HUKUM PAJAK

1
HUKUM PAJAK

• TIM PENGAJAR HUKUM PAJAK
• Oleh
• F.X. Sumarja
• Satria Prayoga

2
SEJARAH PENGERTIAN PAJAK

• Dalam teori asal mula negara, jauh sebelum Romawi
  Yunani kuno maupun Mesir di zaman Firaun telah
  ada suatu wadah yang menguasai dan memerintah
  penduduk, yang disebut letat, Staat, State,
  negara, yang punya unsur daerah, rakyat,
  pemerintah dan kedaulatan
• Rousseau mengajukan teori yang bisa menjawab
  mengapa penduduk harus patuh pada pemerintah
  negaranya, yaitu teori Le Contract
  Social/perjajian masyarakat.
• Dlm teori ini difiksikan bahwa penduduk pada
  zaman dahulu hidup dalam gua, di atas pohon,
  bukit dan terpisah dlm kelompok kecil, mereka
  akan lebih kuat apabila bersatu baik dlm
  menghadapi musuh, binatang buas, maupun bencana
  alam.

3
1.SEJARAH PENGERTIAN PAJAK

• Oleh sebab itu penduduk kemudian mengadakan
  perjajian Le contract social, dimana sebagian
  dari hak mereka di serahkan kepada suatu wadah
  yang mengurus kepentingan bersama
• Fungsi pemerintah suatu negara
• Melaksanakan penertiban guna mencapai tujuan
  bersama dan mencegah bentrokan dlm masyarakat.
  (negara sbg stabilisator)
• Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
• Pertahanan dalam rangka menjaga kemungkinan
  serangan dari luar. Untuk itu negara dilengkapi
  alat pertahanan
• Menegakan keadilan, melalui badan pengadilan

4
1.SEJARAH PENGERTIAN PAJAK

• Guna menjalankan fungsi tsb maka suatu
  negara membutuhkan adanya dana, daya, sumber
  alam/SDM baik yang punya keahlian/tidak,
  trampil/tidak dari penduduk negaranya
• Bagi negara yang dikaruniai sda melimpah mungkin
  tidak menghadapi masalah dalam memenuhi
  pengeluaran negara
• Bagi negara miskin sda akan menghadapi sebaliknya
  maka harus dicari sumber penghasilan lain, misal
  pajak.
• Ada berbagai sumber penghasilan suatu negara
  (public revenues), antara lain kekayaan alam,
  laba perusahaan, royalti, retribusi, kontribusi,
  bea, cukai, denda , pajak.

5
1.SEJARAH PENGERTIAN PAJAK

• Kekayaan Alam,
• Royalty,
• Retribusi,
• Kontribusi,
• Bea
• Cukai,
• Pungutan,
• Sumbangan
• Denda
• Pajak

6
1.SEJARAH PENGERTIAN PAJAK

• Dlm negara demokrasi pajak dibayar penduduk atas
  persetujuannya sendiri melalui lembaga perwakilan
  guna membiayai pengeluaran pemerintah, demi
  kesejahteraan rakyat
• Dlm kerajaan/negara penganut absolut monarchi,
  mis Perancis Raja Lodwijk XIV (1638-1715),
  pembayar pajak mengalami mandi keringat darah
  sementara itu penguasa mandi kemewahan.
• Pajak sbg suatu beban pada mulanya menimbulkan
  pro dan kontra.
• Yg Pro penguasa bangsawan
• Yg kontra rakyat pemikul beban

7
1.SEJARAH PENGERTIAN PAJAK

• Pajak sbg spesies dari genus pungutan telah ada
  sejak zaman Romawi 509-27 SM, dikenal dg nama
  Censor, Questor.
• Sesudah abad ke 2 penguasa roma mengandalkan
  penghasilan negara lewat pajak tidak langsung, yi
  pungutan atas penggunaan pelabuhan.
• Di Mesir saat pembangunan piramida, yg semula
  pengabdian sukarela menjadi paksaan baik uang,
  harta benda dan tenaga
• Di Spanyol abat ke XIV dikenal Alcabala, salah
  satu bentuk pajak penjualan.
• Di Indonesia berbagai pungutan baik dlm bentuk
  tenaga kerja/natura, uang, upeti telah ada sejak
  lama. Beban berat semakin bertambah dg adanya VOC
  1602, kultur stelsel 1830-1870, Raffles 1813 dg
  landrent pajak rumah.

8
1.SEJARAH PENGERTIAN PAJAK

• Salah satu bukti Indonesia ada pajak sejak semula
  ditemukannnya prasasti di desa bojonegara Jatim
  1992 (pembebasan pajak warga desa adan-adan krn
  telah berjasa pada raja Majapahit Pertama
  Kertarajasa Jayawardhana th. 1311
• Pajak Tax (Inggris), import contribution, tax,
  droit (Prancis), Steuer, abagade, gebuhr
  (Jerman), Tributo, Gravamen, tasa (Spanyol),
  Belasting (Bld).

9
1.SEJARAH PENGERTIAN PAJAK

• Prof. Dr Adriani, Pajak adl iuran kepada negara
  (yg dpt dipaksakan) yg terhutang oleh yg wajib
  membayarnya menurut peraturan-2 dg tidak mendapat
  prestasi kembali yg langsung dpt ditunjuk dan yg
  gunanya utk membiayai pengeluaran2 umum berhubung
  dg tugas negara menyelengarakan pemerintahan.
• Rochmat Soemitro, pajak adl iuran rakyat kepada
  kas negara berdasarkan uu dg tiada mendapat jasa
  timbal yang langsung dpt ditunjukkan dan
  digunakan utk membiayai pengeluaran umum.
• Dr Soeparman Soemahamidjaja, pajak adl iuran
  wajib berupa uang atau barang, yang menutup biaya
  produksi barang2 dan jasa2 kolektif dlm mencapai
  kesejahteraan umum.

10
1.SEJARAH PENGERTIAN PAJAK

• Ciri-ciri pajak
• Iuran jk dilihat datangnya arus dana dari wp
• Pungutan jika dilihat dari kacamata pemerintah
• Pajak dipungut berdasar uu
• Pajak dpt dipaksakan. Kekuasaan ini dapat
  terlihat dg adanya ketentuan sanksi administratif
  maupun pidana
• Tidak memperoleh kontra prestasi
• Pajak untk membiayai pengeluaran umum pemerintah
  dlm menjalankan pemerintahan
• Hak memungut pajak. Ada dua pendekatan yg menjadi
  dasar bagi fiscus utk memungut pajak
• Benefit principle, bahwa fiskus berwenang
  memungut pajak karena penduduk menerima manfaat
  dari adanya negara
• Ability to pay principle, bhw fiskus dlm memungut
  pajak harus memperhatikan kemampuan penduduk

11
2.Fungsi Pajak

• Arti fungsi? gt Menurut Ilmu Administrasi fungsi
  adl aktivitas pokok suatu lembaga/pranata.
• Menurut Kamus Indonesia, fungsi adl kegunaan
  suatu hal.
• ex mata gt untk melihat
• kaki gt untk berjalan
• Fungsi pajak
• Kegunaan/manfaat pokok dari pajak (jawaban
  dari suatu pertanyaan, pada hakekatnya untuk
  apakah pajak dipungut?)
• Umumnya di kenal 2 fungsi pajak, yi Budgetair
  dan Regulerend

12
2.Fungsi Pajak

• Budgetair (fungsi fiskal/anggaran) gtfungsi utama,
  pajak digunakan sebagai
• alat untk memasukan dana secara optimal ke
  kas negara berdasarkan uu perpajakan yg berlaku,
  atau
• alat untuk memasukkan uang
  sebanyak-banyaknya ke kas negara.
• Mengapa utama? Karena secara historis fungsi
  inilah yang mula- mula muncul yaitu guna
  membiayai berbagai kepentingan, maka pemerintah
  memungut pajak dari penduduknya.

