PERENCANAAN PEMBANGUNAN II

1

• PERENCANAAN PEMBANGUNAN II
• OLEH
• DRA. HERIBERTA, ME
• ADRI YELNI, SE, ME
• Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan

2
Konsep Perencanaan Pembangunan
3
Definisi

• D. Conyers dan Hills (1984)
• Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri
  dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara
  untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan
  sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa
  mendatang.
• MT Todaro (Economic Development, 7 th ed., 2000)
• Perencanaan Ekonomi adalah upaya pemerintah
  secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan
  keputusan ekonom dalam jangka panjang serta
  mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal
  mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai
  variable ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan
  pembangunan yang tela ditentukan sebelumnya.
• Jhingan
• Perencanaan adalah teknik/cara untuk mencapai
  tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran
  tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan
  telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencana
  Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk mencapai
  sasaran social, politik atau lainnya.

4
Elemen Perencanaan

• Merencanakan berarti memilih
• Memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai
  kondisi yang lebih baik.
• Memilih cara/kegiatan untuk mencapai
  tujuan/sasaran dari kegiatan tersebut.
• Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan
  sumber daya SDA, SDM, Modal.
• Sumber daya terbatas sehingga perlu dilakukan
  pengalokasian sumber daya sebaik mungkin.
• Konsekuensi pengumpulan dan analisis data dan
  informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang
  ada menjadi sangat penting.
• Perencanaan sebagai alat untuk mencapai
  tujuan/sasaranBeberapa masalah yang dihadapi
  dalam pembuatan tujuan antara lain
• Tujuan tidak terdefinisikan dengan baik.
• Tujuan tidak realistik.
• Perencanaan cenderung lebih dari satu tujuan,
  kadang tidak konsisten satu sama lain.
• Tujuan dipertanyakan atau tidak sesuai dengan
  tujuan pengambil keputusan lain (Mis DPRD).
• Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan
  datang, yang berkaitan dengan Proyeksi/prediksi.
• 
  Penjadwalan kegiatan.
• 
  Monitoring dan evaluasi.

5

• Ciri-ciri perencanaan
• Bersifat Publik
• Berorientasi masa depan
• Strategis
• Deliberate/sengaja/kesepakatan
• Terhubung pada tindakan
• Peranan Perencanaan
• Untuk mengatasi kegagalan pasar.
• Memobilisasi dan alokasi sumberdaya.
• Mengatasi dampak psykologies dan sikap/pendirian.
• Mencari solusi untuk mendapatkan sumber dana.

6

• Jenis Perencanaan (Conyers Hills)
• Tujuan Perencanaan (The nature of Planning Goals)
• Lingkup Kegiatan Perencanaan (The Scope of
  Planning Activities)
• Tingkatan Spatial dari Kegiatan Perencanaan (The
  Spatial Level of Planning Activity)
• Tingkatan Operational dari Kegiatan Perencanaan
  (The Oprational Level of Planning Activity)
• Tujuan Perencanaan (The nature of Planning Goals)
• War-time Planning Perencanaan pada saat darurat.
• Town and Country Planning (Land-use planning,
  physical planning, urban and regional planning)
  berkaitan dengan alokasi tanah dari berbagai
  fungsi/kegiatan di daerah.
• Anticyclical Planning ditujukan untuk menjaga
  stabilitas perekonomian national
• Development Planning

7

• Lingkup Kegiatan Perencanaan (The Scope of
  Planning Activities)
• Klassifikasi berdasarkan disiplin/profesi
• Sosio economic Planning
• Natural Resourceb Planning
• Architectural and Engineering Planning
• Berdasarkan sektor (Pertanian, Industri dsb)
• Pendekatan antar disiplin (Ekonomi, Sosiologi,
  Politik, SDA, dsb)
• Tingkatan Spatial dari Kegiatan Perencanaan
• (The Spatial Level of Planning Activity)
• International Planning
• National Planning
• Regional Planning/Local Planning
• Town/Village Planning
• Individual/Family/Enterprice Planning

8

• Tingkatan Operational dari Kegiatan Perencanaan
• (The Oprational Level of Planning Activity)
• Perencanaan Pembangunan Nasional (Komprehensif)
• Perencanaan Proyek
• Perencanaan Sektoral
• Integrated Area Planning
• Mekanisme Perencanaan menurut Undang-Undang SPPN
• Definisi Perencanaan Menurut UU SPPN
• SPPN adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan
  pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
  pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan
  tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
  penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat
  pusat dan daerah.

