PERIZINAN

1
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA
PERIZINAN
UNDANG-UNDANG GANGGUAN
DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA
2
PENGERTIAN

• Izin UUG ialah izin yang diberikan kpd setiap
  orang atau Badan Hukum yang mendirikan atau
  memperluas Tempat Usaha
• Kewenangan Daerah dalam pemberian izin UUG
  merupakan azas serta tugas pembantuan (Medebewind)

3
TUJUAN UUG

• MELINDUNGI MASYARAKAT SEKITAR ATAS
  BERDIRINYA SUATU TEMPAT USAHA DARI
  KEMUNGKINAN TIMBULNYA BAHAYA KERUGIAN MAUPUN
  GANGGUAN (H.O.Ps.1)

4
MANFAAT IZIN UUG

• 1. UNTUK MASYARAKAT
• Adanya perlindungan hukum dari Pemerintah
  terhadap masyarakat yang ada disekitar Tempat
  Usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya atau
  gangguan
• 2. UNTUK PENGUSAHA
• - Memberi kemudahan kepada para pengusaha yang
  ingin memperoleh izin- izin lain sesuai
  dengan kebutuhan
• - Memberi ketenangan dan melindungi Pengusaha
  dari pengaduan yang mungkin timbul
• 3. UNTUK PEMERINTAH
• - Membantu terlaksananya Planologi Kota sesuai
  dengan Master Plan
• - Akan memudahkan bagi Pemerintah mengatur para
  Pengusaha dari ketidak-aturan Tempat Usaha

5
DASAR HUKUM

• Undang-Undang Gangguan atau Hinder Ordonantie
  ditetapkan 13 Juni 1926 dan mulai berlaku 13 Juni
  1926 ( Staatsblad 1926 Nomor 226 ) yang dirubah
  dan ditambah dengan Staatsblad Nomor 449,
  Staatsblad 1932 Nomor 80 dan 341 dan Staatsblad
  1940 Nomor 14 dan 450

6
DASAR PEMBERIAN HO Stbl 1926 No. 226 ( IZIN UUG
DI DKI )

• 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun
  1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin
  UUG bagi Perusahaan Industri
• 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun
  1994 tentang Pelaksanaan Pemberian dan Izin UUG
  bagi Perusahaan Industri

7
PENANGANAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

• DILAKSANAKAN OLEH
• 1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI
  Jakarta
• 2. Satuan Polisi Pamong Praja Tingkat Kotamadya

8
SUKU DINAS KOTAMADYA

• Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah
  Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1161 Tahun 2002
  Sudin Kotamadya atas nama Gubernur Kepala Daerah
  menandatangi Izin UUG untuk 54 jenis usaha

9
PERSYARATAN PERMOHONANIZIN UUG

• 1. Isi formulir
• 2. Hak atas Tanah
• 3. IMB / IPB
• 4. KTP Pemohon
• 5. Surat Persetujuan Tetangga
• 6. NPWP
• 7. PBB terakhir
• 8. Akte Perusahaan
• 9. Surat Izin lokasi (bagi Usaha Kawasan)
• 10.Bagan akhir proses produksi daftar bahan
  baku/penunjangan bagan akhir pengolahan limbah
• 11.Rancangan tata letak Instansi/mesin/perlengkapa
  n industri yang telah disetujui oleh pimpinan
  Perusahaan(bagi Perusahaan atau Industri)

