AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

1
AKUNTANSI SEKTORPUBLIK

• MUHAMMAD HANAD HAIFANI

2
BAB VPENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

• A. KONSEP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
• ANGGARAN MERUPAKAN PERNYATAAN MENGENAI ESTIMASI
  KINERJA YANG HENDAK DICAPAI SELAMA PERIODE WAKTU
  TERTENTU YANG DINYATAKAN DALAM UKURAN FINANSIAL,
  SEDANGKAN PENGANGGARAN ADALAH PROSES ATAU METODA
  UNTUK MEMPERSIAPKAN SUATU ANGGARAN.
• PENGANGGARAN DALAM ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
  MERUPAKAN TAHAPAN YANG CUKUP RUMIT DAN MENGANDUNG
  NUANSA POLITIK YANG TINGGI.
• PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK TERKAIT DENGAN PROSES
  PENENTUAN JUMLAH ALOKASI DANA UNTUK .

3

• TIAP-TIAP PROGRAM DAN AKIVITAS DALAM SATUAN
  MONETER, ANGGARAN DIBUAT SETELAH TAHAP PERUMUSAN
  STRATEGI DAN PERENCANAAN STARTEGIK DILAKSANAKAN .
  ANGGARAN MERUPAKAN MANAGERIAL PLAN FOR ACTION
  UNTUK MENFASILITASI TERCAPAINYA TUJUAN
  ORGANISASI/
• ASPEK-ASPEK YANG HARUS TERCAKUP DALAM ANGGARAN
  SEKTOR PUBLIK MELIPUTI
• 1. ASPEK PERENCANAAN
• 2. ASPEK PENGENDALIAN
• 3. ASPEK AKUNTABILITAS PUBLIK
• PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK HARUS DIAWASI MULAI
  TAHAP PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN.
• AKAN LEBIH EFEKTIF JIKA DIAWASI OLEH LEMBAGA
  PENGAWASAN KHUSUS (OVERSIGHT BODY).

4
B. PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

• ANGGARAN SEKTOR PUBLIK ADALAH RENCANA KEGIATAN
  YANG DIREPRESENTASIKAN DALAM BENTUK RENCANA
  PEROLEHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DALAM SATUAN
  MONETER.
• SECARA SINGKAT DAPAT DINYATAKAN BAHWA ANGGARAN
  PUBLIK MERUPAKAN SUATU RENCANA FINANSIAL YANG
  MENYATAKAN
• 1. JUMLAH BIAYA ATAS RENCANA-RENCANA YANG
  DIBUAT
• (PENGELUARAN/BELANJA), DAN
• 2. JUMLAH CARA MEMPEROLEH UANG UNTUK
  MENDANAI
• RENCANA TERSEBUT (PENDAPATAN)

5
C. PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

• ANGGARAN SEKTOR PUBLIK DIBUAT UNTUK MEMBANTU
  MENENTUKAN TINGKAT KEBUTUHAN MASYARAKAT, SEPERTI
  LISTRIK, AIR BERSIH, KUALITAS KESEHATAN,
  PENDIDIKAN, DAN SEBAGAINYA AGAR TERJAMIN SECARA
  LAYAK.
• TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIPENGARUHI OLEH
  KEPUTUSAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH MELALUI
  ANGGARAN YANG DIBUAT.
• ANGGARAN MERUPAKAN BLUE PRINT KEBERADAAN SEBUAH
  NEGARA DAN MERUPAKAN ARAHAN DIMASA YANG AKAN
  DATANG.

6

• ANGGARAN DAN KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH
• KEBIJAKAN FISKAL ADALAH SUATU USAHA YANG
  DILAKUKAN PEMERINTAH UNTUK MEMPENGARUHI KEADAAN
  EKONOMI MELALUI SISTEM PENGELUARAN ATAU SISTEM
  PERPAJAKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU.
• ALAT UTAMA KEBIJAKAN FISKAL ADALAH ANGGARAN.
• KITERIA ANGGARAN YANG BAIK
• MEREFLEKSIKAN PERUBAHAN PRIORITAS KEBUTUHAN
• DAN KEINGINAN MASYARAKAT.
• 2. MENENTUKAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
  DEPARTEMEN-DEPARTEMEN PEMERINTAH, PEMERINTAH
  PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.

