HUKUM ACARA PIDANA (Diacu dari berbagai sumber)

1
HUKUM ACARA PIDANA (Diacu dari berbagai sumber)

• Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
• Staf Pengajar Fakultas Hukum UI/
• Ketua Dewan Pengurus/ Advokat pada PAHAM
  Indonesia

2
HUKUM ACARA

• By Iskandar Zulkarnain, SH. MH.

3
Hukum Pidana gt Formil Materiil

• hukum yang berisikan materi hukuman
• hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana
  melaksanakan hukum materiel

4
Hukum Pidana Materiel

• KUHP dan delikdelik yang tersebar di luar KUHP,
  seperti Tindak Pidana Subversi, Tindak Pidana
  Ekonomi, Tindak Pidana Narkotik, dan lain-lain

5
Sumber Hukum Pidana Formil

• HIR dan KUHAP

6
R Soesilo

• Hukum acara pidana adalah
• Hukum yang mengatur tentang tata cara
  bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan
  Hukum Pidana Materil, sehingga memperoleh
  keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan
  itu harus dilakukan

7
J.C. T Simorangkir

• Hukum acara pidana adalah
• Hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan
  hukum pidana materil.

8

• Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum
  Formil (hukum acara), adalah hukum yang mengatur
  tata cara melaksanakan Hukum Materil. Dan Hukum
  Acara Pidana (Hukum Pidana Formil adalah hukum
  yang mengatur tata cara melaksanakan /
  mempertahankan Hukum pidana materil

9
ASAS-ASAS KUHAP

• Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut
  dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca
  pada huruf a, yang berbunyi
• "Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara
  hukum yang berdasarkan Pancasila dan
  Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi
  hak asasi manusia serta yang menjamin segala
  warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
  hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
  tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
  ada kecualinya

10

• Dari konsideren tersebut dapat kita simak
• Negara Republik Indonesia adalah "Negara Hukum",
  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
• negara menjamin setiap warga negara bersamaan
  kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
• setiap warga negara "tanpa kecuali", wajib
  menjunjung hukum dan pemerintahan

11

• Semua tindakan penegakan hukum harus
• berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-undang
• menempatkan kepentingan hukum dan
  perundang-undangan di atas segala-galanya,
  sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat
  bangsa yang takluk di bawah "supremasi hukum"
  yang selaras dengan ketentuan-ketentuan
  perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa
  Indonesia.

12

• Dengan asas legalitas, aparat penegak hukum tidak
  dibenarkan
• bertindak di luar ketentuan hukum
• bertindak sewenang-wenang, atau abuse of power.

13

• Setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa
  mempunyai kedudukan
• sama sederajat di hadapan hukum (equal before the
  law)
• mempunyai kedudukan "perlindungan" yang sama oleh
  hukum, (equal protec on the law)
• mendapat "perlakuan keadilan" yang sama di bawah
  hukum, (equal justice lo the law)

14
B. ASAS KESEIMBANGAN

• Asas ini dijumpai dalam konsideran huruf c yang
  menegaskan bahwa dalam penegakan hukum harus
  bcrlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi
  antara
• 1.perlindungan terhadap harkat dan martabat
  manusia dengan,
• 2. perlindungan terhadap kepentingan dan
  ketertiban masyarakat.

15

• Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi
  dan wewenang penegakan hukum, tidak boleh
  berorientasi kepada kekuasaan semata-mata
• Aparat penegak hukum harus menghindari
  tindakan-tindakan penegakan hukum dan ketertiban
  yang dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi
  manusia dan cara perlakuan yang tidak manusiawi.

16

• dengan asas keseimbangan yang terjalin antara
  perlindungan harkat martabat manusia dengan
  perlindungan kepentingan ketertiban masyarakat,
  KUHAP telah menonjolkan tema human dignity
  (martabat kemanusiaan), dalam pelaksanaan
  tindakan penegakan hukum di bumi Indonesia.

17

• titik sentral penegakan hukum di Indonesia
  menurut KUHAP harus berorientasi pada pola asas
  keseimbangan.
• Pada satu sisi aparat Penegak hukum wajib
  melindungi martabat dan hak-hak asasi kemanusiaan
  seorang tersangka/terdakwa, sedang pada sisi lain
  berkewajiban melindungi dan mempertahankan
  kepentingan ketertiban umum.

18
3 PRADUGA TAK BERSALAH

• Asas "praduga tak bersalah" atau presumption of
  innocent dijumpai dalam penjelasan butir 3 huruf
  c. Dengan dicantumkan asas praduga tak bersalah
  dalam Penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan,
  pembuat undang-undang telah menetapkannya
  sebabagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan
  penegakan hukum (law enforcement).

19

• asas praduga tak bersalah, telah dirumuskan dalam
  Pasal 8 Undang undang Pokok Kekuasaan Kehakiman
  No. 14 Tahun 1970, yang berbunyi "Setiap orang
  yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut
  dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan,
  wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya
  putusan pengadilan menyatakan kesalahannya dan
  memperoleh kekuatan hukum tetap".

20

• Prinsip akusatur menempatkan kedudukan
  tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan
• adalah subjek bukan sebagai objek pemeriksaan,
  karena itu tersangka atau terdakwa harus
  didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan
  inanusia yang menharkat martabat harga diri,
• yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip
  akusator adalah "kesalahan (tindakan pidana),
  yang dilakukan tersangka/terdakwa. Ke arah itulah
  pemeriksaan ditujukan.

21

• Untuk menopang asas praduga tak bersalah dan
  prinsip akusatur dalam penegakan hukum, KUHAP
  telah memberi perisai kepada tersangka/terdakwa
  berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib
  dihormati dan dilindungi pihak aparat penegak
  hukum. Dengan perisai hak-hak yang diakui hukum,
  secara teoretis sejak semula tahap pemeriksaan,
  tersangka/terdakwa sudah mempunyai "posisi yang
  setaraf ' dengan pejabat pemeriksa dalam
  kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang
  digariskan dalam KUHAP

22
4. PRINSIP PEMBATASAN PENAHANAN

• Masalah penahanan, merupakan persoalan yang
  paling esensial dalamsejarah kehidupan manusia.
  Setiap yang namanya penahanan, dengan sendirinya
  menyangkut nilai dan makna, antara lain
• perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang
  ditahan,
• menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat
  martabat kemanusiaan,
• menyangkut nama baik dan pencemaran atas
  kehormatan diri pribadi.
• Setiap penahan dengan sendirinya menyangkut
  pembatsan dan pencbutan smeentara sebagian
  hak-hak aasi manusia

23

• PERPANJANGAN PENAHANAN ISTIMEWA
• Kekecualian dari jangka penahanan sebagaimana
  tersebut dalam Pasal 24, 25, 26, 27 dan 28 KUHAP,
  guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap
  tersangka/terdakwa dapat diperpanjang dengan
  alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan
  karena
• a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan
  fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan
  dengan surat keterangan dari dokter
• b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan
  pidana penjara sembilan (9) tahun atau lebih
  (Pasal 29 (1) KUHAP). Perpanjangan tersebut
  paling lama untuk 30 hari, dan dalam hal
  penahanan itu masih diperlukan, maka dapat
  diperpanjang untuk 30 hari lagi. Perpanjangan
  penahanan tersebut atas dasar permintaan dan
  laporan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

24

• Pasal 29
• (1)Dikecualikan dari jangka waktu penahanan
  sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25,
  Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan
  pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau
  terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang
  patut dan tidak dapat dihindarkan karena 5047
• a.tersangka atau terdakwa menderita gangguan
  fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan
  dengan surat keterangan dokter, atau
• b.perkara yang sedang diperiksa diancam dengan
  pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
• (2)Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan
  untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal
  penahanan tersebut masih diperlukan, dapat
  diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh
  hari.

