KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

1
KEBIJAKAN PENGAWASANINSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
Oleh Dr. H. Moch. Jasin MM Inspektur Jenderal
Kementerian Agama
2
Latar Belakang

• Mengacu teori George Terry tentang manajemen
  (Planing, Organizing, Actuating, dan
  Controlling), tugas Inspektorat Jenderal adalah
  menjalankan fungsi manajemen controlling.
• Ciri bangsa yang sudah maju antara lain adalah
  menjalankan peran pengawasan secara kuat.
  Seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan
  bernegara terkontrol scr baik. Seluruh aparatur
  negara, swasta, dan masyarakat (3 pilar Good
  Governance) memiliki komitmen yang tinggi dlm
  menjalankan perannya scr profesional dan jauh
  dari penyimpangan, shg terwujud suasana kehidupan
  yang tertib, aman, adil, dan sejahtera menuju
  peradaban bangsa dan negara yang tinggi (madani).

3
Latar Belakang (lanjutan...)

• Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
  2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
  Pemerintah, Inspektorat Jenderal Kementerian
  Agama mempunyai kewajiban untuk melakukan
  pengawasan intern terhadap seluruh program dan
  kegiatan Kementerian Agama. Pengawasan tersebut
  dilakukan melalui kegiatan audit, reviu,
  evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan
  lainnya.
• Dengan pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan
  seluruh sendi-sendi organisasi Kementerian Agama
  dapat berfungsi secara maksimal sehingga terwujud
  tata kelola birokrasi Kementerian Agama yang
  profesional berbasiskan semangat religi, bahwa
  bekerja adalah ibadah.
• Hal ini agar tugas Kementerian Agama yaitu
  melakukan pembangunan di bidang agama terhadap
  kehidupan berbangsa dan bernegara dapat
  diwujudkan dan seluruh aparatur Kementerian Agama
  mampu menjadi tauladan sbg aparatur negara yang
  paling bermoral dan paling taat dalam beragama.

4
LATAR BELAKANG (LANJUTAN...)

• Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja Indonesia
  dalam pemberantasan korupsi sangat rendah
• Praktek koruptif dan tindak pidana korupsi
  terjadi secara sistematis, terstruktur dan kian
  meluas
• Pada 9 Desember 2004, telah dikeluarkan Inpres
  No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
  Korupsi
• Misal Diktum 8 Pengawas Internal harus
  memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya
  penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian
  RI, Kejaksaan RI, KPK RI, dengan cara mempercepat
  pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara
  tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian
  izin pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka
• Pada 11 Desember 2003, Indonesia diantara 94
  negara meratifikasi Konvensi PBB Memerangi
  Korupsi (UN Convention Againts Corruption)

5
DASAR HUKUM

• UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
  Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
  dan Nepotisme
• UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
  Negara
• UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
  Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
• UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
  Pembangunan Nasional
• PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
  dan Kinerja Instansi Pemerintah
• PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
  Pengendalian Intern Pemerintah
• PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
  Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
  Pembangunan
• PP 53/2010 ttg Disiplin Pegawai Negeri Sipil

6
DASAR HUKUM (lanjutan...)

• Inpres 5/2004 ttg Percepatan Pemberantasan
  Korupsi
• Inpres 7/1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi
  Pemerintah.
• Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
  Agama
• Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002
  tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
  Agama di Daerah
• Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2007
  tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen
  Agama.
• Per-MenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang
  Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
  Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
  Pemerintah
• PerMENPAN RB 09/2007 ttg Pedoman Umum Penetapan
  Indikator Kinerja Utama di Lingk Instansi
  Pemerintah
• Per-MenPAN PER/21/M.PAN/11/2008 ttg Pedoman
  Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP)
  Administrasi Pemerintahan.

7
I. VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN AGAMA
Terwujudnya Masyarakat Indonesia Taat Beragama,
Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin
VISI

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah,
   perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan
   pendidikan keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah
   haji.
5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih
   dan berwibawa.

MISI
8
Lanjutan
TUJUAN
Tujuan jangka panjang pembangunan bidang agama
yang hendak dicapai oleh Kementerian Agama adalah
terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat
beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta
saling menghormati antar pemeluk agama dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI).
9
SASARAN STRATEGI NASIONAL
Peningkatan kualitas kehidupan beragama
1

• Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan
  keagamaan,
• Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan,
• Optimalisasi potensi ekonomi yang dikelola oleh
  pranata keagamaan,
• Pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.

