PENYUSUNAN LAPORAN

1
PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN
2
PELAPORAN (1)
A. MAKSUD DAN TUJUAN

• Memberi pemahaman menyusun laporan pelaksanaan
  dan pertanggung jawaban keuangan terkait dengan
  Bantuan
• Memberi pemahamanan dan petunjuk tata cara
  pembukuan dan pelaporan, dokumen
  pertanggungjawaban, dan penghitungan pajak
• Memberi pemahaman dan petunjuk teknis pengadaan
  barang dan jasa

3
PELAPORAN (2)
B. Pentingnya Laporan Kegiatan

• Laporan kegiatan merupakan alat yang penting
  untuk
• Dasar penentuan kebijakan dan pengarahan
  pimpinan.
• Bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya.
• Mengetahui perkembangan dan proses peningkatan
  kegiatan.
• Data sejarah perkembangan satuan yang
  bersangkutan dan lain-lain.

4
PELAPORAN (2)
Macam Laporan Kegiatan

• Ditinjau dari cara penyampaian, terdapat
• Laporan lisan, disampaikan secara lisan, biasanya
  dilakukan hal-hal yang perlu segera disampaikan
  laporan lisan dapat dengan tatap muka, lewat
  telepon , wawancara dan sebagainya.
• Laporan tertulis, disampaikan secara lengkap
  dalam bentuk tulisan.
• 2. Ditinjau dari bahasa yang digunakan, terdapat
  
• Laporan yang ditulis secara populer, yang
  menggunakan kata-kata sederhana, kadang-kadang
  diselingi dengan kalimat humor / lucu.
• Laporan yang ditulis secara ilmiah, sebagai hasil
  peneliti. Biasanya isinya singkat tetapi padat
  dan sistimatis serta logis.

5
PELAPORAN (2)

• 3. Ditinjau dari isinya, dapat dibedakan
• Laporan kegiatan, misalnya pelaksanaan monitoring
  program, pelaksanaan Sosialisasi.
• Laporan perjalanan, misalnya laporan Kunjungan
  dan sebagainya.
• Laporan keuangan, menyangkut masalah penerimaan
  dan penggunaan uang.
• Lain lain.
• Dalam laporan dapat dilampirkan photo-photo
  kegiatan, tanda bukti, surat-surat keterangan dan
  sebagainya ( copy )
• Untuk mempermudah penyusunan laporan sebaiknya
  tetap mengacu pada proposal yang pernah diajukan.
• Memberikan Laporan kegiatan dengan tembusan
  kepada satuan/ lembaga yang terkait. ( dinas
  kab/kot,dinas prop.dll )

6
PELAPORAN (2)
C. PENYUSUN LAPORAN

• Laporan disusun dan ditandatangani oleh Kepala
  Satuan Tugas
• Penyusunan laporan harus mengacu pada sitematika
  pelaporan yang terdapat pada Panduan Pelaksanaan
  Bantuan dan Pedoman Penyusunan Laporan dan
  Pertangunggjawaban Keuangan yang dikeluarkan
  oleh Pemberi Bantuan.
• Laporan yang disusun berisikan tentang laporan
  pelaksanaan program dan penggunaan dana bantuan,
  dan dilengkapi dengan lampiran copy bukti-bukti
  pengeluaran/penggunaan dana.

7
PELAPORAN (3)
LAPORAN AWAL
WAKTU PELAPORAN
LAPORAN AKHIR
8
WAKTU PELAPORAN

• Laporan Awal Laporan tentang waktu/tanggal
  penerimaan dana bantuan ke rekening sekolah dan
  persiapan yang dilakukan penerima sesudah dana
  diterima . Laporan dikirim saat dana cair atau
  paling lambat 1 bulan setelah Bimbingan Teknis

9
WAKTU PELAPORAN

• Laporan Akhir Penyelesaian Pekerjaan/kegiatan
  (100) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
  bantuan yang diterima.
• Laporan dikirim paling lambat 30 hari sejak
  berakhirnya jangka waktu pelaksanaan

10
PELAPORAN (4)
D. SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR

• Bagian Depan.
• Halaman Sampul
• Halaman Identitas Penerima.
• Halaman Pengesahan
• Halaman Kata Pengantar
• Halaman Daftar Isi
• Bagian Isi

• Bab I Perencanaan kegiatan dan Jadwal Kegiatan
• Bab II Susunan Tim Pelaksana ..
• Bab III RAB pelaksanaan kegiatan
• Bab IV Realisasi penggunaan dana bantuan
• Bab V Pelaksanaan dan masalah yang dihadapi
  serta upaya penyelesaiannya

• Lampiran Rekapitulasi hasil pendataan

11
PELAPORAN (6)
E. PENGIRIMAN LAPORAN

• Laporan dibuat rangkap 4 (empat) dalam format
  ukuran kertas A4 dijilid rapi,
• 1 (satu) asli sebagai pertinggal untuk
  Penerima/Lembaga,
• 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan
  Kabupaten/Kota,
• 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan
  Provinsi,
• 1 (satu) copy dikirimkan kepada Sekretariat
  Direktorat Jenderal Dikdas.
• Alamat
• .