10
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA DINAS TRAMTIB DAN LINMAS PROVINSI DKI
JAKARTA SURAT PERINTAH SETOR (SPS) PERHITUNGAN
RETRIBUSI PERMOHONAN IZIN UUG (PERDA NO.1 TAHUN
2006)
11
PERBANDINGAN TARIF RETRIBUSI IZIN UNDANG-UNDANG
GANGGUAN LAMA BARU
PERDA NO.3 TAHUN 1999 PERDA NO.3 TAHUN 1999 PERDA NO.1 TAHUN 2006 PERDA NO.1 TAHUN 2006
TARIF LAMA TARIF LAMA TARIF BARU TARIF BARU
IZIN LAMA Luas tempat usaha X Indeks lokasi X Indeks gangguan X Tarif IZIN LAMA Luas tempat usaha X Indeks lokasi X Indeks gangguan X Tarif IZIN BARU Nilai interval X Indeks lokasi X Indeks gangguan IZIN BARU Nilai interval X Indeks lokasi X Indeks gangguan
TARIF INDUSTRI Rp.750,- INDUSTRI 0 lt 50 M2 51 lt 100 M2 101 lt 200 M2 200 lt 400 M2 401 lt 1.000 M2 1.001 lt 2.000 M2 2.001 lt 5.000 M2 5.001 lt 10.000 M2 10.001 keatas Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 400.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp.10.000.000,- Rp.50.000.000,-
TARIF NON INDUSTRI Rp.500,- NON INDUSTRI 0 lt 50 M2 51 lt 100 M2 101 lt 200 M2 200 lt 400 M2 401 lt 1.000 M2 1.001 lt 2.000 M2 2.001 lt 5.000 M2 5.001 lt 10.000 M2 10.001 keatas Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 150.000,- Rp. 300.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 3.700.000,- Rp. 7.500.000,- Rp.37.500.000,-
12
DAFTAR ULANG Perusahaan Besar Perusahaan Menengah Perusahaan Kecil Rp.225.000,- Rp.125.000,- Rp. 75.000,- DAFTAR ULANG Perusahaan Besar Perusahaan Menengah Perusahaan Kecil Rp.250.000,- Rp.150.000,- Rp.100.000,-
BALIK NAMA/ GANTI MERK Perusahaan Besar Perusahaan Menengah Perusahaan Kecil Rp.100.000,- Rp.100.000,- Rp.100.000,- BALIK NAMA/ GANTI MERK Perusahaan Besar Perusahaan Menengah Perusahaan Kecil Rp.200.000,- Rp.150.000,- Rp.100.000,-
13
INSTANSI TERKAIT DALAM PROSES PENERBITAN IZIN
UUG (TIM PERTIMBANGAN IZIN UUG)SK. GUBERNUR NO.
1963/2002

• 1. Dinas Tata Ruang
• 2. Dinas P2B
• 3. Dinas Pemadam KebakaranPenangulangan
• Bencana
• 4. Dinas Kesehatan
• 5. Dinas PerindustrianEnergi
• 6. Dinas Tenaga KerjaTransmigrasi
• 7. Dinas PariwisataKebudayaan
• 8. BPMPromosi DKI
• 9. Biro Hukum

14
TUGAS TIM PERTIMBANGAN

• 1. Mempercepat proses pemberian pertimbangan/
  rekomendasi yg diperlukan dalam penertiban surat
  izin tempat usaha berdasarkan UUG dari instansi
  yang diwakili oleh masing-masing TIM sepanjang
  hal itu diperlukan dan menyangkut bidang tugasnya
• 2. Memberikan saran dan pertimbangan teknis
  maupun administrasi serta menetapkan sistem dan
  prosedur yg tepat dalam rangka penyederhanaan dan
  kemudahan proses pemberian izin serta menjaga
  efektivitas peraturan dibidang UUG
• 3. Mengadakan sidang dan peninjauan lapangan
  apabila dianggap perlu yang diselenggarakan
  sedikit-dikitnya dua kali sebulan

15
PROSES PENYELESAIAN IZIN UUG
Serahkan Formulir dengan lampiran lengkap

• Tinjau setempat
• oleh Petugas UUG
• Pasang Pengumuman
• ( Pasal V )

• Bayar Retribusi
• pada bendaharawan
• khusus Pembantu
• Langusng pada Kas
• Daerah

• Hitung besar
• Retribusi
• Berikan Nota
• Perhitungan
• Retribusi

1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
10 Hari Kerja

• Diberi nomor dan
• cap
• Diserahkan kepada
• Pemohon

• Verbal diparaf
• SK Izin ditanda-
• tangani

Siapkan konsep Verbal SK. Izin Untuk
ditandatangani Kepala Kantor

• Pembahasan/
• Rekomendasi oleh
• Tim Pertimbangan
• - Tinjau setempat

15 Hari Kerja
3 Hari Kerja
1 Hari Kerja
1 Hari Kerja
16
JANGKA WAKTU

• Proses penyelesaian Izin Baru 32 hari
  kerja
• Proses penyelesaian Pendaftaran ulang 10 hari
  kerja
• Proses penyelesaian Balik Nama/
• Ganti merk 10 hari kerja
• BERLAKUNYA IZIN UUG SELAMANYA, kecuali
• Pindah lokasi
• Jenis usahanya tidak sesuai dengan izin
• Tempat Usaha musnah karena malapetaka/ bencana

