LOKAKARYA PERPAJAKAN

1
LOKAKARYA PERPAJAKANseri PPN
TaxSys - PUSAKA

• BREVET PAJAK A B
• UNTUK BADAN URUSAN LOGISTIK
• (Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Pajak
• Dengan Baik Benar, Disesuaikan Dengan Ketentuan
  Perpajakan Up Date)
• By
• Muh. Mustafid Amna, Ak., C.P.A., B.K.P
• Sapto Windi Argo, S.E., B.K.P
• MEDAN, 13-14 JANUARI 2011

PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING SERTA TATA
CARA PENGISIAN DAN PELAPORAN SPT TAHUN 2010 DAN
KESIAPAN PELAPORAN SPT TAHUNAN BERDASARKAN
KETENTUAN TERBARU TAHUN 2011
2
PEMBELIAN
PENJUALAN
Faktur
Faktur
Harga Jual 200 jt PK 20
jt Jumlah 220 jt
Harga Beli 150 jt PM 15
jt Jumlah 165 jt
Pajak Keluaran 20 jt Pajak Masukan 15
jt Kurang Setor 5 jt
Lapor SPT Masa
KPP
3
SYARAT PENYERAHAN BARANG/JASA TERUTANG PPN

• 1. Ada Proses Penyerahan (PASAL 1A),
• 2. Yang Diserahkan BKP/JKP (PASAL 4A),
• 3. Yang Diserahkan Oleh PKP,
• 4. Yang Diserahkan Di Dalam Daerah Pabean ,
• 5. Yang Diserahkan Di Dalam Kerangka Usaha.

4
PROSES PENYERAHAN BKP (Pasal 1A UU PPN)

• 1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu
  perjanjian
• 2. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian
  sewa beli perjanjian leasing
• 3. Penyerahan BKP kepada pedagang
  perantara/melalui juru lelang
• 4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma
  atas BKP
• 5. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan
  semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih
  tersisa pada saat pembubaran perusahaan,
• sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut
  menurut ketentuan dapat dikreditkan
• 6. penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang/sebaliknya
  dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang
• 7. Penyerahan Barang Kena Pajak secara
  konsinyasi.
• 8. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha
  Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan
  yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang
  penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha
  Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang
  Kena Pajak.

5
YANG DISERAHKAN BKP/JKP (Pasal 4A UU PPN PP
144 Th. 2000)

• Ada 4 Kelompok Jenis Barang Non BKP
• 1. Barang hasil pertambangan atau hasil
  pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
• 2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat
  dibutuhkan oleh rakyat banyak
• 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel,
  restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya
  meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi
  di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan
  minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau
  katering dan
• 4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

6
YANG DISERAHKAN BKP/JKP (Pasal 4A UU PPN PP
144 Th. 2000)

• Ada 17 Kelompok Jenis Jasa Non JKP
• 1. Jasa pelayanan kesehatan medik
• 2. Jasa pelayanan sosial
• 3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
• 4. Jasa keuangan
• 5. Jasa asuransi
• 6. Jasa keagamaan
• 7. Jasa pendidikan
• 8. Jasa kesenian dan hiburan
• 9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
• 10. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di
  air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang
  menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa
  angkutan udara luar negeri
• 11. Jasa tenaga kerja
• 12. Jasa perhotelan
• 13. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam
  rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

7
YANG DISERAHKAN BKP/JKP (Pasal 4A UU PPN PP
144 Th. 2000)

• Ada 17 Kelompok Jenis Jasa Non JKP
• 14. Jasa penyediaan tempat parkir
• 15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang
  logam
• 16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos dan
• 17. Jasa boga atau katering.

8
OBJEK PPN (Pasal 4, Pasal 16 C, Pasal 16 D)

• Ada 10 Objek PPN
• 1. Penyerahan BKP Di Dalam Daerah Pabean O/
  Pengusaha
• 2. Penyerahan JKP Di Dalam Daerah Pabean O/
  Pengusaha
• 3. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari LDP Ke
  DDP
• 4. Pemanfaatan JKP Dari LDP Ke DDP
• 5. Impor BKP
• 6. Ekspor BKP Berwujud O/ PKP
• 7. Ekspor BKP Tidak Bewujud O/ PKP
• 8. Ekspor JKP O/ PKP
• 9. Kegiatan Membangun Sendiri Yg Dilakukan Tidak
  Dalam Rangka Kegiatan Usahanya
• 10. Penyerahan Aktiva Bekas, kecuali atas
  penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak
  dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam
  Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