Peningkatan kerukunan umat beragama
2
Peningkatan kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah,
Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama, dan
pendidikan keagamaan
3
Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
4
Penciptaan tata kelola kepemerintahan yang bersih
dan berwibawa
5
10
PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Agama (Setjen)
1
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Kementerian Agama (Setjen)
2
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Agama (Itjen)
3
4
Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan
Kementerian Agama (LitbangDiklat)
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU)
5
Pendidikan Islam (Pendis)
6
Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam)
7
Bimbingan Masyarakat Kristen (Bimas Kristen)
8
Bimbingan Masyarakat Katolik (Bimas Katolik)
9
Bimbingan Masyarakat Hindu (Bimas Hindu)
10
Bimbingan Masyarakat Buddha (Bimas Budha)
11
11
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

• Setiap Unit Kerja harus menetapkan Indikator
  Kinerja Utama (IKU) sebagai target ukuran
  keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis
  Kementerian Agama.
• IKU harus mengacu pada visi, misi dan sasaran
  Kementerian Agama.
• IKU Kementerian Agama dijabarkan ke dalam IKU
  Unit Eselon I dan demikian seterusnya sampai unit
  kerja terkecil di bawahnya.
• Pencapaian IKU merupakan hasil kumulatif dari
  pencapaian IKU unit kerja di bawahnya.

12
PERFORMANCE-BASED BUDGETING

• Penganggaran didasarkan pada kebutuhan riil biaya
  untuk menunjang pelaksanaan program dalam rangka
  mencapai output dan outcome yang ditetapkan
  sebagai indikator kinerja.
• Penganggaran disusun dengan prinsip efisiensi,
  efektivitas dan ekonomis.
• Output dan outcome dari program dan kegiatan yang
  akan dicapai dirumuskan dengan kualitas dan
  kuantitas terukur sejalan dengan besaran
  penggunaan anggaran.

13
HUBUNGAN KONTRAKTUALPEMERINTAH RAKYAT
(PRINSIPALAGEN SOLUSI)
P R I N S I P A L
R A K Y A T
P E M E R I N T A H
Ketentuan Undang-Undang
L E M B A G A P E R W A K I L A N
A G E N
Rencana Anggaran / Kerja
Akuntansi
Pelaporan

Auditing
AKUNTABILITAS
14
SATUAN KERJA YANG MELAKSANAKAN 11 PROGRAM
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Agama
1
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Kementerian Agama
2
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
5
Pendidikan Islam
6
Bimbingan Masyarakat Islam
7
Bimbingan Masyarakat Kristen
8
Bimbingan Masyarakat Katolik
9
Bimbingan Masyarakat Hindu
10
Bimbingan Masyarakat Buddha
11
15
SATUAN KERJA YANG MENANGANI HANYA PROGRAM TERTENTU
16
SATUAN KERJA YANG MENANGANI HANYA PROGRAM TERTENTU
17
SATUAN KERJA YANG MENANGANI HANYA PROGRAM TERTENTU
18

• SASARAN PENGAWASAN NASIONAL
• YANG DITETAPKAN MENPAN DAN RB
• Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas
  KKN
• Target IPK Tahun 2014 5 dan Opini BPK (WTP)
  Tahun 2014 Pusat 100 dan Pemda 60
• Meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan
  negara
• Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan
  negara
• Meningkatkan status opini BPK terhadap
  pengelolaan keuangan negara
• Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
• Penerapan SPI
• Peningkatan peran APIP sebagai quality assurance
  dan consulting
• Peningkatan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas
  pelaksanaan tugas dan fungsi
• Peningkatan kualitas pertanggungjawaban
  pengelolaaan keuangan negara

19

• TUJUAN PENGAWASAN NASIONAL
• 1. Mendorong reformasi birokrasi di bidang
  pengawasan khususnya yang dilakukan oleh Aparat
  Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
• 2. Menetapkan arah kebijakan dan Program
  Pengawasan Intern Pemerintah pd tahun 2011-2014
  dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
  yang baik
• 3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang
  bersih dan bebas KKN
• 4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi
  pengawasan intern pemerintah melalui sinergi
  pengawasan yang dilakukan oleh APIP
• 5. Menjadi dasar penyusunan Jakwas Tahunan dan
  PKPT masing-masing APIP Tahun 2011-2014.

20
TUGAS DAN FUNGSIINSPEKTORAT JENDERAL

• Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10
  Tahun 2010 tugas Inspektorat Jenderal Kemenag
  adalah melaksanakan pengawasan intern di
  lingkungan Kementerian Agama.
• Adapun fungsi Itjen sebagai berikut
• Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern
  di lingkungan Kementerian Agama
• Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan
  Kementerian Agama terhadap kinerja dan keuanan
  melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan
  kegiatan pengawasan lainnya
• Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
  penugasan Menteri Agama
• Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan
  Kementerian Agama
• Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

21
VISI ITJEN

• Menjadi pengendali dan penjamin mutu kinerja
  Kementerian Agama

22
MISI ITJEN

1. Melaksanakan pengawasan fungsional secara
   profesional dan independen
2. Melakukan penguatan sistem pengawasan yang
   efektif dan terintegrasi
3. Meningkatkan kompetensi dan integritas moral
   aparatur pengawasan
4. Meningkatkan peran konsultan dan katalisator
   aparat pengawasan
5. Mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut
   hasil pengawasan
6. Menumbuhkembangkan pengawasan preventif melalui
   Pengawasan dengan pendekatan agama
7. Mewujudkan pelayanan administrasi pengawasan yang
   cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi
   informasi
8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
   dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan.