17
KEHARUSAN MENGAJUKANPERMOHONAN IZIN BARU
APABILA 1. Perusahaan pindah kelokasi lain 2.
Perusahaan hancur karena malapetaka
(H.O.Ps.9) 3. Menjalankan lagi perusahaan yg
telah berhenti selama 4 Tahun (H.O.Ps.9) 4.
Memperluas Tempat Usaha atau menambah kapasitas
yg mengakibatkan perubahan dampak yg ditimbulkan
(H.O.Ps.9)
18
PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

• 1. KEBERATAN TETANGGA DISEKITARNYA
• 2. TIDAK BISA MEMENUHI PERSYARATAN
• - Kelengkapan surat permohonan
• - Persyaratan teknis instansi terkait
• 3. TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA KOTA
• Catatan
• Kekuatiran tentang adanya persaingan
• Perusahaan tidak bisa jadi dasar penolakan
• (H.O.Ps.6 ayat 3)

19
SANKSI
a. TINDAKAN (KEP.GUB.NO.689/94 Ps.20) 1.
PERINGATAN TERTULIS Peringatan 14 hari
Peringatan 7 hari Peringatan 3
hari Atau Tergantung besar kecilnya
pelanggaran atau dampak/ ancaman gangguan
kerugian dan bahaya yang ditimbulkan 2.
TUTUP/ SEGEL
20
b. HUKUMAN (H.O.PS.15) 1. KURUNGAN 2 BULAN ATAU
DENDA F.500 JIKA TIDAK PUNYA IZIN 2.
KURUNGAN 2 MINGGU ATAU DENDA F.250
JIKA MELANGGAR PERSYARATAN IZIN Hukuman
karena mencemari lingkungan (UU No.4/ 1982
tentang Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan
lingkungan hidup Psl.22) a. SENGAJA
MENCEMARI - Penjara 10 Tahun - Denda
Rp.100.000.000,- b. LALAI - Penjara 1
Tahun - Denda Rp.1.000.000,-
21
PENCABUTAN IZIN

• APABILA
• 1. Jika menurut pendapat penguasa yg telah
• diberi izin terjadi hal-hal yg menyimpang
  dari syarat-syarat yang telah diberikan,
  Penguasa itu dapat disuruh memperbaiki
  kelalaian yg telah terjadi dalam waktu yang
  ditetapkan olehnya ataupun menarik kembali
• izin itu
• 2. Apabila Perusahaan tidak mulai dijalankan
  dalam waktu ditentukan (H.O.Ps.8)

22
USAHA BANDING

• PEMEGANG IZIN YANG DICABUT IZINNYA DAPAT
  MENGAJUKAN BANDING KEPADA INSTANSI YANG LEBIH
  TINGGI DALAM HAL INI DEPARTEMEN DALAM NEGERI,
  DALAM JANGKA WAKTU 14 HARI SEJAK DITERIMA SURAT
  KEPUTUSAN PENCABUTAN TERSEBUT (H.O.Ps.11)

23
BEBAS UNDANG-UNDANG GANGGUAN

• 1. DALAM KAWASAN INDUSTRI
• 2. PERUSAHAAN INDUSTRI YANG WAJIB AMDAL
• (PERMENDAGRI NO.7/93)

24
PT. (PERSERO KAWASAN BERIKAT NUSANTARA)

• 1. Berdasarkan Keputusan Presiden R.I.No.16 Tahun
  1986 tgl.6 Mei 1986 tentang Penunjukan dan
  Penetapan wilayah Usaha Perusahaan Perseroan
  (Persero) di bidang Pengusahaan Kawasan Berikat
  (Bonded Zone)
• 2. Peraturan Pemerintah R.I.No.22 Tahun 1986
  tgl.6 Mei 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded
  Zone)
• 3. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.599 Tahun
  1987 tentang Pelimpahan wewenang kepada Direksi
  PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara (KBN)
  untuk dan atas nama Gubernur KDKI Jakarta
  menandatangani dan memberikan surat/ keputusan
  izin mendirikan bangunan dan Undang-Undang
  Gangguan