25

• (3)Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar
  permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat
  
• a.penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua
  pengadilan negeri
• b.pemeriksaan di pengadilan negari diberikan oleh
  ketua pengadilan tinggi
• c.pemeriksaan banding-diberikan oleh Mahkamah
  Agung
• d.pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua
  Mahkamah Agung.
• (4)Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan
  oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan
  secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.

26

• (5)Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2)
  tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya
  tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum
  berakhir waktu penahanan tersebut, jika
  kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.
• (6)Setelah waktu enam puluh hari, walaupun
  perkara tersebut belum selesai diperiksa atau
  belum diputus, tersangka atau terdakwa harus
  sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
• (7)Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada
  ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan
  keberatan dalam tingkat
• a.penyidikan dan penuntutan kepada ketua
  pengadilan tinggi
• b.pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan
  banding kepada Ketua Mahkamah Agung

27

• Pasal 22
• (1)Jenis penahanan dapat berupa
• a.penahanan rumah tahanan negara b.penahanan
  rumah c.penahanan kota.
• (2)Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat
  tinggal atau rumah kediaman tersangka atau
  terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya
  untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat
  menimbulkan kesulitan dalam penyidikan,
  penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
  
• (3)Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat
  tinggal atau tempat kediaman tersangka atau
  terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau
  terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
  
• (4)Masa penangkapan dan atau penahanan
  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
  dijatuhkan.
• (5)Untuk penahanan kota pengurangan tersebut
  seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan
  sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari
  jumlah lamanya waktu penahanan.

28
HUKUM ACARA PIDANABy. GOUSTA FERIZA, SH, MH

• DASAR HUKUM 1. Undang-undang RI No.8 Tahun
  1981, Tentang
• 
  Hukum Acara Pidana, LN.RI No.76.
  TLN. No.3309
• 
  2. Undang-undang RI No.4 Tahun 2004,
  Tentang
• 
  Kekuasaan Kehakiman, LN.RI No.8/
  2004
• 
  3. Undang-undang RI No.5 Tahun 1991,
  Tentang
• 
  Kejaksaan RI, LN.RI.No.59/ 1991
• 
  4. Undang-undang RI No.2 Tahun 2002,
  Tentang
• 
  Kepolisian Negara Republik
  Indonesia, LN.RI No.2/
• 
  2002
• 
  5. Undang-undang RI No.18 Tahun
  2003, Tentang
• 
  Advokat, LN.RI No.49/ 2003, TLN
  No.4282
• 
  6. Undang-undang RI No.5 Tahun 2004,
  Tentang
• 
  Perubahan atas UU No.14 Tahun
  1985 tentang
• 
  Mahkamah Agung, LN.RI No.9/ 2004
• 
  7. Peraturan-peraturan pelaksana
  lainnya, seperti SEMA
• 
  dan PERMA.
• - Dosen FH UIEU
• - Advokat di Jakarta

29
TAHAPAN ACARA PIDANA

• 
  PENYELIDIKAN
• 
  Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
  menurut cara yang diatur dalam
• 
  Undang-undang ini untuk mencari serta
  mengumpulkan bukti yang dengan
• 
  bukti itu membuat terang tentang tindak pidana
  yang terjadi dan guna
• 
  menemukan tersangkanya (Vide Pasal 1 ayat 2
  KUHAP).
• PRA PENYIDIKAN LAPORAN
• 
  Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang
  karena Hak atau Kewajiban
• 
  berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang
  berwenang tentang telah
• 
  atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa
  pidana (Vide Pasal 1 ayat 24
• 
  KUHAP).
• 
  PENGADUAN
• 
  Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak
  yang berkepentingan kepada
• 
  pejabat yang berwenang untuk menindak menurut
  hukum seorang yang telah
• 
  melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya
  (Vide Pasal 1 ayat 25
• 
  KUHAP).

30
PEMANGGILAN
PEMERIKSAAN
1. Saksi-saksi
2. Tersangka PENYIDIKAN TINDAKAN
KEPOLISIAN
1. Penangkapan (Vide Pasal 16 s/d Pasal 19
KUHAP) 2.
Penahanan (Vide Pasal 20 s/d Pasal 31 KUHAP)
3. Penggeledahan
(Vide Pasal 32 s/d Pasal 37 KUHAP)
4. Penyitaan (Vide Pasal
38 s/d Pasal 46 KUHAP)
5. Pemeriksaan Surat (Vide Pasal 47
s/d Pasal 49 KUHAP)
PEMBERKASAN
- Tahap Awal SPDP Vide
Pasal 109 ayat (1) KUHAP

Lengkap Penyerahan
TSK BB
- Tahap Lanjutan
(Vide Pasal 110 KUHAP)
Tidak Lengkap P.18 P.19
31

• Penerimaan Berkas
• PRA PENUNTUTAN
• (Vide Pasal 14 ayat (b) KUHAP Penelitian
  (Vide Pasal 138 KUHAP)
• Jo Pasal 110 ayat (3), ayat (4)
• KUHAP) Penerimaan TSK BB
• PENUNTUTAN
• Pembuatan Surat Dakwaan
• (Vide Pasal 140 ayat (1) KUHAP)
• PEMBERKASAN
• Pelimpahan Perkara
• (Vide Pasal 143 ayat (1) KUHAP)

32

• Pemanggilan Terdakwa
• (Vide Pasal 145 KUHAP)
• PRA PERSIDANGAN Penelitian
  Berkas
• (Vide Pasal 147)
• Penunjukan Majelis Hakim
• (Vide Pasal 152 ayat 1 KUHAP)
• TAHAP PERSIDANGAN
• Pembacaan Dakwaan
• Eksepsi PH
• Putusan Sela
• ACARA PEMERIKSAAN
  BIASA Pemeriksaan Saksi
• Keterangan Ahli
• Pemeriksaan Terdakwa
• Pembacaan Tuntutan

33

• ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT
• Perkara kejahatan atau Pelanggaran yang
  tidak termasuk ketentuan
• Pasal 205 dan menurut Penuntut Umum
  Pembuktian serta
• penerapan hukumnya mudah dan sifat nya
  sederhana
• (Vide Pasal 203 ayat (1) KUHAP).
• ACARA Dalam Acara Pemeriksaan
  Singkat
• PEMERIKSAAN SIDANG - Pada umumnya berpedoman pada
  Acara Biasa
• - Pelimpahan Acara Singkat tanpa Surat
  Dakwaan
• - Pemberitahuan lisan Tindak Pidana yang
  didakwakan
• - Pemberitahuan Dakwaan dicatat dalam Berita
  acara Sidang
• - Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi
  dicatat dalam Berita
• Acara Sidang
• ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
• Terbagi atas
• 1. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan
  (Vide Pasal 205 ayat
• (1) KUHAP)
• 2. Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalin.