12
PENGELOLAAN DANA BANTUAN
13
PENGELOLAAN DANA BANTUAN
A. PEMANFAATAN DANA
( Sesuai dengan Juklak/Juknis )
B. PENGGUNAAN DANA
Semua pengeluaran dinyatakan sah apabila ada
bukti-bukti yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku . ( Sesuai dengan Juklak/Juknis )
14
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
15
BUKTI-BUKTI TRANSAKSI (1)

• Bukti pembelian digunakan untuk Pengadaan
  Barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.
  5.000.000,00 (lima juta rupiah)
• Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/jasa
  dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00
  (sepuluh juta rupiah)
• Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk
  Pengadaan Barang/jasa dengan nilai sampai dengan
  Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
• Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan
  Barang/jasa dengan nilai di atas Rp.
  100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

16
BUKTI-BUKTI TRANSAKSI (2)

• Jumlah nilai nominal uang harus sama dengan
  jumlah terbilang
• Bea Meterai Pembelian Rp. 250.000,00 s/d Rp.
  1.000.000,00 dilengkapi dengan materai Rp 3000,
  sedangkan pembelian Rp.1.000.000,00 ke atas
  dilengkapi materai Rp. 6000
• Bukti Pajak dapat berupa Bukti setor pajak dari
  Kantor Pajak setempat dan/atau Faktur Pajak
• Faktur Pembelian Barang harus dilengkapi pada
  setiap transaksi pembelian barang.

17
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMBUKUAN (1)
A. BUKU KAS UMUM (BKU)

• Seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dicatat/
  dibukukan dalam Buku Kas Umum

• Pembukuan Buku Kas Umum dilakukan setelah
  transaksi terjadi/saat pembayaran dilakukan
  berdasarkan tersedianya uang dalam kas/bank.

• Penutupan buku kas dilaksanakan pada setiap akhir
  bulan/akhir kegiatan dibuktikan dengan Berita
  Acara Pemeriksaan Kas (BAPK) yang ditandatangani
  oleh Kepala dan Bendaharawan

18
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMBUKUAN (2)
B. PEMBUKUAN

• Buku Kas Umum (BKU)
• mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan
  penerimaan maupun pengeluaran dalam bentuk kas
  melalui pembelanjaan baik bahan/upah/honor yang
  dibayar secara tunai oleh bendahara.

• Buku Pembantu (BP)
• mencatat semua transaksi yang berkaitan
  penggunaan dana, misalnya pembelian barang.

• Buku Pembantu Pajak (BP Pajak)
• mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan
  kegiatan perpajakan (penerimaan dan penyetoran
  pajak).

19
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMBUKUAN (3)
BUKU BENDAHARA PENGELUARAN BANTUAN PENDIDIKAN
KARAKTER BANGSA MELALUI KEGIATAN
EKSTRAKURIKULER TAHUN 2011
CONTOH COVER BKU

.. PEMERINTAH KABUPATEN
PROVINSI .. JALAN
. TELEPON (..)..
20
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMBUKUAN (4)
BUKU KAS UMUM (BKU) Nama Lembaga
(1) Kabupaten/Kota
(2) Provinsi
(3) Jenis Bantuan Bantuan
........tahun 2011 Besar Bantuan
Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal
Terima Bantuan ........
(4) Tanggal Terakhir Transaksi
(5) Tanggal, No SP Revisi
RAB (6) Tahun Anggaran
2011 Pemberi Bantuan Sekretariat
,..2011 Kepala
.. Bendahara,
NIP. NIP.
CONTOH HALAMAN MUKA BKU
21
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMBUKUAN (5)
CONTOH HALAMAN ISI BUKU KAS UMUM
Tanggal No. Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