23
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ITJEN

• Meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama
  terhadap peraturan perundang-undangan
• Meningkatnya mutu kinerja aparatur
• Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan
  organisasi /satuan kerja Kementerian Agama.

24
KEBIJAKANPENGAWASAN ITJEN

1. Pengawasan diarahkan pada kinerja 11 program
   Kementerian Agama dlm rangka mewujudkan tata
   kelola Kemenag yang bersih dan berwibawa dan
   memiliki kinerja yang maksimal
2. Penetapan sasaran pengawasan didasarkan pada
   analisis resiko audit. Yaitu satker atau program
   yang memiliki resiko tinggi menjadi prioritas
   pengawasan.
3. Orientasi audit diarahkan pada penilaian kinerja
   satker (out put dan out come) yang dpt dilihat
   dalam realisasi indikator kinerjanya. Standar
   ukuran penilaiannya adalah dg menilai tingkat 3 E
   (efektif, efisien, dan ekonomis)
4. Evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
   Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan dlm
   rangka penilaian akuntabilitas kinerja satker
5. Prioritas pengawasan Tahun 2012 diarahkan pada
   program pendidikan yg memiliki anggaran terbesar,
   perencanaan sbg sumber awal permasalahan satker,
   dan laporan keuangan
6. Pengawasan preventif dilaksanakan melalui program
   PPA dan pembangunan Zona Integritas menuju
   Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

25
PERAN ITJEN

• Watch dog melakukan pengawasan fungsional
  terhadap auditi dengan melihat, membandingkan,
  mengukur dan menilai kinerja auditi dibandingkan
  dengan standar kebijakan Menteri dan peraturan
  yang berlaku dan kmd memberikan rekomendasi.
• Katalis usaha membangun sistem dan mendorong
  terwujudnya Kemenag menjadi lembaga pemerintahan
  yang baik dan bersih (good governance dan clean
  government).
• Konsultan bimbingan dan konsultasi terhadap
  peningkatan kinerja aparatur berbasis hasil
  pengawasan.

26
JENIS PENGAWASANYG DILAKSANAKAN ITJEN

• UU 15/2004 menjelaskan bahwa ada 3 jenis
  pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan Kinerja, Reviu
  Laporan Keuangan, dan pemeriksaan dengan tujuan
  tertentu
• PP 60/2008 menjelaskan jenis-jenis pengawasan
  audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
  pengawasan lainnya.

27

• PROGRAM PENGAWASAN
• Program Pengawasan Itjen diarahkan pada 11
  Program Kementerian Agama dalam rangka
  pengendalian dan penjaminan mutu kinerja
  Kementerian Agama
• Berdasarkan tujuannya, kegiatan pengawasan dapat
  dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan utama yang
  langsung berkaitan dengan quality controll and
  quality assurance dan kegiatan pendukung
  (pengawasan lainnya)
• Kegiatan pengawasan utama
• - Audit dengan fokus audit kinerja dan
  audit investigatif
• - Reviu
• - Evaluasi
• - Pemantauan/Monitoring
• Kegiatan Pengawasan lainnya
• - Sosialisasi mengenai pengawasan
• - Pendidikan dan pelatihan
• - Pembimbingan dan konsultansi
• - Pengelolaan hasil pengawasan
• - Pemaparan hasil pengawasan

28
AUDIT

• Audit adalah proses identifikasi masalah,
  analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan
  secara independen, obyektif dan professional
  berdasarkan standar audit, untuk menilai
  kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas,
  efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan
  tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

29
Jenis Audit

• Jenis Audit (PP 60 Tahun 2008 Pasal 50)
• Audit Kinerja
• Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara
  antara lain
• a. audit atas penyusunan dan pelaksanaan
  anggaran
• b. audit atas penerimaan, penyaluran, dan
  penggunaan dana
• c. audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.
• Sedangkan audit kinerja atas pelaksanaan tugas
  dan fungsi antara lain audit atas kegiatan
  pencapaian sasaran dan tujuan.
• Audit dengan Tujuan Tertentu
• Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit
  investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP,
  dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan

30
Lanjutan

• Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 Pasal 48 ayat 2
  selain melakukan audit Inspektorat Jenderal juga
  melakukan
• 1. Reviu
• Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu
  kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut
  telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,
  standar, rencana, atau norma yang telah
  ditetapkan
• 2. Evaluasi
• Evaluasi adalah rangkaian kegiatan
  membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan
  dengan standar, rencana, atau norma yang telah
  ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang
  mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu
  kegiatan dalam mencapai tujuan
• 3. Pemantauan
• Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan
  suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan
  yang telah ditetapkan
• 4. Kegiatan Pengawasan Lainnya
• Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa
  sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan
  pelatihan pengawasan, pembimbingan dan
  konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan
  pemaparan hasil pengawasan.

