UNDANG-UNDANG

1

• UNDANG-UNDANG
• NO. 2 TAHUN 2004
• tentang
• PENYELESAIAN
• PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
• OLEH MAKMUR KOMARUDIN

2
PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
3
Para pihak yang bersengketa di PPHI

• Pekerja/Buruh vs Pengusaha
  
• Serikat Pekerja/Serikat Buruh
• vs
  
• Serikat Pekerja/Serikat Buruh
• Pengusaha
• Termasuk usaha sosial dan usaha lain yang
  
• mempunyai Pengurus dan mempekerjakan
  orang
• lain dengan membayar upah atau imbalan
  dalam
• bentuk lain

4
Penyelesaian Perselisihan HI melalui Bipartit
( Psl 6 da 7 )
5
Penyelesaian Perselisihan Industrial melaui
Mediasi dan Konsoliasi ( Psl.8 s/d Psl.28 )
6
Perbedaan Mediasi dengan Konsiliasi

• MEDIASI ( Psl 8 s/d 16 ) KONSILIASI(Psl 17
  s/d 28 )

• Penyelesaian perselisihan Hak,perselisihan
  kepenti-
• ngan , perselisihan PHK ,
• dan pe perselisihan antar SP hanya dalam
  satu Perusaha- an melalui musyawarah yang
  ditengahi seorang atau lebih mediator yang netral
• Mediator adalah Pegawai
• Disnakertrans yang memenuhi
  syarat-syarat
• sebagai mediator yang ditetapkan oleh
  Menteri

• Penyelesaian perselisihan kepentingan,
  perselisihan PHK , dan perselisihan antar SP
  hanya dalam satu Perusahaan melalui musya-warah
  yang ditengaji se- orang atau lebih
  konsiliator yang netral
• Merupakan salah satu ta-
• waran alternatif penyele-
• saian yang ditawarkan oleh pegawai
  Disnaker
• Mediator adalah seorang
• atau lebih yang emenuhi syarat-syarat
  sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri,
  terdaftar di
• Depnakertrans

7
Penyelesaian Perselisihan melalui Arbitrse (
Psl. 29 s/d Psl. 54 )
8
Proses Beracara pada PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
9
Pointers Beracara di Pengadilan Hubungan
Industrial

• Hukum Acara dalam PPHI sama dengan Hukum Acara
  Perdata
• Gugatan PHKsesuai 159, 171 UU No.13/2003
  tenggang waktu daluarsa 1 thn. sejak
  pemberitahuan putusan dari Pengusaha
• Gugatan harus dilampiri risalah
  mediasi/konsiliasi yang gagal
• Selambatnya 7 hari setelah penerimaan gugatan
  Ketua PN me-
• netapkan majelis hakim, 1 Ketua
  majelis hakim, 2 anggota Hakim Ad-Hoc
• 7 hari setelah penetapan majelis hakim, harus
  sudah melaku-
• kan sidang pertama
• 6. Proses beracara sejak sidang pertama sampai
  dengan putusan adalah 50 hari
• 7. Proses acara cepat dapat dimohonkan apabila
  ada alasan mendesak
• 8. Proses acara cepat sejak penetapan majelis
  hakim sampai dengan pembuktian adalah 21 hari

10
Proses Beracara di Pengadilan Hubungan Industrial
(Psl 55 s/d 81 s/d 97)
11

• Surat Kuasa
• ? Surat Kuasa adalah persetujuan dimana
  seseorang
• bertindak sebagai pemberi kuasa dari
  pihak lain
• sebagai penerima kuasa.
• Formulasi Surat Kuasa Khusus
• 1. Surat Kuasa Khusus harus berbentuk tertulis,
• 2. Dibuat dan ditandatangani pemberi dan penerima
  kuasa
• 3. Dapat dibuat bawah tangan atau otentik
• 4. Menyebut identitas para pihak yang berpekara
• 5. Menegaskan obyek kasus yang diperkarakan
• Putusan MA tgl.18 September1986 No.3038
  K/Pdt/1981 me-
• nyebutkan
• Bahwa keabsahan Surat Kuasa yang dibuat di Luar
  Negeri
• Selain harus memenuhi persyaratan formil juga
  harus juga
• Harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat

12
Kuasa Hukum

• RUU PPHAI
• SP/SB dan Organisasi Pengusaha dapat
  bertidak sebagai kuasa hukum untuk ber-acara di
  Pengadilan Hubungan Industrial mewakili
  anggotanya
• Advokat ( UU No. 18/2003 )
• Orang yang berprofesi memberi jasa hu-
• kum , baik didalam maupun diluar penga-
• dilan yang memenuhi persyaratan
• berdasarkan Undang-Undang

13
Biaya Perkara
HIR (Psl.237 )

• RUU PPHI (Psl.58 )
• Pihak-pihak yang ber-
• perkara tidak dikena
• kan biaya termasuk
• biaya eksekusi yang
• nilai gugatannya di -
• bawah Rp.150.000.000
• ( seratus lima puluh
• juta rupiah )

Barang siapa hendak perkara baik sebagai
Penggugat atau seba- gai Tergugat tapi
tidak mampu membayar per- kara boleh mendapat
ijin menjalankan per karanya dengan
tidak membayar ongkos perkara
14
Gugatan