25
SUBYEK RETRIBUSI

• ORANG PRIBADI ATAU BADAN YG MENGGUNAKAN/
  MENIKMATI PELAYANAN JASA UMUM/ JASA USAHA ATAU
  PERIZINAN TERTENTU YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH
  DAERAH

26
TUJUAN YG INGIN DICAPAI

• 1. LEBIH MENINGKATKAN DAN MENDEKATKAN PELAYANAN
  PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA
• BERDASARKAN UUG KEPADA MASYARAKAT
• 2. SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP OTONOMI DAERAH
• 3. BERUPAYA MENINGKATKAN DAYAGUNA APARAT
• KEWILAYAHAN

27
KEWENANGAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TINGKAT KOTAMADYA

• Dengan Keputusan Gubernur No.1161 Tahun 2002
  tanggal 15 Juli 2002 dialihkan kewenangan untuk
  melaksanakan pemberian Izin Tempat Usaha
  berdasarkan UUG dari Walikotamadya DKI Jakarta
  kepada Kepala Suku Dinas Tramtib dan Linmas
  Provinsi DKI Jakarta
• Kewenangan dimaksud khusus terhadap 54 jenis
  usaha tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan
  Gubernur KDKI Jakarta No.1641 Tahun 1987 tentang
  Penugasan kepada Walikota dalam wilayah DKI
  Jakarta untuk melaksanakan pemberian Izin Tempat
  Usaha berdasarkan UUG (H.O.Stbld Tahun 1926
  No.226)
• Melaksanakan pemeriksaan pengawasan dan pembinaan
  terhadap tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud
  dalam UUG (KepGub.No.1251 Tahun 1985)

28
PERDA NO. 1 TAHUN 2006 tentang

• RETRIBUSI DAERAH

29
LATAR BELAKANG

• Dalam rangka memenuhi amanat pasal 11 Peraturan
  Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
  Daerah, sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang
  diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
  yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor
  18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
  Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas
  Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah
  khususnya mengenai penyesuaian jenis pelayanan
  dan tarif serta terakomodasinya pungutan eks
  kanwil (Pemerintah Pusat) sesuai dengan potensi
  Daerah Provinsi DKI Jakarta.
• Kegiatan penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 3
  Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah memerlukan
  waktu yang cukup lama mulai dari tanggal 3
  Januari 2005 sampai dengan tanggal 21 April
  2005, dan hasil dari penyempurnaan Perda Nomor 3
  Tahun 1999 telah ditetapkan oleh Gubernur tanggal
  24 Pebruari 2006 Nomor 1 Tahun 2006 tentang
  Retribusi Daerah dengan Lembaran Daerah Tahun
  2006 Nomor 1 tanggal 27 Pebruari 2006.

30
DASAR HUKUM
UU. NO. 12 DRT TH. 1957
UU. NO. 34 THN 2000 PP NO. 66 THN 2001 PERDA NO.1
THN 2006
UU. NO. 18 THN 1997 PP NO. 20 THN 1997 PERDA NO.
3 THN 1999
RET. BID. KESRA (9) RET. BID. PEMB. (9) RET.
BID. EKO. (9) RET. BID. PEM. (4) RET.
LAINNYA (11) ATAS SETIAP JASA/ PELAYANAN
DAPAT DIPUNGUT RETRIBUSI DAERAH
RET. JASA UMUM (79) RET. JASA USAHA (86) RET.
PERIZINAN TERTENTU (74) ATAS SETIAP
JASA/ PELAYANAN DAPAT DIPUNGUT RETRIBUSI DAERAH
RET. JASA UMUM (36) RET. JASA USAHA (101) RET.
PERIZINAN TERTENTU (17) ATAS SETIAP
JASA/ PELAYANAN DAPAT DIPUNGUT RETRIBUSI DAERAH
31
SEKIAN TERIMA KASIH