7

• PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
• 1. MERUPAKAN ALAT BAGI PEMERINTAH UNTUK
  MENGARAHKAN PEMBANGUNAN SOSIAL-EKONOMI, MENJAMIN
  KESEIMBANGAN, DAN MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP
  MASYARAKAT.
• 2. ADANYA KEBUTUHAN DAN KEINGINAN MASYARAKAT YANG
  TAK TERBATAS DAN TERUS BERKEMBANG, SEDANGKAN
  SUMBER DAYA YANG ADA TERBATAS.
• ANGGARAN DIPERLUKAN KARENA ADANYA MASALAH
  KETERBATASAN SUMBER DAYA (SCARCITY OF RESOURCES),
  PILIHAN (CHOICE), DAN TRADE OFFS.
• 3. UNTUK MEYAKINKAN BAHWA PEMERINTAH TELAH
  BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP RAKYAT.
• DALAM HAL INI ANGGARAN PUBLIK MERUPAKAN
  INSTRUMEN PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PUBLIK OLEH
  LEMBAGA-LEMBAGA PUBLIK YANG ADA

8
D. FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

• ANGGARAN SEKTOR PUBLIK MEMPUNYAI BEBERAPA FUNGSI
  UTAMA YAITU
• 1. SEBAGAI ALAT PERENCANAAN.
• ANGGARAN SEKTOR PUBLIK DIBUAT UNTUK
  MERENCANA KAN TINDAKAN YANG AKAN DILAKUKAN OLEH
  PEMERINTAH YANG MELIPUTI JUMLAH BIAYA YANG
  DIBUTUHKAN, HASIL YANG INGIN DICAPAI DARI
  BELANJA PEMERINTAH TERSEBUT.
• 2. SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN (CONTROL TOOL)
• ANGGARAN MEMBERIKAN RENCANA DETAIL ATAS
  PENDAPATAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH AGAR
  PEMBELANJAAN YANG DILAKUKAN DAPAT DIPERTANGGUNG
  JAWABKAN KEPADA PUBLIK.

9

• 3. SEBAGAI ALAT KEBIJAKAN FISKAL (FOSCAL TOOL)
• ANGGARAN DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI ALAT
  MENSTABILKAN EKONOMI DAN MENDORONG PERTUMBUHAN
  EKONOMI.
• 4. SEBAGAI ALAT POLITIK (POLITICAL TOOL)
• MERUPAKAN DOKUMEN POLITIK SEBAGAI BENTUK
  KOMITMEN EKSEKUTIF DAN KESEPAKATAN LEGISLATIF
  ATAS PENGGUNAAN DANA PUBLIK.
• 5. SEBAGAI ALAT KOORDINASI DAN KOMUNIKASI
  (COORDINATION AND COMMUNICATION TOOL)
• MERUPAKAN ALAT KOORDINASI ANTAR BAGIAN DALAM
  PEMERINTAHAN.
• 6. SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA (PERFORMANCE
  MEASUREMENT TOOLS)
• KINERJA EKSEKUTIF DINILAI BERDASARKAN PENCAPAIAN
  TARGET ANGGARAN DAN EFISIENSI ANGGARAN

10

• 7. SEBAGAI ALAT MOTIVASI (MOTIVATION TOOL)
• ANGGARAN DIGUNAKAN UNTUK MEMOTIVASI MANAJER DAN
  STAFNYA AGAR BEKERJA SECARA EKONOMIS, EFISIEN
  DAN EFEKTIF DALAM MENCAPAI TARGET DAN TUJUAN
  ORGANISASI YANG TELAH DITETAPKAN.
• DALAM MENENTUKAN TARGET DAN TUUAN ORGANISASI
  HENDAKNYA BERSIFAT CHALLENGING BUT ATTAINABLE
  ATAU DEMANDING BUT ACHIEVEABLE.
• 8. SEBAGAI ALAT UNUTUK MENCIPTAKAN RUANG PUBLIK
  (PUBLIC SPHERE)
• MASYARAKAT, LSM, PERGURUAN TINGGI DAN BERBAGAI
  ORGANISASI KEMASYARAKATAN HARUS TERLIBAT DALAM
  PROSES PENGANGGARAN PUBLIK.