34
HAK-HAK TERSANGKA/ TERDAKWA
DALAM PENYIDIKAN/ PENUNTUTAN
DALAM PERSIDANGAN

• 1. Mendapat Pemeriksaan segera dari Penyidik
• 2. Pelimpahan segera berkas perkara oleh Penyidik
  kepad PU
• 3. Pelimpahan segera Berkas perkara ke Pengadilan
• 4. Berhak atas Juru Bahasa
• 5. Mendapatkan Bantuan Hukum
• 6. Pemberitahuan segera atas Penangkapan/
  Penahanan
• 7. Hak mendapatkan Turunan Berita acara

1. Pemeriksaan segera di pengadilan 2. Bebas
memberikan keterangan 3. Berhak atas Juru
Bahasa 4. Mendapatkan Bantuan Hukum 5.
Pemberitahuan segera atas penahanan 6. Diadili
dalam sidang terbuka untuk umum 7. Menunjukkan
saksi at de charge 8. Mengajukan Uapya Hukum
Banding, Kasasi, atau PK 9. Menuntut ganti
kerugian dan Rehabilitasi 10.Mendapatkan turunan
Surat Pelimpahan Berkas Perkara dan Surat
Dakwaan
35
TENTANG SURAT DAKWAAN

• SYARAT SAHNYA SURAT
• DAKWAAN
• SYARAT FORMAL
• Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang
  diberi tanggal dan ditanda tangani dengan
  menyebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau
  tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat
  tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka
• 2. SYARAT MATERIIL
• Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan
  harus di uraikan secara cermat, jelas dan
  lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan
  dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana
  itu dilakukan.

BENTUK DAKWAAN

• DASAR HUKUM
• Pasal 140 ayat (1) KUHAP
• Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa
  dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan
  dalam waktu secepatkan membuat Surat Dakwaan.
• Pasal 143 ayat (1) KUHAP
• Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan
  Negeri dengan permintaan agar segera mengadili
  perkara tersebut disertai dengan Surat Dakwaan.

36

• DAKWAAN TUNGGAL
• Dakwaan yang bersifat sederhana yang memuat
  hanya satu tindak
• pidana.
• DAKWAAN ALTERNATIF
• Dakwaan yang disusun secara alternatif yang
  didalmnya hanya
• memuat dua dakwaan yang dapat dipilih salah
  satunya untuk
• dibuktikan kebenaran perbuatan pidananya.
  Ciri khas dakwaan
• alternatif diantara dua dakwaan yang disusun
  didalamnya
• menggunakan kata ATAU.
• BENTUK SURAT DAKWAAN
• DAKWAAN SUBSIDERITAS (BERLAPIS)
• Dakwaan yang disusun secara berlapis, yaitu
  dimulai dari
• Dakwaan Terberat sampai yang Ringan, dengan
  susunan Primair,
• Subsider, Lebih Subside, Lebih-lebih Subsider
• DAKWAAN KUMULATIF
• Dakwaan yang disusun atas beberapa Tindak
  Pidana dimana
• seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih
  dari satu tindak

37
TENTANG EKSEPSI (KEBERATAN)

• DASAR HUKUM
• Pasal 156 ayat (1) KUHAP
• Dalam hal terdakwa atau PH mengajukan kebertatan
  bahwa Pengadilan tidak berwenang atau Dakwaan
  tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus
  dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada
  PU untuk menyatakan pendapatnya, hakim
  mempertimbangkan keberatan tersebut untuk
  selanjutnya mengambil keputusan

• JENIS/ MACAM KEBERATAN
• Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) KUHAP
  dan menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
  Administrasi Pengadilan Buku I ada 3 (tiga)
  macam keberatan yang dapat diajukan oleh Terdakwa
  atau Phnya, yaitu
• 1. Keberatan Tidak Berwenang mengadili
• 2. Keberatan Dakwaan tidak dapat diterima, dan
• 3. Keberatan Dakwaan harus di batalkan.

38

• KEBERATAN TIDAK BERWENANG MENGADILI (Exceptie
  On
• bevoegheid van de rehter)
• 1. Kompetensi Absolut (Absolute Competentie)
• 2. Kompetensi Relatitive (Relative
  Competentie)
• - Keberatan terhadap Kompetensi Relative
  hanya dapat diajukan dalam Judex
• Factie dan tidak dapat diajukan pada
  tingkat Kasasi (Vide Putusan MARI
• No.1275 K/Pid/1985, tanggal 30 Juli
  1987)
• - KUHAP tidak menganut Azas Locus Delicty
  Mutlak (Vide Pasl 84 ayat (2)
• KUHAP)
• JENIS/ MACAM KEBERATAN DAKWAAN TIDAK DAPAT
  DITERIMA
• KEBERATAN - Putusan dapat dikabulkannya Eksepsi
  atau Keberatan Dakwaan tidak dapat
• diterima dalam kondisi
• 1. Karena dituntutnya seseorang pada hal tidak
  ada pengaduan dari korban
• dalam Tindak Pidana Aduan (krach
  delicter)
• 2. Adanya Daluwarsa Hak Menuntut sebagaimana
  ketentuan Pasal 78 KUHP
• 3. Adanya unsur Ne Bis In Idem, sebagaimana
  ketentuan Pasal 76 KUHP
• 4. Adanya Exceptio litis Pendentie (Keberatan
  terhadap apa yang didakwakan
• kepada Terdakwa sedang diperiksa oleh
  Pengadilan lain)

39
BEBERAPA YURISPRUDENSI YANG BERKAITAN DENGAN
ACARA PIDANA

• Putusan MA-RI No 163K/Kr/1997 tanggal 11 Juni
  1979
• Karena unsur-unsur tindak pidana yang juga
  dinyatakan dalam surat tuduhan, tidaklah terbukti
  terdakwa seharusnya dibebeaskan dari segala
  tuduhan dan tidak dilepaskan dari tuntutan
  hukum.
• 2. Putusan MA-RI No 186K/Kr/1979 tanggal 13
  Agustus 1979
• Dalam hal terdakwa telah meninggalkan (pada
  taraf pemeriksaan banding), PT cukup mengeluarkan
  penetapan yang menyatakan tuntutan hukum gugur
  atau tuntutan Jaksa tidak dapat diterima karena
  terdakwa meninggal dunia.
• Putusan MA-RI No 129K/Kr/1979 tanggal 09 April
  1980
• Karena pemeriksaan persidangan di Pengadilan
  Negeri telah lanjut, kemudian terbentur pada
  praejudiciel geschil tentang hak milik atas
  tanah termasuk, maka tidak dapat digunakan
  lembaga Afwijzende Besiking menurut pasal 250
  (3) RIB yang seharusnya diberikan sebelum perkara
  diperiksa

40

• Putusan MA-RI No 192K/Kr/1979 tanggal 27
  Desember 1979
• PT salah menerapkan hukum dengan menyatakan
  perbuatan tertuduh bukan merupakan tindak pidana
  melainkan suatu hubungan keperdataan, memutuskan
  membebaskan tertuduh dari segala tuduhan,
  seharusnya tertuduh dileppaskan dari segala
  tuntutan hukum.
• Dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan
  kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam
  persidangan PN, PT telah salah menerapkan hukum
  pembuktian.
• Putusan MA-RI No 492K/Kr/1981 tanggal 8 Januari
  1983
• Pt telah tepat dengan mempertimbangkan, bahwa
  tuduhan yang samar-samar kabar dinyatakan batal
  demi hukum.
• Putusan MA-RI No 119K/Kr/1982 tanggal 17 Mare
  1983
• Terhadap putusan pembebasan tidak dapat
  dimintakan banding oleh jaksa, kecuali dapat
  dibuktikan bahwa pembebasan tersebut sebenarnya
  adalah pembebasan tidak murni hal mana harus
  diuraikan oleh Jaksa dalam Memori Banding.
• Putusan MA-RI No 592K/Pid/1984 tanggal 30 Maret
  1985
• Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena unsur
  melawan hukum tidak terbukti.
• Putusan MA-RI No 808K/Pid/1984 tanggal 26 Juni
  1985
• Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap
  sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

41

• 9. Putusan MA-RI No 33K/Mil/1985 tanggal 15
  Februari 1986
• Karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara
  cermat dan lengkap, dakwaan dinyatakan batal demi
  hukum.
• Putusan MA-RI No 606K/Pid/1984 tanggal 30 Maret
  1985
• Isi dakwaan bersifat alternatif meskipun yang
  tertulis adalah Kesatu dan Kedua, karena
  kejahatan yang didakwakan adalah sama.
• Putusan MA-RI No 464K/Pid/1984 tanggal 13
  September 1985
• Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum
  bahwa uang pengganti yang dapat diwajibkan kepada
  terdakwa dalam tindak pidana korupsi untuk
  dibayar tidak boleh melebihi harta benda yang
  diperoleh dari ahsil korupsi tersebut.