22
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMBUKUAN (6)
C. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS Pada hari
ini..tanggal.bulan . Tahun.
Yang bertanda tangan dibawah ini Nama
.. Jabatan Kepala ....................
..... Selaku Kepala ........ sebagai atasan
langsung bendaharawan telah melakukan pemeriksaan
setempat kepada Nama Jabatan
Bendaharawan Berdasarkan hasil pemeriksaan
bukti-bukti yang berada dalam pengawasan itu,
kami menemukan kenyataan sebagai berikut Uang
kertas lembaran sejumlah ......
Rp............. Uang logam sejumlah
. Rp. Saldo pada
Bank, sejumlah........ Rp.......
......... ------------------------------
() Total Rp. ........ Saldo uang
menurut Buku Kas Umum dan sebagainya Rp.......
...... ----------------------------- (-
) Perbedaan antara KAS dan BUKU Rp Yang
diperiksa ,...................2010 Bend
ahara, Kepala ....................
NIP. NIP
.
23
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMBUKUAN (7)
D. BUKU PEMBANTU PENGELUARAN
BUKU PEMBANTU ..(1) Nama Sekolah (2) Kabupaten/Kota (3) Provinsi (4) Jenis Bantuan Bantuan ................................tahun 2011 Besar Bantuan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal Terima Bantuan (5) Tanggal Terakhir Transaksi (6) Tanggal, No SP Revisi RAB (7) Tahun Anggaran 2011 Pemberi Bantuan Sekretariat .. BUKU PEMBANTU ..(1) Nama Sekolah (2) Kabupaten/Kota (3) Provinsi (4) Jenis Bantuan Bantuan ................................tahun 2011 Besar Bantuan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal Terima Bantuan (5) Tanggal Terakhir Transaksi (6) Tanggal, No SP Revisi RAB (7) Tahun Anggaran 2011 Pemberi Bantuan Sekretariat .. BUKU PEMBANTU ..(1) Nama Sekolah (2) Kabupaten/Kota (3) Provinsi (4) Jenis Bantuan Bantuan ................................tahun 2011 Besar Bantuan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal Terima Bantuan (5) Tanggal Terakhir Transaksi (6) Tanggal, No SP Revisi RAB (7) Tahun Anggaran 2011 Pemberi Bantuan Sekretariat .. BUKU PEMBANTU ..(1) Nama Sekolah (2) Kabupaten/Kota (3) Provinsi (4) Jenis Bantuan Bantuan ................................tahun 2011 Besar Bantuan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal Terima Bantuan (5) Tanggal Terakhir Transaksi (6) Tanggal, No SP Revisi RAB (7) Tahun Anggaran 2011 Pemberi Bantuan Sekretariat .. BUKU PEMBANTU ..(1) Nama Sekolah (2) Kabupaten/Kota (3) Provinsi (4) Jenis Bantuan Bantuan ................................tahun 2011 Besar Bantuan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal Terima Bantuan (5) Tanggal Terakhir Transaksi (6) Tanggal, No SP Revisi RAB (7) Tahun Anggaran 2011 Pemberi Bantuan Sekretariat .. BUKU PEMBANTU ..(1) Nama Sekolah (2) Kabupaten/Kota (3) Provinsi (4) Jenis Bantuan Bantuan ................................tahun 2011 Besar Bantuan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal Terima Bantuan (5) Tanggal Terakhir Transaksi (6) Tanggal, No SP Revisi RAB (7) Tahun Anggaran 2011 Pemberi Bantuan Sekretariat ..
Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