9
YANG DISERAHKAN OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

• Yang dimaksud PKP adalah Pengusaha yang selama
  satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena
  Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah
  peredaran bruto dan atau penerimaan bruto lebih
  dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
  Dasar Hukum PMK-68/PMK.03/2010.
• Konsekuensi PKP
• 1. Memungut PPN --------? Terbitkan FP
• 2. Menyetor PPN -----------? SSP
• 3. Melapor PPN -------------? SPT 1107 / 1108
• 4. Memfile Dokumen -----? Hard/Soft Copy, Selama
  10 Tahun

10
YANG DISERAHKAN DI DALAM DAERAH PABEAN( Pasal
1 UU PPN )

• Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia
  yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang
  udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di
  Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang
  di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur
  mengenai kepabeanan.
• -? Seluruh wilayah NKRI (termasuk kawasan
  berikat) adalah Daerah Pabean.
• -? Hanya penyerahan dilakukan di wilayah NKRI
  saja, pembayaran bisa dilakukan dimana saja.
• -? PEMBAYARAN DILAKUKAN DI NKRI TETAPI PENYERAHAN
  DILAKUKAN DI LUR NEGERI, TERUTANG PPN ?

11
FASILITAS PPN( Pasal 16 B )

Secara Umum Penyerahan Barang/Jasa
Tidak Terutang PPN
Terutang PPN
Tarif/DPP Normal
Tidak Dipungut
Tarif /DPP Nilai Lain
Ada Fasilitas
Dibebaskan
12
FASILITAS PPN PPN DIBEBASKAN

• Fasilitas PPN Dibebaskan Diberikan Atas
• - Impor BKP (Tertentu)
• -? Lihat PP 146 Th. 2000 Jo. PP 38 Th. 2003
• - Penyerahan BKP (Tertentu)
• -? Lihat PP 146 Th. 2000 Jo. PP 38 Th. 2003
• - Penyerahan JKP (Tertentu)
• -? Lihat PP 146 Th. 2000 Jo. PP 38 Th. 2003
• - Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu Yang
  Bersifat Strategis
• -? Lihat PP 7 Th. 2007 Jo. PP 31 Th. 2007

13
FASILITAS PPN PPN TIDAK DIPUNGUT

• Fasilitas PPN Tidak Dipungut Diberikan Atas
• - Pelaksanaan Projek Pemerintah Yang Dibiayai
  Oleh Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
• -? Lihat PP Nomor 42 Th. 1995 Jo. PP Nomor 25
  Th. 2001
• - Pelaksanaan Proyek Pemerintah Untuk
  Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan
  Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh
  Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera
  Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami
  Yang Dibiayai Hibah Luar Negeri
• -? Lihat PMK 43/PMK.03/2007
• - Penyerahan BKP Ke Pulau Batam Pulau-Pulau
  Disekitarnya Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan
  berikat
• -? Lihat PP 63 Th. 2003 Jo. PP 30 Th. 2005
• - Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
• -? Lihat KEP-229/PJ./2001

14
FAKTUR PAJAK

• PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap
  penyerahan BKP/JKP.
• Lihat
• Faktur Pajak Standar -? PER-13/PJ./2010
• Faktur Pajak Sederhana -? KEP-524/PJ./2000 Jo.
  KEP-425/PJ./2001 Jo. KEP-128/PJ./2004, Jo.
  PER-97/PJ./2005
• Faktur Pajak Gabungan -? PER-13/PJ./2010
• Dokumen Lain -? PER-10/PJ./2010

FAKTUR PAJAK
F P STANDAR
F P SEDERHANA
F P GABUNGAN
DOK. LAIN
15
FAKTUR PAJAK STANDAR(Pasal 13 Ayat 5 UU PPN)

• Paling sedikit memuat
• a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang
  menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena
  Pajak
• b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak
  pembeli Barang Kena Pajak dan atau penerima Jasa
  Kena Pajak
• c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau
  Penggantian, dan potongan harga
• d. PPN yang dipungut
• e. PPnBM yang dipungut
• f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur
  Pajak
• g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak
  menandatangani Faktur Pajak.