42
Bahan Kuliah

• Hukum Acara perdata

Created by dhoni.yusra_at_indonusa.ac.id
43
PendahuluanPengertian Hukum Acara Perdata

• Hukum Acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan
  dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha
  mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi
  perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum
  materiil yang berarti memberikan kepada hukum
  dalam hukum acara suatu hunbungan yang mengabdi
  kepada hukum materiil.
• Hukum Acara Perdata adalah Hukum Perdata Formil,
  yaitu kaidah hukum yang menentukan dan mengatur
  cara bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban
  perdata sebagimana yang diatur dalam hukum
  perdata materil (Retnowulan Sutantio dan Iskandar
  Oeriepkartaprawira, hal 1)
• Hukum Acara Perdata adalah rangkaian
  peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana
  orang harus bertindak terhadap pihak orang lain
  di muka pengadilan itu harus bertindak untuk
  melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan
  hukum perdata (wirjono Prodjodikoro)

44
Pengertian Hukum Acara Perdata (sambungan)

• Kaidah hukum yang mengatur cara dan prosedur
  hukum dalam mengajukan, memeriksa, memutuskan,
  dan melaksanakan putusan tentang tuntutan hak dan
  kewajiban tertentu sehingga menjamin tegaknya
  hukum perdata materiil melalui lembaga peradilan

45
Sifat / Karakteristik Hukum Acara Perdata

• Dalam Hukum acara perdata, orang yang merasa
  haknya dilanggar disebut sebagai Penggugat,
  sedangkan orang yang ditarik ke muka pengadilan
  karena dirasa telah melanggar hak penggugat
  disebut sebagai tergugat.
• Turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang
  tidak menguasai barang sengketa atau tidak
  berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi
  lengkapnya suatu gugatan, mereka harus
  diikutsertakan

46
Sifat Hukum Acara Perdata

• Inisiatif ada tidak ada perkara ada pada orang/
  beberapa orang yang merasa haknya dilanggar
  (penggugat/ para penggugat)
• Berbeda dengan Hukum Acara Pidana yang tidak
  tergantung ada/ tidak adanya inisiatif
• Ada Hukum acara pidana yang mirip dengan Hukum
  acara perdata, yaitu Tindak Pidana Aduan

47
Tahapan Hukum Acara Perdata (menurut Sudikno
Mertokusumo)

• Tahap Pendahuluan tahap persiapan menuju tahap
  penentuan dan pelaksanaan, yaitu ada sejumlah
  kegiatan yang harus dilakukan seperti membuat
  gugatan,mendaftarkan gugatan, membayar biaya
  perkara dll.
• Tahap Penentuan Tahap pemeriksaan peristiwa,
  pembuktian dan penjatuhan putusan.
• Tahap Pelaksanaan Tahap dilakukannya tindakan
  pelaksanaan putusan (eksekusi) yang telah
  dijatuhkan oleh hakim.

48
Sifat Hukum Acara Perdata

• Pencabutan gugatan oleh penggugat/ para penggugat
  tidak dapat dilakukan sesuka hati, Pencabutan
  gugatan dapat dilakukan apabila tergugat
  menyetujui pencabutan gugatan, namun kadangkala
  persetujuan itu tidak dipenuhi, bahkan malah
  menggugat balik (rekonpensi)

49
Hukum Acara Perdata Positif

• Hukum acara perdata nasional hingga saat ini
  belum diatur dalam undang-undang, sampai saat ini
  ketentuan yang masih dipakai sebagai rujukan
  adalah het Herziene Indonesich Reglement (HIR)
  yang dulu diberlakukan untuk wilayah Jawa-Madura,
  sedangkan diluar itu berlaku RechtsReglement
  Buitengewestem (RBg)
• Sejarah Hukum Acara Perdata/ terbentuknya HIR
  dapat dibaca pada buku Retnowulan Sutantio

50
Sumber Hukum Acara Perdata (Hukum Positif)
Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 6 UU No. 1
Drt Tahun 1951 Tentang Tindakan-tindakan
sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan
Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil

• HIR, Het Herziene Indonesisch Reglement (Bab IX,
  7 Bagian)
• RBg (Reglemen Buitengewesten, S. 1927 Nomor 227)
• RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)
  disebut juga Hukum Acara Perdata untuk Gol.
  Eropa, namun menurut Prof. Soepomo, sudah tidak
  berlaku sejak Raad van Justitie dan
  Residentiegerecht dihapus.
• RO (Reglement op de Rechterlijke Organisatie in
  Het Beleid der Justitie in Indonesie)
• Undang-undang yang telah dikodifikasi (KUHPerdata
  dan KUHDagang)
• Undang-undang yang belum dikodifikasi ( UU No. 20
  Tahun 1947, tentang acara banding, UU No. 14
  Tahun 1970 Jo UU No. 35 Tahun 1999 Jo UU No. 4
  Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.dll
• Yurisprudensi
• Perjanjian Internasional
• Doktrin

51
Asas-asas Hukum Acara Perdata

• Hakim Bersifat Menunggu (iudex no procedat ex
  officio) diatur dalam Pasal 118 HIR dan 142 RBg,
  artinya bila tidak tuntutan dari pihak, maka
  tidak ada hakim (Wo Kein klager ist, ist kein
  rechter nemo judex sine actor)
• Ada konsekuensi bagi seorang hakim, yaitu harus
  mengadili semua perkara, karena hakim dianggap
  tahu semua (ius curia novit)

52
Asas-asas Hukum Acara Perdata (sambungan)

• Hakim Bersifat Pasif (Lijdelijkeheid van
  Rechter), artinya hakim hanya bertitik tolak pada
  peristiwa yang diajukan oleh para pihak saja
  (secundum allegat iudicare)
• Perdailan Terbuka untuk umum (Openbaarheid van
  rechtspraak), konsekuensi yang terjadi apabila
  asas ini tidak dilaksanakan adalah putusan dapat
  menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan
  hukum.
• Hakim mengadili kedua belah pihak (Horen van
  beide partijen)

53
Asas-asas Hukum Acara Perdata (sambungan)

• Pemeriksaan dalam dua tingkat (Onderzoek in twee
  instanties), hanya PN dan PT judex factie
  dilaksanakan
• Pengawasan Putusan Pengadilan melalui Kasasi
  (Toezicht op de rechtspraak door van cassatie)
• Mahkamah Agung adalah Puncak Peradilan di
  Indonesia (Pasal 10 Ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970
  jo Pasal 2 UU No. 4 tahun 2004)