31

• AUDIT KINERJA
• Bertujuan menilai efektifitas, efisiensi,
  ekonomis, dan ketaatan
• Audit kinerja dilakukan untuk memberikan
  pengukuran dan penilaian terhadap kinerja satuan
  organisasi/kerja.
• Audit kinerja dilakukan dengan cara melihat,
  menganalisa, mengukur, dan menilai laporan
  kinerja satuan organisasi dan membuktikannya
  dengan bukti fisiknya. Laporan kinerja diukur dan
  dinilai berdasarkan penetapan kinerja yang telah
  ditetapkan.

32
OBYEK UTAMA AUDIT KINERJA

• Pengelolaan dana APBN, dengan fokus program/
  kegiatan strategis
• Pelayanan Publik
• Optimalisasi Penerimaan Negara
• PHLN
• Masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan
• Bersifat khas (mis. audit/pemeriksaan akhir masa
  jabatan Kepala Satker).

33
AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

• Audit Kasus (fraud audit/audit investigasi)
• Audit Khusus (special audit) audit keuangan,
  audit perencanaan, audit PNBP, audit wakaf
  produktif, audit pendidikan, dll.

34

• AUDIT INVESTIGATIF
• Bertujuan menyelidiki/mengusut kasus yang
  menimbulkan kerugian keuangan negara dan kasus
  indisipliner pegawai
• Dilaksanakan berdasarkan pengaduan masyarakat,
  pengembangan temuan audit reguler atau permintaan
  pimpinan instansi pemerintah/aparat penegak
  hukum.

35
REVIU KEUANGAN

• Review keuangan merupakan salah satu jenis
  pengawasan keuangan dengan melakukan review
  terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh
  entitas pelaporan.
• Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
  pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu
  periode.
• Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang
  terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi
  yang berkewajiban menyampaikan laporan
  pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

36

• REVIU (lanjutan...)
• Merupakan kegiatan penilaian/telaahan hasil
  kegiatan suatu instansi pemerintah
• APIP wajib melakukan reviu terhadap Laporan
  Keuangan Kementerian/Lembaga (LK-KL) sbg amanat
  PP No. 8 Tahun 2006
• Dilaksanakan sebelum LK-KL diserahkan kepada
  Kementerian Keuangan sbg dasar penyusunan LK-PP.

37

• PEMANTAUAN
• Merupakan kegiatan APIP yang penting selain
  audit
• Bertujuan menjaga, mengawal secara terus menerus
  agar pelaksanaan program/kegiatan berjalan sesuai
  dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan dan
  bersinergi dengan kegiatan pengawasan lainnya
• Sarana untuk memberikan rekomendasi tindakan
  korektif terhadap on going activity
• Obyek pemantauan/monitoring antara lain
• Kegiatan yang bersifat strategis
• Tindaklanjut hasil pengawasan
• Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004.

38

• EVALUASI
• Evaluasi menghasilkan rekomendasi
• Obyek evaluasi antara lain
• Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  (SPIP)
• Evaluasi penggunaan dana APBN
• Evaluasi aspek tertentu penyelenggaraan program
  Kemenag
• Evaluasi LAKIP
• Evaluasi Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004.

39

• SOSIALISASI
• Sosialisasi dilaksanakan terutama dalam rangka
  menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan baru
  pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas
  kinerja 11 program yang dilaksanakan oleh
  Kementerian Agama
• Tujuan sosialisasi adalah terwujudnya pengawasan
  preventif dalam rangka pencegahan perbuatan
  menyimpang para aparatur Kementerian Agama
• Sosialisasi yang rutin dilaksanakan oleh
  Inspektorat Jenderal adalah Sosialisasi Program
  Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA). Pada
  tahun 2012 sosialisasi PPA ditujukan pada 5
  Kanwil Kemenag. Sosialisasi PPA merupakan salah
  satu jenis pengawasan preventif yang dilaksanakan
  oleh Itjen dalam rangka membangun kesadaran
  rasional para aparatur Kemenag bahwa kita semua
  selalu diawasi oleh Tuhan. Dengan kesadaran
  selalu diawasi oleh Tuhan akan berakibat mereka
  tidak akan ada niat melakukan perbuatan
  menyimpang.
• Selain sosialisasi PPA, Itjen juga akan melakukan
  sosialisasi Zona Integritas, Sosialisasi Hasil
  Evaluasi LAKIP, Sosiasilasi Indikator Kinerja,
  dll.

40
PRIORITAS PENGAWASAN 2012

• Pada tahun 2011 Itjen telah melakukan Rapat
  Kordinasi Kebijakan Pengawasan dengan mengundang
  seluruh Unit Eselon I Pusat, seluruh Rektor dan
  Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri, seluruh
  Kepala Kanwil, dan seluruh Kepala Kemenag
  Kab/Kota se-Indonesia.
• Rakorjakwas td telah menghasilkan kesepakatan
  bahwa pada tahun 2012 Itjen akan memprioritaskan
  pengawasan terhadap
• Laporan Keuangan (LK)
• Perencanaan (Kinerja dan anggaran)
• Pendidikan dan
• Perwujudan Program Wilayah Bebas dari Korupsi
  (WBK) yang di dalamnya termasuk PPA dan PIAK.