13
2.Fungsi Pajak

• Maksud memasukan dana secara optimal ke kas
  negara berdasarkan uu perpajakan yg berlaku adl
• Jangan sampai ada WP yg tidak memenuhi
  kewajiban perpajakan.
• Jangan sampai ada obyek pajak yg terlepas dari
  pengamatan fiscus/tidak dilaporkan oleh WP.
• Maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara
  tidak hanya tergantung pada WP/OP tapi
  kedua-duanya, bahkan fiscus.
• Optimalisasi juga dipengaruhi oleh sistem
  pemungutan pajak suatu negara self assessment/
  official assessment system/ with holding tax
  system.

14
2.Fungsi Pajak

• selfgt sendiri,
• to assess gtmenilai, menaksir, menghitung
• self assessment menghitung/menilai sendiri
• Self assessment system suatu sistem perpajakan
  yang memberi kepercayaan kepada wp untuk
  menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya
  sendiri kpd fiskus.
• Official assessment system suatu sistem
  perpajakan dlm mana inisiatif untuk memenuhi
  kewajiban perpajakan berada dipihak fiscus.
  Disini fiskus aktif mencari wp sampai pada
  penetapan besarnya pajak terutang melalui SKP.

15
2.Fungsi Pajak

• with holding tax system suatu sistem perpajakan
  yang memberi kepercayaan kepada pihak tertentu
  berdasar UU perpajakan untuk menghitung, membayar
  dan melaporkan pajaknya sendiri kpd fiskus
  ataupun memotong/ memungut pajak dari suatu
  pembayaran dan menyetorkannya ke kas negara dlm
  jangka waktu ttt.
• Ex. PPh Ps. 23 gt pajak deviden, bunga
• deposito/tabungan yang lain.
• Sistem ini dpt memperlancar masuknya uang ke
  kas negara tanpa intervensi fiskus dan sangat
  menghemat biaya dan adminsitrasi pemungutan.

16
2.Fungsi Pajak

• Faktor lain yang mempengaruhi optimalisasi
  pemasukan uang ke kas negara melalui pajak adl
• Falsafah negara negara yang berorientasi
  kesejahteraan rakyat akan didukung rakat dengan
  patuh bayar pajak, sebaliknya yang orientasinya
  untuk penguasa akan sulit mendapat dukungan
  rakyat.
• Kejelasan UU perpajakan.
• Tingkat pendidikan WP
• Kualitas kuantitas petugas pajak.

17
2.Fungsi Pajak

• Fungsi Regulerend (sbg fungsi tambahan/pelengkap)
  pajak dipergunakan oleh pemerinah sebagai alat
  untuk mencapai tujuan ttt, misalnya
• Bidang ekonomi
• Untuk melindungi prodosen dalam negeri, dengan
  menaikan tarif yg tinggi barang impor.
• Menarik investor asing, dengan pembebasan
  pajak/tax holiday untuk masa tertentu.
• Guna mengendalikan harga minyak goreng dalam
  negeri, maka pajak ekspor CPO dinaikan.

18
2.Fungsi Pajak

• Bidang Moneter.
• Untuk merangsang para pemilik uang panas
  mengeluarkan uangnya guna pembangunan, diadakan
  pengampunan pajak (Keppres 26/1984)
• Bidang Sosial.
• Untuk mengendalikan keinginan hidup mewah
  dan mabuk yang bisa menjadikan gangguan sosial,
  barang-barang mewah dan minuman beralkohol di
  kenakan pajak tinggi .

19
2.Fungsi Pajak

• Bidang Budaya (cultural)
• Untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran
  masyarakat membayar pajak, maka diciptakan iklim
  perpajakan yang sehat guna menghilangkan hambatan
  psikologis yg masih melekat pada wp.
• Di Indonesia sebelum tax reform (1983) yg
  diutamakan fungsi regulerend, sekarang fungsi
  budgetair.

20
2.Fungsi Pajak

• Menurut Fritz Neumark
• Fiscal/budgetory function, manfaat dan eksistensi
  pajak guna menutup pengeluaran pemerintah yg
  tidak dibiayai dr pos-pos ttt (laba perusahaan,
  cetak uang baru, obligasi)
• Fungsi ekonomi, untuk menggalakkan tujuan-tujuan
  umum pemerintah (mencegah pengganguran,
  kestabilan moneter, pertumbuhan ekonomi)
• Fungsi social, sebagai alat pemerataan
  pendapatan (memperkecil beda pendapatan)

21
2.Fungsi Pajak

• Menurut Earl R. Rolph
• Revenw (pendapatan), pajak dipungut sesuai dg
  kebutuhan dana kebijakan pemerintah
• Resource reallocation (pemindahan sumber
  pendapatan), pajak dipungut guna merubah perilaku
  prodosen dan konsumen.
• Income redistribution (pembagian pendapatan),
  pajak dipungut secara progresif, maka yang miskin
  akan terbantu oleh sikaya secara tak langsung
  dalam pembayaran pajak. Di negara maju dikenal
  dengan pembayaran negative tax.

22
3.Justifikasi Pemungutan pajak

• Atas dasar apa pemerintah punya wewenang memungut
  pajak?
• Mengapa negara mengenakan pajak pada rakyatnya?
• Terdapat beberapa teori yg termasuk dlm asas
  pemungutan pajak menurut falsafah hukum, yi
• 1. Teori Asuransi, negara menganggap dirinya
  sebagai perusahaan asuransi dan wp sbg
  tertanggung yg wajib membayar premi (pajak).
• Ini ada kelemahan?.
• Teori Kepentingan, negara berhak memungut pajak,
  krn penduduk negara punya kepentingan pada
  negara. Makin besar kepentingan penduduk pada
  negara, makin besar perlindungan yg diberikan
  padanya, dan makin besar pula pajak yg
  dibayarkan.
• Teori ini mengandung kelemahan?

23
3.Justifikasi Pemungutan pajak

1. Teori Bakti, penduduk adl bagian dari suatu
   negara, terikat pada keberadaan negara, karenanya
   harus berbakti pada negara dengan membayar pajak.
   Teori ini menganjurkan untuk tidak bertanya apa
   dasar negara pungut pajak.
2. Teori daya beli, pembenaran pemungutan pajak
   terletak pada efek/akibat pemungutan pajak.
   Pemungutan pajak membawa efek positip hampir di
   semua negara, yi tersedianya dana yg cukup guna
   membiayai pengeluaran umum negara.

24
3.Justifikasi Pemungutan pajak

1. Teori Pembangunan, dana yg terkumpul dari pajak
   guna pembangunan yg membuat rakyat menjadi adil,
   makmur, sejahtera.
2. Teori Kontrak, pajak semata-mata suatu jumlah ttt
   yg diberikan penduduk kepada pemerintah sbg
   penggganti jasa atas perlindungan pd penduduk.
3. Teori organisasi, penduduk secara bersama-sama
   mempunyai kewajiban secara alamiah untk menunjang
   negara dg membayar pajak.

25
3.Justifikasi Pemungutan pajak

• Teori daya pikul, dalam pemungutan pajak
  pemerintah harus memperhatikan daya pikul/
  kemampuan WP. Maka dalam PPh dikenal PTKP, dlm
  PBB ada NJOPTKP.
• Selain asas pemungutan pajak menurut falsafah
  hukum tsb, masih ada tiga asas pemungutan pajak,
  yaitu
• Asas yuridis, pemungutan pajak harus berdasar UU
  (Ps. 23A UUD 45, Pajak dan pungutan lain yang
  bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
  dengan undang-undang)
• Asas Ekonomis, pemungutan pajak jangan sampai
  menghalangi produkdi dan perekonomian rakyat.
• Asas Finansial, biaya pemungutan pajak lebih
  rendah dari pajak yg dipungut.