9

• Latar Belakang
• Amandemen keempat UUD 1945
• UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden
• Revisi UU 22/1999
• Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara.
• Landasan Filosofis
• Cita-cita Nasional sebagai mana tercantum dalam
  Pembukaan UUD 1945.
• Tujuan Nasional dengan dibentuknya pemerintahan
  adalah untuk melindungi segenap bangsa dan
  seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
  kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
  dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
• Tugas Pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga
  kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan
  yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan
  secara bertahap dan berkesinambungan.

10
Kerangka Materi UU SPPN terdiri dari 10 Bab dan
37 pasal dengan sistematikan Bab

1. Ketentuan Umum
2. Azas dan tujuan
3. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Penyusunan dan Penetapan Rencana
6. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
7. Data dan Informasi
8. Kelembagaan
9. Ketentuan Peralihan
10. Ketentuan Penutup.

11

• Azas dan Tujuan (1)
• Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan
  demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan,
  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan
  serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan
  kemajuan dan kesatuan nasional.
• Perencanaan pembangunan nasional disusun secara
  sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan
  tanggap terhadap perubahan.
• Azas dan Tujuan (2)
• 3. SPPN diselenggarakan berdasarkan azas umum
  penyelenggaraan negara
• Azas Kepastian hukum
• Azas Tertib Penyelenggaraan negara.
• Azas Kepentingan Umum
• Azas keterbukaan
• Azas proporsionalitas
• Azas Profesionalitas
• Azas Akuntabilitas

12

• Azas dan Tujuan (3)
• 4. SPPN bertujuan untuk
• Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
• Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi,
  sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi
  pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
• Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
  pengawasan.
• Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
• Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
  secara efisien, efektif, berkeadilan dan
  berkelanjutan.

13
Ruang Lingkup Perencanaan Ruang Lingkup Perencanaan
Nasional Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

14
Proses Perencanaan Tahap Perencanaan
Proses Politik Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (Public Choise Theory of Planning) ? Khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM. Proses Teknokratik Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan ? Khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana. Proses Partisipatif perencanaan yang melibatkan masyarakat (Stakeholders) ? a.l. pelaksanaan musyrenbang. Proses Bottom up dan Top Down Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam Hirarchi pemerintahan. Penyusunan Rencana Rancangan rencana pembangunan nasional/daerah. Rancangan rencana kerja Dep/lembaga SKPD Musyrenbang Rancangan akhir rencana pembangunan. Penetapan Rencana RPJP Nasional dengan UU dan RPJP Daerah dengan Perda RPJM dengan peraturan Presiden/ Kepala Daerah RKP/RKPD dengan peraturan Presiden/Kepala Daerah. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi Kinerja
15
Pengendalian dan Evaluasi (1) Pengendalian dan Evaluasi (2)
Pasal 30 UU SPPN Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan peraturan pemerintah dengan melibatkan instansi terkait. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pimpinan kementerian/lembaga/kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya. Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya
16
PROSES PERENCANAAN

• PERENCANAAN RASIONAL
  
• Merupakan konsep yang rasional,harus didasari
  prinsip-prinsip yang rasional bukan berdasakan
  emosi dan tebaktebakan (kira-kira).
  Berdasarkan Pendekatan Rasional(
  Rastionality Aproach), proses perencanaan
• Berhubungan erat dengan Economy Welfare
• Go public di Pasar Modal ( Prospectus Rencana )
  
• Efesiensi dalam alokasi sumber daya
• Memaksimumkan out put, dalam jumlah input
  tertentu atau meminimisasi input untuk memperoleh
  out put tertentu.
• Asumsi informasi sempurna , data tersedia
  akurat.

