Susunan Organisasi Negara

1
Susunan Organisasi Negara HORIZONTAL
VERTIKAL
2

• membicarakan
• Susunan Organisasi Negara
• (Horizontal Vertikal)
• berarti
• membicarakan
• bagaimana
• pembagian kekuasaan
• serta
• hubungan antara lembaga-lembaga negara
• yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara
• dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.

3
HUBUNGAN KEKUASAAN

• Hubungan yang bersifat horizontal
• Hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif,
  dan yudikatif.
• Contoh 
• Indonesia 
• MPR (anggota DPR anggota DPD), DPR, DPD, Pres,
  MA, MK, BPK,
• Hubungan horizontal antara pemegang kekuasaan
  negara dapat melahirkan berbagai sistem
  pemerintahan (Parlementer atau Presidensial)
• Hubungan yang bersifat vertikal
• Hubungan yang bersifat atasan dan bawahan, dalam
  arti antara pemerintah pusat dan pemerintah
  daerah. Di dalamnya terdapat semacam pembagian
  kerja antara pusat dan daerah.
• Contoh
• Indonesia
• Presiden
• Menteri Gubernur Bupati

4
HORIZONTAL

• Pembagian Kekuasaan
• berdasarkan
• Fungsi Kekuasaan
• yang berbeda-beda
• yang menimbulkan berbagai macam
• Lembaga Negara
• Tujuannya
• Mencegah Kesewenang-wenangan

5

• John Locke (1632-1704),
• Filsuf Inggris dalam bukunya 2 Treaties
  on Civil Government (1690)
• - Mengkritik kekuasaan absolut raja-raja
  Stuart
• - Mendukung Revolusi Gemilang (Glorius
  Revolution) pada 1688 yang telah
• dimenangkan oleh Parlemen Inggris
• Kekuasaan membuat peraturan
• tidak boleh dipegang oleh yang menerapkannya
• Lembaga2 Negara menurut FUNGSInya
• versi John Locke
• Legislatif (membuat UU, termasuk fungsi
  mengadili/judicial)
• Eksekutif (melaksanakan UU) dan
• Federatif (Kekuasaan yg meliputi segala
  tindakan utk
• menjaga keamanan
  negara dlm hub dgn negara lain,
• seperti membuat
  aliansi, dsb skrg disebut HUBLU).
• Pembagian oleh John Locke ini bertolak pada hub
  ke luar ke dalam dari suatu negara

6

• Baron Secundar de Montesquieu (1689-1755)
• (Mantan Hakim Perancis yang lari ke Inggris)
• Mengembangkan TEORI
• TRIAS POLITICA Separation of Powers
  (Pemisahan Kekuasaan)
• Kekuasaan Legislatif Membuat UU
• Kekuasaan Eksekutif Melaksanakan UU termasuk
  Fungsi pertahanan diplomasi (hublu)
• Kekuasaan Yudikatif/Yudisial Mengawasi
  Pelaksanaan UU (Menjalankan peradilan/menghakimi)
• Pembagian oleh Montesquieu ini bertolak pada HAM
• Pendapat ini dikemukakan dalam bukunya
• L Esprit de Lois (Jiwa dari Hukum)1748
  Mengikuti pemikiran John Locke
• Maksudnya
• Mengkritik Menggulingkan Louis XIV yang pernah
  menyatakan
• L Etat Cest Moi

7

• Van Vollenhoven
• Regeling (Perundang-undangan)
• Bestuur (Pemerintahan)
• Politie (Kepolisian)
• Rechtspraak (Peradilan)

8

• Dalam membahas hubungan eksekutif dan legislatif,
  maka terdapat beberapa Sistem pemerintahan yaitu
• Sistem pemerintahan presidensiil
• Sistem pemerintahan parlementer
• Sistem pemerintahan quasi/semi

9
Douglas V. Verney (Sistem Pemerintahan
Parlementer dan Presidensil, Arendt Lipjhart ed.)

• Sistem pemerintahan parlementer
• 1. Majelis menjadi Parlemen.
• 2. Eksekutif dibagi ke dalam dua bagian.

• Sistem pemerintahan presidensial
• 1.Majelis tetap sebagai majelis saja.
• 2.Eksekutif tidak dibagi tetapi hanya ada seorang
  Presiden yang dipilih oleh rakyat untuk masa
  jabatan tertentu pada saat majelis dipilih.

10
Douglas V. Verney

• 3. Kepala Negara mengangkat Kepala Pemerintahan.
• 4. Kepala Pemerintahan mengangkat menteri.
• 5. Kementrian (pemerintah) adalah badan kolektif.

• 3. Kepala Pemerintahan adalah Kepala Negara.
• 4. Presiden mengangkat Kepala Departemen yang
  merupakan bawahannya.
• 5. Presiden adalah eksekutif tunggal.

11
Douglas V. Verney

• 8. Kepala Pemerintahan dapat memberikan pendapat
  kepada Kepala Negara untuk membubarkan Parlemen.