26
4.Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

• Pada mulanya sistem pemungutan pajak tergantung
  selera penguasa. Kewenangan penguasa meliputi,
  penetuan WP, OP, dasar pengenaan, tarif pajak.
  Ex.
• Kewengan Raflles menciptakan landrent pada sawah,
  tegalan, kolam ikan, hutan nipah dll.
• Kewengan raja Lodwijk XIV menarik pajak untuk
  menyenangkan isterinya
• Kewenangan itu akibat belum adanya
  prinsip/pedoman pemungutan pajak yg dibuat oleh
  perwakilan rakyat dan yg harus dipatuhi oleh
  penguasa/pemerintah

27
4.Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

• Menurut Adam Smith (Skotlandia 1723-1790),
  seorang filosof bpk aliran ekonomi modern, ada
  4 kaedah/prinsip (Four Maxims/four canons)
• Equality, adanya keseimbangan berdasar kemampuan
  masing-masing wajib pajak. Tiap orang yg punya
  kondisi yg sama dikenakan pajak yg sama pula.
• Certainty, menekankan adanya kepastian dlm
  pemungutan pajak, meliputi aturan hukumnya,
  subyek pajak, obyek pajak tatacara pemungutan.

28
4.Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

• Convenience, pemungutan dilakukan pada saat
  waktu yg tepat.
• Efficiency, pemungutan pajak harus dilakukan
  dengan biaya yang serendah-rendahnya.
• E.R.A. Seligman, ada 4 prinsip
• Fiscal, meliputi kecukupan elastisitas, pajak
  dipungut guna menjamin terpenuhinya pengeluaran
  negara, dan cukup elastis dlm menghadapi segala
  tantangan perubahan ekonomi.

29
4.Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

• Adiministratif (certainty, convenience, economy)
• Certainty, ketentuan dlm uu perpajak harus jelas.
• Convenience, berhubungan dg ketentuan bgm pajak
  dibayar, kapan, dimana dan dlm kondisi bgm pajak
  dibayar.
• Economy, biaya pemungutan harus lebih rendah dari
  pajak yang dipungut.
• Economic (innocuity efficiency)
• Innocuity, pemungutan pajak tidak berdampak
  destruktif. Other things being equals (walaupan
  pajak dipungut proses kemajuan perekonomian tidak
  mundur)

30
4.Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

• Efficiency, pemungutan pajak secara praktis dapat
  dilaksanakan. Banyak pajak dianggap baik tapi
  sulit dilaksanakan.
• Ethical (uniformity universality)
• Uniformity, asas kesamaan, keseragaman dlm
  perpajakan (equality of taxation)
• Universality, menghendaki perlakuan yang sama
  terhadap semua wajib pajak.

31
4.Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

• Fritz Neumark (Jerman)
• Reveneu produktivity
• Menjamin penerimaan negara utk membiayai
  pengeluaran umum.
• Flesibel menghasilkan penerimaan tambahan bagi
  negara, jika terjadi kebutuhan mendadak (bencana
  alam, perang, krisis ekonomi)
• Social Justice, sistem perpajakan harus
  memperhatikan keadilan sosial (kesamaan
  perlakuan, keseimbangan kemampuan).
• Economic goals, pajak digunakan utk mencapai
  tujuan ekonomi. Dg kebijakan fiskal ekonomi dapat
  dipacu/memperlunak akibat resesi, ex merubah
  tarif/dasar pengenaan pajak.

32
4.Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

• Ease of administration and compliance, sistem
  pajak harus mudah dlm adminsitrasinya dan mudah
  mematuhinya
• UU pajak harus mudah dipahami, tidak ragu-ragu
  (tegas dan jelas baik subyek,obyek , tarif
  tatacara pemungutan)
• UU tidak sering berubah
• Biaya pemungutan pajak rendah
• Tidak memberatkan wajib pajak

33
4.Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

• Menurut Sejarah Islam
• Negara berhak menaikkan dan menurunkan pajak.
• Besaran pajak ditetapkan sesuai status pembayar
  pajak tidak melebihi kesanggupannya
• Pajak ditarik sekali setahun
• Pendapatan yang minim bebas pajak
• Biaya perusahaan dikuring dulu ketika bayar
  pajak.
• Menghindari pajak adl penipuan, sedekah tidak
  dipaksa
• Orang asing dikenakan pajak berdasarkan prinsip
  berbalasan
• Tidak dikenakan pajak pada, tanaman yg rusak
  karena banjir, dlm kondisi ttt perempuan, anak,
  orang yg ditanggung, orang cacat, pendeta/rahib
  yang bukan agama islam.

34
5.Yuridiksi Pemungutan Pajak

• Aspek penting dlm hukum pajak adl dasar
  kewenangan fickus suatu negara mengenakan pajak
  (Taxing Power).
• Dasar kewenangan ini disebut asas-asas pengenaan
  pajak (yuridiksi pemungutan pajak)
• Yuridiksi Status, ada dua
• Yuridiksi domisli, yi fiskus suatu negara
  berwenang mengenakan pajak kepada WP yg bertempat
  tinggal di wilayah negara fiskus
• Yuridiksi kebangsaan (kewarganegaraan), yi fiskus
  suatu negara berwenang mengenakan pajak terhadap
  warga negaranya di manapun berada

35
5.Yuridiksi Pemungutan Pajak

• Indonesia menganut asas domisili, artinya orang
  yg bertempat tinggal di Indonesia selama waktu
  ttt (lebih dari 183 hari dlm 12 bulan) dapat
  dikenakan pajak oleh fiskus Indonesia.
• Asas kebangsaan dianut oleh Amirika Serikat,
  Meksiko, Philipina.
• Yuridiksi Sumber, fiskus suatu negara berwenang
  untk mengenakan pajak atas penghasilan yg
  bersumber dari negara fiskus.
• Indonesia menganut asas sumber, setiap
  penghasilan yg bersumber dari Indonesia dikenakan
  pajak oleh fiskus Indonesia.

36
5.Yuridiksi Pemungutan Pajak

• Yuridiksi Teritorial, fiskus suatu negara
  berwenang mengenakan pajak hanya di dalam batas
  yuridiksi teritorialnya (tidak ada pengenaan
  pajak di luar batas negaranya). Penduduk/WP dalam
  negeri tidak dikenakan pajak terhadap penghasilan
  yang berasal dari luar negeri.
• Asas ini dianut di negara Amirika Latin, Taiwan.

37
6. Tarif Pajak

• Tarif, yi suatu pedoman dasar dlm menetapkan
  berapa besarnya utang pajak orang pribadi/ badan
  dan sebagai sarana keadilan dlm penetapan utang
  pajak.
• T Tb X Tr
• T Tax
• Tb tax base (dasar pengenaan pajak)
• Tr tax rates (tarif pajak)
• Macam-macam tarif
• Tarif Tetap
• Tarif Proporsional (sebanding/sepadan)
• Tarif progresif
• Tarif degresif
• Tarif Bentham

38
6. Tarif Pajak

• Tarif Tetap, yi tarif yang berupa suatu jumlah
  ttt yg sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh
  besarnya jumlah dasar pengenaan pajak, obyek
  pajak, dan subyek pajak, ex tarif Bea meterai (UU
  13/1985)
• Tarif Proporsional (sebanding), suatu persentase
  tunggal yg dikenakan terhadap semua obyek pajak
  berapapun nilainya.
• Jadi besar kecilnya pajak ditentukan oleh
  nilai dasar pengenaan pajaknya, ex. PPN
  10 (UU No. 18/2000)

39
6. Tarif Pajak

• Dasar pemikiran jika semua orang dikenakan pajak
  dlm jumlah yg sama itu tidak adil, krn kenyataan
  kemampuan mereka tidaklah sama, maka harus
  dikenakan beban yang sebanding dg kemampuan
  mereka masing-masing.
• Tarif Progresif (meningkat), tarif yang berupa
  persetase meningkat seiring dengan meningkatnya
  jumlah yang dikenai pajak.
• Maka tarifnya berupa bebarapa persentase dan
  bukan persentase tunggal. Ex. PPh UU 17/2000

40
6. Tarif Pajak

• Contoh PPh Badan
• PKP Tarif
• s/d 50 juta 10
• 50 s/d 100 juta 15
• Di atas 100 juta 30
• Contoh PPh orang pribadi
• s/d 25 juta 5
• 25 s/d 50 juta 10
• 50 s/d 100 juta 15
• 100 s/d 200 juta 25
• Di atas 200 juta 35
• Hitunglah PPh terutang untuk WP orang pribadi dan
  badan, jika masing-masing punya PKP 250 juta.