54
Asas-asas Hukum Acara Perdata (sambungan)

• Putusan Hakim harus disertai alasan (Pasal 23 UU
  No. 14 tahun 1970 jo Pasal 25 UU No. 4 Tahun
  2004, Pasal 184 Ayat 1 , dan 319 HIR)
• Berperkara dikenakan biaya (Niet-kosteloze
  rechtspraak) Pasal 4, 5 UU No. 14 Tahun 1970 jo
  Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004)

55
Asas-asas Hukum Acara Perdata (sambungan)

• Tidak ada keharusan mewakilkan dalam Beracara
• Majelis hakim di Persidangan (Pasal 15 UU No. 14
  Tahun 1970 jo Pasal 17 UU NO. 4 Tahun 2004)
• Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
  (Pasal 4 UU No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 4 UU No.
  4 Tahun 2004)

56
Asas-asas Hukum Acara Perdata (sambungan)

• Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya
  Ringan Pasal 4 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004
• Hak menguji Materiil UU hanya ada pada MK dan
  dibawah UU oleh MA (Pasal 11, 12 UU No. 4 Tahun
  2004)
• Asas Obyektifitas, Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004

57
Perihal Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan relatif

• Kewenangan Mutlak/ absolute compententie
  menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan
  peradilan, berdasarkan macamnya pengadilan yang
  memberikan kekuasaan untuk mengadili
• Kewenangan Relatif/ relative compententie
  mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara
  pengadilan yang serupa
• Asas yang berlaku dalam kewenangan relatif adalah
  Actor sequitur forum rei

58
Lingkup Peradilan

• Macam-Macam Pengadilan
• Di samping Pengadilan Sipil seperti tersebut
  diatas lazimnya disebut Pengadilan Umum di
  Indonesia terdapat pula
• Pengadilan Militer yang hanya berwenang untuk
  mengadili perkara yang terdakwanya berstatus
  anggota ABRI.
• Pengadilan Agama yang kewenangannya mengadili
  perkara-perkara perdata yang kedua pihaknya
  baragama Islam dan menurut hukum yang dikuasai
  Hukum Islam.
• Pengadilan Administrasi yang termasuk wewenang
  Pengadilan Administrasi adalah perkara yang
  tergugatnya pemerintah dan penggugatnya
  perorangan pemerintah itu digugat dengan alsan
  kesalahan dalam menjalankan administrasi.

59
Lingkup Peradilan (sambungan)

• Susunan Badan-Badan Pengadilan Umum
• Di Indonesia kita kenal susunan Pengadilan dalam
  
• Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat
  pertama yang berwenang mengadili semua perkara
  baik perdata maupun pidana.
• Pengadilan Tinggi atau Pengadilan tingkat banding
  yang juga merupakan Pengadilan tingkat kedua.
  dinamakan Pengadilan tingkat kedua karena cara
  pemeriksaannya sama seperti pemeriksaan di
  Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tinggi).
• Mahkamah Agung yang merupakan Pengadilan tingkat
  akhir dan bukan Pengadilan tingkat ketiga.
  Mahkamah Agung memeriksa perkara-perkara yang
  dimintakan Kasasi, karena tidak puas dengan
  dengan putusan banding dari Pengadilan Tinggi.
  Pada tingkat kasasi yang diperiksa adalah
  penerapan hukumnya saja.

60
Lingkup Peradilan (sambungan)

• Kewenangan Pengadilan
• Mengenai kewenangan mengadili dapat dibagi
  menjadi dua dalam Kekuasaan Kehakiman, yaitu
  Kekuasaan Kehakiman atribusi (atributie van
  rechtsmacht) dan Kekuasaan Kehakiman distribusi
  (distributie van rechtsmacht), bahwa
• Kekuasaan Kehakiman Atribusi disebut juga
  kewenangan mutlak atau kompetensi absolute.
  Kewenangan Mutlak atau Kompetensi absolute adalah
  kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa
  jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak
  dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain,
  misalnya Pengadilan Negeri pada umumnya berwenang
  memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan
  dan bukan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Agama
  biasanya kompentensi absolute ini tergantung pada
  isi gugatan dan nilai daripada gugatan (lihat
  Pasal 6 UU No. 29 Tahun 1947).
• Kekuasaan Kehakiman Distribusi disebut juga
  kewenangan nisbi atau kompetensi relative .
  Kewenangan nisbi atau Kompetensi relative adalah
  bahwa Pengadilan Negeri di tempat tinggal
  (domisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau
  tuntutan hak. jadi gugatan harus diajukan kepada
  Pengadilan Negeri tempat tergugat tinggal.
  apabila tergugat tidak diketahui tempat
  tinggalnya atau tempat tinggalnya yang nyata
  tidak dikenali, maka gugatan diajukan kepada
  Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat
  sebenarnya.
• Dikenali, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan
  Negeri di tempat tinggal tergugat sebenarnya (
  Pasal 18 HIR, Pasal 141 Ayat 1 Rbg)

61
Lingkup Peradilan (sambungan)

• Tempat Kedudukan Pengadilan
• Tempat kedudukan Pengadilan Negeri pada
  prinsipnya berada di tiap Kabupaten, namun di
  luar Pulau Jawa masih terdapat banyak Pengadilan
  Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lebih dari
  satu Kabupaten.
• Kedudukan Pengadilan Negeri ada sebuah Kejaksaan
  Negeri dan disamping tiap Pengadilan Tinggi ada
  Kejaksaan Tinggi. Khusus di Ibukota Jakarta ada 5
  instansi Pengadilan Negeri yakni di Jakarta
  Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta
  Timur, Jakarta Utara demikan pula dengan
  Kejaksaannya Negerinya.

62
Lingkup Peradilan (sambungan)

• Susunan Pejabat Pada Suatu Pengadilan
• Di tiap pengadilan terdapat beberapa hakim.
  diantaranya menjabat sebagai ketua pengadilan dan
  wakil ketua.
• Para hakim bertugas untuk memeriksa dan mengadili
  perkara di persidangan.
• disamping itu ada panitera yang bertugas memimpin
  bagian administrasi atau tata usaha dibantu oleh
  wakil panitera, beberapa panitera pengganti dan
  karyawan-karyawan lainnya.
• tugas dari pada panitera ialah menyelenggarakan
  administrasi perkara serta mengikuti semua sidang
  serta musyawarah-musyawarah pengadilan dengan
  mencatat secara teliti semua hal yang dibicarakan
  (Pasal 58,59 UU no. 2 Tahun 1986, Pasal 63 RO).
  ia harus membuat Berita Acara (proses verbal)
  sidang pemeriksaan dan menandatanganinya
  bersama-sama dengan ketua sidang (Pasal 186 HIR,
  Pasal 197 Rbg). karena ia tidak mungkin mengikuti
  semua sidang-sidang pemeriksaan perkara, maka di
  dalam praktik, tugas tersebut dilakukan oleh
  panitera pengganti.
• Di samping hakim dan panitera masih ada petugas
  yang dinamakan jurusita (deurwaarder) dan
  jurusita pengganti (Pasal 38 UU No.21 Tahun
  1986). adapun tugas dari pada jurusita dalai
  melaksanakan perintah dari ketua sidang dan
  menyampaikan pengumuman-pengumuman,
  teguran-teguran, pemberitahuan putusan
  pengadilan, panggilan-panggilan resmi para
  Tergugat dan Penggugat dalam perkara perdata dan
  para saksi, dan juga melakukan penyitaan-penyitaan
  atas perintah hakim.