17
UNTUK MENJADIKAN KEPUTUSAN RENCANA BERDASARKAN
RATIONALITY, ADA SERANGKAIAN AKTIVITAS YANG HARUS
DILAKUKAN

1. Identifikasi dan tentukan masalahnya.
   
2. Klasifikasi dan pengorganisasian dari beberapa
   tujuan, nilai
   dan sasaran yang berhubungan dengan
   masalah.
3. Identifikasi alternatif dari serangkaian
   kegiatan untuk memecahkan masalah dalam
   rangkaian pemecahan dalam rangka mencapai
   sasaran.
4. Pekiraan akibat dari setiap alternatif dari
   serangkaian kegiatan yang mungkin terjadi.
   
   
5. Bandingkan setiap perkiraan akibat alternatif
   dari serangkaian kegiatan dalam hubungan dengan
   tujuan tujuan dan sasaran yang sfesifik.
6. Pilih dari serangkaian alternatif kegiatan
   tersebut yang akibatnya paling dekat dengan
   tujuan dengan sasaran atau yang paling bisa
   menyelesaikan masalah atau yang paling
   mengumntungkan atau tidak merugikan.

18
Mengacu kepada kendala perencanaan, maka sulit
dalam menerapkan pendekatan ini di NSB/NB

• Data untuk identifikasi masalah
• Kelemahan dalam modeling VS banyak sasaran (
  tenaga ahli ).
• Menterjemahkan keinginan masayarakat VS political
  will.
• Meskipun demikian NSB / NB setidaknya mampu
  menangkap pesan dari Pendekatan Rasional.

19
PROSES UMUM

1. Membentuk Organisasi.
2. Menentukan Tujuan Perencanaan.
3. Rumuskan Sasaran.
4. Mengumpulkan dan Menganalisa Data
5. Identifikasi Serangkaian alternatif kegiatan
6. Nilai Serangkaian alternatif kegiatan
7. Pilih alternatif yang paling memungkinkan
8. Laksanakan
9. Monitoring dan evaluasi.

20
Perencanaan Uniter vs Plural

• Perencanaan uniter perencanaan menyeluruh
  (komprehensif) yang disusun oleh satu lembaga
  tertentu, umumnya oleh pemerintah.
• Perencanaan plural mencoba melihat dari berbagai
  pihak, misalnya perencanaan yang didasarkan atas
  Polical bargaining process. Dalam hal ini
  pemerintah harus dapat memfasilitasi peraturan
  dan kebijakan yang dapat menangkap seluruh
  aspirasi masyarakat.

21
Masalah

• Apakah perencanaan yang diusulkan kaum pluralis
  ini dapat berjalan ? Apalagi jika dikaitkan
  dengan issu dominasi orang kaya terhadap orang
  miskin, kelompok elit terhadap orang biasa,
  militer terhadap non militer atau peran media
  masa.
• Memunculkan perencanaan partisipatif, advokasi
  dan komunikatif.

22
Perencanaan Advokasi

• Konsep advokasi/pembelaan muncul dari praktek
  hukum yang berimplikasi pada sanggahan/perlawanan
  yang muncul dari masing-masing pihak yang
  memiliki dua pandangan yang saling bersaing.
• Umumnya perencanaan advokasi dilaksanakan bukan
  oleh perencana (formal), melainkan oleh pekerja
  sosial dan organisator kemasyarakatan terlatih
  dan mahasiswa.
• Perencanaan advokasi muncul karena pada umumnya
  ada suatu kelompok masyarakat yang membutuhkan
  bantuan perencana pada saat proses pembangunan
  berlangsung, yang pada umumnya berada dalam
  kelompok berpenghasilan rendah.

23
Perencanaan Komunikatif

• Berangkat dari pengamatan pada prilaku perencana
  dan karakteristik proses perencanaan rasional.
• Pada umumnya perencana mengenali dan menjelaskan
  segala hal (persoalan pembangunan) dalam wilayah
  publik berdasarkan kekuatan dan kekuasaan ekonomi
  dan birokrasi. Padahal, manusia bukan subyek yang
  berdiri sendiri secara kompetitif berusaha untuk
  mengejar keinginan individual, tapi manusia
  adalah makluk yang mamiliki kesadaran akan diri
  sendiri dan akan keinginan yang muncul melalui
  hubungan antar sesama, melalui komunikasi dan
  kerjasama kolektif yang diakibatkannya.
• Dalam perencanaan komunikatif, perencanaan
  dilakukan secara dialogis, sehingga
  praktek-praktek kmunikatif, seperti mendengar,
  belajar dan memahami satu sama lain menjadi
  diperlukan.

