SATPOL PP

1
SATPOL PP

• by Alghiffari Aqsa

2
SEJARAH

• Satpol PP mulai lahir pada tahun 1941 dengan nama
  Dentasemen penjaga kota yang pertama kali
  dibentuk di Kota Yogyakarta, pada Tahun 1948.
  Nama Dentasemen lalu berubah menjadi Polisi
  Pamong Praja dan mulai dibentuk di beberapa
  daerah seperti Jakarta, Kalimantan, Sulawesi dan
  Bali yang akhirnya diikuti daerah lain.Pada
  Tahun 1950 Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
  mengeluarkan surat keputusan tentang Satuan
  Polisi Pamong Praja dan sejak saat itu, Satpol PP
  mulai eksis sebagai satuan penegak Perda. Satpol
  PP mulai dibentuk hingga di tingkat kecamatan dan
  kelurahan di Indonesia.

3
Tujuan Pembentukan

• Dalam upaya penegakkan peraturan daerah inilah,
  pemerintah daerah berwenang untuk membentuk
  Satuan Polisi Pamong Praja.
• (pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 tentang
  Pemerintahan Daerah)

4
DASAR HUKUM

• UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• PP No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan
  Polisi Pamong Praja
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun
  2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional
  Satuan Polisi Pamong Praja.
• Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 35 Tahun 2005
  Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan
  Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.
• PP Nomor. 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi
  Pamong Praja.

5
FUNGSI

• Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman
  dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah
  dan Keputusan Kepala Daerah
• b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan
  penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
  di Daerah
• c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan
  Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
• d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan
  penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
  serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan
  Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara,
  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau
  aparatur lainnya
• e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi
  dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
  Daerah.

6
Wewenang

• a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau
  badan hukum yang menggangguketenteraman dan
  ketertiban umum
• b. melakukan pemeriksaan terhadap warga
  masyarakat atau badan hukum yang melakukan
  pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan
  Kepala Daerah
• c. melakukan tindakan represif non yustisial
  terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang
  melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan
  Keputusan Kepala Daerah.

7
Kewajiban

• a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama,
  hak asasi manusia dan normanorma sosial lainnya
  yang hidup dan berkembang dimasyarakat
• b. membantu menyelesaikan perselisihan warga
  masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan
  ketertiban umum
• c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas
  ditemukannya atau patut diduga adanya tindak
  pidana
• d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau
  patut diduga adanya pelanggaran terhadap
  Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

8
MASALAH

• Banyak Pelanggaran dan kekerasan
• Tidak adanya pengawasan dan adanya impunitas
• Tumpang tindih wewenang dengan kepolisian
• Pemborosan anggaran
• Rekruitment yang tidak jelas dan pendidikan yang
  militeristik

9
PELANGGARAN

• Etika Perilaku /Prinsip-Prinsip Dasar PBB dalam
  Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Bagi Aparat
  Penegak Hukum
• Penggunaan kekuatan yang berlebihan
• Praktek penangkapan yang illegal dan
  sewenang-wenang (arbitary of arrest)
• Penahanan sewenang-wenang (arbitary of detention)
• Penyiksaan dan tindakan merendahkan martabat
  manusia
• Kekerasan terhadap perempuan
• Kekerasan terhadap anak Jalanan
• Kekerasan terhadap Pekerja Seks Komersil dan LGBT
• Kekerasan terhadap aktivis NGO /pembela HAM

10
Bentuk Kekerasan

• 1 Dipukul
• 2 Membakar tempat tinggal
• 3 Merampas tempat usaha
• 4 Pelecehan seksual
• 5 Dibuang ke luar daerah
• 6 Ditendang
• 7 Disundut rokok
• 8 Pemerasan uang
• 9 Penahanan
• 10 Diseret
• 11 diancam
• 12 penangkapan
• 13 dijambak
• 14 digunduli

11
ANGGARAN

• Anggaran APBD DKI Jakarta Unit Kerja Dinas
  Tramtib Perlindungan Masyarakat
• 2005 Rp. 144,9 milyar
• 2007 Rp. 303,2 milyar
• Anggaran 2005-2006 Suku dinas Trantib dan Linmas
  
• Jakarta Pusat 10,628,259,600
• Jakarta Barat 12,933,196,200
• Jakarta Selatan 13,955,977,800
• Jakarta Timur 14,034,354,000
• Jakarta Utara 11,432,578,800

12
Anggaran

• Untuk tahun 2007, anggaran Dinas Trantib telah
  mencapai Rp 303,2 milyar, dan dinas pertamanan
  kota Rp 247,5 milyar.
• Jauh lebih besar dari alokasi anggaran untuk
  Dinas pendidikan dasar yang hanya sebesar Rp 188
  milyar. Bahkan lebih jauh lagi jika dibandingkan
  dengan anggaran Puskesmas seluruh DKI yang hanya
  Rp 200 milyar, atau seluruh rumah sakit di DKI
  yang hanya Rp 122,4 milyar.30
• Sumber
• Yani Sucipto dari Seknas Fitra dalam anggaran
  trantib dalam perspektif pro poor budget 2007

13
Pembubaran

• Alasan mitos ketertiban umum, banyak pelanggaran
  dan kekerasan, tidak adanya pengawasan dan adanya
  impunitas, tumpang tindih wewenang dengan
  kepolisian, pemborosan anggaran, rekruitment yang
  tidak jelas dan pendidikan yang militeristik,
  melanggar HAM dan bertentangan dengan konstitusi.
• Upaya judicial review, legislative atau
  eksekutif review (political will)

14
SOLUSI KEPEGAWAIAN

• Jumlah personil yang dimiliki sekitar 7.300
  personil (DKI Jakarta).
• Sebagian besar Pekerja Tidak Tetap.
• Dialihkan ke dinas lain atau pembentukan dinas
  baru dengan fungsi yang baru.

15
SOLUSI AKTOR PENERTIBAN

• Serahkan penertiban kepada kepolisian.
• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
• Optimalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
• Pengangkatan sebagai Penyidik Pengawai Negeri
  Sipil (PPNS).
• Pasal 149 menyatakan sebagai berikut
• (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat
  diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil
  sesuai dengan ketentuan peraturan
  perundang-undangan.
• (2) Penyidikan dan penuntutan terhadap
  pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh
  pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan
  peraturan perundangundangan.
• (3) Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat
  lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan
  terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.

16
TERIMA KASIH

• YA BASTA !!!