63
Cara Mengajukan GugatanPengertian Permohonan
dan Gugatan

• Perbedaan Gugatan dengan Permohonan ada pada ada
  atau tidak adanya konflik.
• Tuntutan dalam hal ini adalah tindakan yang
  bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang
  diberikan lembaga peradilan untuk mencegah
  pemaksaan kehendak pihak lain atau main hakim
  sendiri (eigenrichting)
• Dalam gugatan syarat utama adalah adanya orang/
  sekelompok orang yang merasa haknya dilanggar,
  dan orang yang dirasa melanggar hak tersebut
  tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang
  diminta itu
• Dalam Perkara permohonan tidak ada sengketa,
  permohonan yang umunya diajukan adalah
  pengangkatan anak, wali, pengampu

64
Pengajuan Gugatan,Tempat Tinggal, dan domisili

• Pengajuan gugatan diajukan di tempat tinggal
  tergugat (Pasal 118 Ayat 1 HIR)
• Tempat tinggal adalah tempat dimana seorang
  menempatkan pusat kediamannya (Pasal 17 KUHPerd)
  atau dengan kata lain dimana seorang berdiam dan
  tercatat sebagai penduduk
• Domisili/ kediaman adalah tempat seseorang berdiam

65
Pengecualian terhadap Asas Actor Sequitur Forum
Rei (berdasarkan Pasal 118 HIR)

• Gugat dapat diajukan di PN ditempat kediaman
  tergugat apabila tempat tinggal tergugat tidak
  diketahui
• Apabila tergugat lebih dari 2, maka penggugat
  dapat mengajukan gugatan dapat diajukan disalah
  satu tempat tinggal tergugat.
• Apabila tergugat ada 2, dan salah satunya adalah
  penjamin dari yang berhutang, maka penggugat
  mengajukan gugatan ke PN di wilayah tempat
  tinggal tergugat yang berhutang

66
Pengecualian terhadap Asas Actor Sequitur Forum
Rei (berdasarkan Pasal 118 HIR)

• Apabila tempat tinggal atau kediaman tergugat
  tidak dikenal, maka guguatan dapat diajukan di
  tempat tinggal penggugat atau salah satu
  penggugat.
• Apabila gugatan mengenai objek benda tetap, maka
  gugatan diajukan di PN di wilayah benda itu ada/
  terletak.
• Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dalam
  suatu akta, maka gugatan diajukan di tempat yang
  telah dipilih dalam akta.

67
Pengecualian lain terhadap Asas Actor Sequitur
Forum Rei

• Apabila tergugat tidak cakap, amak gugatan
  diajukan di PN dimana orang tua, wali, pengampu
  tinggal.
• Apabila PNS, maka pengadilan yang berwenang
  adalah PN di tempat ia bekerja
• Apabila buruh, maka PN yang berwenang adalah PN
  tempat tinggal majikan
• Apabila ini berkenaan dengan masalah kepailitan,
  maka PN yang berwenang adalah yang memutus
  pailit.
• Bila ini tentang penjaminan, maka yang berwenang
  untuk mengadili adalah PN yang pertama dimana
  pemeriksaan pertama dilakukan.
• Bila masalahnya adalah pembatalan perkawinan,
  maka PN yang berwenang adalah tempat pertama kali
  perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal
  kedua suami isteri atau salah satu tempat istri/
  suami.
• Gugatan perceraian dapat diajukan ke PN di
  kediaman penggugat

68
Gugat Lisan dan Tertulis

• Berdasarkan Pasal 118 HIR, gugat diajukan dengan
  surat permintaan dan ditandatangani oleh
  penggugat atau kuasanya.
• Gugat lisan dapat juga dilakukan, dan berdasarkan
  Pasal 120 HIR, Ketua PN akan membuat atau
  menyuruh untuk membuat gugatan tersebut.
• Berdasarkan yurisprudensi, surat gugat yang
  bercap jempol harus dilegalisasi
• Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat
  atau kuasanya.

69
Gugat Lisan dan Tertulis

• Gugatan sebaiknya ditik, tidak perlu memakai
  Materai (Meski dalam praktek diperlukan, karena
  bila tidak dilakukan, surat gugatan akan
  dikembalikan )
• Dalam gugatan harus memuat gambaran yang jelas
  mengenai duduk perkara, dengan kata lain dasar
  gugatan harus dijelaskan dengan jelas. Bagian ini
  disebut sebagai fundamentum petendti atau Posita
• Dalam posita ada dua gugatan, yaitu alasan
  berdasarkan keadaan dan alasan berdasarkan hukum
• Dalam gugatan harus dilengkapi dengan petitum,
  yaitu hal-hal yang diinginkan/ diminta oleh
  penggugat agar diputuskan, ditetapkan dan atau
  diperintahkan oleh hakim

70
Substansi Surat Gugatan

• Identitas Para Pihak
• Adanya Posita atau Fundamentum Petendi
  (Didasarkan pada alasan hukum seperti piramida
  terbalik, Rentetan peristiwa hukum yang terjadi
  dan atau dialami sampai terjadinya suatu fakta
  hukum, Fakta hukum yang terjadi dan dialami
  Penggugat, dan Fakta hukum terjadinya benturan
  kepentingan)
• Adanya Petitum atau Tuntutan , yaitu Permohonan
  berupa
• Mengabulkan seluruh isi gugatan dan lain
  sebagainya.
• Putusan dilaksanakan terlebih dahulu
  (uitvooerbaar bij vorrad)
• Didasarkan pada Posita

71
Syarat Formal Surat Gugatan yang lazim dalam
praktek

• Tempat dan waktu surat gugatan yang dibuat oleh
  penggugat atau kuasa hukumnya
• Harus menyebut identitas para pihak secara
  lengkap dan jelas
• Surat Gugatan memakai materai (UU No 13/1985
  (psl.2).PP No 7/1995 PP No 24/2000)
• Surat Gugatan harus ditandatangani
• Ex Aequa Et Bono

72
Bentuk dan Format Surat Gugatan

• Bentuk dan format pengetikan surat gugatan tidak
  ada yang baku, namun selaku kuasa hukum harus
  dapat menyiapkan surat gugatan dengan
  memperhatikan bentuk, format, etika dan
  nilai-nilai keindahan atau kebersihan (tanpa
  coretan)
• Surat Gugatan yang baik adalah Surat Gugatan yang
  dapat menimbulkan opini dan perasaan hakim bahwa
  penggugat adalah orang yang benar-benar
  mendambakan keadilan atau keinginan menegakkan
  keadilan

73
TEKHNIK MENYUSUN GUGATAN

• Hal-hal penting yang harus diingat
• Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan
  gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan
  lewat pengadilan
• Gugatan dapat diajukan secara lisan (Pasal 118
  Ayat 1 HIR, Pasal 142 Ayat 1 Rbg) atau tertulis
  (Pasal 120 HIR Pasal 144 Ayat 1 Rbg) dan bila
  perlu dapat minta bantuan kepada Ketua Pengadilan
  Negeri
• Gugatan itu harus diajukan oleh yang
  berkepentingan
• Tuntutan hak di dalam gugatan merupakan tuntutan
  hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat
  dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan
  dalam sidang pemeriksaan
• Identitas Para Pihak

