HUKUM PERUSAHAAN

1
HUKUM PERUSAHAAN
2
PENGERTIAN

• TIDAK ADA DEFINISI DALAM KUHD
• UNSUR-UNSUR
• KEGIATAN TERUS-MENERUS
• TERANG-TERANGAN BERTINDAK KELUAR
• MENCARI KEUNTUNGAN
• MELAKUKAN PEMBUKUAN

3
PERUSAHAAN PERORANGAN

• ADALAH PERUSAHAAN YANG DIMILIKI SEORANG PENGUSAHA
  DIMANA IA BERTANGGUNGJAWAB SEGALA UNTUNG DAN RUGI
  SECARA PENUH
• TIDAK BERBADAN HUKUM
• DIKELOLA DAN DIURUS OLEH PEMILIK DAN ANGGOTA
  KELUARGA
• KEUNTUNGAN PADA UMUMNYA HANYA UNTUK MEMENUHI
  KEBUTUHAN HIDUP SEHARI-HARI
• TIDAK MEMERLUKAN IZIN KHUSUS (MIS. SIUP)
• CONTOH USAHA DAGANG KELILING / PKL

4
PERSEKUTUAN PERDATA

• PENGERTIAN ADALAH PERJANJIAN DIMANA 1 ORANG ATAU
  LEBIH MEMBAGI KEUNTUNGAN YANG TERJADI KARENANYA
• UNSUR
• PERJANJIAN / PERSETUJUAN SEBAGAI SYARAT UTAMA
• PEMASUKAN MODAL / INBRENG (MONEY CAPITAL, RIEL
  GOOD CAPITAL MAUPUN MANAGERIAL SKILL)
• PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (TIDAK BOLEH DITENTUKAN OLEH
  1 ORANG, DAPAT BERDASAR PADA INBRENG, TIDAK BOLEH
  DIPERJANJIKAN KEUNTUNGAN DAN ATAU KERUGIAN HANYA
  UNTUK SATU ORANG)
• BERAKHIRNYA PERSEKUTUAN PERDATA
• JANGKA WAKTU HABIS
• SELESAINYA OBJEK / TUJUAN
• KEHENDAK PARA PIHAK
• SALAH SATU MENINGGAL
• PUTUSAN PENGADILAN

5
FIRMA

• PENGERTIAN PEREKUTUAN YANG DIDIRIKAN UNTUK
  MENJALANKAN SUATU PERUSAHAAN DI BAWAH SATU NAMA,
  DIMANA ANGGOTANYA BERTANGGUNGJAWAB LANGSUNG
  DENGAN PIHAK III
• TANGGUNGJAWAB SECARA TANGGUNG-RENTENG
• DILAKUKAN PENDAFTARAN DI PENGADILAN NEGERI DIMANA
  FIRMA BERDOMISILI DAN DIUMUMKAN DALAM BERITA
  NEGARA RI
• APABILA TIDAK DIDAFTAR, MAKA DIANGGAP SEBAGAI
  PERSEKUTUAN PERDATA

6
FIRMA KOMANDITER (CV)

• ADALAH PERSEKUTUAN FIRMA YANG MEMILIK SATU ATAU
  BEBERAPA ORANG SEKUTU KOMANDITER
• TERDAPAT 2 PIHAK
• SEKUTU KOMPLEMENTER BERTUGAS MENJALANKAN
  PERUSAHAAN DAN BERTANGGUNGJAWAB RENTENG TERHADAP
  PIHAK III
• SEKUTU KOMANDITER PIHAK YANG HANYA MENYERAHKAN
  MODAL, TIDAK IKUT CAMPUR DALAM PENGURUSAN, DAN
  HANYA BERTANGGUNGJAWAB SEBATAS PADA APA YANG
  DIMASUKKAN. DISEBUT DENGAN SEKUTU PASIF (SLEEPING
  PATNERS)

