bantuan
  kepada Korban
• Dukungan dan kerjasama dari Semua Pihak sangat
  diperlukan untuk mewujudkan hak-hak korban.

18
(No Transcript)
19
Abdul Haris Semendawai, S.H., LLM. (Ketua LPSK
RI)
Lahir di Ulak Baru OKU - Sumatera Selatan, 28
September 1964, menyelesaikan studi S1 di FH
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
(1991) dan Master Hukum di Northwestern
University School of Law (2004) Chicago, USA.
Tamat kuliah di UII, Semendawai bergabung dengan
Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat (LEKHAT)
Yogyakarta (1991-1993) sebagai Direktur
Eksekutif menjadi pengacara satu Law Office di
Yogyakarta (1994-1998) juga aktif sebagai sekjen
the Yogyakarta Young Lawyers Club. Desember 2008
pindah ke Jakarta menjadi pengacara di Lembaga
Studi dan Advocacy Masyarakat (ELSAM 1998-2008)
mulai 1999 2006 menjadi Koordinator Divisi
Pelayanan Hukum ELSAM juga menjadi Koordinator
Tim Advocacy Pembela Aktifis Lingkungan (TAPAL)
Jakarta (2000-2003) sebagai Koordinator Badan
Pengawas Perkumpulan Sawit Watch Bogor
(20042008). Pernah aktif di koalisi masyarakat
sipil untuk advokasi RUU Perlindungan Saksi dan
Korban. Pada tahun 2006-2008 menjadi Koordinator
Koalisi Nasional Revisi KUHP. Terlibat sebagai
anggota Tim Pemerintah dalam penyusunan sejumlah
Peraturan PerUU-an. Pada 2007 diangkat menjadi
Deputi Direktur ELSAM sampai akhirnya terpilih
menjadi Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban(LPSK) periode 2008-2013.