74
TEKHNIK MENYUSUN GUGATAN (Sambungan)

• Fundamentum Petendi, terdiri dari dua bagian
• Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau
  peristiwanya (fetelijkegronden)
• Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya
  (rechtsgronden)
• Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan
  duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan
  hukum yang menjadi dasar yuridis daripada
  tuntutan.
• Mengenai uraian yuridis tersebut tidak berarti
  harus menyebutkan peraturan -peraturan hukum yang
  dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak
  atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam
  persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan,
  yang memberi gambaran tentang kejadian materiil
  yang merupakan dasar tuntutan itu.
• Mengenai seberapa jauh harus dicantumkannya
  perincian tentang peristiwa yang dijadikan dasar
  tuntutan ada beberapa pendapat
• Menurut substantieringstheori, tidak cukup
  disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan
  saja, tetapi harus disebutkan pula kejadian itu
  kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa
  hukum yang menjadi dasar gugatan itu, dan menjadi
  sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut
  misalnya Penggugat yang menuntut hak miliknya
  selain menyebutkan bahwa sebagai pemilik ia juga
  harus menyebutkan asal-usul pemilikan tersebut.
• Menurut indvidualiseringstheorie, sudah cukup
  dengan disebutkannya kejadian-kejadiannya yang
  dicantumkan dalam gugatan yang sudah dapat
  menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi
  dasar tuntutan. Dasar atau sejarah terjadinya
  hubungan tersebut tidak perlu dijelaskan, karena
  hal tersebut tidak perlu dikemukakan dalam sidang
  yang akan datang pada acara pembuktian

75
TEKHNIK MENYUSUN GUGATAN (Sambungan)

• Petitum atau Tuntutan, apa yang diminta atau
  diharapkan Penggugat agar diputuskan oleh hakim.
  jadi tuntutan itu akan terjawab didalam amar atau
  dictum putusan. oleh karenanya petitum harus
  dirumuskan secara jelas dan tegas (ps 8 Rv).
• Tuntutan yang jelas atau tidak sempurna dapat
  berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.
  demikian pula gugatan yang berisi
  pertanyaan-pertanyaan yang bertentangan satu sama
  lain atau disebut obscuur libel (gugatan yang
  tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah
  oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan
  ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya
  gugatan tersebut. Sebuah tuntutan dapat dibagi 3
  (tiga) ialah
• Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung
  berhubungan dengan pokok perkara
• Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang
  langsung berhubungan dengan pokok perkara
• Tuntutan subsideir atau pengganti

76
TEKHNIK MENYUSUN GUGATAN (Sambungan)

• Biasanya sebagai tuntutan tambahan berwujud
• Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar
  biaya perkara.
• Tuntutan uitvoebaar bij voorraad yaitu tuntutan
  agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu
  meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. di
  dalam praktik permohonan uitvoebaar bij voorraad
  sering dikabulkan. namun demikian Mahkamah Agung
  menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah
  memberi putusan uitvoerbaar bij voorraad
  (Intruksi MA tanggal 13 Februari 1958).
• Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar
  bunga (moratair) apabila tuntutan yang dimintakan
  oleh Penggugat berupa sejumlah uang tertentu.
• Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar
  uang paksa (dwangsom), apabila hukuman itu tidak
  berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak
  memenuhi isi putusan.
• Dalam hal gugat cerai sering disebut juga dengan
  tuntutan nafkah bagi istri (Pasal 59 Ayat 2, 62,
  65 HOCI, Pasal 213, 229 BW) atau pembagian harta
  (Pasal 66 HOCI, Pasal 232 BW).
• Mengenai tuntutan subsideir selalu diajukan
  sebagai pengganti apabila hakim berpendapat lain.
  biasanya tuntutan subsidiary itu berbunyi agar
  hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau
  mohon putusan yang seadil-adilnya (aequo et
  bono).

77
TEKHNIK MENYUSUN GUGATAN (Sambungan)

• Kesimpulan agar gugatan tidak ditolak atau
  dinyatakan tidak diterima ialah
• Gugatan supaya diajukan kepada Pengadilan yang
  berwenang.
• Identitas seperti nama, pekerjaan, alamat dan
  sebagainya dari Penggugat dan Tergugat harus
  jelas.
• Pihak Penggugat maupun Tergugat harus ada
  hubungan hukum dengan pokok permasalahan.
• Pihak Penggugat maupun Tergugat mempunyai
  kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum
  (handelingsbekwaamheid).
• Dalil-dalil atau posita gugatan harus mempunyai
  dasar peristiwa dan dasar hukum (fundamentum
  petendi) yang cukup kuat.
• Peristiwa atau permasalahan dalam gugatan belum
  lampau waktu.
• Peristiwa belum pernah diajukan dan diputuskan
  oleh pengadilan

78
NO. _______________ Jakarta,
___________ Kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Jl. Gajah Mada No.
17 JAKARTA PUSAT Perihal Gugatan Dengan
Hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, Dhoni
Yusra, S.H., pengacara/ penasihat hukum pada
Yusra Yudi Law Firm YY, berkedudukan hukum
di Jl_____________________, Jakarta, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa
HAJI GANI ABDUL SALAM, Usia 45 Tahun, pekerjaan
wiraswasta, alamat Jl. ______________,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
______________selanjutnya disebut
PENGGUGAT. Dengan ini hendak mengajukan gugatan
perdata terhadap SUTIYONO, Usia 42 Tahun,
Pekerjaan Wiraswasta, ALamat _______________,
selajutnya disebut sebagai TERGUGAT. Adapun duduk
perkaranya adalah sebagai berikut (Posita/
Fundamentum Petendi) 1. Bahwa _____ 2. Bahwa
_____ 3. Bahwa _____ 4. 5. Bahwa akibat perbuatan
melawan hukum a). Kerugian Material b).
Kerugian Moril / material, berupa 6.
Dwaangsom 7. Sita jaminan terhadap A. B.
C. 8. Permohonan serta merta Maka Berdasarkan
hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon sudilah
kiranya Pengadilan berkenan memutuskan sebagai
berikut (PETITUM) Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya Menyatakan sah berharga sita jaminan
tersebut Menyatakan demi hukum para tergugat
telah melakukan perbuatan melawan hukum yang
merugikan penggugat - - - Dan seterusnya Ex
Aequo Et Bono Mohon putusan seadil-adilnya H
ormat Kami, Kuasa Penggugat Dhoni
Yusra, SH Yudi Syaifullah, SH
79
Pihak-Pihak yang berperkara, perwakilan orang,
badan hukum, dan negara

• Setiap orang boleh berpekara di depan pengadilan,
  namun ada pengecualiannya yaitu orang sakit
  ingatan, belum dewasa.
• Bila badan hukum, maka orang yang mewakili adalah
  wenang mewakili badan hukum, itu dapat dilihat di
  ADRT
• Surat kuasa yang dipakai adalah surat kuasa khusus

80
JAWABAN TERGUGAT

• Eksepsi, Bentuk jawaban dalam eksepsi ialah suatu
  tangkisan bahwa syarat-syarat prosessuil gugatan
  tidak benar atau eksepsi berdasarkan ketentuan
  materiil (eksepsi dilatoir dan eksepsi
  paremptoir), sehingga gugatan harus dinyatakan
  tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
  verklaard). Dasar-dasar daripada eksepsi antara
  lain sebagai berikut
• Gugatan diajukan kepada pengadilan yang tidak
  berwenang
• Gugatan salah alamat (tergugat tak ada hubungan
  hukum)
• Penggugat tak berkualitas (penggugat tidak
  mempunyai hubungan hukum)
• Tergugat tidak lengkap
• Penggugat telah memberi penundaan pembayaran
  (eksepsi)