11
E. JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

• ANGGARAN SEKTOR PUBLIK DIBAGI MENJADI DUA YAITU
  
• ANGGARAN OPERASIONAL (OPERATION/RECURRENT
  BUDGET)
• YAITU ANGGARAN OPERASIONAL YANG DIGUNAKAN UNTUK
  MERENCANAKAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI DALAM
  MENJALANKAN PEMERINTAHAN.
• 2. ANGGARAN MODAL (CAPITAL/INVESMENT BUDGET)
• MENUNJUKKAN RENCANA JANGKA PANJANG DAN
  PEMBELANJAAN ATAS AKTIVA TETAP.
• PEMERINTAH TIDAK MEMPUNYAI UANG YANG DIMILIKI
  SENDIRI SEBAB SELURUHNYA ADALAH MILIK PUBLIK.

12
F. PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

• PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK, MELIPUTI
  
• 1. OTORISASI OLEH LEGISLATIF.
• 2. KOMPREHENSIF.
• 3. KEUTUHAN ANGGARAN.
• 4. NONDISCRETIONARY APPROPRIATION.
• 5. PERIODIK.
• 6. AKURAT.
• 7. JELAS.
• 8. DIKETAHUI PUBLIK.

13
G. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

• ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAH
  (APBN/APBD) YANG DIPRESENTASIKAN SETIAP TAHUN
  OLEH EKSEKUTIF, MEMBERI INFORMASI RINCI KEPADA
  DPR/DPRD DAN MASYARAKAT TENTANG PROGRAM-PROGRAM
  YANG DIRENCANAKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK
  MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN RAKYAT, DAN
  SUMBER PEMBIAYAAN UNTUK PELAKSANAAN
  PROGRAM-PROGRAM.
• PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN MEMPUNYAI EMPAT TUJUAN
  YAITU
• 1. MEMBANTU PEMERINTAH MENCAPAI TUJUAN FISKAL DAN
  MENINGKATKAN KOORDINASI ANTAR BAGIAN DALAM
  LINGKUNGAN PEMERINTAH.

14

• 2. MEMBANTU MENCIPTAKAN EFISIENSI DAN KEADILAN
  DALAM MENYEDIAKAN BARANG DAN JASA PUBLIK MELALUI
  PROSES PEMRIORITASAN.
• 3. MEMUNGKINKAN BAGI PEMERINTAH UNTUK MEMENUHI
  PRIORITAS BELANJA.
• 4. MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN
  PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KEPADA DPR/DPRD DAN
  MASYARAKAT LUAS.
• FAKTOR DOMINAN DALAM PROSES PENGANGGARAN ADALAH
• 1. TUJUAN DAN TARGET YANG HENDAK DICAPAI.
• 2. KETERSEDIAAN SUMBER DAYA (FAKTOR-FAKTOR
  PRODUKSI YANG DIMILIKI PEMERINTAH)
• 3. WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN
  DAN TARGET.

15

• 4. FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI ANGGARAN,
  SEPERTI MUNCULNYA PEMERINTAH YANG BARU,
  FLUKTUASI PASAR, PERUBAHAN SOSIAL DAN POLITIK,
  BENCANA ALAM, DAN SEBAGAINYA.
• PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK MELIBATKAN ASPEK
  PENGANGGARAN, AKUNTANSI, PENGENDALIAN DAN
  AUDITING

16
H. PRINSIP-PRINSIP POKOK DALAM SIKLUS ANGGARAN.

• TIGA PERTIMBANGAN EKONOMI. PEMERINTAH PERLU
  TERLIBAT DALAM BISNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA
  MELIPUTI
• 1. STABILISASI EKONOMI.
• 2. REDISTRIBUSI PENDAPATAN.
• 3. ALOKASI SUMBER DAYA
• POINT 1, 2 DAN 3 DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH
  PUSAT SEDANGKAN PEMERINTAH DAERAH HANYA DAPAT
  MELAKSANAKAN POIN 3.

