KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

1
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Institut Teknologi
Bandung Bandung, 9 Maret 2011 Busyro
Muqodas Ketua
2
SUMBER DARI LEMBAGA SURVEY NASIONAL
INTERNASIONAL 2008 2009 2010
3
(No Transcript)
4
SUMBER Audit BPK Kementerian Keuangan 2009
5
(No Transcript)
6
(No Transcript)
7
CPI 2009 PERC 2010 HDI 2009 INDEX SUAP 2009
8
(No Transcript)
9
(No Transcript)
10
(No Transcript)
11
Transparansi Akuntabilitas Penegakkan Aturan
- Efektifitas
12

• Integritas Moral
• Cegah Penyimpangan
• Cegah C O I
• Rangkap Jabatan
• Gratifikasi
• Kepemilikan Asset
• Hubungan/Affiliasi

• PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
• WISTHLE BLOWER SYSTEM
• FRAUD CONTROL
• MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

CODE OF CONDUCT
PENGAWASAN
13
Mengenal KPK dan Upaya Pemberantasan Korupsi
14

• Korupsi (bahasa Latin corruptio dari kata
  kerjacorrumpere yang bermakna busuk, rusak,
  menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara
  harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik,
  baik politikuspolitisi maupunpegawai negeri,
  yang secara tidak wajar dan tidak legal
  memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat
  dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan
  publik yang dipercayakan kepada mereka
• Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi
  secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai
  berikut
• perbuatan melawan hukum
• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau
  sarana
• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau
  korporasi
• merugikan keuangan negara atau perekonomian
  negara
• Korupsi sebagian besar melibatkan 2 aktor yakni
  Pemerintah dan Sektor Swasta Masyarakat Sipil
  yang jadi korban. (TI Jeremy Pope)?

UNDANG-UNDANG
KORUPSI
15
(No Transcript)
16
Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan
untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya
koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan
penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan dengan peran serta masyarakat.
17
(No Transcript)
18
PERAN SERTA MASYARAKAT UU 31 TAHUN 1999 PS. 41
42
KEWENANGAN KPK PASAL 12 UU 30 TAHUN 2001
KEWENANGAN KPK PASAL 13 UU 30 TAHUN 2001
LAPORAN INFORMASI ADUAN

• Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara
  negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan
  TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau
  penyelenggara negara (UU 28/99).
• Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat
  dan/atau.
• Menyangkut kerugian negara gt satu milyar.
• Pasal 11 UU 30 Tahun 2002

Peran serta Masyarakat PP No. 71 Tahun
2000 Pasal 1 ayat (1)? Peran serta masyarakat
adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarak
at, atau lembaga swadaya masyarakat
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi.
19
KEWENANGAN KPK PS. 12 UU 30/2002
Segala kewenangan dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun
1981) juga dimiliki KPK
20
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun
2001 UNCAC Article 12 Private Sector
21

• DEFINISI KORUPSI
• Dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31
  Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.
• Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi
  dirumuskan ke dalam 30 bentuk / jenis tindak
  pidana
• korupsi.
• Ketigapuluh bentuk / jenis tindak pidana korupsi
  tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi
• Kerugian keuangan negara
• Suap menyuap
• Penggelapan dalam jabatan
• Pemerasan
• Perbuatan curang
• Benturan kepentingan dalam pengadaan
• Gratifikasi

22

• TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK
  PIDANA KORUPSI
• Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
• Tidak memberikan keterangan atau memberi
  keterangan yang tidak benar
• Bank yang tidak memberikan keterangan rekening
  tersangka
• Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan
  atau memberi keterangan palsu
• Orang yang memegang rahasia jabatan tidak
  memberikan keterangan keterangan atau memberi
  keterangan palsu
• Saksi yang membuka identitas pelapor

23

• UNCAC Article 12 Private Sector
• Setiap Negara Peserta wajib mengambil
  tindakan-tindakan sesuai hukum nasionalnya untuk
  mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta,
  meningkatkan standar akuntansi dan audit dan
  dimana diperlukan memberi hukuman-hukuman
  perdata, administratif atau pidana yang efektif.
• Tindakan untuk mencapai tujuan ini meliputi
• Meningkatkan kerjasama antara badan penegakkan
  hukum dan perusahaan swasta.
• Meningkatkan pengembangan standar dan prosedur
  yang dirancang untuk melindungi integritas
  perusahaan swasta termasuk kode etik dalam
  melakukan aktivitas bisnis dengan semua profesi
  yang berkaitan dengan benar, terhormat dan
  pantas, mencegah benturan kepentingan (COI) ,
  menerapkan praktik komersial yang baik antara
  kepentingan bisnis dan Negara.
• Meningkatkan transparansi perusahaan swasta,
  termasuk manajemennya.

24

• Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan
  UNCAC 2003 melalui UU No.7 Tahun 2006 tentang
  Pengesahan UNCAC 2003. Ratifikasi dikecualikan
  (diterapkan secara bersyarat) terhadap ketentuan
  Pasal 66 ayat (2) tentang penyelesaian
  sengketa. Impikasi ratifikasi terhadap Indonesia,
  yaitu
• Menjadi dorongan kuat terhadap negara lain
  termasuk yang dianggap non-kooperatif dalam
  pengembalian aset hasil korupsi dari Indonesia.
• Langkah pemerintah Indonesia untuk mengembalikan
  aset hasil korupsi di negara lain menjadi bagian
  dari agenda kerjasama internasional.
•  Mewujudkan kemampuan Indonesia memberantas
  sendiri korupsi dengan tetap menghormati UNCAC
  2003 dalam perspektif kedaulatan NKRI.
• Menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara
  yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi
  melalui kerjasama internasional.
• Langkah strategis untuk menciptakan iklim bisnis
  di Indonesia dengan memberikan jaminan
  perlindungan hukum terhadap pelaku bisnis

25
Sistem Lembaga Penegakkan Hukum Sosial
Kemasyarakatan Kebangsaan
26
(No Transcript)
27
(No Transcript)
28
TERIMA KASIH