24
Perencanaan Participatif

• Perencanaan yang menjadikan masyarakat sebagai
  salah satu sumber daya terbesar yang dianggap
  sangat memahami potensi dan masalah yang ada,
  lebih dari pemerintah sekalipun.
• Dalam perencanaan partisipatif masyarakat diberi
  kesempatan untuk menyertakan masalah yang
  dihadapi dan gagasan-gagasan sebagai masukan
  untuk berlangsungnya proses perencanaan
  berdasarkan kemampuan masyarakat itu sendiri.

25
Konsep Perencanaan Sektoral Konsep Perencanaan Sektoral
Latar Belakang (1) Kondisi Saat ini Adanya perubahan yang berlangsung begitu cepat. Amandemen UUD 1945 Terbitnya UU No.22 dan 25 tahun 1999. Dana pemerintah yang Sangay terbatas. Terbitnya UU No.17 2003 Kebijakan fiskal yang baik dan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran dengan perspektif. Pelaku anggaran harus menentukan kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk keputusan mengenai trade-off. TanggungJawab Kementerian dan lembaga. Latar Belakang (2) Sasaran yang ingin dicapai Reliability Sense of Ownership Enabling Environment Transparansi Program Evaluation Terbitnya PP 20/2004 tentang RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan PP 21/2004. Proses Perencanaan Proses Politik Proses Teknokratik Proses Partisipatif Proses Top-down dan Bottom up.
26
Mekanisme Perencanaan Menurut SPPN
Renstra KL
Renja KL
RKW-KL
Rincian APBN
Pedoman
Pedoman
Pemerintah Pusat
Diacu
Pedoman
RPJM Nasional
RPJP Nasional
RKP
RAPBN
APBN
Pedoman
Pedoman
Dijabarkan
Diserasikan melalui Musrenbang
Diacu
Diperhatikan
RPJM Daerah
RKP Daerah
RAPBN
APBD
RPJP Daerah
Pedoman
Pedoman
Dijabarkan
Pemerintah Daerah
Diacu
Pedoman
Renstra SKPD
Renja SKPD
RKA- SKPD
Rincian APBD
Pedoman
Pedoman
UU SPPN
UU KN
27

• Perencanaan Sektor Riil
• Adalah perencanaan pada sector riil, seperti
  pertanian, industri dll, dimana supplynya adalah
  produksi dan demandnya adalah pasar.
• Perencanaan pada sektor pertanian ataupun sektor
  industri yang perlu diperhatikan adalah upaya
  dalam meningkatkan produktivitas.
• Perencanaan Sektor Penunjang
• Adalah perencanaan sektor yang menunjang sektor
  riil, seperti sektor transpotasi, dimana
  supplynya adalah kapasitas dan demandnya adalah
  pasar.

28
Modelling dan Forecasting

• Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai
  alokasi penggunaan sumberdaya ekonomi secara
  optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka
  diperlukan perencanaan di berbagai sektor
  ekonomi. Sebelum pembangunan suatu proyek atau
  kegiatan dilaksanakan biasanya diperlukan suatu
  evaluasi, untuk menilai kelayakan (feasibility)
  proyek tersebut. Berdasarkan analisis tersebut
  diharapkan alokasi penggunaan sumberdaya yang ada
  dapat dioptimalkan, sehingga kesejahteraan
  masyarakat akan meningkat. Untuk itu dalam suatu
  perencanaan diperlukan model-model perencanaan
  dan forecasting.