81
JAWABAN TERGUGAT (sambungan)

• Dalam Pokok Perkara Jawaban dalam pokok perkara
  ini merupakan bantahan terhadap dalil-dalil atau
  fundamentum petendi yang diajukan penggugat.
• Misalnya A (Penggugat) menuntut B (Tergugat)
  agar meninggalkan tanah yang dikerjakan B dengan
  dalih
• Tanah tersebut adalah milik A sebagai ahli waris
  bapaknya C pemilik tanah asal yang sudah
  meninggal dunia.
• Adanya petok D dan letter C yang masih atas nama
  C.
• A tidak pernah melihat atau mengetahui adanya
  transaksi antara B dan C atas tanah tersebut.
• Dalam contoh tersebut, B dapat membantah dalih A
  dengan alasan
• A diragukan sebagai ahli waris karena tidak fatwa
  waris.
• Petok D dan letter C bukan bukti kepemilikan.
• B mempunyai akte jual beli.
• Berdasarkan bantahan atau tangkisan tersebut B
  dapat meminta kepada hakim agar gugatan ditolak

82
JAWABAN TERGUGAT (sambungan)

• Permohonan atau Petitum
• Sifat permohonan sudah barang tentu harus
  menguntungkan tergugat sendiri, misalnya
• Primair
• Agar gugatan ditolak secara keseluruhan
• Agar hakim menerima sluruh jawaban tergugat
• Subsidair
• Apabila hakim berpendapat lain, maka tergugat
  mohon agar hakim memberikan putusan
  seadil-adilnya
• Jawaban tergugat pada prinsipnya menolak gugatan
  penggugat dengan jalan menangkis dan membantah
  apa yang didalihkan oleh penggugat. Untuk itu
  tergugat harus jeli, menguasai permasalahan serta
  hukum-hukum yang terkait. semua jawaban juga
  cukup beralasan artinya berdasarkan peristiwa
  yang didukung oleh hukum.

83
Pemeriksaan dalam persidangan

• Wajibnya hakim untuk mengupayakan perdamaian
  dalam persidangan sesuai dengan Pasal 130 Ayat 1
  HIR
• Perdamaian dalam persidangan, memiliki kekuatan
  hukum yang pasti

84
Pemeriksaan dalam persidanganJawaban,
gugat-ginugat, dan eksepsi

• Jawaban diajukan setelah upaya perdamaian, tidak
  berhasil.
• Jawaban pada dasarnya dapat dilakukan secara
  lisan.
• Jawaban tergugat akan ditanggapi oleh penggugat
  dalam replik
• Tanggapan atas replik dijawab tergugat dalam
  duplik
• Setelah itu apabila dikehendaki, maka para pihak
  dapat membuat kesimpulan sebelum memohon putusan
  dengan penawaran bukti

85
Pemeriksaan dalam persidanganJawaban,
gugat-ginugat, dan eksepsi

• Jawab tergugat dapat dikategorikan 2 macam
• Jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara
  atau disebut sebagi tangkisan/ eksepsi
• Jawaban mengenai pokok perkara
• Eksepsi yang dikenal HIR adalah berkenaan dengan
  tidak berkuasanya hakim dalam mengadili apakah
  itu kekuasan absolut atau relatif
• Eksepsi ini berkenaan dengan hukum acara/
  prosesuil

86
Pemeriksaan dalam persidanganJawaban,
gugat-ginugat, dan eksepsi

• Eksepsi berdasarkan hukum materil ada 2 macam
• Eksepsi dilatoir, eksepsi yang menyatakan gugatan
  penggugat belum dapat dikabulkan, misalnya karena
  penundaan pembayaran
• Eksepsi peremptoir, eksepsi yang menghalangi
  dikabulkannya gugatan, misalnya gugatan yang
  diajukan daluarsa
• Pengajuan eksepsi, umumnya dilakukan pada awal
  persidangan, yaitu sebelum tergugat mengajukan
  jawaban
• Terlambat memberikan eksepsi, mengakibatkan
  sia-sia

87
Pemeriksaan dalam persidanganJawaban,
gugat-ginugat, dan eksepsi

• Jawaban tergugat hendaknya singkat, padat, dan
  pada pokok persoalan dengan mengemukakan
  alasan-alasan yang berdasar
• Gugat balik/ gugat dalam rekonpensi adalah hak
  dari tergugat
• Gugat balasan diajukan bersama-sama dengan
  jawaban atas gugatan

88
Pemeriksaan dalam persidanganJawaban,
gugat-ginugat, dan eksepsi

• Gugat balasan dapat diajukan dalam setiap perkara
  kecuali seperti yang diatur dalam pasal 132 a
  HIR, yaitu
• Jika penggugat dalam gugat asal mengenai sifat,
  sedangkan gugat balasan mengenai dirinya sendiri
  dan sebaliknya
• Jika PN kepada siapa gugat asal itu dimasukkan,
  tidak berhak, oleh karenanya berhubung dengan
  pokok perselisihan, memeriksa gugat balasan
• Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan
  putusan
• Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak
  dimasukkan gugat balasan, maka dalam tingkat
  banding tidak ole memajukan gugat balasan

89
Pemeriksaan dalam persidanganJawaban,
gugat-ginugat, dan eksepsi

• Manfaat gugat balasan
• Menghemat ongkos perkara
• Mempermudah pemeriksaan
• Mempercepat penyelesaian sengketa
• Menghindarkan putusan yang saling bertentangan
• Diperkenankan untuk menambah atau mengurangi
  gugatan selama tidak merugikan
• Perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan
  azas-azas hukum perdata, selama tidak merubah/
  menyimpang dari kejadian materil
• Perubahan dan penambahan gugatan diperkenankan
  kepada pihak tergugat

90
Pemeriksaan dalam persidanganJawaban,
gugat-ginugat, dan eksepsi

• Perubahan gugatan dilarang apabila berdasar atas
  keadaan hukum yang sama dimohon suatu pelaksanaan
  hak yang baru sehingga dengan demikian memohon
  putusan hakim tentang suatu hubungan hukum antara
  kedua-belah pihak yang lain dari yang semula,
  contoh
• Mohon ganti rugi atas dasar ingkar janji,
  kemudian dirubah menjadi tergugat harus memenuhi
  janji
• Semula dasar gugatan perceraian adalah
  perzinahan, kemudian dirubah menjadi keretakan
  rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki

91
Pemeriksaan dalam persidanganJawaban,
gugat-ginugat, dan eksepsi

• Penambahan gugatan diperboleh selama tidak
  merugikan pihak tergugat, seperti semula tidak
  semua ahli waris diikutsertakan, kemudian
  ditambah menjadi turut tergugat atau permohonan
  sita jaminan tetapi lupa memohon menyatakan sah
  dan berharganya sita jaminan tersebut.
• Perubahan atau penambahan gugatan yang diajukan
  setelah jawaban, harus mendapat persetujuan dari
  pihak tergugat
• Pengurangan gugatan selalu akan diterima dan
  senantiasa diperkenankan

92
Pembuktian

• Adalah tugas hakim untuk menyelidiki adanya suatu
  hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan,
  sehingga hubungan hukum itu harus dapat
  dibuktikan jika salah satu pihak (khususnya
  penggugat) menginginkan kemenangan.
• Tidak semua dalil dapat dibuktikan atau perlu
  dibuktikan, misal