OPTIMALISASI PROFESIONALISME POLRI

1
OPTIMALISASI PROFESIONALISME POLRI DALAM RANGKA
REFORMASI BIROKRASI KEPOLISIAN
FORMULASI DAN APLIKASI Oleh Yusriyadi FH Undip
2
Beberapa Permasalahan

• Apa, Mengapa Bgm (Model) ?
• Optimalisasi profesionalime Polri ?
• Reformasi Birokrasi Polri ?

3
Formulasi Aplikasi

• Formulasi penegakan hukum in abstracto
  formulasi aturan hukum/perundang-undangan,
  legislasi/proses pembuatannya (law making/law
  reform).
• Aplikasi penegakan hukum in concreto,
  penerapan/judisial (Law Enforcement)

4
PERANAN KEPOLISIAN

• SECARA FILOSOFIS tata tentrem karta raharja.
• POLITIS YURIDIS Alat Negara Kamtibmas,
  Gakkum, Lin, Yom, Yan (dlm rangka Kamdagri UU
  No.2 /2002 Psl. 5 ayat (1).
• SEBAGAI KEPOLISIAN NASIONAL
• PERAN LAIN (sesuai Per-UU-an)
• LEGITIMASI TAP MPR VI/2000 TAP MPR VII/2000,
  UUD 1945.

5
Optimalisasi Profesionalisme

• Mengoptimalkan FITRAHNYA, sbg
• Alat Negara Penegak Hukum,
• Pelindung, Pengayom, Pelayan Masyarakat.
• Implikasinya ?
• Profesi Unik, berada di dua pilar yang berbeda,
  tetapi noble officum.
• Idealnya keluwesan, ketegasan, keras.
• Empirik posisi sulit, bahkan bisa muncul
  conflict of interest

6
Conflict of interest

• Mengapa terjadi ?
• On the job trouble mengkelola pekerjaaan,
  loyalitas pada pimpinan, prosedur formal.
• Within the job trouble lunak, baik (fungsi
  pelayan kepada majikan), sekaligus tegas, keras
  terhadap pelanggaran/pelaku tindak pidana (fungsi
  mendisiplinir).
• Masyarakat menuntut proporsionalitas keadilan
  tetapi terkadang lebih berat ke kepentingannya.

7
Ketidakadilan Refleksi Pembelajaran

• Kediri Semangka (Basar Suyanto Kholil)
• Situbondo 5 batang jagung
• Tangerang didenda 204 juta rupiah
• Aguswandi Tanjung pencurian listrik
• Mbah Minah (Purwokerto), 3 biji kakao 1,5 bulan
  dg percobaan 3 bulan
• Manise (Batang) Kapok randu.

8
Nilai-Nilai Dasar Hukum

• Spannungsverhaltnis
• Keadilan
• Kepastian
• Kemanfaatan

9
(No Transcript)
10
maka Peraturan Itu Akan Melayanimu
Layanilah Peraturan
(Serva ordinem et ordo servabit te
11
(No Transcript)
12
Formal Justice ke Substansial Justice
13
Sudahkah Optimal ?

• Melayani Peraturan/Kepastian
• Perubahan
• Sejak reformasi (April 1999)
• a. Lepas dari ABRI/TNI.
• b. Penataan Regulasi (UU No. 28/97 ke
  Undang- undang No. 2/2002),
• c. Belum Optimal, muncul diskrepansi antara
  Yang Ideal dan Yang Aktual, TERJADI KRISIS
  KEPERCAYAAN.

14
BGM MODEL MENGOPTIMALKAN ?

• Reformasi Birokrasi Perbaikan kinerja
  Pelayanan
• Trust building Tindak lanjut Grand Strategi
  Polri (2005-2025).
• Reformasi
• a. Substansial
• b. Struktural
• c. Kultural.

15
Grand Strategi Polri (2005-2025).

• Quick Respons kecepatan ketanggapan
  menindaklanjuti laporan masyarakat
• Transparansi Komunikasi dalam penyidikan.
• Rekruitment Anggota Polri cerdas, bermoral,
  bersih, transparan, akuntabel, melibatkan lembaga
  eksternal,
• Transparansi Pelayanan SSB (SIM, STNK, BPKB).
• Telah membuahkan hasil dengan pembaharuan
  kebijakan internal, penerapan disiplin, kode etik
  serta seleksi bagi pejabat tinggi internal di
  institusi POLRI..

16
Trust Building

• Gakum lebih didominasi silogysme deduktif
  normologik/legalistik positivistik,
• Perlu silogisme induktif (misalnya penyelidikan
  mencari fakta-fakta, menghubungkan fakta, nurani
  mengatakan ada kesalahan, lihat UU, selanjutnya
  lakukan penyidikan.
• Sidik, memperhatian suara rakyat, legitimasi
  publik

17

• Meninggalkan cara pendekatan hukum formal,
• Pendekatan sosial lebih bermanfaat
• Gakum secara jujur dan adil.
• GAKUM PROGRESIF

18
GAKUM PROGRESIF

• Pendekatan manusiawi human dignity, scientific
  crime detection, sense of justice.
• Sense of responsibility (diri sendiri,
  masyarakat, Tuhan).
• Dalam kasus ringan mediasi penal (diskresi,
  musyawarah perdamaian, pemaafan atau ke depan
  (ius constituendem) ada pemilahan (ius
  constututum).

19
sekian dan terima kasih