7
JENIS CV

• CV DIAM-DIAM APABILA ORANG LUAR TIDAK MENGETAHUI
  JIKA ADA HUBUNGAN ANTARA SEKUTU FIRMA /
  KOMPLEMENTER DENGAN COMANDITER
• CV TERANG-TERANGAN APABILA PERJANJIAN OTENIK,
  DIDAFTARKAN KE PENGADILAN NEGERI DAN DIUMUMKAN KE
  BERITA NEGARA SEHINGGA DIKETAHUI MASYARAKAT

8
PERSEKUTUAN TERBATAS (PT)

• DASAR HUKUM PASAL 26-56 KUHD, DIHAPUS SEJAK UU 1
  TAHUN 1995 TENTANG PT
• PENGERTIAN PT ADALAH BADAN HUKUM YANG DIDIRIKAN
  BERDASAR PERJANJIAN, MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
  DENGAN MODAL DASAR YANG SELURUHNYA ATAS SAHAM,
  DAN MEMENUHI PERSUARATAN YANG DITETAPKAN DALAM UU
  DAN PERATURAN PEMERINTAH.
• UNSUR-UNSUR (SEBAGAI BADAN HUKUM)
• ORGANISASI TERATUR (PENGURUS DIREKSI PENGAWAS
  KOMISARIS RAPAT ANGGOTARUPS)
• KEKAYAAN YANG TERPISAH DARI KEKAYAAN PRIBADI
  ORGAN PERSEROAN
• MELAKUKAN HUBUNGAN HUKUM SENDIRI, YANG DIWAKILI
  OLEH PENGURUS
• MEMILIKI TUJUAN SENDIRI TERTUANG DALAM AD

9
KOPERASI

• PENGERTIAN KERJASAMA UNTUK MENINGKATKAN
  KESEJAHTERAAN DI BIDANG EKONOMI YANG MELIPUTI
  KEGIATAN DI BIDANG PRODUKSI, KONSUMSI, JASA DAN
  PERKREDITAN
• DASAR HUKUM UU 12/1967 JUNTO UU 25/1992
• JENIS KOPERASI
• KOPERASI PRIMER MINIMAL 20 ORANG PENDIRI
• KOPERASI SEKUNDER DIBENTUK MINIMAL 3 KOPERASI
  PRIMER

10
BADAN USAHA MILIK NEGARA

• PENGERTIAN PERUSAHAAN ATAU BADAN HUKUM YANG
  DIMILIKI OLEH NEGARA, YAITU MODAL DARI KEKAYAAN
  NEGARA
• BENTUK
• PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) BERTUJUAN UNTUK
  PUBLIK / PELAYANAN UMUM, BUKAN KOMERSIEL. MODAL
  DARI APBN
• PERUSAHAAN UMUM (PERUM) TUJUAN MELAYANI
  KEPENTINGAN UMUM DAN MENCARI KEUNTUNGAN, MODAL
  DAPAT DIPEROLEH DARI MODAL ASING DENGAN KONTRAK
  BAGI HASIL
• PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PERUSAHAAN NEGARA
  DALAM BENTUK PERSEROAN TERBATAS, SAHAM DARI
  NEGARA

11
BADAN USAHA MILIK DAERAH

• PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN BERDASAR UU DAERAH,
  DENGAN MODAL SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA BERASAL
  DARI KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
• DASAR HUKUM UU PERUSAHAAN DAERAH NO 5/1962

12
YAYASAN

• DASAR HUKUM UU 16/2001 TENTANG YAYASAN
• PENGERTIAN BADAN HUKUM YANG TERDIRI ATAS
  KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN DAN DIPERUNTUKKAN UNTUK
  MENCAPAI TUJUAN SOSIAL, KEAGAMAAN DAN
  KEMANUSIAAN, SERTA TIDAK MEMILIKI ANGGOTA
• ORGAN PEMBINA, PENGURUS DAN PENGAWAS, DAN
  DILARANG MEMBAGI HASIL KEGIATAN