29

• Model Cost Benefit Analysis (CBA)
• Adalah suatu metode penilaian sumbangan suatu
  program atau proyek agar tercapai alokasi sumber
  daya secara efisien.
• Tujuan
• Untuk mengukur efisiensi ekonomi dalam
  menggunakan sumber daya yang tersedia.
• Untuk menyamaratakan distribusi kesejahteraan.
• Dasar CBA
• Pareto Optimallity
• Perfect Competition
• Scope CBA
• Analisa financial
• Analisa ekonomi
• Analisa sosial

30

• Cost Benefit Analysis dapat dirumuskan
• n Mi - Bi
• O I ? ,
  i 1, 2, ........., n
• i1 (1r)i
• Keterangan
• I Investasi awal
• M Manfaat waktu
• B Biaya
• r Bunga diskonto
• Kriteria Investasi
• 1. Payback Period adalah lama waktu yang
  diperlukan suatu usaha untuk memperoleh kembali
  investasi awalnya
• Investasi awal
• PP
• Aliran kas/th
• 2. Average Rate of Return on Investment
• untuk mengukur keuntungan proyek investasi
  yang diusulkan, dengan rumus
• rata-rata aliran kas
• AROROI
• rata-rata investasi

31

• Net Pressent Value
• Menunjukkan nilai waktu uang sekarang (Time value
  of Money)
• n aliran kas nilai
  akhir
• NPV ?
  - Investasi awal
• t1 (I1)n (n1)n
• Internal Rate of Return
• Menunjukkan discount rate yang dapat membuat
  besarnya NPV proyek sama dengan 0
• NPV
• IRR i (i -
  i)
• NPV NPV
• Keterangan
• i discount rate tertinggi
• i discount rate terendah
• NPV NPV yang masih positif
• NPV NPV negatif

32
Input-Output

• Definisi (Boumol, 1972)
• Analisis input-output merupakan usaha untuk
  memasukkan fenomena keseimbangan umum dalam
  analisis empiris sisi produksi.
• Asumsi yang digunakan dalam model I-O a.l
• Tanpa perubahan harga
• Tanpa kemajuan teknologi
• Tanpa ada batasan kapasitas produksi
• Homogenitas
• Proporsionalitas
• Aditivitas

33

• Pengantar Aplikasi Matrik
• a11 a12 a13
  X1 Y1
• A aij a21 a22 a23 X2
  Y2
• a31 a32 a33
  X3 Y3
• A X Y
• A ádalah matriks bujur sangkar yang mengandung
  sebanyak n2 elemen (aij)
• X ádalah vektor kolom dengan n eleven
• Y ádalah vektor kolom lain dengan n elemen
• x y/A

34

• Multiplier I O
• Kategori Pengganda
• Dampak awal/initial impact
• Dampak imbasan kegiatan produksi/production
  indoceed impact
• Pengaruh langsung/direct effect
• Pengaruh tidak langsung/indirect effect.

35
Bentuk Umum tabel transaksi I-O
Sektor Produksi Sektor Produksi Permintaan Akhir Permintaan Akhir Permintaan Akhir Permintaan Akhir Total Output
1 2 C I G E X
Sektor Produksi 1 a11 a12 C1 I1 G1 E1 X1
Sektor Produksi 2 a21 a22 C2 I2 G2 E2 X2

Nilai Tambah L L1 L2 LC LI LG LE L
Nilai Tambah N N1 N2 NC NI NG NE N
Impor M Impor M M1 M2 MC MI MG ME M
Total Input X Total Input X X1 X2 C I G E X
36
Rumus
Tipe Dampak Output Pendapatan Tenagakerja
Dampak awal I Pj tj
Pengaruh langsung ? aij ? aij Pi ? aij ti
Pengaruh tidak langsung ? bij - 1 - ? aij ? bijPi - Pi - ? aijPi ? bijti - ti - ? aijti
Dampak Imbasan Kons ? (bij bij) ? (bijPi - bijPi) ? (bijti - bijti)
Dampak Total ? bij ? bijPi ? bijti
Dampak Luberan ? bij - 1 ? bijPi - Pi ? bijti - ti
37
Beberapa Type Multiplier