41
Ruang Lingkup Pemeriksaan KeuanganUndang-Undang
No 15 Tahun 2004

• Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pemeriksaan
  atas Pengelolaan Keuangan Negara dan tanggung
  jawab Keuangan Negara.
• Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban
  Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan
  keuangan negara secara tertib, taat pada
  peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis,
  efektif, dan transparan, dengan memperhatikan
  rasa keadilan dan kepatutan. Tanggungjawab dan
  tanggung gugat atas amanat yang diemban
  diwujudkan dalam bentuk laporan
  pertanggungjawaban keuangan.
• Dalam rangka mendukung keberhasilan
  penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan
  negara wajib dikelola secara tertib, taat pada
  peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
  efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
  memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk
  mewujudkan hal itu maka perlu dilakukan
  pengawasan yang independen dan obyektif.

42
Pengertian Audit dan Perbendaharaan Negara

• Audit adalah proses identifikasi masalah,
  analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan
  secara independen, obyektif dan professional
  berdasarkan standar audit, untuk menilai
  kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas,
  efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan
  tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
• Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan
  pertanggung jawaban keuangan negara, termasuk
  investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang
  ditetapkan dalam APBN dan APBD (Undang-Undang
  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
  Perbendaharaan Negara). Perbendaharaan dimaksud
  adalah pelaksanaan pendapatan dan belanja negara,
  pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara,
  pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang
  negara, pengelolaan investasi dan barang milik
  negara, pengelolaan investasi dan barang milik
  negara keuangan negara, penyusunan laporan
  pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, penyelesaian
  kerugian negara, pengelolaan Badan Layanan Umum,
  perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan
  prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan
  keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN

43
Tujuan Audit Pengelolaan Keuangan Negara
Sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan
di Lingkungan Kementerian Agama yang menegaskan
bahwa audit sebagai bagian dari pengawasan dengan
maksud untuk menilai efisiensi, efektivitas dan
keekonomisan pengelolaan keuangan suatu obyek
audit. Hasil yang diharapkan dari audit atas
pengelolaan keuangan negara adalah sebagai
berikut

• Keterkaitan antara pelaksanaan tugas dan fungsi
  dengan penganggaran atau perencanaan
  program/kegiatan.
• Keandalan sistem akuntansi/pencatatan keuangan.
• Kesesuaian mekanisme pertanggungjawaban keuangan
  dengan ketentuan.
• Efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan
  keuangan.

44
Pengertian Pengelolaan Keuangan Negara

• Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan
  kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai
  dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi
  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
  pertanggungjawaban. Tanggung Jawab Keuangan
  Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk
  melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara
  tertib, taat pada peraturan perundang-undangan
  secara efektif, efisien dan ekonomis
  (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
  2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung
  Jawab Keuangan Negara)

45
Pengelolaan Keuangan Negara
3 (Tiga) sisi pendekatan definisi Keuangan Negara
menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 yaitu 1.
Obyek Semua hak dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan
kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan,
serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut.
46
Lanjutan

• 2. Subyek
• Seluruh obyek yang dimiliki negara, dan/atau
  dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
  Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain
  yang ada kaitannya dengan keuangan negara
• 3. Tujuan
• Seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan
  pengelolaan obyek, mulai dari perumusan kebijakan
  dan pengambilan keputusan sampai dengan
  pertanggungjawaban.

47
Syarat Kompetensi, Kode etik, dan Standar
Audit(PP 60 Tahun 2008 Pasal 51)

• Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi
  Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai
  tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah
  memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai
  auditor
• Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor
  dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan
  program sertifikasi yang diselenggarakan oleh
  BPKP selaku pembina jabatan fungsional auditor

48
Laporan Hasil Audit

• Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat
  pengawasan intern pemerintah wajib membuat
  laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya
  kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi
  (PP 60 Tahun 2008 Pasal 51)
• Secara berkala, Inspektorat Jenderal menyusun dan
  menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan
  kepada menteri/pimpinan lembaga dengan kewenangan
  dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada
  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PP
  60 Tahun 2008 Pasal 54)

49
Penyelesaian Hasil Audit(Lampiran PP 60 Tahun
2008)

1. Instansi Pemerintah sudah memiliki mekanisme
   untuk meyakinkan ditindaklanjutinya temuan audit
   atau reviu lainnya dengan segera
2. Pimpinan Instansi Pemerintah tanggap terhadap
   temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya
   guna memperkuat pengendalian intern.
3. Instansi Pemerintah menindaklanjuti temuan dan
   rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat

50
KELEMAHAN UMUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
51
KELEMAHAN UMUM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA

1. Kemampuan SDM pengelola keuangan masih kurang
   memadai
2. Penetapan anggaran dalam perencanaan banyak tidak
   didasarkan pada analisis yang kuat, programnya
   banyak yang mirip
3. Rencana dan program penggunaan anggaran dalam
   satu tahun belum dibuat
4. Dalam membelanjakan anggaran sering terjebak pada
   nominal yang sudah ditetapkan dalam DIPA. Harga
   yg ada dlm DIPA adalah harga tertinggi
5. Penggelembungan/markup harga pengadaan/
   pengiriman barang dan jasa

