Konsep Ilmu Politik

1
Konsep Ilmu Politik

• Negara (State)
• Kekuasaan (Power)
• Pengambilan Keputusan (Decission Making)
• Kebijakan (Policy)
• Distribusi (Distribution/Allocation)

2
Negara

• Alat (agency) atau wewenang yang mengatur atau
  mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas
  nama masyarakat (Roger H. Soltau)
• Suatu masyarakat yang diintegrasikan karena
  mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang
  secara sah lebih agung daripada individu atau
  kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat
  itu (Harold J. Laski)
• Suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam
  penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu
  wilayah (Max Weber)

3
Bentuk Negara

• Konfederasi
• Kesatuan
• Federasi

4
Konfederasi

• Terdiri atas beberapa negara berdaulat
• Bersatu atas dasar perjanjian internasional yang
  diakui untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern
  dan intern
• Memiliki alat perlengkapan sendiri yang mempunyai
  kekuasaan tertentu terhadap negara anggota
  federasi, tapi tidak terhadap warga negaranya

5
Negara Kesatuan

• Kekuasaan terletak di pemerintah pusat
• Pemerintah pusat berwenang menyerahkan sebagian
  kewenangannya atas dasar prinsip otonomi
• Ciri penting supremasi dewan perwakilan pusat
  dan tidak ada badan lain dalam negara yang
  berdaulat

6
Negara Federal

• Pemerintah federal memegang kedaulatan ke luar,
  namun terbatas dalam hal kedaulatan ke dalam
• Kekuasaan dibagi, pemerintah federal dan negara
  bagian dalam bidang-bidang tertentu bebas satu
  sama lain
• Syarat (KC Wheare) perasaan sebangsa dan
  keinginan untuk memiliki ikatan terbatas dalam
  kesatuan politik.

7
Sifat Negara

• Memaksa
• Memonopoli
• Mencakup Semua

8
Unsur Negara

• Wilayah
• Penduduk
• Pemerintah
• Pengakuan Negara Lain (Kedaulatan)

9
Fungsi Negara (Mutlak)

• Melaksanakan Penertiban (Law Order)
• Mengusahakan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat
• Menegakkan Keadilan
• Pertahanan

10
Kekuasaan Eksekutif ( C.F Strong)

• Diplomatik
• Administratif
• Militer
• Yudikatif
• Legislatif

11
Kedaulatan dan Sistem Pemerintahan di Indonesia

• Pengertian Kedaulatan
• Teori Kedaulatan
• Kedaulatan yang dianut di Indonesia
• Sistem Pemerintahan (Presidensil versus
  Parlementer)
• Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945
• Lembaga Negara

12
Sistem Politik Struktur dan Fungsi
13
Demokrasi Konstitusional

• Pembatasan Kekuasaan
• Istilah Eropa Barat, Rechstaat (Stahl)
  Anglosaxon, Rule of Law (Dicey)
• Unsur-unsur Rechstaat HAM, Trias Politica,
  Pemerintah Berdasarkan Peraturan, Peradilan
  Administrasi.
• Unsur-unsur Rule of Law Supremacy of Law,
  Equality befor law, HAM.

14
Syarat Dasar Pemerintahan Demokratis di Bawah
Rule of Law

• Perlindungan konstitusional
• Badan kehakiman yang bebas dan independen
• Pemilihan umum yang bebas
• Kebebasan untuk menyatakan pendapat
• Kebebasan untuk berserikat
• Pendidikan Kewarganegaraan

15
Nilai yang Melandasi Demokrasi (Henry B. Mayo)

• Menyelesaikan permasalahan secara damai dan
  melembaga
• Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai
  dalam masyarakat yang berubah
• Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara
  teratur
• Membatasi pemakaian kekerasan
• Mengakui keberagaman
• Menjamin tegaknya keadilan

16
Lembaga Penopang Nilai Demokrasi

• Pemerintah yang bertanggung jawab
• Parlemen dipilih dalam Pemilu
• Organisasi politik yang berhubungan dengan
  masyarakat
• Pers dan media yang bebas
• Sistem peradilan yang merdeka

17
Demokrasi Konstitusional

• Pemerintahan yang terbatas
• Tindak bertindak sewenang-wenang terhadap warga
• Pemerintahan didasarkan atas konstitusi

18
Demokrasi Konstitusional

• Pemerintahan yang terbatas
• Tindak bertindak sewenang-wenang terhadap warga
• Pemerintahan didasarkan atas konstitusi

19
Budaya Demokrasi

• Menjunjung konsensus
• Memajukan kesederajatan, transparansi, supremasi
  hukum dan saling percaya antar warga (public
  trust)
• Kompetitif
• Pemenang tidak mengambil semuanya, yang kalah
  tidak menimpakan kekalahan kepada pihak lain

20
Instrumen HAM

• Instrumen HAM Nasional (UUD 1945, UU 39/99
  tentang HAM)
• Pengadilan HAM (UU 26/2000)
• Lembaga Perlindungan HAM