• 8. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa
  Majelis

12
Douglas V. Verney

• 9. Parlemen sebagai suatu kesatuan memiliki
  supremasi atas kedudukan yang lebih tinggi dari
  bagian-bagiannya pemerintah dan pemerintah,
  tetapi mereka tidak saling menguasai.

• 9. Majelis berkedudukan lebih tinggi dari
  bagian-bagian pemerintah lain dan tidak ada
  peleburan bagian eksekutif dan legislative
  seperti dalam sebuah parlemen.

13
Douglas V. Verney

• 6. Menteri biasanya merupakan anggota parlemen.
• 7. Pemerintah bertanggung jawab secara politik
  kepada majelis.

• 6. Anggota Majelis tidak boleh menduduki jabatan
  pemerintahan dan sebaliknya.
• 7. Eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.

14
Douglas V. Verney

• 10. Pemerintah sebagai suatu kesatuan hanya
  bertanggung jawab tak lang- langsung
  kepada para pemilih
• 11. Parlemen adalah fokus kekuasaan dalam
  sistem politik.

• 10. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada
  para pemilih,
• 11. Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem
  politik.

15

• LEMBAGA NEGARA
• INDONESIA
• SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945
• MPR
• BPK DPR PRESIDEN DPA
  MA

MPR
16
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menur
ut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5
PUSAT
UUD 1945
DPR
DPD
MPR
BPK
MA
MK
Presiden
KY
badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman
kementerian negara
kpu
bank sentral
dewan pertimbangan
TNI/POLRI
Lingkungan Peradilan Umum
Perwakilan BPK Provinsi
Pemerintahan Daerah Provinsi
DPRD
Gubernur
Lingkungan Peradilan Agama
Lingkungan Peradilan Militer
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Lingkungan Peradilan TUN
DPRD
Bupati/ Walikota
DAERAH
17
Keterangan

• MPR Bab II (Psl 2 UUD)
• DPD Bab VIIA (Psl 22C 22D UUD)
• BI Bab VIII (Psl 23D UUD
• MK Bab IX (Psl 24(2), 24C
• Ps 2 UU MK No. 24/2003)
• Komisi
• Yudisial Bab IX (Psl 24B UUD

18

• PEMBAGIAN KEKUASAAN
• SECARA
• VERTIKAL
• Pembagian Kekuasaan secara Vertikal
• Pembagian Kekuasaan menurut tingkatnya.
• Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pembagian
  Kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan.
• Carl J. Friedrich memakai istilah Pembagian
  Kekuasaan secara Teritorial (Territorial Division
  of Power).
• Pembagian Kekuasaan ini dengan jelas dapat kita
  saksikan kalau kita melakukan perbandingan antara
  negara KESATUAN, negara FEDERAL serta
  KONFEDERASI.
• (Dalam negara Kesatuan jelas sekali terlihat bhw)
  Pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan
  garis hubungan antara pusat dan daerah dalam
  sistem
• 1. Desentralisasi
• 2. Dekonsentrasi
• 3. Medebewind

19
1. Desentralisasi

• Pasal 1 Butir 7 UU No. 32/2004 tentang
  Pemerintahan Daerah
• Penyerahan wewenang pemerintahan oleh
  Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur
  dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem
  Negara Kesatuan Republik Indonesia

20
2. Dekonsentrasi

• Pasal 1 Butir 8 UU No. 32 / 2004 tentang
  Pemerintahan Daerah
• Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
  Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil
  pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di
  wilayah tertentu.

21
3. Medebewind (Tugas Pembantuan)

• Pasal 1 Butir 9 UU No. 32 / 2004 tentang
  Pemerintahan Daerah
• Penugasan dari Pemerintah kepada daerah
  dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada
  kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari
  pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk
  melaksanakan tugas-tugas tertentu
• ( daerah Provinsi, Kabupaten, Kota)

22
Pemerintahan Daerahdi Indonesia

• Dasar Konstitusional (UUD 1945)
• Bab VI Pasal 18, 18 A, 18B
• UU No.32/2004
• Urusan Pemerintah Daerah Bab III (Psl 10 s.d 18)
  adalah
• selain Urusan Pemerintah (Pusat) Psl 10 (1)
• Secara Umum Urusan Wajib Urusan Pilihan
  
• Psl 13(Prov) Psl
  14(Kab/Kota)
• Urusan Pemerintah (Pusat) Psl 10 (3) UU 32/2004
• Politik LN, Han, Kam, Yustisi, Moneter Fiskal
  Nasional, dan Agama.

23
SEJARAH UU ttg PEMERINTAHAN DAERAH DI
INDONESIA(Setelah Kemerdekaan)

• UU 22/1948
• Pokok-pokok Pemerintahan Daerah bagi
• Jawa, Madura, Sumatera dan Kalimantan.
• UU 44/1950
• Pokok-pokok Pemerintahan Daerah bagi
• Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara.
• UU 1/1957
• Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
• UU 18/1965
• Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
• UU 19/1965
• tentang Desa Praja

24

• UU 5/1974
• Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
• UU 5/1979
• Pemerintahan Desa
• UU 22/1999
• Pemerintahan Daerah
• UU 32/2004
• Pemerintahan Daerah