52
Lanjutan.....

1. Pengadaan barang dan jasa fiktif atau tidak
   sesuai dengan kontrak/spesifikasi
2. Pajak pembelian/pengadaan kurang mendapatkan
   perhatian, tidak dipotong
3. Adanya kelebihan pembayaran gaji/honor, biaya
   konsultan uang Perjalanan Dinas
4. Pelaksanaan pembelanjaan barang/jasa
   dipecah-pecah dengan tujuan agar tidak terkena
   lelang atau tidak terkena pajak
5. BKU tidak dikerjakan sesuai dengan prinsip
   akuntansi dan tidak dilengkapi dengan buku
   pembantu

53
Lanjutan .

1. Masih ada Satker yang belum membuat laporan
   realisasi penggunaan anggaran secara berkala
2. Pengeluaran anggaran tidak didukung oleh bukti
   pengeluaran/kuitansi yang sah
3. Pemeriksaan kas oleh atasan langsung
   bendaha-rawan belum dilaksanakan minimal 3 bulan
   sekali
4. Bukti pembayaran kuitansi tidak dilengkapi dengan
   materai dan faktur
5. Kuitansi belum ditandatangani oleh penerima dan
   belum disetujui pembayarannya
6. Pengelolaan PNBP tidak sesuai dengan ketentuan

54
Lanjutan .

• Diskon pengadaan barang dan jasa tidak disetor ke
  kas Negara
• Penutupan Buku Kas Umum setiap bulan tidak
  disertai register penutupan kas
• Pada saat penutupan buku tgl. 31 Desember masih
  terdapat anggaran yang tidak terserap, tapi belum
  disetor ke kas negara
• Terdapat pelaksanaan program/kegiatan tidak
  sesuai dengan perintah DIPA/RKAKL

55
Lanjutan ....

1. Realisasi anggaran tidak sesuai dengan mata
   anggaran yang tercantum dalam DIPA, seperti
   anggaran belanja barang untuk belanja modal dan
   sebaliknya, belanja modal untuk bansos
2. Realisasi belanja modal untuk belanja bantuan
   sosial
3. Bantuan Sosial untuk instansi vertikal
4. Masih terdapat Hasil belanja modal belum
   dicacatkan sesuai aturan
5. Keterlambatan dalam pengadaan dan pengiriman
   belanja barang. Denda atas keterlambatan juga
   terlambat dilakukan

56
Lanjutan.....

1. Masih diketemukan sejumlah pengeluaran keuangan
   yang belum disalurkan
2. Proses penyusunan neraca akuntansi tidak didukung
   rekonsiliasi antara unit akuntansi barng dan unit
   akuntansi keuangan
3. Masih ada Pejabat pembuat komitmen yang
   merangkap sebagai panitia lelang
4. Belum atau tidak dimilikinya peralatan
   penyimpanan uang (brankas)
5. Pengarsipan dokumen tidak rapi dan
   penga-manannya sangat kurang

57

• PEMBANGUNAN
• ZONA INTEGRITAS

58
Latar Belakang Pembangunan ZI menuju WBK di
Kemenag

• Inpres Nomor 5 Tahun 2004 menginstruksikan agar
  Menag melakukan langkah-langkah percepatan
  pemberantasan korupsi di K/L-nya, dengan
  menetapkan program WBK
• Inpres 5 Tahun 2004 dipertegas lagi dengan Inpres
  9 Tahun 2011 dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011
  namun, implementasi Program Wilayah Bebas dari
  Korupsi (WBK) minim sekali dan secara
  keseluruhan, keberhasilan upaya pencegahan
  korupsi melalui ke tiga Inpres tersebut s.d. saat
  ini, kurang optimal
• Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui
  penindakan dan pencegahan. Penindakan
  menghasilkan detterence effect, dan pencegahan
  menghasilkan dampak yang besar dan bersifat
  jangka panjang, tapi kurang menghasilkan
  detterence effect. Keduanya perlu disinergikan
• Untuk mewujudkan satker WBK, harus dilakukan
  melalui pembangunan Zona Integritas (ZI), dengan
  didahului penandatanganan dokumen pakta
  integritas berdasarkan Per.MENPAN dan RB Nomor 49
  Tahun 2011.