16
KODE NOMOR SERI FAKTUR PAJAK STANDAR

• YANG LAMA
• YANG BARU
• Kode
• Transaksi

ABCDE - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Kode Huruf
Kode KPP
Nomor Urut
0 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahun Penerbitan
Nomor Urut
Kode Cabang
Kode Status
Nomor Seri FP Standar
Kode FP Standar
17
KODE TRANSAKSI

• 01? Peny. Kpd Selain Pemungut PPN
• 02? Peny. Kpd Pemungut Bendaharawan
• 03 ? Peny. Kpd Pemungut PPN lainnya
• 04 ? Peny. Kpd Selain Pemungut PPN, yg
  menggunakan DPP Nilai Lain
• 05 ? Selain Pemungut PPN, yang PM-nya di-Deemed
• 06 ? Peny. Kpd Selain Pemungut PPN, Peny. Lainnya
  (Tarif selain 10)
• 07 ? Peny. Kpd Selain Pemungut PPN, yg PPN-nya
  Tdk Dipungut
• 08 ? Peny. Kpd Selain Pemungut PPN, yg dibebaskan
  dr PPN
• 09 ? Peny. Kpd Selain Pemungut PPN, Peny. Aktiva
  Bekas

18
KODE STATUS
0 ? FAKTUR PAJAK NORMAL 1 ? FAKTUR PAJAK
PENGGANTI
TAHUN PENERBITAN
Diisi dengan Tahun diterbitkannya Faktur Pajak
Standar
Tahun 2010 ? diisi dengan 10 Tahun 2011 ? diisi
dengan 11.
19
Nomor Urut FP Standar

• Dibuat secara berurutan tanpa membedakan Kode
  Transaksi, Status, dan mata uang
• Dimulai dari No.Urut 1 pada setiap awal tahun
  kalender mulai bulan Januari, kecuali bagi PKP
  yang baru dikukuhkan dimulai sejak Masa Pajak
  dikukuhkan
• Dalam hal sebelum Januari tahun berikutnya,
  No.Urut telah mencapai 99999999, maka dimulai
  lagi dari No. Urut 1, dan PKP wajib menyampaikan
  surat pemberitahuan ke KPP, paling lmaa pada
  akhir bulan berikutnya setelah bulan Nomor Urut
  00000001 digunakan kembali.

20
KODE CABANG
PKP yg telah melakukan pemusatan PPN terutang, yg
a. Sistem penerbitan FP-nya belum
online b. Kantor Pusat / Cabang ada yang sbg
Pengusaha di KB dan/atau mendapat fasilitas
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor an/atau berada di
Kawasan Ekonomi Khusus.
Kode Cabang diisi sendiri secara berurutan kode
'000' untuk Kantor Pusat dan dimulai dari kode
'001' untuk Kantor Cabang
Menyampaikan Pemberitahuan paling lambat akhir
bulan berikutnya setelah bulan penggunaan Kode
Cabang
PKP Lainnya
Kode Cabang diisi kode 000
21
PENANDATANGANAN FAKTUR PAJAK

• Surat pemberitahuan ttg. pejabat yang berhak
  menandatangani FP contoh tanda tangan, paling
  lambat akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat
  tersebut mulai melakukan penandatanganan Faktur
  Pajak
• Dalam hal Penandatangan Pihak lain ? surat
  kuasa.

22
SAAT PENERBITAN FAKTUR PAJAK

• Faktur Pajak harus dibuat pada
• a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
  penyerahan Jasa Kena Pajak
• b. saat penerimaan pembayaran dalam hal
  penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan
  Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan
  Jasa Kena Pajak
• c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal
  penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau
• d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan
  Peraturan Menteri Keuangan
• Faktur Pajak (Gabungan) diterbitkan meliputi
  seluruh penyerahan yg dilakukan kpd pembeli BKP
  atau penerima JKP yg sama selama 1 bulan
  kalender. Faktur Pajak harus dibuat paling lama
  pada akhir bln penyerahan.

23
PENGISIAN FAKTUR PAJAK

• Lengkap
• Jelas dan
• Benar.