41
6. Tarif Pajak

• PPh orang pribadi
• 5 x 25 juta 1.250.000
• 10 x 25 juta 2.500.000
• 15 x 50 juta 7.500.000
• 25 x 100 juta 25.000.000
• 35 x 50 juta 17.500.000
• 250 juta 53.750.000
• PPh Badan
• 10 x 50 juta 5.000.000
• 15 x 50 juta 7.500.000
• 30 x 150 juta 45.000.000
• 250 juta 57.500.000
• Penerapan tarif tsb tidak dilakukan secara
  absolut (flat rate), tapi secara berlapis
  (bricket rate)

42
6. Tarif Pajak

• Vareasi dari tarif progresif
• Progresif progresif, 10, 15, 30
• Progresif proporsional, 5, 10, 15
• Progresif degresif, 10, 20, 25
• Tarif Degresif, tarif yg berupa presetase yg
  menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yg
  dikenakan pajak.
• Vareasi dari tarif degresif
• degresif progresif, 38, 35, 30,20, 5
• degresif proporsional,25,20,15, 10,5
• degresif degresif, 40, 25, 15, 10, 8

43
6. Tarif Pajak

• Tarif Bentham, tarif proporsional dg suatu
  presentase tetap yg dikenakan terhadap suatu
  jumlah yg melebihi batas minimum ttt.
• Ex. PBB UU No. 12/1994
• BPHTB UU No. 20/2000
• Penghitungan PBBgt
• Rumus pajak Tb x Tr
• Tb Dasar pengenaan pajak
• Tr tarif pajak (0,5)
• Dasar pengenaan pajak NJOP NJOPTKP
• NJOPTKP ditetapkan setinggi-tingginya 12 juta
  untk tiap kab/kota oleh Kanwil Dirjen pajak a.n.
  Menkeu dg mendengarkan pemerintah daerah setempat
  (Kota Bandar Lampung 7 juta, LT 3 juta)

44
6. Tarif Pajak

• NJOP sebagai dasar pengenaan pajak ditentukan
• OP perkebunan, 40 dari NJOP
• OP kehutanan, 40 dari NJOP
• OP Pertambangan, 20 dari NJOP
• OP lainnya
• 1) 40 dari NJOP, jk NJOP sama/lebih dari satu
  M
• 2) 20 dari NJOP, jk NJOP kurang dari
  satu M
• Hitunglah PBB untuk tuan Bowo yang punya
  tanah di Bandar Lampung dengan luas 300m2. NJOP
  di wilayah itu adalah 150.000 ribu rupiah per m2.
• NJOP 300 x 150.000 45.000.000
• NJOPTKP 7.000.000
• 39.000.000
• PBB tarif x Tb 0,5 x (20 x 39.000.000)
• 1o x 39.000.000
• 39.000

45
PTKP/Tahun

• Orang Pribadi 13.200.000
• Kawin 1.200.000
• Isteri/suami kerja 13.200.000
• Anak (mak. 3) _at_ 1.200.000 3.600.000
• Jumlah PTKP 31.200.000
• Orang Pribadi 13.200.000
• Kawin 1.200.000
• Anak (mak. 3) _at_ 1.200.000 3.600.000
• Jumlah PTKP 18.000.000

46
7. Subyek Pajak

• Ps.1 huruf a UU Kutap (9/94), subyek pajak adl
  orang pribadi atau badan yg memenuhi persyaratan
  subyektif dan menurut ketentuan per-uu-an
  perpajakan ditentukan melakukan kewajiban
  perpajakan.
• Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
  menurut ketentuan peraturan per-uu-an perpajakan
  ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,
  termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak
  tertentu. (Ps.1 point 1. UU 16/2000)

47
7. Subyek Pajak (SP)

• SP PPh adl orang pribadi warisan yang belum
  terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang
  berhak badan dan bentuk usaha tetap.
• SP PPh terdiri dari SP dalam negeri dan SP luar
  negeri.
• SP DN, 1) orang pribadi yang bertempat tinggal di
  Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183
  hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
  atau yang dalam suatu tahun pajak berada di
  Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat
  tinggal di Indonesia 2) badan yang didirikan
  atau bertempat kedudukan di Indonesia 3) warisan
  yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
  menggantikan yang berhak.

48
7. Subyek Pajak (SP)

• SP LN, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal
  di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih
  dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bln, dan
  badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
  kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha
  atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
  tetap di Indonesia
• SP LN orang pribadi yang tidak bertempat tinggal
  di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih
  dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bln, dan
  badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
  kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau
  memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari
  menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
  bentuk usaha tetap di Indonesia.

49
7. Subyek Pajak (SP)

• SP DN dikenakan PPh baik penghsilan yang
  diperoleh dari Indonesia maupun dari luar negeri,
  sesuai asas domisili.
• SP LN dikenakan PPh hanya atas penghasilan yg
  berasal dari sumber penghasilan di Indonesia,
  sesuai asas sumber.
• Jadi SP PPh adalah semua orang atau badan yg
  berpenghasilan di Indonesia baik selaku WNI/WNA
  dan juga WNI yg menerima penghasilan di LN baik
  secara perorangan/badan.

50
7. Subyek Pajak (SP)

• Yg termasuk perorangan/orang pribadi sbg SP
• Pegawai pada umumnya, yi orang yg melakukan
  pekerjaan atas dasar suatu perjjn/kesepakatan
  kerja, termasuk PNS, BUMN/BUMD.
• Pegawai tetap, orang yg bekerja pd pemberi kerja
  yg menerima gaji secara berkala dlm jumlah ttt,
  termasuk anggota dewan komisaris, anggota
  komisaris, anggota dewan pengawas, yg secara
  teratur ikut mengelola perusahaan,
• Pegawai lepas, penerima pensiun, honorarium dan
  upah.

51
7. Subyek Pajak (SP)

• BUT adl bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang
  pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
  atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183
  hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang
  tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
  Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan
  kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa
• tempat kedudukan manajemen
• cabang perusahaan
• kantor perwakilan
• gedung kantor
• pabrik
• bengkel

52
7. Subyek Pajak (SP)

• pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah
  kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi
  pertambangan
• perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,
  atau kehutanan
• proyek konstruksi, instalasi, atau proyek
  perakitan
• pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai
  atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih
  dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12
  (dua belas) bulan
• orang atau badan yang bertindak selaku agen yang
  kedudukannya tidak bebas
• agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang
  tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
  Indonesia yang menerima premi asuransi atau
  menanggung risiko di Indonesia.

53
7. Subyek Pajak (SP)

• Bermula dan berakhirnya SP PPh
• Orang pribadi dilahirkan, berada atau berniat
  tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat
  meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia
  selama-lamanya.
• Badan didirikan atau berkedudukan di Indonesia
  dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi
  berkedudukan di Indonesia.
• Timbulnya warisan dan berakhir pada saat warisan
  tersebut selesai dibagi.