59
Pengertian Umum
Zona Integritas (ZI)

• adalah sebutan atau predikat yang diberikan
  kepada K/L/Pemda yang pimpinan dan jajarannya
  mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan
  birokrasi yang bersih dan melayani

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
adalah sebutan atau predikat yang diberikan
kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi
syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil
penilaian indikator operasional di antara 80 dan
90
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
adalah sebutan atau predikat yang diberikan
kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi
syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil
penilaian indikator operasional 90 atau lebih
60
Pengertian (Lanjutan)
Unit Kerja

• adalah Unit kerja/Satuan Kerja di lingkungan
  Kementerian Agama serendah-rendahnya Eselon III
  dengan mempertimbangkan peran unit tersebut
  menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada
  masyarakat dan mengelola anggaran/aset yang
  relatif besar sesuai dengan Peraturan
  Perundang-undangan

Unit Penggerak Integritas (UPI)
adalah unit kerja yang ditugasi untuk memberikan
dorongan dan dukungan administratif dan teknis
kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan
pencegahan korupsi. Tugas UPI secara ex-officio
dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat
Jenderal Kemenag
Tim Penilai Independen
adalah tim yang secara independen akan melakukan
penilaian terhadap unit kerja yang dicalonkan
memperoleh predikat WBK. Keanggotaan tim terdiri
dari unsur Kementerian PAN dan RB, KPK, dan ORI,
dan/atau instansi lainnya yang bertugas untuk dan
atas nama Kementerian PAN dan RB, KPK, dan ORI
61
PETA ZI, WBK, WBBM
62
PAKTA INTEGRITAS PENYELENGGARAAN NEGARA YG
BERSIH BEBAS DARI KKN
Di masa depan nanti, Pakta Integritas akan
menjadi best practices di semua lini
pembangunan. Pemerintahan Indonesia masa depan,
Insya Allah, akan bersih dari semua wujud
tindak pidana KKN (Presiden RI, 14/08/2009)
Pulau Integritas/ Bebas Dari Korupsi
Pakta Integritas
Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 dan Nomor 17 Tahun 2011
63
Pembangunan ZI menuju WBK

• Proses Pembangunan ZI
• Program pencegahan korupsi LHKPN, Kode Etik,
  Whistle Blower, PIAK, pengendalian Gratifikasi,
  dll.
• APIP sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI)

Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
(PI) (Inpres 17/2011)
Pencanangan Pembangunan ZI secara terbuka
1
2
3

• Monitoring dan Penilai-an oleh Tim Independen
  (KemPAN RB, KPK, ORI)
• Indikator Mutlak
• Indikator Operasional
• - Indikator Utama
• - Indikator Penunjang

Identifikasi Pengajuan Calon Unit Kerja WBK
kepada MenPAN RB
Penetapan Unit Kerja sebagai WBK/WBBM
4
6
5
Penetapan WBK dilakukan oleh MenPAN RB
berdasarkan usulan Tim Independen Penetapan
WBBM dilakukan oleh Presiden berdasarkan usulan
Tim Independen kepada Presiden melalui Menpan dan
RB
64
Indikaktor Penilaian WBK
Indikator Mutlak pada tingkat K/L/Pemda adalah
Opini Keuangan BPK sekurang-kurangnya WDP pada
saat pengajuan calon WBK
65
Indikator Mutlak
Unsur Indikator
nilai minimum indeks integritas berdasarkan penilaian KPK
2. nilai minimum indeks kepuasan masyarakat berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB
3. jumlah maksimum kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan () berdasarkan penilaian BPK
4. jumlah maksimum temuan in-efektif () berdasarkan peni- laian APIP
5. jumlah maksimum temuan in-efisien () berdasarkan penilai- ian APIP
6. persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian
7. persentase maksimum jumlah pengaduan masyarakat yang tidak diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan APIP
8. persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
66
Indikator Operasional
Indikator Utama, Bobot 60
penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
2. LHKPN
3. akuntabilitas kinerja
4. laporan keuangan
5. kode etik
6. sistem perlindungan pelapor (whistle blower system)
7. program pengendalian gratifikasi
8. kebijakan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest)
9. program inisiatif anti korupsi
10. kebijakan pembinaan purna tugas (Post employment policy)
67
Indikator Operasional
Indikator Penunjang, Bobot 40
promosi jabatan secara terbuka
2. rekruitment secara terbuka
3. mekanisme pengaduan masyarakat 4. pengukuran kinerja individu
5. e-Procurement
6. keterbukaan informasi publik.
7. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan (BPK-RI, BPKP, KPK, Itjen Kemenag)
8. penerapan peraturan disiplin PNS sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010
68
REFORMASI BIROKRASI
69
PERMASALAHAN BIROKRASI
NO. DIMENSI PERMASALAHAN
1. Pola pikir dan budaya kerja (mind set and culture set) Belum mampu menciptakan birokrat yang profesional, yang berorientasi pada pelayanan yang lebih baik dan kinerja yang optimal
2. Akuntabilitas Pemerintah Masih terdapat kesalahan dan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi kepemerintahan
3. Peraturan perundangan Masih banyak peraturan perundang-undangan yang overlapping, tidak konsisten, multi-interpretasi, yang perlu ditinjau ulang, diselaraskan, dan disempurnakan
4. Pelayanan Masyarakat Pelayanan kepada masyarakat masih belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, dan hak dasar yang dimiliki oleh warganegara
5. Manajemen SDM Manajemen SDM belum diimplementasikan secara total untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi
70
KONDISI OBJEKTIF BIROKRASI KEMENAG

• SDM (kompetensi dan
• penyebaran tidak
• sesuai dengan
• kebutuhan, etos kerja,
• dan kesejahteraan rendah)
• 2. Struktur Organisasi (gemuk,
• tidak proporsional, tidak
• efektif dan tidak efisien
• 3. Prosedur kerja (belum
• ada SPO, berbelit-belit
• dan biaya tinggi.