• 1. Angka Pengganda Out-Put merupakan nilai total
  dari out put yang dihasilkan oleh perekonomian
  untuk memenuhi ( atau akibat ) adanya perubahan
  satu unit uang permintaan akhir suatu sektor (
  sektor j ).
• n
• Omj ? a ij
• i1
• 2. Angka Pengganda Pendapatan Rumah (Household
  Income Multiplier) atau effek pendapatan
  merupakan angka pengganda pendapatan rumah tangga
  sektor j yang tercipta akibat adanya tambahan
  satu unit uang permintaan akhir di sektor j
  tersebut.
• Hj ? vj (I A)-1
  Jika vj
  Vj / Xj
• Angka Pengganda Tenaga Kerja (Labor Multiplier)
  merupakan efek total dari perubahan lapangan
  pekerjaan di perekonomian akibat adanya satu unit
  uang perubahan permintaan akhir di suatu sektor
  tertentu.
• Ij ? wj . (I A)-1 Jika
  wj Lj / Xj

38

• Model I-O Terbuka dan Tertutup
• Model I-O Terbuka (Opened I O Analysis) yaitu
  model I O yang hanya mencakup sektor-sektor
  produksi atau sektor antara.
• A aij
• Model I-O Tertutup (Closed I O Analysis) yaitu
  model I O yang memasukkan unsur permintaan
  akhir baik semua atau sebahagian.
• A X Y

39
Kerangka Umum SNSE

• Definisi
• SNSE adalah sebuah neraca ekonomi masukkan ganda
  tradisional berbentuk matrik partisi yang
  mencatat segala transaksi ekonomi antara agen,
  terutama sekali antar sektor-sektor di dalam blok
  produksi, sektor-sektor dalam blok institusi
  (termasuk didalamnya rumah tangga), dan
  sektor-sektor dalam blok faktor produksi, dalam
  suatu perekonomian.
• SNSE merupakan suatu pendataan yang baik karena
• Merangkum seluruh kegiatan transaksi ekonomi di
  suatu perekonomian
• Memotret struktur sosial-ekonomi di suatu
  perekonomian
• Dapat menunjukkan dampak dari suatu kebijakan
  ekonomi terhadap pendapatan masyarakat
• Relatif sederhana

40
PENGELUARAN PENGELUARAN PENGELUARAN PENGELUARAN
Neraca Endogen Neraca Endogen Neraca Endogen Neraca eksogen TOTAL
Faktor Produksi Institusi Kegiatan produksi Neraca eksogen TOTAL
P E N E R I M A A N Neraca Endogen F.Prod. 0 0 T13 T14 y1
P E N E R I M A A N Neraca Endogen Institusi T21 T22 0 T24 y2
P E N E R I M A A N Neraca Endogen Kegiatan Prod 0 T32 T33 T34 y3
P E N E R I M A A N Neraca Eksogen Neraca Eksogen T41 T42 T43 T44 y4
TOTAL TOTAL y1 y2 y3 y4
41

• Matrik Pengganda Dalam SNSE
• Dapat menunjukkan seluruh dampak dari perubahan
  suatu sektor terhadap sektor lainnya di dalam
  ekonomi
• Dapat menjelaskan dampak pada neraca endogen
  akibat perubahan neraca eksogen Dari tabel di
  atas dapat di tulis tabel partisi yang berbentuk
  4 x 3 berikut
• 0 0 T13
• T21 T22 0
• C 0 T32 T33
• T41 T42 T43

42

• Berdasarkan tabel di atas dapat ditulis kembali
  matrik partisi lain, yang juga berbentuk 4 x 3
  berikut
• 0 0 A13
  
  
  
  A21 A22 0
• E 0 A32 A33
• A41 A42 A43
• Aij diperoleh dengan menghitung nilai
  kecederungan pengeluaran rata-rata yang
  dinyatakan dalam proporsi
  Keterangan
• Aij Tij Yj -1
  
• Aij submatriks dari E
  Tij
  submatriks dari C
  Yj -1 matriks diagonal
  yang elemennya merupakan nilai total kolom yang
  terdapat pada vektor kolom yj

43

• Melalui beberapa teknik perhitungan di dapat
  matrik
• y1 0 0 A13 y1
  x1
• 
  
• y2 A21 A22 0 y2
  x2
• y3 0 A32 A33 y3
  x3
• dan y4 A41y1 A42y2 A43y3 x4

44

• y4 dapat diperoleh apabila y1, y2 dan y3
  diketahui. Neraca xi untuk i1,2,3,4 merupakan
  neraca eksogen dalam kerangka SNSE
• Y Ay x
• y1 0 0 A13 x1
  