54
7. Subyek Pajak (SP)

• SP PPn adl Pengusaha Kena Pajak, yi Pengusaha
  yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan
  atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan
  PPn, dan Pengusaha Kecil yang memilih untuk
  dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
• PKP meliputi pabrikan/produsen, pengusaha real
  estate/industrial estate/developer, importir,
  identor, pengusaha yg punya hub. Istimewa dg
  pabrikan/importir, agen utama dan penyalur utama
  dari pabrikan,/importir, pemegang hak paten
  merek dagang, pemborong/kontraktor/subkontraktor
  bangunan dan harta tetap lainnya.
• Pengusaha kecil yg memilih menjadi PKP, yi
  eksportir dan pedagang yg menjual barang kena
  pajak kepada PKP.

55
7. Subyek Pajak (SP)

• SP PBB, orang/badan yang secara nyata mempunyai
  suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat
  atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau
  memperoleh manfaat atas bangunan, antara lain
  pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap,
  pemakai, dan penyewa.
• SP BUMN/BUMD, BUMN dlm bentuk apapun (Perum,
  Persero, Perjan) merupakan SP PPh walaupun
  seluruh/sebagian modal milik negara. Begitu juga
  BUMD termasuk Bank Pembangunan Daerah.

56
7. Subyek Pajak (SP)

• Subyek yayasan, yayasan merupakan subyek PPh
  sekaligus sbagai wajib pajak sejak saat didirikan
  secara sah dihadapan notaris.
• Subyek pajak ? wajib pajak
• SP adl orang/badan yg memenuhi syarat-syarat
  subyektif. SP baru menjadi WP kalau ia sekaligus
  memenuhi syarat obyektif, yaitu
• SP berkaitan dg PPh , mis. Ia punya pnghasilan
  dari gaji yg besarnya di atas PTKP, atau
• SP berkaitan dg PBB, mis, ia punya tanah dan
  bangunan yang nilai jualnya diatas NJOPTKP.
• Jadi SP baru merupakan sesuatu yg potensial ,
  belum punya kewajiban perpajakan.

57
8. Obyek Pajak (OP)

• OP adalah keadaan2, peristiwa2, atau perbuatan2
  Tatbestand apa saja yang selayaknya dapat
  dikenakan pajak.
• Keadaan, ex. Kekayaan seseorang pada suatu saat
  ttt, memiliki kendaraan bermotor, radio,
  telivisi, memiliki tanah atau barang tak
  bergerak, menempati rumah ttt.
• Perbuatan, ex. Melakukan penyerahan barang karena
  pjj, mendirikan rumah/ gedung, mengadakan
  pertunujukan/ tontonan/hibura, memperoleh
  penghasilan, bepergian ke LN.
• Peristiwa, ex. Kematian, keuntungan tak terduga

58
8. Obyek Pajak (OP)

• OP PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
  kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
  WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari
  luar, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
  untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
  bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk
  apapun, termasuk
• Penggantian/imbalan berkenaan dengan
  pekerjaan/jasa yang diterima atau diperoleh
  termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
  komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau
  imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan
  lain dalam UU ini
• hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan,
  dan penghargaan
• laba usaha

59
8. Obyek Pajak (OP)

• penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah
  dibebankan sebagai biaya
• bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
  karena jaminan pengembalian utang
• dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
  termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada
  pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
  koperasi
• royalti
• sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
  penggunaan harta
• penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
• keuntungan karena pembebasan utang, kecuali
  sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan
  dengan Peraturan Pemerintah
• keuntungan krn selisih kurs mata uang asing

60
8. Obyek Pajak (OP)

• selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
• premi asuransi
• iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan
  dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak
  yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
• tambahan kekayaan neto yang berasal dari
  penghasilan yang belum dikenakan pajak.
• keuntungan karena penjualan atau karena
  pengalihan harta termasuk
• keuntungan karena pengalihan harta kepada
  perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai
  pengganti saham atau penyertaan modal

61
8. Obyek Pajak (OP)

1. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan
   dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada
   pemegang saham, sekutu, atau anggota
2. keuntungan karena likuidasi, penggabungan,
   peleburan, pemekaran, pemecahan, atau
   pengambilalihan usaha
3. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah,
   bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan
   kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan
   lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau
   badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha
   kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh
   Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan
   dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau
   penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

62
8. Obyek Pajak (OP)

• OP PPh yg lain, yi atas penghasilan berupa bunga
  deposito dan tabungan-tabungan lainnya,
  penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas
  lainnya di bursa efek, penghasilan dari
  pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan
  serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan
  pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

63
8. Obyek Pajak (OP)

• OP Pajak Pertambahan Nilai terdir atas
• penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah
  Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
• impor Barang Kena Pajak
• penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
  yang dilakukan oleh Pengusaha
• pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari
  luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
• pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
  Pabean di dalam Daerah Pabean atau
• ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena
  Pajak.

64
8. Obyek Pajak (OP)

• OP PBB, adl bumi dan bangunan.
• Bumi permukaan bumi meliputi tanah dan perairan
  pedalaman serta laut wilayah Indonesia.
• Bangunan, konstruksi teknik yg ditanam atau
  dilekatkan secara tetap pd tanah dan atau
  perairan, termasuk
• Jl lingkungan yg terletak dlm satu kompleks
  bangunan seperti hotel, pabrik,
• Jln tol, kolam renang, pagar mewah, taman mewah,
  dermaga/galangan kapal, tempat olah raga, tempat
  penampungan minyak, air, gas, pipa gas/minyak
• Dan fasilitas lain yg beri manfaat.

65
8. Obyek Pajak (OP)

• OP BPHTB, adl perolehan hak atas tanah dan
  bangunan. Perolehan hak dengan cara
• Pemindahan hak
• Pemberian hak baru
• OP (Obyek Bea Meterai), adl Dokumen, yi kertas
  yang berisikan tulisan yg mengadung arti dan
  maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan
  bagi seseorang dan atau pihak-pihak yg
  berkepentingan.

66
9. Hukum Pajak (HP)

• Hukum pajak, adl keseluruhan dari peraturan2 yg
  meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil
  kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali
  kepada masyarakat melalui kas negara.
• HP merupakan hukum publik, krn mengatur hub. hk
  antara negara dan orang2/badan2 hukum yg wajib
  bayar pajak.
• HP dibedakan dua HP material formal

67
9. Hukum Pajak (HP)

• Hp material, yi hk pajak yg memuat ketentuan ttg
  siapa yang dikenakan pajak, siapa yg
  dikecualikan, apa saja yg dikenakan pajak
  berapa pajak hrs dibayar. ( Ex. UU 17/2000 ttg
  PPh)
• Pertama, hk pajak material berkaitan dg
  siapa-siapa yg dikenai pajak, artinya berkaitan
  dg subyek dan wajib pajak.
• Wp adl, subyek pajak yg telah memnuhi persyaratan
  obyektif untuk dikenakan pajak. Ex, Subyek pajak
  yang punya penghasilan di atas PTKP.

68
9. Hukum Pajak (HP)

• Kedua, berkaitan dg apa yg dikenakan pajak atau
  obyek pajak. Ex, PBB obyeknya bumi dan bangunan
  di atas NJOPTKP.
• Ketiga, berkaitan dg berapa jumlah pajak yang
  dibayar, berarti berkaitan dg tarif (tarif tetap,
  tarif proporsional dll)
• Hp formal, yi hk pajak yg memuat ketentuan bgm
  mewujudkan hukum pajak material menjadi
  kenyataan. (Ex. UU 16/2000 ttg KUP).