• Tingginya
• harapan
• masyarakat,
• ditambah
• masyarakat
• yang tidak
• sabar,
• Mutu pelayanan
• masih rendah
• 3. Tidak
• sinkronnya
• struktur
• organisasi.

DIHADAPKAN PADA
71
PENGERTIAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI
PENGERTIAN Suatu proses untuk mengubah proses dan
prosedur birokrasi publik, dan sikap serta
tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas
birokrasi dan tujuan pembangunan nasional
SASARAN PERUBAHAN 1. Proses dan Prosedur
(instrumental) 2. Lembaga (structural) 3. Sikap
dan Tingkah Laku (mental cultural)
72
VISI DAN MISI REFORMASI BIROKRASI

• VISI
• Memantapkan birokrasi yang profesional dan
  memiliki integritas tinggi yang mampu menyediakan
  pelayanan yang bermutu dan mendukung manajemen
  pemerintahan yang demokratis untuk mewujudkan
  good governance pada tahun 2025
• MISI
• Menyempurnakan regulasi, melalui formulasi,
  revisi dan perbaikan
• Restrukturisasi organisasi proses kerja
  manajemen pola karir, mutasi dan rekrtumen
  pegawai remunerasi
• Optimalisasi TIK
• Memperkuat mekanisme pengawasan
• Merubah mind set dan culture set

73
GOAL OBJECTIVES REFORMASI BIROKRASI
GOALS Aparatur negara yang profesional dengan
karakteristik mampu beradaptasi, integritas,
kinerja tinggi, bebas KKN, mampu melayani,
berdedikasi, tidak beraliansi politis, menjunjung
nilai dan kode etik pegawai negeri. OBJECTIVES M
eningkatnya kinerja birokrasi yang berorientasi
hasil melalui perubahan yang terencana, bertahap
dan integral pada komponen birokrasi pemerintah,
yaitu peraturan perundang-undangan, organisasi,
proses kerja, manajemen SDM, pola pikir budaya
kerja, sistem akuntabilitas, kualitas pelayanan,
dan sistem monitoring dan evaluasi, serta
pegawasan.
74
MANFAAT REFORMASI BIROKRASI

• Pelayanan yang lebih sederhana, nyaman melalui
  otomatisasi dan pelayanan terpadu
• Akses pelayanan yang mudah.

Masyarakat

• Mendukung kinerja menjadi lebih baik
• Meningkatkan pemahaman bahwa pekerjaan mereka
  adalah career, bukan job.

Pegawai
Pencapaian visi dan misi lebih optimal melalui
pelaksanaan tugas dan fungsi yang maksimal.
Kementerian
75
AREA PERUBAHAN DALAM REFORMASI
Culture set mind set
Birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi
Organisasi yang tepat ukuran dan fungsi
Organisasi
Proses kerja yang jelas, efektif, efisien,
terukur, yang menunjang prinsip good governance
Proses Kerja
Aparatur yang memiliki integritas, netral,
kompeten, capable, profesional, kinerja tinggi
dan sejahtera
SDM
Regulasi yang kondusif, tepat dan tidak tumpang
tindih
Regulasi
Meningkatkan pemerintahan yang bebas KKN
Pengawasan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi
Akuntabilitas
Pelayanan Publik
Memenuhi pelayanan yang excellent
76
PRINSIP REFORMASI BIROKRASI
Berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan
publik
Berorientasi pada peningkatan kinerja
Integritas
Akuntabilitas
Transparansi
Penegakan hukum/aturan
Desentralisasi/pembagian wewenang
Antisipatif
Inovatif
77
KONDISI YANG DIHARAPKAN
2025

• Tata kelola kepemerintahan yang baik dan mantap
  melalui birokrasi negara yang profesional,
  integritas tinggi, dan berorientasi pada
  pelayanan publik.

2014

• Jumlah Aparatur yang proporsional dan profesional
• Tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih
• Birokrasi yang akuntabel dan memiliki kapasitas
• Mobilitas pegawai antar pusat dan daerah
• Penghasilan dan kesejahteraan Aparatur meningkat
• Pelayanan publik berkualitas

78
PELAKSANAAN REFORMASI
Culture Mind Set
Organisasi
Proses Kerja
Partisipasi K/L/Pemda
Pengawasan Publik
SDM
R e g u l a si
Pengawasan Internal
Akuntabilitas
Pelayanan Publik
79
www.itjen.kemenag.go.idDUMAS ONLINE(Pengaduan
Masyarakat)Kirim Ke INSPEKTUR JENDERAL (IRJEN)
KEMENTERIAN AGAMA RIJl. RS. Fatmawati No. 33A
Jakarta SelatanTelp. [phone] Fax. (021)
7692112Email dumas_online_at_itjen.kemenag.go.id