• 
  
• y y2 A A21 A22 0 X
  x2
• y3 0 A32 A33 x3
• Y Ay x y (I A) -1 x
  y Ma x
• Ma (I A) -1 Matriks Pengganda
  (Multiplier Matrix)

45
Dekomposisi Matriks Pengganda

• Matriks Pengganda Neraca (Ma) ada 3 jenis
• Pengganda Transfer (Ma1)
• Pengganda Open Loop (Ma2)
• Pengganda Closed Loop (Ma3)
• Pyatt dan Round (1979) melakukan Dekomposisi
  terhadap Pengganda Neraca
• Ma Ma3 Ma2 Ma1

46

• Pengganda Transfer Ma1)
• Menunjukkan pengaruh dari satu blok pada dirinya
  sendiri
• Ma1 (I A0)-1
• 0 0 0 1 0 0
• A0 0 A22 0 Ma1 0 (I-A22)-1 0
• 0 0 A33 0 0
  (I-A33)-1

47

• Pengganda Open Loop/Cross Effect (Ma2)
• Merupakan pengaruh dari satu blok ke blok yang
  lain.
• Ma2 (I A A2 )
• 0 0 A13 I
  A13 A32 A13
• A A21 0 0 Ma2 A21 I
  A21A13
• 0 A32 0 A31A21 A32
  I

Ma1(A-A0)
48

• Pengganda Closed Loop (Ma3)
• Merupakan pengaruh dari satu blok ke blok yang
  lain, kemudian kembali pada blok semula.
• Ma3 (I - A3)-1
• (I-A13 A32 A21)-1 0
  0
• Ma3 0 (I - A21A13
  A32)-1 0
• 0 0
  (I - A32A21 A13)-1

49
Analytical Hierarchy Process (AHP)

• AHP dikembangkan oleh Thomas Saaty, seorang ahli
  matematika pada awal tahun 1970an
• Prof. Herbert Simon, peraih hadiah Nobel bidang
  ekonomi tahun 1978 menyebutkan juga AHP sebagai
  salah satu metode yang digunakan dalam
  pengambilan keputusan
• Selama lebih dua dasawarsa lalu metode ini sudah
  banyak digunakan oleh pengambil keputusan seperti
  untuk perencanaan transportasi, pemilihan disain
  teknologi persenjataan, manajemen industri besar
  dan banyak lainnya.

50
Pengambilan Keputusan

• Pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh siapa
  saja dengan berbagai cara melalui akal sehat
  (common sense), konsensus, atau keputusan yang
  ditetapkan oleh pimpinan dalam suatu organisasi.
• Para manager menghadapi persoalan memilih
  berbagai alternatif dalam upaya mengoptimasikan
  alokasi sumberdaya
• Aparat perencanaan pembangunan mencari cara
  menentukan prioritas anggaran sektoral untuk
  sekian banyak departemen.
• Tidak jarang keputusan yang diambil tidak
  konsisten ? keputusan yang diambil ternyata telah
  mengorbankan alternatif lain yang sebenarnya
  justru harus mendapat prioritas.

51
Penentuan Ranking Prioritas
Bobot Artinya
1 Sama pentingnya
3 Sedikit lebih penting
5 Agak lebih penting
7 Jauh lebih penting
9 Mutlak lebih penting
2,4,6,8 Nilai antara angka ganjil di atas
52
Ranking Prioritas dengan Vektor Eigen
53
Contoh Pairwise Matrix
Memilih barang A B C Vektor eigen Vektor prioritas
A 1 5 4 2.174 0.674
B 1/5 1 1/3 0.405 0.101
C ¼ 3 1 0.908 0.226
Jumlah 1.45 9 5.33 4.028 1.000
VP baris 1 0,174 / 3,487
0,674 VP baris 2 0,405 / 3,487
0,101 VP baris 3 0,908 /
3,487 0,226
54

• Indeks Inkonsistensi
• IK ( I maks -
  n)/(n-1)
• 1,45 X 0,674
  0,977
• 9,00 X 0,101
  0,906
• 5,33 X 0,226
  1,203
• Maks
  3,086
• IK (3,086 -
  3)/(3-1) 0,043

55
Membuat Hierarchy