• Isi Gugatan
• - Identitas Penggugat
• - Identitas Tergugat
• - Posita
• - Petita
• Posita adalah duduk perkara atau duduk perso-
• alan serta hubungan-hubungan hukum yang
  menimbulkan perkara gugatan
• Petita adalah tuntutan yang diminta untuk dipu-
• tuskan oleh Hakim

15

• Alasan Eksepsi / Tangkisan
• 1. Melanggar kompetensi
• - Absolut
• - Yuridiksi badan-badan peradilan
• - Relatif
• Batas mengadili berdasarkan kekuasaan
  daerah hukumnya
• 2. Error in Persona (contoh Penggugat tdk
  cakap melakukan
• perbuatan hukum
• 3. Obscuur Libel gt Gugatan kabur atau tdk.
  Jelas, misalnya antara
  posita dan petitanya tdk berhubungan
• 4. Nabis in Idem gt Apabila perkara sudah
  pernah diajukan
• sebelumnya kemudian diajukan kembali
• 5. Gugatan Prematur
• Gugatan masih tertunda karena ada faktor
  yang menangguhkan
• 6. Rel Judicata Dedactae
• Perkara yang digugat sdh. Pernah diajukan
  dan belum putus
• 7. Apa yang digugat telah dikesampingkan dalam
  hal
• - Apa yang digugat sdh. Dipenuhi
• - Sudah dihapuskan sendiri oleh Penggugat
• - Sudah melepas diri

16

• Jawaban
• Tanggapan atas gugatan termasuk didalamnya
• Eksepsi yang bukan mengenai kompetensi
  Absolut
• Atas gugatan Penggugat , Tergugat dapat me-
• ngajukan gugatan balik ( rekonpensi ), selam-
• batnya sebelum pembuktian
• Bgai pihak ketiga dimungkinkan untuk turut
• menjadi pihak-pihak yg. berpekara (intervensi )

17

• Replik
• Adalah tanggapan Penggugat atas jawa-
• ban Tergugat
• Duplik
• Adalah tanggapan Penggugat atas Replik
• dari Tergugat
• Pembuktian
• Adalah meyakinkan Hakim ttg. Kebenaran
  dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu
  persengketaan

18

• Putusan ( 184 HIR )
• Memuat uraian singkat tetapi jelas tentang tun-
• tutan Penggugat dan jawaban Tergugat beserta
  alasan-alasan yang menjadi dasar putusan
• Tentang biaya perkara
• Penyebutan apakah para pihak hadir pada wak-
• tu putusan diucapkan
• Diucapkan dalam sidang uyang terbuka untuk umum
• Putusan sela adalah putusan yang bukan me
• ngenai pokok perkara

19

• Sita Jaminan
• Penetapan Majelis Hakim terhadap benda bergerak
  atau tidak bergerak untuk menjamin pelaksanaan
  putusan dikemudian hari
• Conservatoir Beslag yang disita barang bergerak
  dan yang tidak bergerak milik Tergugat
• Revindicatoir Beslag yang disita barang bergerak
  milik Penggugat yang dikuasai/dipegang oleh
  Tergugat
• Dalam Pasal 96 ayat 4 tidak ada upaya hukum
• Dalam Pasal 197 ayat 8 HIR terhadap sita jaminan
  dapat diajukan Derden Verzet

20

• Ketentuan Pidana
• Apabila melanggar ketentuan
• Pasal 12 ayat 1
• Barang siapa yang diminta keterangan oleh
  Mediator guna penyelesaian perselisihan hubungan
  industrial berdasarkan UU ini wajib memberikan
  keterangan termasuk membukakan buku dan
  memperlihatkansurat-surat yang diperlukan
• Pasal 22 ayat 1 dan ayat 3
• (1) Barang siapa yang diminta keterangan oleh
  konsiliator guna penyelesaian perse-
• lisihan hubungan industrial berdasarkan
  UU ini , wajib memberikan keterangan
• termasuk membukakan buku dan
  memperlihatkan surat-surat yang diperlukan
• (2) Konsiliator wajib merahasiakan semua
  keterangan yang diminta sebagaimana
• dimaksud pada ayat 1
• Pasal 47 ayat 1 dan 3
• (1 ) Barang siapa yang diminta keterangan oleh
  arbiter atau majlis arbiter guna
• penyelidikan untuk penyelesaian
  hubungan industrial berdasarkan UU ini, wajib
• memerikannya termasukmembukakan buku
  dan memperlihatkan surat-surat
• yang diperlukan
• (2) Arbiter wajibmerahasiakan semua
  keterangan yang diminta sebagaimana dimak-
• sud pada ayat 1
• Pasal 90 ayat 2
• Setiap orang yang dipanggil untuk
  menjadi saksi atau saksi ahli berkewajiban

21

• Pasal 91 ayat 1 dan ayat 3
• (1) Barang siapa yang diminta keterangan
  oleh Majelis Hakim guna penye lidikan
• untuk penyelesaian perselisihan
  hubungan industrial berdasarkan UU ini wajib
• memberikannya tanpa syarat ,
  termasuk membukakan buku dan memperlihatkan
• urat-surat yang diperlukan
• Pelanggaran atas Pasal-Pasal
  tersebut
• diatas dikenakan sanksi pidana kurungan
  
• paling 1 (satu) bulan dan paling lama
  
• 6 (enam) bulan dan atau denda paling
• sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
  
• rupiah) dan paling banyak
  
• Rp.50.000.000,-
  
• ( lima puluh juta rupiah)

22

• Terima kasih