24
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMBUKUAN (8)
E. BUKU PEMBANTU PAJAK
BUKU PEMBANTU PAJAK Nama Sekolah (1) Kabupaten/Kota (2) Provinsi (3) Jenis Bantuan Bantuan .... tahun 2011 Besar Bantuan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal Terima Bantuan (4) Tanggal Terakhir Transaksi (5) Tanggal, No SP Revisi RAB (6) Tahun Anggaran 2011 Pemberi Bantuan Direktorat Pembinaan BUKU PEMBANTU PAJAK Nama Sekolah (1) Kabupaten/Kota (2) Provinsi (3) Jenis Bantuan Bantuan .... tahun 2011 Besar Bantuan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal Terima Bantuan (4) Tanggal Terakhir Transaksi (5) Tanggal, No SP Revisi RAB (6) Tahun Anggaran 2011 Pemberi Bantuan Direktorat Pembinaan BUKU PEMBANTU PAJAK Nama Sekolah (1) Kabupaten/Kota (2) Provinsi (3) Jenis Bantuan Bantuan .... tahun 2011 Besar Bantuan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal Terima Bantuan (4) Tanggal Terakhir Transaksi (5) Tanggal, No SP Revisi RAB (6) Tahun Anggaran 2011 Pemberi Bantuan Direktorat Pembinaan BUKU PEMBANTU PAJAK Nama Sekolah (1) Kabupaten/Kota (2) Provinsi (3) Jenis Bantuan Bantuan .... tahun 2011 Besar Bantuan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal Terima Bantuan (4) Tanggal Terakhir Transaksi (5) Tanggal, No SP Revisi RAB (6) Tahun Anggaran 2011 Pemberi Bantuan Direktorat Pembinaan BUKU PEMBANTU PAJAK Nama Sekolah (1) Kabupaten/Kota (2) Provinsi (3) Jenis Bantuan Bantuan .... tahun 2011 Besar Bantuan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal Terima Bantuan (4) Tanggal Terakhir Transaksi (5) Tanggal, No SP Revisi RAB (6) Tahun Anggaran 2011 Pemberi Bantuan Direktorat Pembinaan BUKU PEMBANTU PAJAK Nama Sekolah (1) Kabupaten/Kota (2) Provinsi (3) Jenis Bantuan Bantuan .... tahun 2011 Besar Bantuan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal Terima Bantuan (4) Tanggal Terakhir Transaksi (5) Tanggal, No SP Revisi RAB (6) Tahun Anggaran 2011 Pemberi Bantuan Direktorat Pembinaan BUKU PEMBANTU PAJAK Nama Sekolah (1) Kabupaten/Kota (2) Provinsi (3) Jenis Bantuan Bantuan .... tahun 2011 Besar Bantuan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal Terima Bantuan (4) Tanggal Terakhir Transaksi (5) Tanggal, No SP Revisi RAB (6) Tahun Anggaran 2011 Pemberi Bantuan Direktorat Pembinaan BUKU PEMBANTU PAJAK Nama Sekolah (1) Kabupaten/Kota (2) Provinsi (3) Jenis Bantuan Bantuan .... tahun 2011 Besar Bantuan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal Terima Bantuan (4) Tanggal Terakhir Transaksi (5) Tanggal, No SP Revisi RAB (6) Tahun Anggaran 2011 Pemberi Bantuan Direktorat Pembinaan BUKU PEMBANTU PAJAK Nama Sekolah (1) Kabupaten/Kota (2) Provinsi (3) Jenis Bantuan Bantuan .... tahun 2011 Besar Bantuan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal Terima Bantuan (4) Tanggal Terakhir Transaksi (5) Tanggal, No SP Revisi RAB (6) Tahun Anggaran 2011 Pemberi Bantuan Direktorat Pembinaan BUKU PEMBANTU PAJAK Nama Sekolah (1) Kabupaten/Kota (2) Provinsi (3) Jenis Bantuan Bantuan .... tahun 2011 Besar Bantuan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal Terima Bantuan (4) Tanggal Terakhir Transaksi (5) Tanggal, No SP Revisi RAB (6) Tahun Anggaran 2011 Pemberi Bantuan Direktorat Pembinaan
Tanggal Nomor Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Penerimaan (Debet) Penerimaan (Debet) Penerimaan (Debet) Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
Tanggal Nomor Bukti Uraian PPN PPh Psl 21 PPh Psl 22 PPh Psl 23 Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMBUKUAN
(2)
F. BUKTI-BUKTI PENGELUARAN
Kwitansi dan faktur/nota dibundel, disimpan
secara rapi dan teratur berdasarkan tanggal dan
nomor agar mudah dicari guna keperluan pelaporan
dan pemeriksaan
G. KWITANSI

• Harus dibubuhi materai sesuai ketentuan
• - Transaksi 250 rb s.d. 1 Jt ? materei Rp.
  3.000,-
• - Transaksi 1 Jt ? materei Rp. 6.000,-
• Dilampiri faktur/nota rincian barang yang dibeli
• Harus memuat uraian/ keperluan pembayaran
• Ditandatangani pihak penerima barang
• Diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran

26
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMBUKUAN
(2)
27
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMBUKUAN
(2)
CONTOH FAKTUR/NOTA (Diakuai Auditor)
,. 2011 Kepada .. di. Faktur/Nota nomor .. ,. 2011 Kepada .. di. Faktur/Nota nomor .. ,. 2011 Kepada .. di. Faktur/Nota nomor .. ,. 2011 Kepada .. di. Faktur/Nota nomor .. ,. 2011 Kepada .. di. Faktur/Nota nomor ..
No Uraian/Jenis Barang Jumlah Barang/Satuan Harga satuan (Rp) Jumlah Harga ( Rp)
1. dst.
Jumlah Rp. Jumlah Rp. Jumlah Rp. Jumlah Rp.
Pajak Rp. Pajak Rp. Pajak Rp. Pajak Rp.
Total Harga Rp. Total Harga Rp. Total Harga Rp. Total Harga Rp.
Barang telah diterima Toko/CV/PT.. Dengan Baik Oleh Nama Jelas Tandatangan Nama Jelas Tanda Tangan Barang telah diterima Toko/CV/PT.. Dengan Baik Oleh Nama Jelas Tandatangan Nama Jelas Tanda Tangan Barang telah diterima Toko/CV/PT.. Dengan Baik Oleh Nama Jelas Tandatangan Nama Jelas Tanda Tangan Barang telah diterima Toko/CV/PT.. Dengan Baik Oleh Nama Jelas Tandatangan Nama Jelas Tanda Tangan Barang telah diterima Toko/CV/PT.. Dengan Baik Oleh Nama Jelas Tandatangan Nama Jelas Tanda Tangan
28
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK
29
PERHITUNGAN PAJAK (1)

• PPh (Pajak Penghasilan)
• Khusus untuk Pajak penghasilan atas honorarium
  PNS (PPh Ps. 21) bagi PNS dengan golongan III
  IV dikenakan Tarif Pajak sebesar 15 (Keputusan
  Dirjen Pajak No. 545/PJ./2000)
• Contoh
• Jumlah honor Rp 50.000,00
• Potongan pajak (PPh.Ps.21)
• sebesar 15 Rp 7.500,00(-)
• Jumlah diterima Rp 42.500,00

30
PERHITUNGAN PAJAK (2)

• PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
• Untuk pengadaan barang/bahan yang nilainya di
  atas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang
  dilakukan oleh Wajib Pajak non Bendaharawan
  Pemerintah dikenakan pajak pertambahan nilai
  (PPN) dengan perhitungan sbb
• Misalnya,
• Jumlah transaksi/nilai pengadaan barang/bahan Rp
  1.500.000,00
• Jika Harga Setelah Pajak
• NDPK 100/110 x Rp 1.500.000,00 Rp 1.363.636,36
• Potongan pajak PPN 10 x Rp 1.363.636,36 Rp
  136.363,64
• Jika Harga Sebelum Pajak
• PPN 10 x Rp 1.500.000,00

31
PERHITUNGAN PAJAK (3)

• PPN dan PPh. Ps. 22 untuk Bendaharawan Pemerintah
  (Khusus Negeri)
• Untuk pengadaan barang/bahan yang nilainya di
  atas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang
  dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah dikenakan
  pemotongan pajak yang terdiri dari PPN dan PPh.
  Ps. 22 dengan perhitungan sbb
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
• Jumlah transaksi/nilai pengadaan barang/bahan Rp
  1.500.000,00
• NDKP 100/110 x Rp 1.500.000,00 Rp
  1.363.636,36
• Potongan pajak PPN 10 x Rp 1.363.636,36 Rp
  136.363,64
• Pajak penghasilan atas pengadaan barang (PPh. Ps.
  22)
• Potongan pajak (PPh.Ps.22) 1,5 x (Nilai
  transaksi PPN)
• 1,5 x (Rp 1.500.000,00 Rp136.363,64)
• 1,5 x Rp 1.363.636,36
• Rp 20.454,55

32
PENGADAAN BARANG DAN JASA
33
PENGADAAN BARANG DAN JASA (1)

• Pengadaan Barang/Jasa sesuai Perpres 54 th 2010
  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Pelaksanaan Pengadaan
• Swakelola
• Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
• Pelelangan umum
• Pelelangan sederhana
• Penunjukkan langsung
• Pengadaan langsung
• Kontes/sayembara

34
PENGADAAN BARANG DAN JASA (2)

• Metode yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa
  adalah Pengadaan Langsung karena Nilai Bantuan
  sebesar Rp 50.000.000 lt Rp 100.000.000
• Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa
  langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa
  melalui Pelelangan/Seleksi.
• Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu)
  orang Pejabat Pengadaan

35
PENGADAAN BARANG DAN JASA (3)

• Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap
  Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
  Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000
  dengan ketentuan
• merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I
• teknologi sederhana
• risiko kecil dan/atau
• dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha
  orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil
  serta koperasi kecil,

36
PENGADAAN BARANG DAN JASA (4)

• Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga
  yang berlaku di pasar
• Tahapan Pengadaan Langsung
• survei harga pasar dengan cara membandingkan
  minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan
  Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda
• membandingkan harga penawaran dengan HPS dan
• klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya.
• Pengaturan jadwal/waktu Pengadaan Langsung
  diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pengadaan

37
any question?