Kebijakan Pembangunan Permukiman

1
Kebijakan Pembangunan Permukiman
RE092232 ANALISIS KEBIJAKAN SPASIAL (3 SKS)

• Dr. Ir. Eko Budi Santoso, Lic.rer.reg.
• PROGRAM MAGISTER TEKNIK SANITASI LINGKUNGAN
• JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN FTSP ITS

Free Powerpoint Templates
2
Kompetensi dan Pokok Bahasan

• Kompetensi
• Mahasiswa memahami kebijakan pembangunan
  perkotaan dan permukiman
• Pokok Bahasan
• Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman
• Sub Pokok Bahasan
• Permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman
• Kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan
  permukiman (RP4D)

3
Definisi Perumahan dan Permukiman

• Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian
  dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan,
  yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan
  utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah
  yang layak huni.
• Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian
  yang terdiri atas lebih dari satu satuan
  perumahan yang mempunyai prasarana, sarana,
  utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan
  fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan
  perdesaan

4
Urbanisation
5
Permasalahan Pembangunan Perumahan dan Kawasan
Permukiman

• Penyediaan perumahan belum mampu memenuhi
  kebutuhan masyarakat, khususnya MBR (masyarakat
  berpenghasilan rendah)
• Pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan
  permukiman sebagian belum sesuai dengan tata
  ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan,
  terutama bagi MBR
• Belum terwujudnya rumah yang layak huni dan
  terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman,
  serasi, teratur, terencana, terpadu, dan
  berkelanjutan
• Adanya pembangunan perumahan yang belum
  memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik
  di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan

6
Pembangunan Perumahan

• Pembangunan perumahan meliputi kegiatan
• pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan
  utilitas umum dan/atau
• peningkatan kualitas perumahan dan lingkungannya.
• pengembangkan teknologi dan rancang bangun yang
  ramah lingkungan serta mengembangkan industri
  bahan bangunan
• mendorong pembangunan perumahan dengan hunian
  berimbang, terutama pembangunan perumahan skala
  besar
• menyediakan tanah bagi perumahan dan
• melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan
  pemastian kelayakan hunian

7
Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

• Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum
  wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan,
  dan perizinan.
• Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum
  perumahan harus memenuhi persyaratan
• a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan
  jumlah rumah
• b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan
  utilitas umum dan lingkungan hunian dan
• c. ketentuan teknis pembangunan prasarana,
  sarana, dan utilitas umum.

8
Characteristics of Slums

• Lack of basic services
• Substandard housing or illegal and inadequate
  building structures
• Overcrowding and high density
• Unhealthy living conditions and hazardous
  locations
• Insecure tenure irregular or informal
  settlements
• Poverty and social exclusion
• Minimum settlement size

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak
layak huni karena ketidakteraturan bangunan,
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan
kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang
tidak memenuhi syarat.
9
Kekuatan Pembentuk Kawasan Kumuh
10
Penanganan Secara Sektoral

• Urban management and finance
• Urban land management and tenure
• Service provision and delivery
• Environment and public health
• Housing delivery
• Population and social issues
• Capacity building, research activities and
  knowledge exchange

11
Perbaikan LingkunganPermukiman
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Proses Perbaikan Lingkungan
12
Urban Upgrading in Brazil
13
Kepemilikan Lahan Perumahan
14
Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
15
Penyediaan Lahan yang terjangkau
16
Lahan Perumahan yang terjangkau

• Preparing a land budget and assessing the amount
  of land that is required can be done using the
  following five factors
• 1. The projected demand for commercial and
  industrial lands, and the demand for land for new
  housing development.
• 2. Density levels for specified types of housing
  and other land uses, based on minimum official
  plot sizes, occupancy levels, and road widths.
• 3. Requirements for communal facilities such as
  schools, clinics, religious sites, public open
  spaces, and so forth at central and neighborhood
  levels.
• 4. Topography and ground conditions, including
  steep slopes, load-bearing capacity, and
  vulnerability to flooding.
• 5. Accessibility of available land, relating to
  public transportation networks, location of
  economic activities, and access to physical and
  social infrastructure. Supply side solutions that
  disregard this dimension of demand often lead to
  costly mistakes.

17
Kerangka Regulasi
18
Program Perbaikan Lingkungan Perumahan
19
Bantuan Pembangunan danPerolehan Rumah bagi MBR

• a. subsidi perolehan rumah
• b. stimulan rumah swadaya
• c. insentif perpajakan sesuai dengan
  ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang
  perpajakan
• d. perizinan
• e. asuransi dan penjaminan
• f. penyediaan tanah
• g. sertifikasi tanah dan/atau
• h. prasarana, sarana, dan utilitas umum

20
Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan

1. Peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian
   perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan
   perkotaan
2. Peningkatan pelayanan lingkungan hunian
   perkotaan
3. Peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan
   utilitas umum lingkungan hunian perkotaan
4. Pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan
   permukiman kumuh dan
5. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan
   hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.

21
Referensi

• United Nations Centre for Human Settlements
  (Habitat) 2003, The challenge of slums global
  report on human settlements 2003, Earthscan
  Publications Ltd, London.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
  Perumahan dan Kawasan Permukiman.

22
sekian

• Terima Kasih