17

• LEMAHNYA PERENCANAAN ANGGARAN MEMUNGKINKAN
  MUNCULNYA
• UNDERFINANCING
• OVERFINANCING
• KEDUANYA AKAN MEMPENGARUHI TINGKAT EKONOMI,
  EFISIENSI, DAN EFEKTIFITAS ANGGARAN.

18

• ADA EMPAT TAHAP DALAM SIKLUS ANGGARAN
• TAHAP PERSIAPAN ANGGARAN (BUDGET PREPARATION)
• ADALAH SUATU TAHAP YANG DILAKUKAN OLEH
  PEMERINTAH BAIK PEMERINTAH PUSAT MAUPUN DAERAH
  DALAM MEMPERSIAPKAN ANGGARAN.
• DALAM TAHAP INI PEMERINTAH MELAKUKAN TAKSIRAN
  PENGELUARAN ATAS DASAR TAKSIRAN PENDAPATAN YANG
  TERSEDIA.
• SEBELUMNYA PEMERINTAH MELAKUKAN TAKSIRAN
  PENDAPATAN
• YANG PERLU DILAKUKAN DALAM MELAKUKAN TAKSIRAN
  HARUS MEMPERHATIKAN FAKTOR UNCERTAINTY (TINGKAT
  KETIDAKPASTIAN). DI INDONESIA TINGKAT
  KETIDAKPASTIAN SANGAT TINGGI

19

• DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN DI INDONESIA DI
  TUANGKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN BERUPA GBHN
  (GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA).
• UNTUK TINGKAT PEMERINTAH PUSAT DIJABARKAN DALAM
  PROPENAS (PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL), RENCANA
  STRATEGIS (RENSTRA), RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN
  (REPETA).
• UNTUK TINGKAT PEMERINTAH DAERAH (TINGKAT 1 DAN 2)
  DIJABARKAN DALAM PROPEDA (PROGRAM PEMBANGUNAN
  DAERAH), RENCANA STRATEGIS DAERAH (RENSTRADA) DAN
  RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA)

20

• 2. TAHAP RATIFIKASI ANGGARAN
• ADALAH TAHAP PENGESAHAN ANGGARAN YANG DILAKUKAN
  OLEH LEMBAGA LEGISLATIF. DI INDONESIA TAHAP
  RATIFIKASI ANGGARAN DISYAHKAN OLEH DPR.
• TAHAP RATIFIKASI ANGGARAN MELIBATKAN PROSES
  POLITIK YANG CUKUP RUMIT DAN BERAT.
• EKSEKUTIF DITUNTUT TIDAK HANYA MEMILIKI
  MANAGERIAL SKILL NAMUN JUGA HARUS MEMPUNYAI
  POLITICAL SKILL, SALESMANSHIP, DAN COALITION
  BUILDING YANG MEMADAI.
• TAHAP PELAKSANAAN ANGGARAN (BUDGET
  IMPLEMENTATION)
• MERUPAKAN TAHAP PELAKSANAAN ANGGARAN YANG TELAH
  DISEPAKATI.
• SISTEM AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN
  MANAJEMEN SANGAT DIPERLUKAN PADA TAHAP INI.

21

• TAHAP EVALUASI DAN PELAPORAN ANGGARAN
• ADALAH TAHAP TERAKHIR DARI SIKLUS ANGGARAN.
• TAHAP INI PIHAK EKSEKUTIF MELAPORKAN ANGGARAN
  YANG DIJALANKAN KEPADA PIHAK LEGISLATIF.
• TAHAP INI TERKAIT DENGAN ASPEK AKUNTABILITAS.