69
10. Utang Pajak (UP)

• Utang pajak (Rochmat Sumitro), yi utang yg
  timbulnya secara khusus karena negara (kreditor)
  terikat dan tidak dpt memilih secara bebas siapa
  yg akan dijadikan debiturnya, seprti halnya dlm
  hukum perdata. Hal ini terjadi sebab utang pajak
  lahir krn uu.
• Ditinjau dari segi hk, pajak mrpk sebuah
  perikatan, namun perikatan pajak beda dengan
  periktan perdata.
• Perikatan perdata bisa krn pjj UU, sdg pada
  pajak perikatan terjadi krn uu saja.

70
10. Utang Pajak (UP)

• Perikatan perdata krn UU, dibedakan menjdi dua,
  yi timbul dari uu saja dan dari uu sbg akibat
  perbuatan orang. Demikian juga dalam utang pajak.
• Sifat utang pajak, adl dapat dipaksakan
  pelunasannya, misalnya penyitaan yang dilanjutkan
  dengan lelang umum dan paksaan badan
  (penyadraan/gijzeling).
• Timbulnya utang pajak dpt disebabkan oleh adanya
  ketetapan UU dan adanya penetapan oleh fiskus.

71
10. Utang Pajak (UP)

• Menurut ajaran material utang pajak timbul pada
  saat ditentukan oleh uu yg sekaligus dipenuhi
  syarat subyek dan obyek.
• Ajaran ini diikuti Indonesia setelah Tax
  Reform
• Penjelasan KUP, Tugas adm perpajakan
  tidak lagi seperti masa lampau, dimana adm
  perpajakan meletakan kegiatan pada tugas
  menetapkan SP guna menentukan pajak terutang
• Ps 12 UU 16/2000, setiap wajib pajak
  membayar pajak yg terutang berdasarkan ketentuan
  peraturan per-uu-an perpajakan dg tidak
  menggantungkan pada adanya SKP.

72
10. Utang Pajak (UP)

• Menurut ajaran formal timbulnya utang pajak krn
  adanya perbuatan fiskus, yi diterbitkannya surat
  ketetapan pajak.
• Urgensi timbulya utang pajak
• Pembayaran/penagihan
• Pemasukan surat keberatan
• Penentuan bermula/berakhir daluwarsa
• Penerbitan SKP dan SKPT
• Berakhirnya utang pajak.
• Pembayaran
• Kompensasi
• Daluwarsa
• Pembebasan
• Penghapusan

73
11. Penagihan Utang Pajak

• Penagihan pajak, adl serangkaian tindakan agar
  penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya
  penagihan dg menegur, memperingatkan, melakukan
  penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan
  surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
  penyitaan, penyanderaan, menjual barang yag
  telah disita.
• Penagihan seketika dan sekaligus, adl penagihan
  oleh juru sita pajak tanpa menunggu jatuh tempo
  pembayaran pajak berdasarkan surat perintah
  penagihan seketika sekaligus.

74
11. Penagihan Utang Pajak

• Penerbitan surat perintah penagihan seketika dan
  sekaligus, apabila
• Penanggung pajak (Pp) akan meninggalkan Indonesia
  untuk selama-lamanya / berniat untuk itu
• Pp memindahtangankan barang yg dimiliki
  ataudikuasai dlm rangka mengecilkan/menghentikan
  kegiatan usaha
• Terdapat tanda2 bahwa Pp akan membubarkan,
  menggabungkan, memekarkan, memindahtangankan
  badan usaha
• Badan usaha akan dibubarkan oleh negara
• Terjadinya penyitaan atas barang Pp oleh pihak
  ketiga, atau ada tanda kepailitan.

75
11. Penagihan Utang Pajak

• Penagihan utang pajak dg surat paksa, penagihan
  pajak oleh juru sita pajak berdasarkan surat
  paksa yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan
  kedudukan hukum yg sama dengan putusan pengadilan
  yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
• Surat paksa diterbitkan apabila
• Pp tidak melunasi pajak dan kepadanya diterbitkan
  surat teguran/peringatan/ sejenisnya
• Terhadap Pp telah dilaksanakan penagihan seketika
  dan sekaligus
• Pp tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan
  pesetujuan angsuran/penundaan pembayaran.

76
11. Penagihan Utang Pajak

• Penyitaan adl tindakan juru sita pajak untuk
  menguasai barang Pp guna dijadikan jaminan untuk
  melunasi utang pajak menurut peraturan per-uu-an.
• Penyitaan dpt dilakukan jika telah 2 x 24 jam
  setelah surat paksa diberitahukan kepada Pp, dan
  belum dilunasi.
• Penyitaan disaksikan oleh sekurangnya 2 orang
  dewasa, penduduk indonesia dan dipercaya juru
  sita pajak.
• Penyitaan dibuatkan berita acara ditandatangani
  juru sita, saksi dan pp.

77
11. Penagihan Utang Pajak

• Barang yang dpt disita
• Barang bergerak mobil, perhiasan, uang tunai,
  deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro,
  obligasi, saham, atau surat berharga lainnya,
  piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan
• Barang tak bergerak, tanah, bangunan, kapal
  dengan bobot ttt.

78
11. Penagihan Utang Pajak

• Lelang, adl setiap penjualan barang di muka umum
  dg cara penawaran harga baik lisan/tertulis
  melalui usaha pengumpulan peminat/calon pembeli.
• Lelang dibedakan dua, lelang eksekusi dan lelang
  sukarela.
• Lelang eksekusi, meliputi lelang putusan
  Pengadilan, Hak Tanggungan, sita pajak, sita
  Kejaksaan/Penyidik dan sita Panitia Urusan
  Piutang Negara, dilaksanakan oleh Kantor Lelang
  Negara
• Lelang sukarela adl lelang atas prakarsa sendiri
  dari pihak yang berhak atas obyek yang akan
  dilelang, dapat dilaksanakan oleh Kantor Lelang
  Negara atau Balai Lelang Swasta menurut Kepmenkeu
  tgl 25 Jan 1996 No. 47/KMK.01/1996 tentang Balai
  Lelang.

79
11. Penagihan Utang Pajak

• Lelang dapat dilakukan paling singkat 14 hari
  setelah pengumuman lelang melalui media massa.
• Pengumuman paling singkat 14 hari setelah
  penyitaan.
• Pengumuman untk barang bergerak satu kali, barang
  tak bergerak 2 kali.
• Harga barang mak. 20 juta tidak harus lewat media
  massa.
• Hasil lelang untk bayar biaya penagihan dan biaya
  lelang sisanya untuk bayar pajak.

80
11. Penagihan Utang Pajak

• Biaya penagihan 50 ribu rp tiap pemberitahuan
  surat paksa, 100 ribu rp tiap pelaksnaan surat
  perintah penyitaan, ditambah 1 dari nilai
  lelang.
• Pencegahan, adl larangan yg bersifat sementara
  terhadap penanggung pajak ttt untuk keluar dari
  wilayah RI berdasar alasan ttt sesuai ketentuan,
  punya utang pajak sekurangnya 100 juta dan
  diragukan itikad baik dlm pelunasan, jangka waktu
  6 bln dan dpt diperpanjang selamanya 6 bln.
  Berdasar keputusan Menkeu.

81
11. Penagihan Utang Pajak

1. Penyanderaan/gijzeling, adl pengekangan sementara
   waktu kebebasan penangng pajak dg menempatkannya
   di tempat ttt, yg utang pajanya sekurannya 100
   juta diragukan itikad baiknya pelunasan pajak,
   atas surat perintah penyanderaan dr pejabat,
   selama 6 bln diperpanjang selamanya 6 bln.

82
12. Keberatan Banding

• Keberatan, adl suatu surat yang bersisi
  pernyataan wajib pajak ttg ketidaksetujuan nya
  terhadap jumlah yg menjadi dasar pengenaan pajak.
• Keberatan dpt diajukan hanya kepada Dirjen Pajak
  atas suatu
• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
• Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
• Surat Ketetapan Pajak Nihil
• Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
  berdasarkan ketentuan peraturan per-uu-an
  perpajakan.