Faktur Pajak Cacat
Tidak
PKP Penjual
PKP Pembeli
Ya
Tidak Dapat Dikreditkan
Sanksi Psl 14 (4) UU KUP
Bukti Pengkreditan Pajak Masukan
24
FAKTUR PAJAK CACAT

• Isi tidak lengkap dan jelas sesuai Pasal 13 ayat
  (5) UU PPN
• Diterbitkan setelah 3 bulan sejak saat seharusnya
  dibuat
• Ditandatangani oleh bukan pejabat/kuasa yang
  ditunjuk
• Tidak / terlambat memberitahukan Pejabat/Kuasa yg
  berhak menandatangani FP
• Kode dan No.Seri FP, tidak sesuai ketentuan
• Tidak / terlambat memberitahukan Kode Cabang,
  penambahan / penghentiannya
• Mengubah peruntukan Kode Cabang
• Nomor urut tidak dimulai dari 1 pada awal tahun
• Penggantian/pembatalan FP tidak dibuat sesuai
  ketentuan

25
FAKTUR PAJAK CACAT

• PENGECUALIAN FAKTUR PAJAK TIDAK DIKENAKAN
  SANKSI DLM HAL FAKTUR PAJAK TIDAK MEMUAT
  KETERANGAN MENGENAI
• a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak
  pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa
  Kena Pajak atau
• b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak
  pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa
  Kena Pajak, dan nama dan tandatangan yang berhak
  menandatangani Faktur Pajak untuk
• Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.
• NAMUN DEMIKIAN, FAKTUR PAJAK TERSEBUT MERUPAKAN
  FAKTUR PAJAK YG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN BAGI
  PENERIMA

26
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN(Pasal 9 UU PPN)

• Pajak Masukan (PM) dalam suatu Masa Pajak
  dikreditkan dengan Pajak Keluaran (PK) dalam Masa
  Pajak yang sama.
• Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan
  Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan
  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)
  dan ayat (9) UU PPN.
• Apabila dalam suatu Masa Pajak, PK lebih besar
  daripada PM, maka selisihnya merupakan PPN yang
  harus dibayar oleh PKP.
• Apabila dalam suatu Masa Pajak, PM yang dapat
  dikreditkan lebih besar daripada PK, maka
  selisihnya merupakan kelebihan pajak yang
  dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
  RESTITUSI dpt diajukan pada akhir tahun buku.

27
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN(Pasal 9 UU PPN)

• Apabila dalam suatu Masa Pajak, PKP selain
  melakukan penyerahan yang terutang pajak juga
  melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak,
  sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak
  dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya,
  maka jumlah PM yang dapat dikreditkan adalah PM
  yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang
  pajak.
• Apabila dalam suatu Masa Pajak, PKP selain
  melakukan penyerahan yang terutang pajak juga
  melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak,
  sedangkan PM untuk penyerahan yang terutang pajak
  tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah
  PM yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang
  terutang pajak dihitung dengan menggunakan
  pedoman yang diatur dengan PMK.

28
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN(Pasal 9 UU PPN)

• PM tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran
  untuk
• a. perolehan BKP/JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan
  sebagai PKP
• b. perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai
  hubungan langsung dengan kegiatan usaha
• c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor
  sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi
  kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan
• d. pemanfaatan BKP tidak berwujud atau
  pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum
  Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP

29
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN(Pasal 9 UU PPN)

• e. perolehan BKP/JKP yang Faktur Pajaknya tidak
  memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
  Pasal 13 ayat (5) UU PPN
• g. pemanfaatan BKP tidak berwujud atau
  pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang
  Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Pasal 13
  ayat (6) UU PPN
• h. perolehan BKP/JKP yang PM-nya ditagih dengan
  penerbitan ketetapan pajak
• i. perolehan BKP/JKP yang PM-nya tidak dilaporkan
  dalam SPT Masa PPN yang diketemukan pada waktu
  dilakukan pemeriksaan.

30
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN(Pasal 9 UU PPN)

• Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum
  dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak
  yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak
  berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
  berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan
  sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan
  belum dilakukan pemeriksaan.

31
SPT MASA PPN(PER-146/PJ./2006 Jo.
PER-142/PJ./2007)

• SPT terdiri dari
• a. Induk SPT - Formulir 1107
• b. Lampiran I Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM -
  Formulir 1107 A dan
• c. Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPn BM -
  Formulir 1107 B

32
SPT MASA PPN

• SPT Masa PPN Per Januari 2011 ?????
• Lihat Ketentuan
• 1. SE-98/PJ./2010
• 2. PER-44/PJ./2010
• 3. SE-99/PJ./2010
• 4. PER-45/PJ./2010
• ( T E R L A M P I R )