83
12. Keberatan Banding

• Keberatan diajukan tertulis dg bhs Indonesia dg
  mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah
  pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah
  rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan
  disertai alasan-alasan yang jelas.
• Keberatan hrs diajukan dlm jangka waktu 3 bln
  sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau
  pemungutan, kecuali di luar kekuasaannya.
• Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan itu
  tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga
  tidak dipertimbangkan.

84
12. Keberatan Banding

• Tanda penerimaan surat keberatan dari Dirjen
  Pajak atau tanda pengiriman surat keberatan
  melalui pos tercatat menjadi tanda bukti
  penerimaan surat keberatan.
• Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan
  pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak
  wajib memberikan keterangan secara tertulis
  hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak,
  penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan
  pajak.
• Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
  membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
• Sebelum ada keputusan, wp masih dapat
  menyampaikan alasan tambahan / penjelasan tertulis

85
12. Keberatan Banding

• Dirjen pajak dalam waktu paling lama 12 bln sejak
  surat keberatan diterima harus memberi keputusan.
• Keputusan atas keberatan, dpt berupa menerima
  seluruh/sebagian, menolak atau menambah jumlah
  utang pajak.
• Apabila jangka waktu 12 bln lewat dan belum ada
  putusan, maka keberatan dianggap diterima.
• Apabila keberatan diterima sebagian/seluruhnya,
  maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dg
  ditambah imbalan bunga 2 sebulan (mak 24 bln).

86
12. Keberatan Banding

• Banding, adl WP dapat mengajukan permohonan
  banding hanya kepada badan peradilan pajak
  terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
  ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
• Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan
  keputusan tata usaha negara.
• Banding diajukan secara tertulis dalam bahasa
  Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3
  (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri
  salinan dari surat keputusan tersebut.
• Pengajuan banding tidak menunda kewajiban
  membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

87
13. Penerapan sanksi pajak

• Sanksi perpajakan, adl jaminan bhw ketentuan
  per-uu-an perpajakan akan ditaati/dipatuhi atau
  suatu alat mencegah agar WP tidak melanggar norma
  perpajakan
• Ada dua macam sanksi perpajakan, yi sanksi
  administratif dan sanksi pidana.
• Ancaman thp pelanggaran perpajakan, dpt dikenakan
  sanksi adm saja, atau pidana saja, atau
  kedua-duanya.

88
13. Penerapan Sanksi Perpajakan

• Sanksi adm, mrpk pembayaran kerugian pada negara,
  khususnya yg berupa bunga dan kenaikan.
• Sanksi pidana, mrpk siksaan atau penderitaan,
  suatu alat terakhir atau benteng hukum yg
  digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.
• Sanksi adm, ada tiga macam denda, bunga dan
  kenaikan.
• Sanksi pidana, ada tiga macam denda pidana,
  kurunga, dan penjara.

89
13. Penerpan Sanksi Perpajakan

• Denda adm, dikenakan dlm hal WP
• Tidak/terlambat masukkan SPPT (50/100 jt)
• Pembetulan sendiri, SPT thn/SPT masa tapi belum
  disidik (SSP 200)
• Khusus PPN, tidak melporkan usaha, tidak
  mengisi/buat faktur, melanggar buat faktur ( 2)
• Khusus PBB, SPT/SKPKB tdk/kurang/ terlambat
  bayar, dilakukan pemeriksaan pjk kurang bayar (2
  mak 24 bln)

90
13. Penerapan Sanksi Perpjakan

• Sanksi adm brp bunga dibagi 3, bunga pembayaran,
  bunga penagihan, dan bunga ketetapan.
• Bunga pebayaran adl bunga krn bayar pajak tidak
  waktunya.
• Bunga penaghan adl, bunga krn pembayaan pajak yg
  ditagih dengan STP, KKPKB, SKPKBT, tidak pd
  watunya.
• Bunga ketetapan, adl bunga yg dimasukkan dlm
  surat ketetpan pajak tambahan pokok pajak (mak 14
  bln).

91
13. Penerapan Sanksi Perpjakan

• Sanksi adm, berupa kenaikan pajak
• Dikeluarkan SKPKB kenaikan 50 krn tidak
  masukan SPT thn (PPh 29) /membuat
  pembukuan/memperlihatkan pemukuan, SKPKB
  kenaikan 100 krn tidak masukan SPT hn (PPh
  21,23, 26 dan PPN)/ membuat pmbukuan/memperlihat
  kan pembukuan.
• Dikeluarkan SKPKBT, maka SKPKBT 100
• Khusus PPN dikeluarkan SKPKB krn pemeriksan,
  dimana PKP tidak seharusnya mengompensasi selisih
  lebih, menghitung tarif 0 diberi restitusi
  pajak, maka SKKB 100

92
13. Penerapan Sanksi Perpjakan

• Sanksi pidana berupa denda pidana dikenakan
  terhadap tindak pidana yg bersifat pelanggaran
  maupun bersifat kejahatan, kepada WP, pejabat
  pihak ketiga.
• Pidana kurungan, hanya dikenakan pada tindak
  pidana yg bersifat pelanggaran, kepada WP pihak
  ketiga.
• Pidana penjara, dikenakan pada tindak kejahatan
  kepada WP dan pejabat.

93
13. Penerapan Sanksi Perpjakan

• Pidana penjara dan atau denda pidana (krn
  melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan
  dpt dilipatduakan, apabila melakukan tindak
  pidana perpajakan sebelum lewat 1 th sejak
  selesainya menjalankan pidana penjara.
• Penuntutan tidak pidana thp pejabat hanya
  dilakukan pabila ada pengaduan dari org yg
  kerahasiaannya dilanggar. Tindak pidana terhadap
  pejabat merupakan delik aduan.
• Tindak pidana perpajakan tidak dapat ditunut
  setelah lewat 10 th.

94
14. Perlawanan Terhadap Pajak

• Pengertian Perlawanan Terhadap Pajak
• Suatu tindakan dari wajib pajak untuk tidak
  memenuhi kewajibannya membayar pajak
• Perlawanan terhadap pajak dibedakan
• Perlawanan Pasif
• Terdiri dari hambatan hambatan yang
  mempersukar pemungutan pajak yang erat
  hubungannya dengan struktur ekonomi suatu
  negara,dengan perkembangan intelektual dan moril
  penduduk,dan dengan teknik pemungutan pajak itu
  sendiri.

95
14. Perlawanan Terhadap Pajak

• Perlawanan aktif
• Meliputi semua dan perbuatan,yang secara
  langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan
  untuk menghindari pajak.

96
14. Perlawanan Terhadap Pajak

• Adapun cara-caranya sbb
• A. Penghindaran diri dari pajak
• Biasanya dilakukan dengan penahanan diri.
• Contoh Pajak atas bahan bakar,dihindari orang
  dengan membiarkan mobilnya digarasi,penghindaran
  diri dari pajak dapat dilakukan secara yuridis
  berbentuk perbuatan dengan cara sedemikian
  rupa,sehingga perbuatan perbuatan yang
  dilakukan tidak terkena penerapan UU
  pajak,biasanya perbuatan tersebut merupakan
  penggunaan dari kekosongan dan / atau
  ketidakjelasan dari UU.

97

• B Mengelakkan Pajak
• Apabila penghindaran diri dari pajak tidak dapat
  dilaksanakan,maka wajib pajak menggunakan cara
  lain,misalnya dengan cara penyelundupan
• Pengelakan semacam itu benar benar merupakan
  pelanggaran UU

98
Akibat Pengelakan Pajak

• Dalam Bidang Keuangan
• Dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran
• Dalam Bidang Ekonomi
• Sangat mempengaruhi persaingan diantara
  pengusaha, sebab suatu perusahaan yang dengan
  mengelakkan pajak menekan biayanya secara tidak
  legal mempunyai kedudukan yang lebih
  menguntungkan dari pada saingan saingannya yang
  tidak berbuat demikian.
• Merupakan penyebab stagnasi berputarnya roda
  ekonomi.
• Menyebabkan langkanya modal,karena para wajib
  pajak menyembunyikan keuntungannya.

99

• Dalam bidang Psikologi
• Penggelapan pajak membiasakan wajib pajakuntuk
  melanggar UU,apabila ia melakukan penipuan dalam
  bidang fiskal,lambat laun ia akan berbuat sama
  dibidang lain.

100
Melalaikan Pajak

• Yaitu menolak membayar pajak yang telah
  ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas
  formalitas yang harus dipenuhi olehnya.
• Contoh Usaha menggagalkan pemungutan pajak
  dengan menghalang halangi penyitaan ,dengan
  cara melenyapkan barang barang yang dapat
  disita oleh fiscus.( dengan jalan mengganti
  perusahaan pribadi menjadi suatu perseroan,atau
  menjual barang barang yang akan disita,atau
  memindahtangankan atas nama isteri atau nama
  orang lain bukan karena keharusan ).

101
15. Penyelesaian Pajak berganda

• Pengertian pajak berganda, yi apabila pajak-pajak
  dari dua negara/lebih saling menindih, sehingga
  orang dikenakan pajak di negara-negara lebih dari
  satu, memikul beban pajak lebih besar jika hanya
  dipungut satu negara.
• Atau dua negara atau lebih secara bersamaan
  memungut pajak atas obyek yg sama dan subyek yg
  sama.

102
15. Penyelesaian Pajak berganda

• Unsur Pajak ganda, yi
• Ada pajak dari dua negara/lebih saling tindih
• Subyek pajak memikul beban pajak lebih besar.
• Beban tambahan bukan karena penerapan tarif.
• Pengenaan pajak atas obyek dan subyek yg sama

103
15. Penyelesaian Pajak berganda

• Penyebab Pajak berganda, adl adanya kedaulatan
  masing-masing negara untuk menentukan sendiri
  yuridiksi pajaknya.
• Biasanya pengenaan pajak berganda disebabkan
  oleh tiga jenis konflik juridiksi.
• 1. Konflik antra asas domisili dg asas sumber.
  Negara domisili mengenakan pajak atas seluruh
  penghasilan yg diperoleh penduduknya, negara
  sumber mengenakan pajak atas penghasilan yg
  berasal dari negara tersebut.

104
15. Penyelesaian Pajak berganda

• 2.Konflik karena beda difinisi penduduk.
• Seorang pribadi/badan pada saat yg bersamaan
  dpt dianggap sebagai penduduk dari dua negara.
  Karena negara satu menganut asas kewarganegaraan/
  kebangsaan yg lain asas domisili.

105
15. Penyelesaian Pajak berganda

• 3. Perbedaan difinisi sumber penghasilan.
• Apabila dua negara/lebih memperlakukan satu
  jenis pajak penghasilan sebagai penghasilan yg
  bersumber dari wilayahnya. Akibatnya penghasilan
  tersebut dikenakan pajak oleh dua negara/ lebih.

106
15. Penyelesaian Pajak berganda

• Penghindaran pajak Berganda
• Unilateral
• Bilateral (umumnya negara domisili melepaskan
  haknya, dan diberikan kepada negara sumber)
• Multirateral (disinipun negara domisili dan
  negara kebangsaan mengalah)
• Kebiasaan Internasional (negara sumber diberikan
  hak untuk memungut pajaknya)

107
16. Pemeriksaan Penyidikan Pajak

• Pemeriksaaan pajak merupakan upaya guna
  mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan
  tindak pidana. Bukti permulaan adalah keadaan/
  bukti-bukti yang dapat membenarkan petunjuk yang
  lebih kuat bahwa suatu tindak pidana dibidang
  perpajakan sedang/telah terjadi.
• Pemeriksaan bukti permulaan pada dasarnya serupa
  dengan pemeriksaan pajak lengkap perbedaannya
  adalah
• Pemeriksaan bukti permulaan lebih menekankan
  upaya mendapatkan bukti adanya tindak pidana
  perpajakan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan
  
• sedangkan dalam pemeriksaan pajak lengkap
  menekankan pada perhitungan besarnya kewajiban
  perpajakan yang masih terutang, oleh sebab itu
  pemeriksaan bukti permulaan tidak perlu dibahas
  dengan wajib pajak dan tidak dikeluarkan surat
  ketetapan pajak.

108
16. Pemeriksaan Penyidikan Pajak

• Hasil pemeriksaan bukti permulaan ada dua
  kemungkinan
• Terdapat cukup bukti permulaaan dan dugaaan bahwa
  wajib pajak sedang dan telah melakukan tindak
  pidana maka dapat diteruskan penyidikan.
  Unsur-unsur pidana harus memenuhi isi pasal 38
  dan 39 KUP.
• Tidak terdapat cukup bukti permulaan dan dugaan
  yang kuat bahwa wajib pajak sedang/telah
  melakukan pidana perpajakan/salah satu unsur
  tindak pidana perpajakan pasal 38 dan 39 KUP
  tidak terpenuhi sehingga tidak dilanjutkan
  penyidikan, konsekuensinya berupa tindak lanjut
  penetapan pajak yang mungkin masih terutang dan
  sanksi administrasinya.

109
16. Pemeriksaan Penyidikan Pajak

• Penyidikan baru dapat dilakukan setelah dirjen
  pajak mempunyai dugaan yang kuat bahwa telah
  terjadi tindak pidana perpajakan yang merugikan
  negara. Dugaan yang kuat ini harus didukung
  dengan alat bukti oleh sebab itu dirjen pajak
  harus mendapatkan bukti-bukti yang cukup yang
  biasanya dilakukan/ dikumpulkan sebelum melakukan
  penyidikan yang dikenal
• Pengamatan
• Pemeriksaan bukti permulaan
• Penyidikan

110
16. Pemeriksaan Penyidikan Pajak

• Penyidik yang melakukan penyidikan kejahatan umum
  adalah polisi RI sedangkan penyidik yang akan
  melakukan penyidikan/kejahatan khusus/tertentu
  adalah pegawai negri sipil tertentu yang diberi
  kewenangan khusus oleh UU.
• Pasal 44 ayat 1 KUP berisi tentang Pejabat PNS
  (penyidik PNS) tertentu di lingkungan direktorat
  jenderal pajak yang diberi wewenang khusus
  sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
  tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana
  dimaksud UU No. 8 / 81 tentang KUHAP.

111
16. Pemeriksaan Penyidikan Pajak

• Penyidik tindak pidana dibidang perpajakan adalah
  pasti pejabat direktorat jenderal pajak yang
  memenuhi syarat untuk diangkat sebagai penyidik
  PNS, pengangkatan penyidik PNS harus tunduk pada
  PP No. 27 th. 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. PNS
  yang akan menjadi penyidik minimal berpangkat II
  b (harus ikut pendidikan tentang penyidikan di
  sekolah reserse POLRI Bogor).
• Yang mengangkat penyidik PNS adalah menteri
  kehakiman yang diusulkan oleh departemen yang
  membawahi PNS dan harus mendapatkan pertimbangan
  dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI.

112
16. Pemeriksaan Penyidikan Pajak

• Pasal 44 ayat (2) KUP memberi kewenangan kepada
  penyidik untuk
• Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
  keterangan/laporan berkenaan dengan tindak pidana
  dibidang perpajakan agar keterangan/ laporan
  tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
• Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
  mengenai orang pribadi/ badan tentang kebenaran
  perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
  tindakan pidana di bidang perpajakan
• Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
  pribadi/badan sehubungan dengan tindak pidana di
  bidang perpajakan
• Memeriksa buku-buku, catata